PDA

View Full Version : Sultan Hamengku Buwono Dilarang Masuk Partai Politik



Parameswara Li
28-08-2012, 03:02 PM
Sultan Hamengku Buwono Dilarang Masuk Partai Politik

Dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang bakal diketok pada 30 Agustus ini, Sultan tidak boleh masuk sebagai anggota partai politik. RUUK DIY telah selasai dibahas oleh Komisi II DPR dan pemerintah.

"Sejak menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, Sultan dan Pakualam bukan sebagai anggota parpol. Artinya dilarang menjadi anggota parpol," jelas Anggota Pansus RUUK DIY Malik Haramain saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (27/8).

Malik menambahkan, RUUK DIY telah rampung dibahas. Timsin/Timus sudah merampungkan rapat, besok pagi rapat panja dan malamnya Panja Raker dengan Kemendagri mewakili pemerintah.

‎"Semua Fraksi dan pemerintah bersepakat mekanisme Penetapan untuk Gubernur dan Wagub DIY. Mekanisme verifikasi syarat calon Gub/Wagub dan penetapan Gub/Wagub dilaksanakan oleh DPRD DIY," jelas Politisi PKB ini.

"Pengesahan Sultan/Paku Alam sebagai Gub/Wagub dilakukan oleh Presiden melalui Kemendagri. Dan masa kerja Sultan/Paku Alam ditetapkan sebagai Gub/Wagub 5 tahun. Selanjutnya 5 tahun berikutnya tetap dengan mekanisme penetapan," tandasnya.

http://klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2012/08/27/82537/540x270/sultan-hamengku-buwono-dilarang-masuk-partai-politik.jpg


Sultan Tetap Bisa Dicalonkan Jadi Capres dan Cawapres

Dalam RUUK DIY, diusulkan agar Sri Sultan dan Paku Alam dilarang berpolitik. Meski demikian, Sri Sultan dan Paku Alam tetap bisa dicalonkan sebagai presiden atau pun wakil presiden.

Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar, bila ada parpol yang mengusung Sultan atau Paku Alam jadi Capres atau Cawapres bisa saja. Asalkan Sultan tidak masuk dalam parpol tersebut.

"Itu urusan berbeda, tergantung partai, kalau mau ngusung gak apa-apa, tapi dia gak berpartai," ujar Marwan kepada wartawan, Senin (27/8).

Seperti diketahui, ketentuan dalam RUUK DIY bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono XI dan Paku Alam tidak boleh tercatat sebagai kader maupun kepengurusan Partai Politik hingga saat ini masih belum final. Keputusan tersebut masih akan dirapatkan kembali dalam tim perumus dan tim sinkronisasi RUUK DIY.

"Besok masih akan dibicarakan di tim perumus dan tim sinkronisasi, kemudian meminta pandangan dari mini fraksi baru dibawa ke paripurna Kamis nanti untuk diketok palu," ujar Wakil Ketua Komisi II, Abdul Hakam Naja.

Menurutnya, dalam RUU tersebut ada hak keistimewaan yang diberikan kepada Sri Sultan dan Paku Alam yakni dapat menjabat sebagai Gubernur lebih dari dua periode selama masih memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut adalah dalam kondisi sehat dan dapat menjalankan kepemerintahan.

"Karena diberikan keistimewaan tersebut, maka saat menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY harus dapat mengayomi masyarakat yang di dalamnya sudah termasuk untuk ikut serta dalam politik," jelasnya.

http://klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2012/08/27/82683/540x270/sultan-tetap-bisa-dicalonkan-jadi-capres-dan-cawapres.jpg


Marzuki: Sebagai Raja, Sultan Harus Independen

Ketua DPR Marzuki Alie menilai apa yang tertuang dalam RUUK DIY, yang menyebutkan Sultan dan Paku Alam dilarang masuk menjadi anggota partai politik adalah langkah yang benar. Sultan sebagai raja harus independen.

"Sudah jelas sebagai raja harus independen, karena beliau tetap diperlakukan punya hak khusus sebagai kepala daerah," jelas Marzuki saat dihubungi wartawan, Selasa (28/8).

Seperti diketahui sebelumnya, dalam RUUK DIY yang bakal diketok pada 30 Agustus ini, Sultan tidak boleh masuk sebagai anggota partai politik. RUUK DIY telah selesai dibahas oleh Komisi II DPR dan pemerintah.

Seperti diketahui, dalam RUUK DIY bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono XI dan Paku Alam diusulkan tidak boleh tercatat sebagai kader maupun kepengurusan Partai Politik. Namun usulan tersebut hingga saat ini masih belum final. Keputusan itu masih akan dirapatkan kembali dalam tim perumus dan tim sinkronisasi RUUK DIY.

"Besok masih akan dibicarakan di tim perumus dan tim sinkronisasi, kemudian meminta pandangan dari mini fraksi baru dibawa ke paripurna Kamis nanti untuk diketok palu," ujar Wakil Ketua Komisi II, Abdul Hakam Naja.

Menurutnya, dalam RUU tersebut ada hak keistimewaan yang diberikan kepada Sri Sultan dan Paku Alam yakni dapat menjabat sebagai Gubernur lebih dari dua periode selama masih memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut adalah dalam kondisi sehat dan dapat menjalankan kepemerintahan.

"Karena diberikan keistimewaan tersebut, maka saat menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY harus dapat mengayomi masyarakat yang di dalamnya sudah termasuk untuk ikut serta dalam politik," jelasnya.

http://klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2012/08/28/82786/540x270/marzuki-sebagai-raja-sultan-harus-independen.jpg




http://www.merdeka.com/politik/sultan-hamengku-buwono-dilarang-masuk-partai-politik.html

http://www.merdeka.com/politik/sultan-tetap-bisa-dicalonkan-jadi-capres-dan-cawapres.html

http://www.merdeka.com/politik/marzuki-sebagai-raja-sultan-harus-independen.html

BundaNa
28-08-2012, 04:01 PM
Sepertinya ada yg mau menjegal Sri Sultan maju di bursa capres pemilu depan -_-

Hak masuk parpol bukannya hak politik setiap WNI, bukan?

Geminga
28-08-2012, 05:07 PM
^ setau w tidak semua WNI sama hak politiknya. Mereka yang terlibat kasus pidana hak politiknya dibatasi. Dulu zaman Suharto ex-PKI dan keluarga juga gak bebas hak politiknya.

Tapi untuk kasus Sultan ini unik, karena yang melarang adalah pemda setempat. Pilih Marzuki sajalah kalau begitu ::ungg::

surjadi05
28-08-2012, 05:57 PM
Sepertinya ada yg mau menjegal Sri Sultan maju di bursa capres pemilu depan -_-

Hak masuk parpol bukannya hak politik setiap WNI, bukan?

bukan masuk demokrat adalah hak politik setiap WNI:cengir:

BundaNa
28-08-2012, 06:30 PM
^lho, sri sultan masuk nasdem bukan? ::hihi::

choodee
28-08-2012, 07:08 PM
Iya nih, bagi sultan sih mgkn ga terlalu ngepek, tapi ngepek banged buat parpol yg dulu tempat sultan (terakhir nasdem yak?) at least ilang tuh suara separuh rakyat jokja ;D

Parameswara Li
28-08-2012, 07:33 PM
^lho, sri sultan masuk nasdem bukan? ::hihi::


Iya nih, bagi sultan sih mgkn ga terlalu ngepek, tapi ngepek banged buat parpol yg dulu tempat sultan (terakhir nasdem yak?) at least ilang tuh suara separuh rakyat jokja ;D

Selama ini Sultan tetap Golkar. Nasdem yang kemarin sempat disinggahi Sultan itu Nasdem yang ormas, bukan Nasdem yang parpol.

itsreza
28-08-2012, 07:49 PM
kalau ga salah Sultan memutuskan keluar dari Nasdem ketika organisasi itu berganti jadi partai politik

Parameswara Li
28-08-2012, 07:57 PM
Secara resmi Ormas Nasdem tidak ada hubungannya dengan Partai Nasdem. Walaupun penggagasnya sama yaitu Surya Paloh. Lambangnya juga hampir sama.



Pada tanggal 26 Juli 2011, Partai NasDem lahir sebagai partai politik baru di Indonesia. Akan tetapi, banyak pihak mengira partai tersebut merupakan partai bentukan daripada Ormas Nasdem yang dibuat oleh Surya Paloh. Menanggapi hal tersebut, Dia membantah bahwa partai itu ada hubungannya dengan Ormas bentukannya

Yuki
28-08-2012, 08:32 PM
orang bego pangkat tujuh juga tahu kalo ormas nasdem ama partai nasdem itu keneh keneh kehed, alias sami mawon

itsreza
28-08-2012, 08:35 PM
^^
udah dijelasin bener-bener beda kok ;D

Sultan pun tau bedanya (http://news.okezone.com/read/2011/07/07/339/477263/apa-kata-sultan-saat-keluar-dari-nasdem)

spears
30-08-2012, 04:06 PM
kelihatannya seperti salah satu taktik Demokrat untuk menguasai Jogja.

choodee
30-08-2012, 07:35 PM
Tapi bukannya pemilu lalu yg menang demokrat di jokja? Seingat gw adek sultan itu anggota demokrat kan?