aya_muaya
15-11-2011, 06:40 PM
bandingkan 2 berita ini :
1. dimuat di media indonesia, 8 november 2011
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/08/274729/284/1/BPKP-Jangan-Jadikan-Pemerintah-sebagai-Mesin-ATM
BPKP Jangan Jadikan Pemerintah sebagai Mesin ATM
Selasa, 08 November 2011 20:48 WIB
Komentar: 10
0 Like Dislike 1
BPKP Jangan Jadikan Pemerintah sebagai Mesin ATM
Ilustrasi--MI/Tiyok/rj
SENTANI--MICOM: Anggota DPR-RI Irene Manibuay meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah, khususnya Papua dan Papua Barat, tidak menjadikan pemerintah sebagai mesin anjungan tunai mandiri (ATM).
"Semangat BPKP untuk melakukan pemeriksaan sudah bagus, tetapi tidak ada hasilnya. Jangan-jangan kecurigaan masyarakat selama ini bahwa BPKP menjadikan para bupati/wali kota sebagai mesin ATM, dikasih uang habis perkara, akhirnya temuan selesai sampai di situ," kata Irene Manibuay seusai menghadiri sosialisasi pajak bumi dan bangunan di Sentani, Selasa (8/11).
Ia mengatakan, soal pengelolaan keuangan mereka dengan semangat menerapkan aturan, pemeriksaan dilakukan secara rutin. Namun pada akhirnya temuan penyalagunaan keuangan di daerah tidak ada penyelesaiannya alias sunyi-sunyi saja.
Anggota Komisi 11 DPR-RI itu mengakui berbagai persoalan yang terjadi di provinsi paling timur Indonesia tersebut tidak luput dari akumulasi luapan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pengelola anggaran pembangunan. Irene mencontohkan munculnya sorotan dari berbagai kalangan yang meminta para pejabat di Papua bertanggung jawab terhadap penggunaan dana otonomi khusus.
"Saat ini masyarakat sedang menunggu sejauh mana kontribusi BPKP dalam hal menegakan hukum pengawasan impelemntasi penggunaan anggaran termasuk dana Otsus. Jika BPKP lembek maka kepercayaan masyarakat akan semakin berkurang," terangnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, BPKP harus lebih pro aktif serta betul-betul menegakkan supremasih hukum dalam hal pengawasan penggunaan anggaran, khususnya di provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini, itu untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu. (Ant/OL-01)
2. dimuat di KOMHUKUM , 15 november 2011
http://www.komhukum.com/kriminal-feed-15133
Irene : Jangan Jadikan Pemerintah Mesin ATM
Komhukum (Sentani) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Irene Manibuy, SH, menyatakan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di daerah khususnya Papua dan Papua Barat agar tidak menjadikan pemerintah sebagai mesin Anjungan Tunai Mandiri.
"Semangat BPK untuk melakukan pemeriksaan sudah bagus, tetapi tidak ada hasilnya. Jangan-jangan kecurigaan masyarakat selama ini bahwa BPK menjadikan para bupati/walikota sebagai mesin ATM, di kasih uang habis perkara, akhirnya temuan selesai sampai disitu," kata Irene Manibuy, di Sentani, usai menghadiri sosialisasi pajak bumi dan bangunan, Selasa (8/11).
Ia mengatakan, soal pengelolaan keuangan mereka dengan semangat menerapkan aturan, pemeriksaan secara rutin dilakukan, namun pada akhirnya tidak ada penyelesaian temuan penyalagunaan keuangan di daerah alias sunyi-sunyi saja.
Diakui anggota komisi 11 DPR-RI ini, berbagai persoalan yang terjadi di provinsi paling timur Indonesia ini tidak luput dari akumulasi luapan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pengelolah anggaran pembangunan.
Ia mencontohkan, akhir-akhir ini muncul sorotan dari berbagai kalangan yang meminta para pejabat di Papua bertanggungjawab terhadap penggunaan dana otsus dan sebagainya.
"Saat ini masyarakat sedang menunggu sejauh mana kontribusi BPK dalam hal menegakan hukum pengawasan impelemntasi penggunaan anggaran termasuk dana Otsus. Jika BPK lembek maka kepercayaan masyarakat akan semakin berkurang," terangnya.
Untuk itu, lanjut dia, BPK harus lebih pro aktif serta betul-betul menegakkan supermasih hukum dalam hal pengawasan penggunaan anggaran khususnya di provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini ini untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.
"Jika ada temuan-temuan harus ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan cepat, jangan dibiarkan berlarut-larut sampai hilang begitu saja," harapnya.
Irene Manibuy menyatakan, sebagai mitra kerja Komisi 11 DPR-RI, BPK,KPK pusat, pihaknya pernah melakukan dialog dan menyampaikan bahwa permasalahan di Papua sangat runyam harus diselesaikan dengan baik terutama untuk pengelolaan keuangan.
"Bagaimana peranan BPK di Papua dalam mengawasi penggunaan anggaran dan kegiatan di kabupaten/kota dalam konteks undang-undang otsus. Penyerapannya apakah sudah benar sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum, namun mereka mengatakan untuk di daerah mereka sudah menyerahkan tugas kepada BPK di daerah masing-masing," imbuhnya. (K-5)
---------- Post added at 05:40 PM ---------- Previous post was at 05:39 PM ----------
mana yang menjiplak siapa... ckckckck....::doh::kaco..
1. dimuat di media indonesia, 8 november 2011
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/08/274729/284/1/BPKP-Jangan-Jadikan-Pemerintah-sebagai-Mesin-ATM
BPKP Jangan Jadikan Pemerintah sebagai Mesin ATM
Selasa, 08 November 2011 20:48 WIB
Komentar: 10
0 Like Dislike 1
BPKP Jangan Jadikan Pemerintah sebagai Mesin ATM
Ilustrasi--MI/Tiyok/rj
SENTANI--MICOM: Anggota DPR-RI Irene Manibuay meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah, khususnya Papua dan Papua Barat, tidak menjadikan pemerintah sebagai mesin anjungan tunai mandiri (ATM).
"Semangat BPKP untuk melakukan pemeriksaan sudah bagus, tetapi tidak ada hasilnya. Jangan-jangan kecurigaan masyarakat selama ini bahwa BPKP menjadikan para bupati/wali kota sebagai mesin ATM, dikasih uang habis perkara, akhirnya temuan selesai sampai di situ," kata Irene Manibuay seusai menghadiri sosialisasi pajak bumi dan bangunan di Sentani, Selasa (8/11).
Ia mengatakan, soal pengelolaan keuangan mereka dengan semangat menerapkan aturan, pemeriksaan dilakukan secara rutin. Namun pada akhirnya temuan penyalagunaan keuangan di daerah tidak ada penyelesaiannya alias sunyi-sunyi saja.
Anggota Komisi 11 DPR-RI itu mengakui berbagai persoalan yang terjadi di provinsi paling timur Indonesia tersebut tidak luput dari akumulasi luapan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pengelola anggaran pembangunan. Irene mencontohkan munculnya sorotan dari berbagai kalangan yang meminta para pejabat di Papua bertanggung jawab terhadap penggunaan dana otonomi khusus.
"Saat ini masyarakat sedang menunggu sejauh mana kontribusi BPKP dalam hal menegakan hukum pengawasan impelemntasi penggunaan anggaran termasuk dana Otsus. Jika BPKP lembek maka kepercayaan masyarakat akan semakin berkurang," terangnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, BPKP harus lebih pro aktif serta betul-betul menegakkan supremasih hukum dalam hal pengawasan penggunaan anggaran, khususnya di provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini, itu untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu. (Ant/OL-01)
2. dimuat di KOMHUKUM , 15 november 2011
http://www.komhukum.com/kriminal-feed-15133
Irene : Jangan Jadikan Pemerintah Mesin ATM
Komhukum (Sentani) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Irene Manibuy, SH, menyatakan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di daerah khususnya Papua dan Papua Barat agar tidak menjadikan pemerintah sebagai mesin Anjungan Tunai Mandiri.
"Semangat BPK untuk melakukan pemeriksaan sudah bagus, tetapi tidak ada hasilnya. Jangan-jangan kecurigaan masyarakat selama ini bahwa BPK menjadikan para bupati/walikota sebagai mesin ATM, di kasih uang habis perkara, akhirnya temuan selesai sampai disitu," kata Irene Manibuy, di Sentani, usai menghadiri sosialisasi pajak bumi dan bangunan, Selasa (8/11).
Ia mengatakan, soal pengelolaan keuangan mereka dengan semangat menerapkan aturan, pemeriksaan secara rutin dilakukan, namun pada akhirnya tidak ada penyelesaian temuan penyalagunaan keuangan di daerah alias sunyi-sunyi saja.
Diakui anggota komisi 11 DPR-RI ini, berbagai persoalan yang terjadi di provinsi paling timur Indonesia ini tidak luput dari akumulasi luapan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pengelolah anggaran pembangunan.
Ia mencontohkan, akhir-akhir ini muncul sorotan dari berbagai kalangan yang meminta para pejabat di Papua bertanggungjawab terhadap penggunaan dana otsus dan sebagainya.
"Saat ini masyarakat sedang menunggu sejauh mana kontribusi BPK dalam hal menegakan hukum pengawasan impelemntasi penggunaan anggaran termasuk dana Otsus. Jika BPK lembek maka kepercayaan masyarakat akan semakin berkurang," terangnya.
Untuk itu, lanjut dia, BPK harus lebih pro aktif serta betul-betul menegakkan supermasih hukum dalam hal pengawasan penggunaan anggaran khususnya di provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini ini untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.
"Jika ada temuan-temuan harus ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan cepat, jangan dibiarkan berlarut-larut sampai hilang begitu saja," harapnya.
Irene Manibuy menyatakan, sebagai mitra kerja Komisi 11 DPR-RI, BPK,KPK pusat, pihaknya pernah melakukan dialog dan menyampaikan bahwa permasalahan di Papua sangat runyam harus diselesaikan dengan baik terutama untuk pengelolaan keuangan.
"Bagaimana peranan BPK di Papua dalam mengawasi penggunaan anggaran dan kegiatan di kabupaten/kota dalam konteks undang-undang otsus. Penyerapannya apakah sudah benar sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum, namun mereka mengatakan untuk di daerah mereka sudah menyerahkan tugas kepada BPK di daerah masing-masing," imbuhnya. (K-5)
---------- Post added at 05:40 PM ---------- Previous post was at 05:39 PM ----------
mana yang menjiplak siapa... ckckckck....::doh::kaco..