http://i.giphy.com/fOMZItI9ebZBK.gif
http://i.giphy.com/52LfVuVGItImA.gif
![kopimaya [dot] kom - Secangkir Kehangatan di Dunia Maya - Powered by vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png){kind=logo}
Printable View
The Breakfast Club bukan yang atas? Favoritku banget.
ketauan nih umurnya tusc
seumuran ya gu? :D
chan: kayanya tuaan tusc deh :cengir:
kenapa jadi eike yang dituakan? ntar lama2 didewakan lagi dan [MENTION=6]etca[/MENTION] bakal ada saingannya
*kabur
Emang umur tucs berapaan? ::ungg::
Makin oot
Kembali ke laptop! ::pletak::
tekeee aja
Ih ndableg, kan intermezo sampe ada bahan diskusi baru lagi.
@kong sur: kayaknya tuaan saya deh dari kong sur
Supaya ndak OOT, mari kita bahas wacana pindahan ke istana Bogor. Katanya sih karena di Jakarta banyak yang hilir mudik. Tapi mungkin juga karena gampang kebanjiran.
Sebenarnya ada satu lagi istana di luar Jakarta yaitu Istana Tampak Siring.
http://sp.beritasatu.com/media/image...7131513324.jpg
Istana Bogor
http://rumana.tk/wp-content/uploads/...i-1024x709.jpg
---------- Post Merged at 05:05 AM ----------
Istana Cipanas
http://4.bp.blogspot.com/-NVtxCb3nc7...en+Cipanas.jpg
Gedung Agung
https://gusti7070.files.wordpress.co....jpg?w=1000&h=
Loh...malah jadi wisata virtual ke istana2 kepresidenan ::elaugh::
Kalo gw bilang pindah aja deh pusat pemerintahan, jakarta pusat bisnis aja, biar tempat laen juga cepat berkembang
ie, pindahin ke papua
Tebakan gw seh, sehubungan dengan akan memulai program menanggulangi banjir di jkt dari gunung. Jadi bakal sibuk di deket2 bogor. Itu makanya kagak pindah ke bali, padahal banyak bule bugil di sana.Quote:
Originally Posted by tuscany
sebentar duluQuote:
Originally Posted by surjadi05
sebelum urusan banjir dll selesai di jkt, jangan pindah dulu
abis jangankan udah pindah, eh ntar urusan itu dibiarin. toh udah pindah gitu, bukan korban lagi, bukan urusannya lagi :cengir:
Taruhan yuuk? Selesai Jokowi jadi presiden, Jakarta tetap banjir seperti sekarang.
Jokowi walikota Solo: Banjir dan macet Jakarta mudah diselesaikan.
Jokowi gubernur DKI: Saya musti jadi presiden utk membereskan banjir dan macet Jakarta (banyak nih orang orang di ::KM:: percaya ini).
Sekarang Jokowi jadi presiden: Masalah Jakarta sudah bukan urusan saya lagi. Tak pindah mBogor yaa...
Mas Purba mungkin harus pindah ke Timbuktu dulu, baru Jakarta bebas banjir, eiimm::hihi::
kata siapa Purba mas-mas?
Err kata ale ::hihi::Quote:
Originally Posted by et dah
Mas Purba ...
Romantis amat. Nyaris keselek bacanya.
Saya setuju Jokowi pindah2 istana, biar adil semua tempat dapat bagian. #apaancoba
Oops Jokowi “did it again!”, APBN-P 2015 Disahkan Secara Mulus
Quote:
Politik
Hanny
Setiawan
Twitter: @hannysetiawan Gerakan #hidupbenar, Solo Mengajar, SMI (Sekolah Musik Indonesia) http://www.hannysetiawan.com Think Right. Speak Right. Act Right. selengkapnya
TERVERIFIKASI
Jadikan Teman | Kirim Pesan
0inShare
Oops Jokowi “did it again!”, APBN-P 2015 Disahkan Secara Mulus
OPINI | 15 February 2015 | 23:22 Dibaca: 14 Komentar: 0 0
solopos.com
solopos.com
Jokowi diharapkan jadi aktifis dan tidak begitu disukai ketika mulai berpolitik. Itu adalah realitas nyata mengapa para aktifis pendukung Jokowi “marah-marah” khususnya soal BG dan Proton. 13 Februari kemarin, APBN-P 2015 yang di gembar-gemborkan adakan keras pembicaraannya karena DPR dikuasai KMP, ternyata jauh panggang dari api, APBN-P 2015 lolos dengan mulus.
Jokowi bukanlah aktifis HAM, atau LSM, dia adalah presiden RI yang harus mengakomodir semua kepentingan dan mampu bermain politis ditengah perbedaan. Realitas DPR yang dikuasai “oposisi” seakan-akan sudah dilupakan karena kesepakatan KMP-KIH mendukung BG. Sekaligus manuver Jokowi dengan mengundang Prabowo ke Istana. Semua adalalah move politik untuk kepentingan yang lebih besar.
Apakah berarti Jokowi harus kompromi? Politik adalah seni untuk berkompromi. Itu sebabnya yang tidak kuat ada di dalam sistem akan gampang terkhamiri dan akhirnya “sleeping with devil”. Ini sebabnya pendukung Jokowi yang “tulus” bersuara paling keras ketika dirasa Jokowi “berkompromi” di kasus BG.
Hasil akhir kasus BG belum keluar, sebab itu seluruh pengamat baik yang profesional maupun yang amatir akan melihat “hasil pengamatan”-nya setelah keputusan Jokowi keluar. Hasil akhir ini yang akan memperlihatkan seberapa jauh Jokowi berkompromi dengan DPR. Yang pasti, move Jokowi untuk menggunakan isu BG ini sebagai bargaining position mampu menggolkan APBN-P 2015. Move ini diakui secara eksplisit oleh Jokowi, jadi bukan sekedar perkiraan saya (baca).
Para relawaan aktifis yang sensi dengan “jurus lambat”-nya Jokowi, harusnya membuka mata bahwa dengan postur APBN-P 2015 1984,1 T atau hanya sekitar 10T lebih kecil dari yang diusulkan, Jokowi menunjukkan kelihaiannya bermain dalam sistem (baca). Untuk sekedar mempermalukan DPR, KMP, KIH, dan menyenangkan rakyat dengan membela Samad, BW, dsb Jokowi dengan gampang melakukannya, tapi hal itu tidak strategis. Perjalanan Jokowi masih panjang, dengan disahkannya APBN-P 2015 sekarang kabinet Jokowi tidak ada alasan lain kecuali kerja, kerja, dan kerja.
***
Gus Dur adalah negarawan luar biasa. Tapi sejarah mencatat dia bukan politikus yang handal. Demikian juga Megawati, secara politik di justru di bodohi SBY. Peristiwa yang akhirnya berkepanjangan sampai sekarang. Sebaliknya, SBY adalah politikus licin sehingga mampu bertahan 10 tahun memerintah. Tapi mengatakan SBY negarawan akan sulit, apalagi 5 tahun kedua paruh pemerintahannya.
Semua presiden “era reformasi” harus menghadapi kenyataan bahwa “the evil” masih ada dalam sistem. Bermain dalam sistem berbeda jauh dengan ketika kita di luar sistem. Seorang Anies Baswedan pun harus menghadapi kenyataan melawan sistem jahat yang merasuk di diknas-diknas untuk tetap bisa mempertahankan idealismenya. Ahok merombak total seluruh jajaran birokrasinya. Susi mengaku “tidak betah” jadi menteri karena sesak nafas oleh aturan-aturan birokrasi dan bahaya serangan politik yang selalu menghantui.
Mengharapkan Jokowi mengambil keputusan tanpa kompromi dengan parpol sama dengan mengundang sejarah Gus Dur terulang lagi. Kompromi tetap harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan adalah KORUPSI. Kompromi tidak selalu sama dengan korupsi. Tapi memang kompromi yang diwaspadai sebagai awal dari KKN, dan Kong Kalikong.
Prioritas Jokowi adalah infrastruktur, swasembada, dan pertumbuhan ekonomi. Dan untuk itu bisa terlaksana kadang “peperangan” yang lain harus diredam dulu. Disini peran para menteri yang harus kreatif dan benar-benar aktif bergerak. Bahkan BEK (Badan Ekonomi Kreatif) -pun akhirnya tidak kebagian anggaran, dan menurut saya tidak apa-apa untuk sementara ini. Fokus kepada simpul-simpul yang bisa menjadi lokomotif dan yang lain akan mengikut.
***
Dalam strategi bermain catur ada yang disebut ROKADE. Perpindahaan posisi raja untuk dilindung Benteng. Yang saya lihat, Jokowi sedang melakukan Rokade sehingga dia terlindung dari serangan DPR. Dan benteng terkuat Presiden RI adalah TNI, BIN, Kejaksaan, KPK dan Polri.
Moeldoko, Hendropriyono, Prasetyo adalah “orangnya Jokowi”, prediksi saya yang mungkin bisa salah. Paska KPK-POLRI akan muncul nama-nama baru yang akan menjadi “orangnya Jokowi. Lengkap sudah pertahanan sang Presiden. Secara politik aman, secara hukum aman, maka terbuka jalan tol luar untuk menggenjot pembangunan Indonesia menuju Indonesia Baru.
Kita semua menunggu langkah catur Jokowi, tapi paling tidak sekarang ini kita bisa berkata “Oops Jokowi did it again!”. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Di pas-pasin yah timing keputusan BG abis APBN-P diketok. Jadi presiden memang mesti super fokus.
Pencoblos-pencoblos Jokowi mencari penghiburan... ::ngakak2::
Pemikiran satu dimensimu juga hiburan kok Pur :)
kasih feed aja trus trollnya :ngopi:
JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan merasa berada di posisi yang serba salah menyikapi keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Sebagai partai pendukung pemerintah, PDI-P merasa seharusnya mendukung kebijakan Jokowi.
Namun, di sisi lain, PDI-P merasa keputusan Jokowi tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada.
"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDI-Perjuangan sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan Presiden Jokowi," kata Wasekjen PDI-P Ahmad Basarah saat dihubungi, Rabu (18/2/2015).
Menurut Basarah, Presiden tak bisa begitu saja membatalkan pelantikan Budi karena mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut sudah disetujui oleh DPR. Seharusnya, kata dia, sebelum mengusulkan nama Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri yang baru, Presiden Jokowi harus lebih dahulu menentukan status hukum Budi Gunawan.
"Tidak satu pun norma dalam Undang-Undang Polri yang memberikan kewenangan kepada Presiden jika dia tidak melantik seorang calon kapolri yang telah mendapatkan persetujuan secara resmi dari DPR," ucap Basarah.
Ketua Fraksi PDI-P di MPR ini menyarankan, seharusnya Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terlebih dahulu sebelum menunjuk calon kapolri baru. Dengan begitu, terdapat norma hukum yang mengatur agar presiden dapat tidak melantik seorang calon kapolri yang telah disetujui DPR.
Presiden batal melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri karena menilai pencalonan Budi telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Presiden pun mengajukan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri baru ke DPR. Presiden memutuskan hal itu untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)
"Maka dari itu, hari ini kami usulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR sebagai kepala Polri," kata Jokowi saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.
Sapa tuh yg bilang jokowi presiden bonekanya si mbok::hihi::
Ternyata ga perlu dicari, hati pun terhibur.. ::itrocks::
Sebenernya sih, gw lebih setuju jokowi melantik BG, jadi dia ga dapet banyak masalah berarti dari DPR. Tapi ya sudah, rakyat ga perduli. Konsekuensinya sih menurut gw, orang2 yg kemaren nuntut jokowi untuk tidak melantik BG harus turun ketika jokowi dijatuhkan DPR.
Saya mikirnya si - bukan nuntut lho - mending nggak dilantik demi menjaga marwah blablabla ala Buya Syafii Maarif, tapi kesian ntar kena goyang sama DPR. Lha ternyata APBNP mulus ketok palu, yo wes hajar. Di sini keliatan bedanya manajemen masalah antara Jokowi dan Ahok.
---------- Post Merged at 01:22 AM ----------
Biar gemukan et ::elaugh::Quote:
Originally Posted by et dah
gw setuju sama tusc kali ini, sangat adil bagi gw yg milih dia,tinggal nego sama pimpinan partai aja lagi ::ngopi::
Jangan khawatir. Saya pasti akan turun ke jalan kalau beneran DPR mau memakzulkan gara-gara ini.Quote:
Originally Posted by ndableg
Salah satu alasan saya dahulu memilih Joko Widodo adalah karena ia pernah berseteru berkali-kali dengan Bibit Waluyo yang atasannya di partai maupun di struktur pemerintahan.
Jadi ya, saya kemarin-kemarin benar-benar marah ketika beliau diam dan tidak berani melawan DPR.
^^^
Sounds like a true warrior ::jempol::
Cara Jokowi Memainkan Politik
Quote:
Usai sudah penetapan Jokowi “menyelesaikan” kemelut antara KPK dan Polri. Dengan “memberhentikan” Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW) dari KPK dan “menetapkan” untuk mengusung Plt Badroen Haiti (BH) sebagai Kapolri “menggantikan” Budi Gunawan (BG) membuat saya menarik “sejenak” nafas untuk melihat persoalan ini. Terlepas kemudian Jokowi mengusung “Taufikurrahman Ruki (TR)”, Johan Budi (JB) dan Indriyanto Senoaji (IS) mengisi kekosongan komisioner KPK.
Diibaratkan pertandingan sepakbola, kedua tim sudah menunjukkan permainan tidak fair, saling tacking, suka memaki lawan bahkan cenderung bermain kasar. Pokoknya pertandingan tidak enak ditonton.
Penonton mulai bergemuruh. Keduanya saling memberikan semangat kepada kedua tim. Namun pertandingan masih tidak enak ditonton.
Padahal kapten kedua kesebelasan sudah dipanggil. Sebagai wasit Jokowi sudah mengingatkan baik-baik. Keduanya kemudian menggangguk dan bersedia melanjutkan dengan baik.
Namun kembali pertandingan semakin brutal, kasar dan terkesan sudah adu jotos. Perkelahian tidak terhindarkan. Entah berapa kali wasit membunyikan pluit untuk mengingatkan agar pertandingan dilanjutkan dengan baik. Namun keduanya sudah “keburu” menganggap pertandingan merupakan “arena” show of force. Saling pamer kekuatan. Bukan menampilkan permainan yang baik.
Sebagai wasit, Jokowi mulai marah. Pemain yang dianggap bermasalah “kemudian” dikeluarkan. Pemain pengganti diingatkan Jokowi agar melanjutkan permainan dilakukan dengan fair. Memberikan tontonan yang baik kepada penonton.
Perumpamaan itulah yang dilakukan oleh Jokowi didalam menyelesaikan kemelut KPK vs Polri.
Dengan memberhentikan AS dan BW dan mengganti BG dengan BH, sebagian kalangan menarik napas lega. Keinginan untuk tidak melantik BG disambut kalangan aktivis pemberantasan korupsi. Sementara Polri tidak kehilangan muka dengan melihat cara Jokowi menghargai dengan “mengukuhkan” BH sebagai calon yang diusung ke DPR menggantikan BG. Kedua opsi ini memberikan kemenangan kedua belah pihak.
Tentu cara Jokowi menyelesaikan kemelut “diluar” perkiraan saya. Perkiraan pertama disebabkan Jokowi lebih memilih BH sebagai calon Kapolri menggantikan BG. Tidak melantik BG tentu saya kredit point yang diraih oleh Jokowi. Jokowi dianggap masih mendengarkan suara masyarakat banyak. Terutama dari rekomendasi dari Tim 9 melalui Buya Syafii Maarif. Seorang tokoh yang cukup dihormati Jokowi selain Hazyim Muzadi.
Padahal issu mulai berseliweran dengan promosi terhadap Komjen Budi Wasesi (BW).
Namun Jokowi tidak membuat kisruh di tubuh Kepolisian. Dengan mendorong BH sebagai “tokoh senior” maka relatif mudah diterima.
Kedua. Mengangkat JB merupakan strategi ciamik yang mendapatkan “kredit point”. Sekali lagi saya tidak menduga Johan Budi kemudian didorong sebagai komisioner KPK.
Dengan mengangkat BH sebagai Calon Kapolri dan JB sebagai Komisioner maka justru memberikan “kredit point” yang tidak menimbulkan resistensi dari kalangan masing-masing internal. Keduanya sudah pasti diterima kedua kalangan.
Ketiga. Dengan mengangkat BH dan JB, effektivitas kerja bisa dijalankan. Meminjam istilah Jusuf Kalla, tidak perlu lagi “mengeluarkan” budget tambahan, karena keduanya sudah mengetahui medan dan bisa on the way.
Keempat. Hubungan antara JB dan BH cukup harmonis. JB sebagai “utusan” khusus dalam polemik BW saat penangkapan justru memberikan informasi yang “menyejukkan”. JB dengan bijaksana tidak “menyerang” BH ketika BW ditangkap. JB sadar, penangkapan BW sama sekali diluar kendali dan dianggap sebagai “insubkoordinasi”. Dengan tenang, JB bisa menjelaskan proses komunikasi antara JB dengan BH dan tetap menghargai posisi BH yang sama sekali tidak “mengetahui” penangkapan BW.
Kelima. Masuknya TR relatif diterima. TR berasal dari kepolisian dan pernah menjadi bagian dari KPK merupakan strategi yang cukup jeli dari Jokowi. Padahal saya menduga, salah satu anggota tim 9 yang akan masuk menjadi komisioner KPK. Mereka berasal dari pimpinan KPK sebelumnya. Yaitu Erry Riyana Hardjapamekas atau Tumpak Hatorangan Panggabean. Atau bisa juga Komjen (purn) Oegroseno dan Bambang Widodo Umar.
Keenam. Dengan tidak mengangkat BG, memberhentikan AS dan BW, maka “sedikit” mengurangi ketegangan antara KPK dan Polri. KPK “sadar” tidak kuat mempertahankan AS dan BW dari “serangan” Polri. Terlepas dari “tuduhan” terhadap AS dan BW, ketentuan normatif sudah bisa memastikan, keduanya sudah ditetapkan tersangka dan memang “diberhentikan sementara”. Sedangkan tidak melantik BG memberikan “penghormatan” dari Jokowi terhadap suara-suara kritis issu pemberantasan korupsi.
Ketujuh. Dengan mengambil strategi “tidak melantik BG dan memberhentikan AS dan BW”, Jokowi memainkan politik yang jitu. Jokowi berhasil “keluar” dari pengap. Sikap Jokowi kemudian dibaca, Jokowi “Menyelesaikan” persoalan tanpa “memberikan malu” kepada kedua lembaga. Jokowi berhasil keluar dari tekanan politik (baik dari masyarakat, partai pendukung maupun suara di parlemen).
Kedelapan. Mengangkat BH dan JB merupakan strategi diluar perkiran. Jokowi berhasil berhitung “kalkulasi” politik. Baik resistensi ataupun yang akan mencibirnya. Dari sikap ini, kalkulasi politik Jokowi tidak menimbulkan dampak baik di tengah masyarakat maupun dari parlemen.
Dengan melihat strategi yang tengah dimainkan Jokowi, saya kemudian teringat cara Jokowi “menguraikan masalah”. Jokowi sering sekali “mengaduk kolam yang baru keruh”. Jokowi bukan membersihkan kolam. Namun membiarkan kolam semakin keruh sehingga kelihatan ikan-ikan yang mulai kehabisan nafas karena sulit bernafas. Ikan-ikan yang naik ke permukaan untuk menarik nafasnya biasa lebih enak ditangkap untuk digoreng. Ikan tidak menjadi liar. Namun ikan yang bertahan (dan biasanya lebih sehat, baik dan enak disantap) tidak mau mengikuti air yang semakin keruh. Ikan itu tetap bertahan dan relatif baik untuk hidup di kolam itu.
Dari air yang keruh, maka ketika kolam mulai dijernihkan, tinggallah ikan-ikan yang memang pantas hidup di kolam.
Strategi ini yang dimainkan Jokowi. Dengan membiarkan dan “terkesan” kedua lembaga ini show untuk menunjukkan kekuatan masing-masing kedua lembaga ini, maka publik mudah menangkap pesan. Siapa saja yang terbukti menjadi pecundang. Dan siapa yang masih pantas bertahan untuk “membenahi” kedua institusi ini.
Menunggu proses “semakin keruh” dan mulai membersihkan kolam yang membuat saya sempat sesak nafas. Namun dengan ending yang dimainkan Jokowi, tidak sia-sia kemudian Jokowi berhasil menjadi Walikota Solo dua periode dan “menaklukan” sang penguasa Jakarta dengan menumbangkan incumbent Fauzi Bowo.
Tapi apabila kita lihat tanda-tanda yang dimainkan Jokowi, kita bisa menarik benang merah bagaimana Jokowi “memainkan” berbagai skenario politik
Masih ingat ketika Jokowi menyelesaikan mafia rusun Marinda. Jokowi dan Ahok menemukan mafia yang melibatkan Lurah Warakas. Lurah Warakas kemudian menyewakan rusun kepada orang lain. Tentu ini menyalahi peraturan. Pemprov DKI kemudian “memutihkan” rusun Lurah Warakas. Lurah Warakas kemudian marah dan menentang kebijakan Jokowi soal lelang jabatan.
Publik kemudian “sempat” terkesima. Bahkan Lurah Warakas ini sempat mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun dengan membongkar “praktek” Lurah Warakas, diapun tidak berkutik.
Begitu juga saat penetapan Wapres. Jokowi datang ke Solo sebelum pengumuman calon Wakil Presiden. Dari suara Walikota Solo yang merupakan Ketua PDIP Solo kemudian menolak Puan Maharani sebagai pendamping Jokowi di Pilpres.
Jokowi juga mendatangi Prabowo sebelum pelantikan Presiden. Jokowi memberikan panggung kepada Prabowo dengan menghormati Prabowo sehingga pelantikan berjalan mulus.
Peristiwa terakhir ketika pertemuan petinggi KIH di Solo dalam rangka menghadiri Munas II Partai Hanura. Dengan jeli, Walikota Solo sebagai tuan rumah menjadikan “tempat” untuk memastikan Jokowi tidak melantik BG.
Berbagai strategi yang dimainkan Jokowi mengingatkan gaya dan cara Jokowi berpolitik sebagaimana telah saya ungkapkan sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip “rukun”, maka Jokowi memberikan kesempatan kepada BH untuk menjadi Kapolri dan JB sebagai komisioner KPK. Keduanya relatif bisa diterima di internal sehingga tidak menimbulkan gejolak dan mampu membangun koordinasi yang baik.
Jokowi terus “memerankan” sikap sopan santun kepada partai pendukung dengan tidak langsung “memberhentikan” BG dan memberikan kesempatan kepada BG untuk “mengclearkan” di praperadilan.
Cara Jokowi tidak melantik BG dengan cara mengirimkan pesan baik melalui Tim 9, menghubungi Syafiie Maarif dan Ketua DPR.
Namun Jokowi juga hendak mengirimkan pesan kepada siapapun agar saling menghormati dan “tepa selira”. Jokowi menunjukkan sikap tegas terhadap keputusan yang diambilnya. Jokowi tidak mau ditekan siapapun. Jokowi tidak mengikuti “kehendak” partai pengusung dengan melantik BG. Namun Jokowi tidak meladeni “hak imunitas” kepada AS dan BW.
Dengan menggunakan nilai “kerukunan”, “sopan santun”, “tepa salira”, “tidak grusa grusu” maka gaya dan cara Jokowi berpolitik sering disampaikan dalam dunia pewayangan. “negara ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi tata tenteram tur rajaharja”. Negara yang terkenal, banyak dibicarakan orang, tinggi marbabatnya, luhur budinya dan amat berwibawa.
Sikap ini sudah disampaikan Jokowi ketika status di Facebook Jokowi memuat kalimat Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti…” segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar, maka Jokowi ingin menyelesaikan persoalan “kerumitan” tanpa ingin menang sendiri. Jokowi ingin menyelesaikannya tanpa ada yang merasa dikalahkan.
Sekali lagi Jokowi menyelesaikan masalah tanpa “mempermalukan” kedua institusi. Kedua institusi tidak dikalahkan. Namun kredit point yang diraih Jokowi. Jokowi menjadi pemenang. Jokowi menjadi pemenang tanpa ada yang “merasa” dikalahkan.
Sip.. percaya gw.. jangan lupa bawa pedangnya.. ::hihi::Quote:
Originally Posted by kandalf
Berhati2 itu belon tentu tidak berani, karena yg hidup dan berperan di indonesia bukan malaikat doang. Kalo sekarang melihat keputusan yang bertentangan dengan kehendak pdip, apa masih dianggap tidak berani?
Saya jd ingat masa lalu,
Dahulu dg bangga saya coblos partai merah dan akhirnya mreka jd pemenang pemilu utk pertama kalinya.
Stelah menang, tnyata tindak tanduk orang-orang partainya bikin saya eneg.
Akhirnya saya mnyesal pilih mreka.
Kmudian pemilu kmarin saya coblos lagi itu partai merah,
Stelah menang, skrg saya sedang mnuju arah pnyesalan lagi dan jadi ingat nostalgia masa lalu.
Hahahahahaha
Smoga saya ngga salah pilih partainya lg ya.
Ah walikota/bupati dipilih langsung, bukan ditunjuk oleh gubernur, makanya banyak yg berani dg gubernur. Di atasnya Bibit, ada Megawati. Nah itu yg ditakuti Jokowi. ::ngakak2::Quote:
Originally Posted by kandalf
Mau bukti takutnya apa? Lha itu penunjukan BG jadi Kapolri. Rakyat sudah bekoar agar hati-hati dg penunjukan BG, tetapi tetap saja Jokowi jalan terus. Sampe pendekar mabok AS dan BW menetapkan BG jadi tersangka, barulah Jokowi tepok jidad.
Rakyar mana yah, yg berkoar hati2 dg penunjukan BG? Timbuktu?::hihi:: Kalo rakyat indonesia setahu gw baru berkoar sesudah bg "ditersangkain" oleh kpk,jadi sesudah bg dijadikan calon tunggalpun ga masalah kok rakyat indo, ngomong kok asbun mulu ::facepalm::Quote:
Originally Posted by purba
Don't feed the troll.
*nah kali ini gue nyang ngomong begono ::doh::
Biar gemukan tusc ::hihi::Quote:
Originally Posted by tuscany
gemukin egonya ,kak
Yang kurang disorot gegara konflik cicak buaya adalah kinerja Susi similikiti yang bakal bikin bangkrut perusahaan pengolahan dan ekspor ikan luar negeri semisal Filipina dan Thailand. Emang harga ikan dalam negeri udah turun belum sih? Kalo belum, masih ada yang salah nih, antara klaim bu Susi ndak benar atau ada yang main-main dengan pasokan ikan.
Satu lagi adalah pembatalan UU Sumber Daya Air. Terus pemerintah mau ngapain yah dengan batalnya UU ini. Semoga air langsung minum ndak harus beli galonan bisa jadi kenyataan.