ancuur
21-02-2012, 09:00 AM
http://images.detik.com/content/2012/02/20/157/Guru-Honorer-2.jpg
Sekitar 500 guru honorer dari seluruh Indonesia berduyun-duyun mendatangi Istana Presiden,
Jakarta, Senin (20/2/2012). Mereka meminta SBY untuk segera menandatangani pengangkatan
mereka menjadi PNS.
JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendikbud) Mohammad Nuh merespon langsung rencana aksi mogok ribuah honorer DKHI saat gelaran unas. Dia mengingatkan, urusan pengangkatan honorer tidak perlu dikatikan dengan pelaksanaan unas.
"Pihak-pihak itu perlu menjelaskan duduk perkaranya seperti apa. Kami terbuka," tandasnya, Minggu (12/2).
Nuh menyayangkan jika akhirnya aksi mogok ini merugikan jutaan peserta unas. Pihak Kemendikbud merasa tidak suka dengan aksi ancam-ancaman seperti ini. Sebagai seorang guru atau tenaga kependidikan, para honorer yang berniat mogok saat unas harus bisa menjelaskan dengan baik akar persoalan yang selama ini terjadi.
Jika memang terkait rencana pengangkatan honorer yang terkatung-katung, Nuh mengatakan bisa dicari solusinya. "Semua bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai ada yang dirugikan," kata dia.
Menteri asal Surabaya itu mengingatkan para honorer di lingkungan sekolahan jika mereka itu beda sekali dengan buruh-buruh di pabrik sepeda motor atau pabrik lainnya. Proses pengangkatan honorer di lingkungan pendidikan sendiri, kata Nuh, harus melalui berbagai kajian. Khususnya tentang sebaran PNS.
Dia menjelaskan sulit mengabulkan usulan pengangkatan honorer menjadi CPNS di suatu daerah yang PNS-nya sudah padat. "Di satu sisi ada daerah yang kurang sekali PNS-nya," kata Nuh.
Untuk itu, perlu ada perhitungan untuk pemerataan aparatur negara sipil atau PNS yang akurat sehingga tidak terjadi ketimpangan.
Sekitar 500 guru honorer dari seluruh Indonesia berduyun-duyun mendatangi Istana Presiden,
Jakarta, Senin (20/2/2012). Mereka meminta SBY untuk segera menandatangani pengangkatan
mereka menjadi PNS.
JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendikbud) Mohammad Nuh merespon langsung rencana aksi mogok ribuah honorer DKHI saat gelaran unas. Dia mengingatkan, urusan pengangkatan honorer tidak perlu dikatikan dengan pelaksanaan unas.
"Pihak-pihak itu perlu menjelaskan duduk perkaranya seperti apa. Kami terbuka," tandasnya, Minggu (12/2).
Nuh menyayangkan jika akhirnya aksi mogok ini merugikan jutaan peserta unas. Pihak Kemendikbud merasa tidak suka dengan aksi ancam-ancaman seperti ini. Sebagai seorang guru atau tenaga kependidikan, para honorer yang berniat mogok saat unas harus bisa menjelaskan dengan baik akar persoalan yang selama ini terjadi.
Jika memang terkait rencana pengangkatan honorer yang terkatung-katung, Nuh mengatakan bisa dicari solusinya. "Semua bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai ada yang dirugikan," kata dia.
Menteri asal Surabaya itu mengingatkan para honorer di lingkungan sekolahan jika mereka itu beda sekali dengan buruh-buruh di pabrik sepeda motor atau pabrik lainnya. Proses pengangkatan honorer di lingkungan pendidikan sendiri, kata Nuh, harus melalui berbagai kajian. Khususnya tentang sebaran PNS.
Dia menjelaskan sulit mengabulkan usulan pengangkatan honorer menjadi CPNS di suatu daerah yang PNS-nya sudah padat. "Di satu sisi ada daerah yang kurang sekali PNS-nya," kata Nuh.
Untuk itu, perlu ada perhitungan untuk pemerataan aparatur negara sipil atau PNS yang akurat sehingga tidak terjadi ketimpangan.