spears
08-12-2011, 10:08 AM
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pembebasan bersyarat terhadap beberapa koruptor masih menimbulkan persoalan hingga kini. Buktinya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan Kemenkum HAM, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/12) masih membahas soal tersebut.
Bahkan suasana rapat cenderung panas, karena Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana dipersilakan meninggalkan ruang rapat. Adalah Wakil Ketua Komisi III DPR dari Golkar, Aziz Syamsuddin, yang meminta hal tersebut.
Aziz saat itu sedang memaparkan pendapatnya bahwa ada masalah dalam pencabutan remisi bagi sejumlah narapidana korupsi di Lapas Cipinang, Paskah Suzeta dan beberapa orang lainnya. Pada 23 Oktober, ungkap dia, Menkum HAM ketika itu Patrialis Akbar menerangkan bahwa Paskah Paskah dan teman-temannya mendapatkan remisi sehingga dapat bebas bersyarat mulai 31 Oktober.
Namun sehari sebelumnya Kemenkum HAM melalui sekretaris Ditjen Pemasyarakatan, menelpon kepala lapas meminta untuk membatalkan pembebasan bersyarat itu. Pembatalan pembebasan itu dinilai bermasalah karena bertentangan dengan SK yang sudah ada.
SK pembatalan pemberian moratorium baru dikeluarkan pada 16 November. "Harusnya ada SK dulu, bukan hanya omongan," jelas Aziz kepada Menkum HAM, Amir Syamsudin.
Sebelum menjawab pertanyaan Azis yang ditujukan kepada Amir Syamsuddin, Wamenkum HAM, Denny Indrayana, berbisik kepada Amir. Melihat itu, Aziz merasa tidak senang. Dia kemudian menyatakan kepada Denny, bahwa yang diundang pada RDPU adalah menteri, bukan wakilnya. "Kalau anda tidak senang, silakan keluar," jelas Aziz kepada Denny.
Suara keras politisi Golkar ini sempat membuat gedung ruang rapat Komisi III sedikit tegang. Sedang Denny memilih tidak menanggapi tindakan Aziz. "Interupsi. Bos, kau jangan begitu. Aku pun bisa marah, dua orang ini (Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana) sahabat aku. Kita ini sedang ditonton rakyat," wanti politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Karena rapat berjalan panas, Ketua Komisi III akhirnya menskor jalannya rapat.
------
Pak Denny, lanjutkan! Tangkap para koruptor. Gak usah dikasih remisi.
Bahkan suasana rapat cenderung panas, karena Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana dipersilakan meninggalkan ruang rapat. Adalah Wakil Ketua Komisi III DPR dari Golkar, Aziz Syamsuddin, yang meminta hal tersebut.
Aziz saat itu sedang memaparkan pendapatnya bahwa ada masalah dalam pencabutan remisi bagi sejumlah narapidana korupsi di Lapas Cipinang, Paskah Suzeta dan beberapa orang lainnya. Pada 23 Oktober, ungkap dia, Menkum HAM ketika itu Patrialis Akbar menerangkan bahwa Paskah Paskah dan teman-temannya mendapatkan remisi sehingga dapat bebas bersyarat mulai 31 Oktober.
Namun sehari sebelumnya Kemenkum HAM melalui sekretaris Ditjen Pemasyarakatan, menelpon kepala lapas meminta untuk membatalkan pembebasan bersyarat itu. Pembatalan pembebasan itu dinilai bermasalah karena bertentangan dengan SK yang sudah ada.
SK pembatalan pemberian moratorium baru dikeluarkan pada 16 November. "Harusnya ada SK dulu, bukan hanya omongan," jelas Aziz kepada Menkum HAM, Amir Syamsudin.
Sebelum menjawab pertanyaan Azis yang ditujukan kepada Amir Syamsuddin, Wamenkum HAM, Denny Indrayana, berbisik kepada Amir. Melihat itu, Aziz merasa tidak senang. Dia kemudian menyatakan kepada Denny, bahwa yang diundang pada RDPU adalah menteri, bukan wakilnya. "Kalau anda tidak senang, silakan keluar," jelas Aziz kepada Denny.
Suara keras politisi Golkar ini sempat membuat gedung ruang rapat Komisi III sedikit tegang. Sedang Denny memilih tidak menanggapi tindakan Aziz. "Interupsi. Bos, kau jangan begitu. Aku pun bisa marah, dua orang ini (Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana) sahabat aku. Kita ini sedang ditonton rakyat," wanti politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Karena rapat berjalan panas, Ketua Komisi III akhirnya menskor jalannya rapat.
------
Pak Denny, lanjutkan! Tangkap para koruptor. Gak usah dikasih remisi.