Freeport

[neofio]

https://infogaddegadde.files.wordpress.com/2014/10/images.png


PERBEDAAN REZIM KONTRAK KARYA DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

KONTRAK KARYA :
1. Luas wilayah tidak diatur, disepakati bersama
2. Pajak penghasilan (PPn) badan sebesar 35%
3. Konflik diselesaikan melalui arbitrase internasional
4. Kedudukan setara
5. Kontrak bisa diperpanjang selama 2 x 10 tahun
6. Tidak diatur menngenai pengolahan dan permurnian hasil tambang untuk nilai tambang

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)
1. Luas wilayah dibatasi maksimal 100 ribu hektar
2. Pajak penghasilan (PPh) badan 25% plus iuran sebesar 4 % untuk pemerintah pusat dan 6% untuk pmerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi
3. Jika terjadi konflik, diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara
4. Kedudukan pemerintah sebagai regulator
5. Kontrak bisa diperpanjang selama 20 tahun
^. Mewajibkan pengolahan dan pemurnian tambang




TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan pemerintah tidak memperpanjang izin pertambangan dalam bentuk kontrak karya. Namun, ujar dia, pemerintah memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). "Dan izin ini harus diajukan dua tahun sebelum kontrak karya berakhir," tuturnya kepada Tempo, kemarin.

Pemberian IUPK dilakukan setelah Freeport, selaku pemegang kontrak karya, melakukan divestasi. Perbedaan IUPK dengan kontrak sebelumnya terletak pada proses perjanjian eksplorasi dan eksploitasi tambang. (Baca juga: Menkeu Bantah Beri Izin Tambang Baru pada Freeport (http://www.tempo.co/read/news/2014/08/12/090599018/Menkeu-Bantah-Beri-Izin-Tambang-Baru-pada-Freeport-))

Dalam kontrak karya, klausul perjanjian ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pertambangan. Sedangkan dalam IUPK, pemerintah memiliki wewenang penuh untuk mengatur klausul dan memberikan izin kepada perusahaan pengelola tambang. (Baca juga: Freeport Tuntut Kejelasan Amandemen Kontrak (http://www.tempo.co/read/news/2014/08/12/092598953/Freeport-Tuntut-Kejelasan-Amandemen-Kontrak))

Susilo mengatakan pemberian izin tersebut harus melalui tahapan yang sesuai dengan undang-undang. Meski tidak menyebutkan target pemberian izin, dia menegaskan bahwa perpanjangan kontrak seharusnya selesai pada 2019.

Senin lalu, Direktur Utama Freeport Indonesia Rozik B. Soejipto mengklaim telah mendapatkan kontrak baru dari pemerintah Indonesia. Kepastian perpanjangan izin tersebut diberikan sebelum masa kontrak karya berakhir pada 2021. Menurut Rozik, pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) merupakan langkah pertama untuk memperoleh perpanjangan kontrak. Selain membangunsmelter, Freeport telah merintis eksplorasi pertambangan bawah tanah (underground) sejak 2006. Hal itu dijadikan poin kedua untuk menerima izin dari pemerintah.

Hingga 2019, ujar Rozik, nilai total investasi Freeport mencapai US$ 8 miliar. Nilai tersebut bertambah hingga US$ 15 miliar pada 2041 jika ada perpanjangan kontrak. Dengan dana tersebut, Freeport bisa menggarap tambang bawah tanah. Sebab, cadangan mineral yang bisa dieksploitasi di permukaan tanah sudah menipis. "Jadi, saat ini kami butuh kepastian."
sumber (http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/08/13/090599184/izin-freeport-berubah-jadi-pertambangan-khusus)


:ngopi:

apa ya kelebihan dan kekurangan Kontrak Karya dan IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)

yg gw lihat sih pontensi pendapatan ekonomi negara dari pajak akan berkurang, di kontrak karya 35% di IUPK jadi 25%
yg bagus dari IUPK, freeport akan bangun smelter (sesuai IUPK no.6)

[surjadi05]

Gw baca sekilas aja mengenai pph badan 35% kayak ga mungkin deh, pph badan seluruh indo max 25%, kecuali yg dimaksd pph badan 25% + ppn 10%

Selebihnya lanjut besok ya neon, lagi cari lemper nih ::hihi::

---------- Post Merged at 03:44 PM ----------

Gw baca sekilas aja mengenai pph badan 35% kayak ga mungkin deh, pph badan seluruh indo max 25%, kecuali yg dimaksd pph badan 25% + ppn 10%

Selebihnya lanjut besok ya neon, lagi cari lemper nih ::hihi::

[ndableg]

ppn itu vat? 35% guede bener?

[neofio]

hasil tambang freeport ? emas?katanya cadangan emas terbesar d dunia...

gw pernah lihat d tv, mesin bor d freeport dah pake pengendali jarah jauh, d kontrol d luar,kerenn..

[ndableg]

Freeport keknya ga mungkin di nasionalisasi sekarang2. Teknologi jelas ga nyanggup. Kalo liat lubang2 segitu besarnya.
Kalo dibilang terbesar entah jg ya.. di amerika kayaknya banyak juga tuh.
Mungkin keuntungan terbesar yg bisa diraih itu hanya minta jatah pekerja dan ahli lokal diperbanyak.

[neofio]

lokasi tambang yg brnama grasberg ditemukan oleh james mofet (jim bob).. orng amerika, pngaruh amerika kuat d lokasi2 tmbang d papua

[ndableg]

Dari sejarah emang orang amrik doyan banget berburu emas.

[neofio]

gold rush, menjadi tren d tahun 1840an d amerika

[surjadi05]

ppn itu vat? 35% guede bener?

Iya ppn itu vat, tarifnya 10% , bukan 35% ::bye::

[surjadi05]

https://infogaddegadde.files.wordpress.com/2014/10/images.png


PERBEDAAN REZIM KONTRAK KARYA DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

KONTRAK KARYA :
1. Luas wilayah tidak diatur, disepakati bersama
2. Pajak penghasilan (PPn) badan sebesar 35%
3. Konflik diselesaikan melalui arbitrase internasional
4. Kedudukan setara
5. Kontrak bisa diperpanjang selama 2 x 10 tahun
6. Tidak diatur menngenai pengolahan dan permurnian hasil tambang untuk nilai tambang

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)
1. Luas wilayah dibatasi maksimal 100 ribu hektar
2. Pajak penghasilan (PPh) badan 25% plus iuran sebesar 4 % untuk pemerintah pusat dan 6% untuk pmerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi
3. Jika terjadi konflik, diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara
4. Kedudukan pemerintah sebagai regulator
5. Kontrak bisa diperpanjang selama 20 tahun
^. Mewajibkan pengolahan dan pemurnian tambang




:ngopi:

apa ya kelebihan dan kekurangan Kontrak Karya dan IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)

yg gw lihat sih pontensi pendapatan ekonomi negara dari pajak akan berkurang, di kontrak karya 35% di IUPK jadi 25%
yg bagus dari IUPK, freeport akan bangun smelter (sesuai IUPK no.6)

Setelah gw baca ulang, mungkin yg dimaksd dengan iupk pt freefort ini dibuat semacam "wilayah khusus jadi bebas ppn, tapi "pajak" yg dibayar tetap 35%, 25% pajak untuk company, 10 % dalam bentuk restitusi, buat pem pusat dan daerah, kalo yg laen gw kurang begitu tahu, soalnya ga ada klien yg maen tambang ::ngopi::

[neofio]

kronologis nya gini :

Opsi Yang ditawarkan Pemerintah :
1. Putus kontrak. Kedua pihak tdk berani memilih ini karena resiko politik dan ekonominya dinilai terlalu besar.
2. Perpanjang kontrak dibahs sesuai dgn Undang-undang Minerba no. 4 th 2009, yaitu dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2021
3.Megubah rezim kontrak karya langsung menjdai IUPK khusus.Perpanjangan diberikan langsung selama 20 tahun hingga 2035.

freeport memilih opsi 3

Poin-poin renegosiasi

Luas wilayah.
Freeport sepakat menciut luas wilayah usaha tambangnya dari 2,6 juta menjadi 212 ribu hektar

Perpanjangan Kontrak.
Freeport menerima perubahan kontrak karya menjadi IUPK seuai dengan Undang-undang no.4 tahun 2209 selama 20 tahun

Royalty.
Freeport sepakat menaikan royaltty sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahuan 2012.
Emas: 1% menjadi 3,75%, Perak: 1% menjadi 3,25%, Tembaga: 3,5% menjadi 4%

Divestasi.
Freeport sepakat divestasi sebesar 30& hingga 2021 kpd pemerintah Indonesia.

Pengolahan dan Pemurnian di dalam Negeri.
Freeport bersedia membangun smelter di Gresik, Jawa Timur dengan investasi sebesar USS 2,3 milar.

Peningkatan Komponen Dalam Negeri.
Freeport sepakat menambah tingkat kandungan lokal dalam usaha tambangnya yg saat ini 68% untuk manufaktur dan 90% untuk tenaga lokal

[surjadi05]

Lah bagus donk, kalo gitu dari pengurangan wilayah explorasi, fee naik, trus pengolahan di dalam negri berarti membuka lahan kerja baru, trus ada penambahan kandungan lokal sampe peningkatan tenaga kerja, berarti penambahan lap kerja

[neofio]

kong sur, investasi n divestasi bedanya apa?

[surjadi05]

investasi kalo kamu ada duit lebih kamu beliin ke asset misal rumah, emas, yg nilainya makin lama makin tinggi, kalo divestasi kebalikannya rumah kamu atau emas kamu dijual trus duitnya dipake untuk "komsumsi" bukan baut investasi lagi, jadi mis kamu jual rumah tapi duitnya dipake buat kawin (lagi) bukan buat beli emas::oops::::oops::

[neofio]

divestasi kawin bkal punya baby, itu jadi investasi

[234]

Mampir numpang lewat sekalian ngetes password ternyata masih inget. :mrgreen:


kronologis nya gini :

Opsi Yang ditawarkan Pemerintah :
1. Putus kontrak. Kedua pihak tdk berani memilih ini karena resiko politik dan ekonominya dinilai terlalu besar.
2. Perpanjang kontrak dibahs sesuai dgn Undang-undang Minerba no. 4 th 2009, yaitu dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2021
3.Megubah rezim kontrak karya langsung menjdai IUPK khusus.Perpanjangan diberikan langsung selama 20 tahun hingga 2035.

freeport memilih opsi 3
Menurutku itu opsi terbaik untuk saat ini bagi pemerintah. Tapi hati2, Freeport (baca: Freeport McMoran) tentu ndak senaif itu. Sambil "buying time" selama 20 tahun ke depan, Freeport juga masih punya dua wilayah tambang lain di Papua melalui PT Irja Eastern Minerals dan PT Nabire Bakti Mining, masing2 wilayahnya lebih luas dari wilayah kontrak yang sekarang dan membentang dari kabupaten Fakfak di provinsi Papua Barat sampai Paniai di provinsi Papua. Sekedar untuk “melawan lupa”, keduanya juga pernah santer di-sebut2 menolak renegosiasi kontrak karyanya lho, tapi entah kenapa isunya sekarang menghilang tertelan isu PT Freeport Indonesia.


Poin-poin renegosiasi

Luas wilayah.
Freeport sepakat menciut luas wilayah usaha tambangnya dari 2,6 juta menjadi 212 ribu hektar
Koreksi. 2,6 juta hektar itu luas wilayah kontrak awal (1967) dan sudah diciutkan menjadi 212 ribu hektar sejak penandatanganan kontrak baru (perpanjangan) pada 1991. Saat ini, kabarnya, Freeport secara verbal sudah sepakat untuk diciutkan lagi menjadi 90.360 hektar mengikuti UU Minerba 2009 (luas maksimum 100 ribu hektar), tinggal disahkan aja dalam kontrak baru (IUPK) nanti.



Perpanjangan Kontrak.
Freeport menerima perubahan kontrak karya menjadi IUPK seuai dengan Undang-undang no.4 tahun 2209 selama 20 tahun
Itung2an waktu yang realistis untuk bisa mengeruk seluruh isi perut wilayah tambang Grasberg yang sudah mulai dikeruk sejak 1989. Prediksiku, Freeport masih menyimpan "kartu truf" (cadangan besar) di dua wilayah KK yang lain.



Royalty.
Freeport sepakat menaikan royaltty sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahuan 2012.
Emas: 1% menjadi 3,75%, Perak: 1% menjadi 3,25%, Tembaga: 3,5% menjadi 4%

Divestasi.
Freeport sepakat divestasi sebesar 30& hingga 2021 kpd pemerintah Indonesia.
Dua poin inilah yang jadi sumber persoalan dari dulu, celah paling "basah" dengan “klausul2 ajaib” didalam kontrak sehingga rawan terjadi "bancakan". Di satu sisi Freeport banyak sekali diuntungkan dalam dua poin ini tapi di sisi lain Freeport pun juga udah banyak banget "setor" ke para penguasa di masa lalu terkait dua hal ini, "win-win solution" bagi kedua belah pihah, yang "bonyok2" ya negara dan rakyatnya. Maaf ndak bisa banyak cerita untuk poin ini soale ceritanya panjaaanggg banget dan terlalu banyak "permainan" didalamnya.

Perlu “kecermatan ekstra” dalam penyusunan klausul2 kontrak terkait dua poin ini, jangan sampai kecolongan lagi apalagi sengaja coba2 bermain dengan “pasal2 karet”.


Pengolahan dan Pemurnian di dalam Negeri.
Freeport bersedia membangun smelter di Gresik, Jawa Timur dengan investasi sebesar USS 2,3 milar.

Peningkatan Komponen Dalam Negeri.
Freeport sepakat menambah tingkat kandungan lokal dalam usaha tambangnya yg saat ini 68% untuk manufaktur dan 90% untuk tenaga lokal
Ndak terlalu istimewa, tinggal pinter2nya nego itung2an angkanya aja asalkan yang terpenting ndak ada lagi cerita "kongkalingkong" kayak jaman mbah Harto dulu.

:)

[neofio]

234
jadii PT Irja
Eastern Minerals dan PT Nabire Bakti
Mining, anak perusahaan freeporrt?masih ada nak yg lain?

kalo emang mereka anak prsuhaan freeport knp menolak renegosiasi kontrak karya?pdhal frreeport sbgai induknya brsedia renegoisasi

--------------------------------------

update hr ini:

mentreri BUMN merestui PT inalum dan PT antan membeli saham divestasi freeport,saham yg akan d beli 10,64%, tapi jika freeport mau menjualnya

[234]

234
jadii PT Irja
Eastern Minerals dan PT Nabire Bakti
Mining, anak perusahaan freeporrt?
Tepatnya: anak perusahaan dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX)


masih ada nak yg lain?
Masih, tapi bukan anak perusahaan yang pegang KK.


kalo emang mereka anak prsuhaan freeport knp menolak renegosiasi kontrak karya?pdhal frreeport sbgai induknya brsedia renegoisasi
Yang bersedia renegosiasi itu PT Freeport Indonesia (PTFI), bukan FCX.

PTFI bukan induk dari PT Irja Eastern Minerals (IEM) maupun PT Nabire Bakti Mining (NBM). Kedudukan PTFI adalah "sejajar" dengan IEM dan NBM, yaitu sama2 anak perusahaan dari FCX.

Dus saat ini Freeport (baca: FCX) memiliki tiga anak perusahaan pemegang KK untuk penambangan emas yang semuanya berlokasi di provinsi Papua dan Papua Barat.

PTFI memegang KK dengan luas wilayah 212,950 hektar (sudah berkurang dari 2.620.182 hektar) termasuk didalamnya wilayah tambang Grasberg yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia (sebagai sebuah wilayah tambang lho, atau biasa juga disebut "blok tambang"). Grasberg beproduksi sejak 1989 sampai sekarang. Disamping itu masih ada wilayah tambang lain yaitu diantaranya adalah blok Wabu yang sampai sekarang belum berproduksi. Blok Wabu inilah yang katanya, menurut kabar terakhir, akan dikembalikan ke pemerintah sehingga total luas wilayah yang dikuasai oleh PTFI akan berkurang menjadi 90.360 hektar.

Sedangkan IEM saat ini memegang KK seluas 180,930 hektar (dari yang awalnya 1.007.490 hektar) dan NBM memegang KK seluas 199.504 hektar (dari 824.581 hektar sebelumnya). Keduanya letaknya berdekatan (hampir berhimpitan) yang membentang dari Fakfak (Papua Barat) sampai Paniai (Papua). Baik IEM maupun NBM sampai saat ini belum berproduksi, IEM masih tahap eksplorasi sedangkan NBM tahap feasibility study. Kedua KK inilah yang sampai sekarang belum diutak-atik karena menurut kabar terakhir, meskipun kabar ini udah lama yaitu sejak isu ini muncul pasca disahkannya UU Minerba 2009, baik IEM maupun NBM menolak untuk renegosiasi kontrak. Ini yang saya maksud "isunya sekarang menghilang tertelan isu PTFI".

---------- Post Merged at 09:39 PM ----------


--------------------------------------

update hr ini:

mentreri BUMN merestui PT inalum dan PT antan membeli saham divestasi freeport,saham yg akan d beli 10,64%, tapi jika freeport mau menjualnya
Bagus. Keduanya memang udah lama ngincer saham yang mau dilepas oleh Freeport tapi selama ini Freeport terlalu "belagu" dengan mematok harga saham yang gila2an mahalnya. Entah kali ini Freeport masih mau belagu ndak.

Dan kalo itu nanti terwujud prediksi saya kerjasamanya bisa berlanjut dan kayaknya akan lebih fokus ke proyek pembangunan dan pengembangan pabrik pengolahan (smelter).

Ngomong2 tentang smelter sebenarnya saya ndak setuju kalo dibangunnya di Gresik atau di pulau Jawa secara umum. Ini bisa "melukai perasaan" rakyat Papua. Dengan perubahan KK menjadi IUPK itu sendiri sebenarnya bisa memicu persoalan dengan masyarakat Papua, tentu mereka akan lebih setuju kalo bentuknya IUP tanpa embel2 "K" (khusus) sehingga yang mengeluarkan ijin pertambangannya (IUP) adalah pemerintah daerah (provinsi), bukan pemerintah pusat (IUPK). Meskipun saya pribadi lebih setuju bentuk IUPK karena menurutku untuk tambang sebesar itu terlalu riskan kalo diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah.

So, kembali ke soal smelter, mestinya kalo PTFI mau bangun smelter ya bangunnya di Papua, bukan di Jawa.

[ndableg]

So, kembali ke soal smelter, mestinya kalo PTFI mau bangun smelter ya bangunnya di Papua, bukan di Jawa.

Hmm.. belum tentu loh membangun smelter di papua adalah yang diinginkan orang papua. Benarkah yang dicari orang asli papua adalah smelter? Bukannya.. just leave us alone? Apa iya suku dani butuh smelter? Bahkan butuh nasi pun belum tentu.

[234]

^
Setidaknya itulah yang sudah disuarakan oleh "wakil rakyat Papua", bahkan salah satu anggota DPR asal Papua sampai melontarkan pernyataan keras yang kurang lebih "kalo bangun smelternya di luar Papua mendingan tambang Freeport ditutup aja sekalian". Saya pribadi setuju dengan gagasan ini, meskipun ndak seekstrem pernyataan tsb.

Memang, tentu saja tuntutan maksimum mereka adalah "leave us alone" dalam pengertian mereka maunya mengelola sendiri SDA mereka termasuk tambang Freeport tanpa campur tangan pihak luar (termasuk pemerintah pusat). Ini artinya secara implisit mereka sebenarnya menolak bentuk IUPK dan menginginkan bentuk IUP sehingga seluruh perijinan dan pengelolaannya sepenuhnya ada di tangan pemda.

Saya ndak setuju dengan gagasan ini. Disamping berukuran besar bahkan bisa dibilang "raksasa", sangatlah riskan kalo tambang Freeport diserahkan ke pemda. Kalo dulu ada "raja besar" (Suharto) dan antek2nya yang bancakan, bisa2 nantinya yang muncul adalah "raja2 kecil" (gubernur, bupati dan kroni2nya). Jangankan Papua yang jauh, bupati Pandeglang (Banten) aja seingatku (CMIIW) pernah tersangkut kasus kongkalingkong perijinan IUP padahal jarak Pandeglang ke Jakarta cuma beberapa kilometer.

Solusi jalan tengahnya, menurutku, jatah penerimaan daerah harus diperbesar. Ini bisa dengan menaikkan porsi (prosentase) royalti bahkan kalo perlu memberikan sebagian saham kepemilikan Freeport ke pemda.

Harga saham Freeport memang mahal banget, tapi kan bisa aja dipakai "harga cincay" agar pemda bisa membelinya. Dulu mbah Harto bisa bersikap keras ke Freeport agar menjual sahamya dengan harga "murah meriah" ke kroni2nya (Ical dan Bob Hasan). Menurutku tidak ada salahnya pemerintah sekarang bersikap keras menekan Freeport untuk melepas, kalo perlu hibah, sebagian sahamnya ke pemda Papua. Tentu ini konteksnya berbeda dengan sikap keras pemerintah Suharto yang tujuannya untuk kepenntingan pribadi dan kelompok.

Atau misalnya, kalo benar nanti Antam dan Inalum jadi membeli 10,64% saham Freeport, bisa saja dalam transaksi tsb ketiga belah pihak sepakat untuk menghibahkan 0,64% nya untuk pemda. 0,64% itu relatif besar lho, pemda Blora dan Bojonegoro aja, contohnya, dapetnya secara riil ya hanya segitu untuk blok migas Cepu milik ExxonMobil.

BTW kalo soal "just leave us alone" dalam arti masyarakat asli suku Papua lebih memilih hidup dengan segala keluguan, kesederhanaan dan kebersahajaannya seperti layaknya kehidupan suku2 pedalaman, saya no comment. Ini bisa menjadi topik diskusi tersendiri.

[neofio]

trims infonya 234
sekarang saya tahu, mngenai FCX dan PT FI bserta anak perusahaan lainnya
-------------------------------------

byk opini mengenai smelter, tepatnya "dimana dibangun" di jawa/di papua?

suara masyarakat papua atau suara pemda/dprd?

rumit juga ya

[neofio]

trims infonya 234
sekarang saya tahu, mngenai FCX dan PT FI bserta anak perusahaan lainnya
-------------------------------------

byk opini mengenai smelter, tepatnya "dimana dibangun" di jawa/di papua?

suara masyarakat papua atau suara pemda/dprd?

rumit juga ya

[234]

^
Yup, sampai saat ini orang Papua sendiri masih terpecah pendapatnya mengenai pilihan tempat pembangunan smelter ini.

Pihak yang menginginkan smelter dibangun di Papua kebanyakan berasal dari kalangan pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif, termasuk gubernurnya sendiri. Pertimbangannya adalah intinya untuk (percepatan) pembangunan di wilayahnya. Ini salah satu link beritanya: http://news.detik.com/berita/2818429/gubernur-papua-ancam-usir-freeport-jika-tak-bangun-smelter-di-papua

Pihak yang menolak smelter dibangun di Papua kebanyakan berasal dari pihak suku asli setempat (terutama suku Kamaro yang akan terkena dampak langsung) dan didukung beberapa LSM. Pertimbangannya adalah isu lingkungan dan sosial. Ini linknya: http://www.jpnn.com/read/2015/06/07/308242/Rencana-Pembangunan-Smelter-Freeport-Panen-Penolakan-/page2

Sedangkan pihak Freeport sendiri memilih untuk membangun smelter di Gresik. Pertimbangannya karena biaya lebih murah, ndak perlu bangun infrastruktur macam2 untuk mendukung operasionalnya. http://economy.okezone.com/read/2015/05/25/19/1155089/freeport-tolak-bangun-smelter-di-papua-berikut-alasannya

[mbok jamu]

Om @234 (http://www.kopimaya.com/forum/member.php?u=912)

Koq FCX bisa memiliki saham sampai 90,64 persen di dalam PFI sementara pemerintah Indonesia ndak sampai 10 persen? Bukannya di mana-mana mestinya saham mereka ndak boleh lebih dari 49 persen?

Apakah pemerintah Indonesia bisa memaksa FCX menjual saham sampai 30 persen. Kalaupun ndak harus dipaksa, kira-kira apa keuntungan untuk FCX kalau melepas saham mereka?

[surjadi05]

Gak mbok, secara teori boleh kok sampe 99%, sekarang ini banyak perush pemerintah 51% lebih karna pintarnya nego atau minimal "daya jual" indo ::ngopi::

[234]

Om @234 (http://www.kopimaya.com/forum/member.php?u=912)

Koq FCX bisa memiliki saham sampai 90,64 persen di dalam PFI sementara pemerintah Indonesia ndak sampai 10 persen? Bukannya di mana-mana mestinya saham mereka ndak boleh lebih dari 49 persen?
Itulah ajaibnya kontrak Freeport (PTFI).

Kira2 kronologis garis besarnya begini...: (Detail data dan angkanya mungkin ndak terlalu akurat soale saya ndak sempat kalo mesti me-ngais2 data2 lawas yang saya pernah saya miliki)

Pada kontrak karya pertama (KK I) tahun 1967, kesepakatan pembagian saham di PTFI adalah FCX 91,1% dan pemerintah 8,9%. Sampai disini menurutku ndak ada yang aneh soal komposisi ini karena disamping memang saat itu ndak ada UU yang mengatur/membatasi kepemilikan oleh asing. Plus, KK "generasi pertama" memang dikenal "sangat sakti" karena klausul2nya tidak bisa digugurkan oleh UU apapun yang dibuat setelahnya.

KK II (ya, kontrak kedua, BUKAN kontrak perpanjangan) ditandatangani pada 30 Desember 1991 dengan mengikuti "rezim kontrak generasi kelima" yang sebenarnya sudah "berkurang kesaktiannya" dimana mulai munculnya klausul2 kontrak yang mulai mengatur terkait dengan perubahan UU (jika ada) di kemudian hari. Dalam sebuah klausul (Pasal 24 ayat 1? Saya lupa persisnya) disebutkan bahwa saham pemerintah naik menjadi 9,36% dan FCX 90,64 dengan catatan "Freeport berkewajiban melakukan divestasi saham melalui dua tahap dimana Freeport harus melepas sahamnya sebesar 9,36% pada sepuluh tahun pertama (1991-2001) dan terhitung sejak tahun 2001 (tahap kedua) Freeport berkewajiban melepas sahamya sebesar 2% setiap tahunnya sampai tercapai total saham 51% dimiliki oleh pemerintah dan/atau perusahaan nasional".

Tepat sehari setelah penandatanganan kontrak (31 Desember 1991) Freeport langsung memenuhi kewajiban tahap pertamanya dengan melepas 9,36% sahamnya ke Ical (Bakrie & Brother, dan selanjutnya dialihkan ke PT Indocopper Investama Corp.). Setahun kemudian, tepatnya 23 Desember 1992, Freeport membeli 49% saham Indocopper dari Ical. Pada 1997 Ical melepas sisa sahamya yang 51% di Indocopper ke Bob Hasan (Nusamba) dan pada 2002 Freeport mengambil alih semua saham Nusamba di Indocopper. Dus sejak saat itu, sampai sekarang, Freeport total memiliki 90,64% seperti angka yang mbak Mbok sebutkan diatas. (Bagian ini kalo diceritakan lebih detail cukup seru dengan berbagai "intrik2 kotor" didalamnya).

Lalu bagaimana dengan kewajiban Freeport untuk divestasi tahap kedua (setiap tahun harus melepas 2% saham sampai total terpenuhi 51%)? Itu gugur dengan sendirinya sejak 1994 dengan terbitnya PP (atau UU?) pada tahun tsb yang salah satu pasalnya intinya menjelaskan bahwa "perusahaan asing boleh memiliki saham maksimum 100% pada PMA (termasuk di sektor pertambangan)". Bukankah KK II sudah ndak "sakti" lagi dan bisa/boleh mengikuti peraturan yang baru? :mrgreen:


Apakah pemerintah Indonesia bisa memaksa FCX menjual saham sampai 30 persen.
Tidak bisa selama KK masih berlaku, kecuali pihak Freeport bersedia (mungkin setelah "diancam") mengamandemen isi KK tersebut. Lho, lalu bagaimana dengan adanya peraturan yang lebih baru (PP? Saya lupa) yang intinya menyebutkan bahwa "asing harus melepas sahamya 30% pada PMA sektor pertambangan"? Bukankah peraturan ini otomatis membatalkan PP tahun 1994? Ya, betul. Tapi disitulah "keajaiban" KK Freeport. Rupanya dalam Pasal 24 ayat 2 disebutkan bahwa (kurang lebihnya) "Jika ada peraturan baru tentang kepemilikan saham asing yang berbeda dengan ayat 1 maka Freeport berhak memilih mana yang lebih meringankan". Ya jelas aja Freeport memilih PP Tahun 1994! Ajaib, kan? :mrgreen:

Jadi mbak Mbok, kalo seandainya saat ini pun Freeport mau membeli 9,36% saham milik pemerintah dan pemerintah pun "rela" melepaskannya maka itu semua sah2 saja. Itu konstitusional. Tidak ada satu pun aturan yang dilanggar oleh Freeport.

Tapi ndak usah terlalu kuatir mbak Mbok, pemerintah masih bisa menekan Freeport pada saat perpanjangan kontrak nanti (2019). Bargaining power pemerintah kan mestinya sangat kuat karena Freeport memang sangat berkepentingan untuk persoalan perpanjangan kontrak ini. Dan menurut MoU yang telah disepakati kedua belah pihak, kalau ndak salah ditandatangani Juli 2015 lalu, Freeport kabarnya sudah setuju untuk melepas sahamnya bertahap sampai 30%, plus kesepakatan2 lain termasuk soal royalti, penciutan lahan, kandungan lokal, dll. Tinggal dikawal aja jangan sampai nanti kecolongan lagi dengan "klausul2 ajaib". Bahkan saya prefer nanti ada klausul juga untuk memberi kesempatan Pemda ikut memiliki sahamnya, bisa ambil dari sebagian yang 30% tsb atau prosentasi tambahan tersendiri. MoU kan sifatnya (secara hukum) tidak mutlak mengikat.


Kalaupun ndak harus dipaksa, kira-kira apa keuntungan untuk FCX kalau melepas saham mereka?
Secara bisnis ya ndak ada untungnya, semakin besar saham yang mereka miliki ya semakin menguntungkan mereka.

---------- Post Merged at 10:42 PM ----------


Gak mbok, secara teori boleh kok sampe 99%, sekarang ini banyak perush pemerintah 51% lebih karna pintarnya nego atau minimal "daya jual" indo ::ngopi::
Yap betul. Tapi setahu saya untuk PMA sektor pertambangan ada peraturan yang lebih baru yang membatasi hanya sampai 70% (setelah tahap produksi). Saya lupa peraturan persisnya tapi seingatku kalo ndak berbentuk PP ya PerMen (peraturan menteri) ESDM. Lain kali coba akan saya cek persisnya.

[neofio]

234

cerita intrik kotornya dunk,seru tuh

[surjadi05]

boleh om 234 , tapi untuk menghindari keribetan yg mungkin timbul pake inisial aja, atau mr x, mr y

untuk jaga2 aja sih::bye::

[mbok jamu]

Om 234

Aku ndak kuatir karena menurutku pemerintah Indonesia pun ndak berhak atas kandungan emas di negri itu. Sejak tahun 1965 - 1967 - 1972 - 1981 - dst, bukan intrik-intrik kotor lagi tapi sudah membawa darah dan kematian, bukan?

[234]

@Neo

Wani piro? :mrgreen: Soale kalo saya mau buat dalam bentuk investigative report ttg masalah ini saya bisa jual lho ke BBC ato CNN untuk dijadikan artikel berseri. Haha...ndak kok, cuman bcannda. #suwersambergledeksayacumapengamatamatirtanpanama

Sudah banyak kok yang menulis persoalan ini, mulai dari George Aditjondro, Jeffry Winter, aktivis Jatam, pengamat seperti Qurtubi, Marwan Batubara dll sampai pengamat2 amatiran yang banyak bertebaran menulis di blog2. Jadi kalo saya ikut2an nulis nanti malah justru semakin membingungkan krn akan menjadikan semakin banyak opini2 yang berkembang, yang toh semuanya akan sulit sekali diverifikasi kebenarannya. Saya sih yang terpenting kedepannya jgn sampai terulang lagi, toh nasi udah terlanjur jadi lontong, yang lalu biarlah berlalu. ;)

---------- Post Merged at 10:29 PM ----------

@Kong Sur

Ndak lah kong kalo saya sebut nama. Kalo pun di depan saya sempat singgung tiga nama (Ical, Bob Hasan dan Suharto) itu karena menurutku itu memang sudah jadi informasi publik yang bukan rahasia lagi, bahwa Copperindo memang didirikan Ical untuk menampung 9,36% saham PTFI, bahwa Nusamba dikelola oleh Bob Hasan, dan bahwa grup Nusamba ada dibawah yayasan Nusamba milik Suharto (Cendana). Nusamba sendiri akhirnya memang "bubar" pasca runtuhnya Orba, inilah kenapa Freeport dengan mudahnya langsung mengambil sisa saham 51% di Copperindo dari tangan Nusamba.

---------- Post Merged at 10:39 PM ----------

@Mbak Mbok

Iya juga sih, tapi bagaimanapun saya melihatnya dari kacamata saat ini bahwa Papua adalah (masih) bagian dari NKRI.

Dan saya juga paham kok, setidaknya ini menurut opini saya pribadi, bahwa masuknya Papua (saat itu Irian Barat) ke NKRI sarat dengan bau2 persoalan Freeport juga.

Memang Irian Barat direbut oleh Bung Karno tahun 1963, dus sebelum kontrak Freeport pertama kali ditandatangani (1967) meskipun sebenarnya Freeport sudah mengincar tambang tsb sejak 1960. Bahkan menurut sebuah "teori konspirasi" kejatuhan Soekarno pun juga ada "bau2 Freeport" yang memang rasa2nya ndak bakalan bisa masuk Papua selama Bung Karno berkuasa dengan kebijakan2 nasionalisnya. Bahkan penembakan JFK yang terjadi pada tahun yang sama dengan kejatuhan Bung Karno, dan naiknya Suharto, pun menurut teori tsb udah menjadi "satu paket" karena JFK memang dikenal dekat dengan Bung Karno. Dan saya pun tidak menampik teori2 tsb meskipun saya bukan penggemar "teori konspirasi".

Bahkan saya pribadi juga yakin, ini ndak pake teori konspirasi2an, bahwa referendum Irian Barat pada 1969 pun ndak luput dari bau2 Freeport. Secara common sense aja, apa iya sedemikian mudahnya referendum itu kita menangkan dengan cukup telak (rakyat Irian Barat memilih untuk tetap bergabung dengan NKRI) kalo ndak ada "settingan"? Dan siapa lagi yang berkepentingan untuk membuat settingan seperti itu kalo bukan pihak yang (saat itu sedang) berkepentingan dengan wilayah tsb?

Tapi bagi saya itu semua adalah masa lalu, tinggal bagaimana kedepannya agar menjadi lebih baik. Apa iya perlu diulangi sekali lagi referendum seperti 1969 dimana rakyat Papua disuruh memilih lagi antara tetap bergabung dengan NKRI atau mau melepaskan diri? Tidak perlu sama sekali kalo menurutku.

Nasi sudah menjadi bubur, sekarang tinggal bagaimana membuat bubur tsb menjadi makanan yang lezat, entah itu bubur sumsum, bubur Bandung, bubur Manado, atau bubur2 lezat yang lain. (Tapi kalo kong Sur sih pasti pilihnya bibir Bandung ato bibir Manado). :mrgreen:

[surjadi05]

Said wisely, terutama bagian terakhir ::cabul::::hihi::

[mbok jamu]

Argh.. kong Sur. Ini ciyus! ::pletak::


Tapi Om 234

Kalau ndak belajar dari masa lalu, besar kemungkinan manusia akan mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimana seseorang membuat bubur yang lezat kalau dia ndak tahu bubur yang lezat itu yang seperti apa. Yang sudah terjadi juga menunjukkan what they were capable of, apa yang ndak segan-segan mereka lakukan.

Jadi kalau sekarang pemerintah Indonesia berpikir berhitung-hitung saham akan membuat ke depan lebih baik, aku pikir, they are just kidding themselves and the indigenous in Papua. Pemerintah ndak akan pernah bisa sendirian membuat FCX keluar dari Indonesia kalau ndak belajar dari bagaimana akhirnya pertambangan itu jatuh ke tangan FCX. Indonesia memerlukan bantuan pihak lain. Itu kalau aku sedang ndak berpikir bahwa pemerintah Indonesia sama rakusnya dengan pihak-pihak yang sudah mencuri emas dari rakyat Papua selama puluhan tahun itu.

[surjadi05]

Mungkin maksd om 234 kita belajar dari masa lalu tanpa perlu "meributkan" apalagi mempidanakan yg sudah lalu mbok ::ungg::

Silahkan om, gw tunggu info selanjutnya mumpung sekarang mulai tertarik dengan " ekonomi politik"

[mbok jamu]

Lho.. mbok juga ndak mau meributkan apalagi mempidanakan yang sudah lalu, kong.

Kong Sur mau bibir sumur apa bibir jurang?

[surjadi05]

Lebih seru bibir sumi kali mbok ::ungg::

Well kalo gitu mungkin saya salah paham, gara2 om 234 menawarkan bibir manado ::cabul::::hihi::

[234]

Jadi kalau sekarang pemerintah Indonesia berpikir berhitung-hitung saham akan membuat ke depan lebih baik, aku pikir, they are just kidding themselves and the indigenous in Papua.
Setidaknya itu adalah salah satu cara, dan tentu saja memang bukan satu2nya cara. Dan kalo bicara ttg "saham pemerintah", ini sekaligus meluruskan tulisan2 saya sebelumnya agar ndak disalahpahami, yang ingin lebih saya tekankan adalah "saham nasional", jadi bukan melulu pemerintah. Itu bisa saja pemerintah (pusat), bisa pemda, bisa BUMN, bisa BUMD, bahkan bisa swasta. Bahkan saya prefer pemda (ini udah saya sebut sebelumnya) dan pengusaha daerah (kalo ada yang mampu) untuk diberikan prioritas.


Pemerintah ndak akan pernah bisa sendirian membuat FCX keluar dari Indonesia kalau ndak belajar dari bagaimana akhirnya pertambangan itu jatuh ke tangan FCX. Indonesia memerlukan bantuan pihak lain.
Kalo saya kok malah ndak pernah berpikir, setidaknya sampai saat ini, untuk membuat FCX keluar dari Indonesia yak. Saya lebih berpikir tentang bagaimana mereka bisa beroperasi disini dgn cara yang lebih "bersih" ke depannya. No...no, saya tidak bilang FCX tidak bersalah lho.


Itu kalau aku sedang ndak berpikir bahwa pemerintah Indonesia sama rakusnya dengan pihak-pihak yang sudah mencuri emas dari rakyat Papua selama puluhan tahun itu.
Saya pun kalo harus tunjuk hidung, daripada tunjuk hidung asing saya lebih suka tunjuk hidung bangsa sendiri, dalam hal ini hidung para penjahat eh maksud saya pejabat pribumi tamak di masa itu. Dan sekali lagi ini juga bukan berarti saya menganggap Freeport ndak rakus.

---------- Post Merged at 07:34 PM ----------


Mungkin maksd om @234 kita belajar dari masa lalu tanpa perlu "meributkan" apalagi mempidanakan yg sudah lalu mbok
Ya, tapi itu lebih ke persolan prioritas aja mana yang perlu lebih dikedepankan, bukan berarti saya ndak setuju soal mempidanakan (pihak yang bersalah).


Silahkan om, gw tunggu info selanjutnya mumpung sekarang mulai tertarik dengan " ekonomi politik"
Duh dimananya yak yang mesti saya tulis. Ntar ya... ::mikir::

(Ntar agak maleman, masih nemenin anak banyak PR soale besok hari Senin) :mrgreen;

[234]

Berhubung udah banyak sekali cerita2 dan ulasan2 seputar persoalan Freeport (ini gampang banget dicari via Google), saya akan coba tulis dari perspektif yg "ndak populer" aja ya Kong Sur, anggap aja sekedar untuk melengkapi cerita yang udah banyak beredar.

Di posting pertama saya sudah nyatakan bahwa persoalan pada tambang Freeport itu menurutku bersumber pada dua hal, yaitu masalah royalti dan divestasi.

Masalah royalti meenurutku terjadi pada 10 tahun pertama sejak tambang Ertsberg mulai produksi tahun 1972. Saat itu pemerintah kabarnya cuma dapat royalti dari produksi tembaga soale kontraknya memang untuk tambang tembaga, bukan emas. Tapi kalo itung2an angka sebenarnya emas yang "dijarah" pun relatif ndak banyak kok, soale Ertsberg itu "kecil banget" (kalo dibandingkan dengan Grasberg). Dan saya melihat hal ini sebagai akibat "kebodohan" pemerintah aja.

Sedangkan masalah divestasi, ini saya lebih suka menyebut akibat "kerakusan", berawal pada tahun 1983 saat cadangan di Ertsberg mulai menipis.

Ada kejadian yang menurutku sangat penting pada tahun 1983 tsb, yaitu kunjungan JJ Dozy ke lokasi tambang Freeport. Kejadian ini kayaknya luput dari sorotan media sehingga ndak banyak yang mengulas peristiwa ini.

Kedatangan Dozy, menurutku, telah menguak keberadaan "bonansa" di Grasberg. Dozy adalah seorang geolog Belanda yang pertama kali menemukan Ertsberg pada 1936 dan menuliskan hasil temuannya tsb pada 1939.

Dan info yang agak terabaikan, Grasberg pun sebenarnya sudah "ditemukan" oleh Dozy pada 1936. Hai ini (info yang terabaikan) yang kemudian menjadikan se-olah2 penemu Grasberg adalah Freeport. Padahal baik Ertsberg maupun Grasberg adalah nama yang diberikan oleh Dozy pada laporannya tahun 1939. Ertsberg dalam bahasa Belanda artinya "gunung bijih" dan Grasberg artinya "gunung rumput".

Lalu pada 1988 Freeport secara resmi mengumumkan penemuan tambang Grasberg dengan cadangan emas terbesar di dunia. Dan FCX pun masuk ke bursa New York, tentu saja tujuannya untuk menghimpun dana buat mengembangkan Grasberg. Aneh? Ya, menurutku ada yang aneh atau lebih tepatnya banyak hal yang patut dipertanyakan.

Logika saya, ndak mungkin Freeport melakukan hal tsb kalo belum ada jaminan perpanjangan operasi tambangnya di Grasberg. Dus, kurun waktu 1983-1988 itulah era "kasak-kusuk" antara Freeport dengan "gerombolan manusia2 rakus" dari pihak penguasa saat itu.

Pada 1989 tambang Grasberg akhirnya mulai produksi. Ini sebenarnya juga aneh, tambang dengan cadangan emas sebesar itu bisa mulai berproduksi hanya selang setahun setelah "ditemukan". Ini menguatkan dugaan saya bahwa cadangan di Grasberg sebenarnya ditemukan ndak lama setelah kunjungan Dozy di tahun 1983, dan sejak itu langsung dilakukan persiapan2 produksi sambil berbarengan "deal2 bancakan" (bagi2 jarahan) sebagai syarat diperpanjangnya operasi tambang Freeport.

Tentu sudah banyak pihak yang mulai dapat "jatah bancakan" pada waktu itu, mulai dari proyek pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan, dll) sampai ke proyek "remeh-temeh" seperti catering dll. Ada juga yang dapat jatah proyek "limbah" (tailing). Belum lagi jatah "preman" untuk para "satpam bersenjata" yang sangat represif thd masyarakat asli setempat yang sampai mencuat menjadi isu HAM. Nama2 yang disinyalir terlibat "proyek bancakan" ini bisa kong Sur cari dari ulasan2 yang banyak bertebaran di Internet.

Lalu pada 30 Desember 1991 PTFI menandatangani kontrak baru (sebut saja KK II) untuk melanjutkan pengembangan Grasberg dengan jangka waktu 30 tahun s/d 2021.

Ada pemahaman keliru (menurutku) yang berkembang seputar KK II ini yang (se-olah2) "KK II adalah kontrak perpanjangan Freeport dengan wilayah yang diperluas".

Tapi yang sebenarnya, menurutku, KK II bukanlah kontrak perpanjangan melainkan kontrak (KK) baru yang mengantikan (replace) KK sebelumnya, dengan luas diperkecil yang difokuskan ke wilayah Grasberg (Blok A) plus wilayah eksplorasi (Blok B) dengan total luas konsesi 212,950 hektar.

Hanya saja, pada tanggal yang sama (30 Desember 1991) FCX juga memperoleh KK baru melalui PT IEM dengan luas konsesi 1.007.490 hektar. Plus pada tahun 1994 (saya lupa tanggal persisnya) FCX dapat KK baru lagi melalui PT NBM seluas 824.581 hektar.

Cerita selanjutnya setelah 30 Desember 1991 sudah saya singgung di posting sebelumnya yaitu seputar saham Copperindo di PTFI. Hal "aneh" yang perlu saya garis bawahi adalah FCX melepas sahamnya ke Copperindo hanya selang sehari setelah KK II ditandatangani. Jadi jual saham udah kayak jual nasi uduk, malam ini dimasak besok pagi sudah terjual. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa jauh sebelum KK II ditandatangani memang sudah ada "deal2 bancakan bagi hasil".

Segitu dulu aja infonya ya kong Sur. Nanti bisa dilanjut dgn lebih interaktif, soale kalo nulisnya monolog saya malah jadi bingung mesti tulis info apa. ::maap::

[mbok jamu]

Gara-gara kong Sur, si om jadi begadang. :sigh: ::hihi::


Ayo kita teruskaaaann :marah:

Kenapa om 234 ndak mau FCX hengkang dari Indonesia?

[surjadi05]

Ok lanjuttt mang ::hihi::

Kalo baca di radio dan denger di majalah, katanya tenaga lokal yg dipake udah 98%, dan kandungan lokal hampir 60%, berarti kecuali pembagian keuntungan, Fcx udah bagus donk? Nah masalahnya kan dati 98% itu ada berapa % "anak lokal", dan kalo gw baca2 lagi di tv, pembangunan smelter di gresik murni masalah ekonomis, karna infrastruktur di papua ga ada apa2nya dibanding di jawa, nah kalo gitu harusnya pembagian keuntungan daerah yg harus ditambah seperti saran om 234, sekarang juga lagi heboh kan dpr ada yg nyatut2 nama jokowi si RR yg kayak kebakaran jenggot, bilang kalo ss kalo ada bukti laporin aja ke jokowi, kayak orang "aneh"padahal kemaren rr bilang ada beking di pelindo, loh kok kaga fokus gw, udah ahh cari bibir eh bubur ayam dulu ahh ::cabul::

[neofio]

sejarah nya panjang juga freeport di indonesia, sejak indonesia belum merdeka, lalu dari presiden pertama s/d presiden jokowi,...

dulu sempat heboh juga Exxon Mobile di blok gas cepu..

[234]

@Mbak Mbok

Karena nasi sudah menjadi bubur, biarkan si pembuat bubur melanjutkan sampai jadi bubur Manado yang lezat. Kalo juru masaknya ganti takutnya nanti jadinya dodol. :cengir:

Menurutku harganya terlalu mahal kalo sampai penambangan di Grasberg ndak dilanjutkan atau terputus. Tambang terbuka di Grasberg diperkirakan akan berakhir 2017 setelah cadangan di permukaan habis. Setelah itu akan berlanjut dengan sistem tambang bawah tanah gede2an dengan rencana akan ada 400an lorong tambang dengan total panjangnya 1000 km. Ini bukan proyek main2. Nasionalis sih nasionalis, tapi saya memang bukan orang idealis. Saya orang pragmatis, yang penting jangan sampai jadi orang oportunis aja hehe... :cengir:

Sekarang tinggal bagaimana itu semua bisa dilaksanakan dengan baik kedepannya dan yang terpenting dengan cara2 “bersih”, ndak ada lagi cerita2 kongkalingkong dan segala macam pesta bancakan baik dari pihak Freeport maupun penguasa pribumi.

Saya semalam begadang bukan karena nulisnya lama, tapi mikirnya yang lama, bingung apa yang mesti saya tulis. Udah coret2 panjang di HP dihapus lagi coba cari angle lain, udah tulis lagi panjang2 malah jadinya ngambang ke-mana2, akhirnya saya tinggal ngudut n ngupi aja, soale kalo gitaran ntar malah bisa ditimpuk tetangga karena udah malem. Sampai akhirnya “turun wangsit” agar saya fokus nulis tentang periode 1983-1991. ::hohoho::

Itu sangat relevan dengan periode saat ini (2015-2021) dimana sedang dilakukan renegosiasi kontrak Freeport, jangan sampai apa yang terjadi pada 1983-1991 terulang kembali pada periode 2015-2021. Tapi saya optmisitis karena setidaknya sudah ada satu indikator yang membedakannya, yaitu kalau dulu adalah “kasak-kusuk” di era tertutup sedangkan sekarang “renegosiasi” di era keterbukaan.

Indikasi positif lainnya, kalo pada posting sebelumnya saya ada sebut kata “kebodohan” tetapi sekarang saya percaya bahwa bangsa kita sudah banyak orang pintar sehingga kemungkinan untuk dibodohi lagi oleh Freeport menjadi lebih kecil. Hanya satu hal yang masih membuat saya was2 yaitu masalah “kerakusan”, soale “pintar dan rakus” itu justru lebih berbahaya dibandingkan dengan “bodoh dan rakus”. Cuma was2 lho, tapi saya tetap optimistis kok periode 2015-2021 ini akan jauh lebih baik dibandingkan 1983-1991. :)

Itulah alasan saya kenapa, setidaknya sampai saat ini, tidak menginginkan FCX hengkang dari Indonesia.

Tapiiii, ada tapinya lho mbak Mbok. ;)

Apa yang barusan saya sampaikan di atas itu dalam konteks PTFI dan tambang Grasberg.

Lalu bagaimana dengan KK milik PT IEM dan NBM, anak perusahaan FCX yang lain? Tendang aja secepatnya! Lebih cepat lebih baik. Biarlah keduanya kege-eran menolak renegosiasi kontrak mereka. Lha emangnya yang mau renegosiasi itu sopo? Wedhus! Belagu amat! :mrgreen:

Lagian ngapain juga pemerintah pake minta renegosiasi segala? Atas nama hukum, putusin aja sekarang juga tuh kontrak. Itu sah demi hukum.

Kontrak pertambangan itu ada aturannya, ada tahap2anya, dan ada batas2nya. Tahap eksplorasi itu dibatasi selama 10 tahun, setelah itu pemegang kontrak harus memutuskan apakan mau mengembangkan wilayah tersebut atau tidak. Kalau tidak ya segera kembalikan ke pemerintah sebagai pemilik lahan, atau kalau iya ya segera dikembangkan, segera lakukan pekerjaan konstruksi lalu dilanjutkan dengan produksi.

Lha ini IEM pegang KK sejak Agustus 1994 sampai sekarang (21 tahun) masih tahap eksplorasi, sementara NBM sudah teken kontrak Desember 1991 sampai sekarang (24 tahun) baru tahap studi kelayakan?! Lalu apa yang diharapkan oleh pemerintah dari mereka? Pemerintah mau tunggu apa lagi?! HhhhHHHhhhh...!

*jadiberasamudalaginih ::itrocks::

@Kong Sur
Malam ini saya ndak mau disuruh begadang lagi. Lain kali aja yaa... *padahalsebenarnyasayadahgemespenginkomensoalsmelt er

@Neo
Yap, masalah blok Cepu memang ndak kalah menarik dengan persoalan Freeport. Tapi menurutku saat ini masalahnya saya anggap sudah settled, jadi ndak perlu dibahas lagi. *daripadasayandaktidursampaipagi

::hihi::

[ndableg]

Sekarang lagi rame2 tuh ketua dpr sama menteri esdm

[surjadi05]

Yup itu yg gw bilang, mentri esdm ss bilang ada dpr yg nyatut2 nama jokowi -jk, katanya pres minta pembagian saham 20%, kemudian rr bilang jangan asbun, nah setelah ss melaporkan ke dk dpr baru mingkem, padahal kemaren dia ribut2 ada beking linus di pelindo, tapi ga berani nyebut nama ::doh::
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said turut menyerahkan bukti berupa transkrip percakapan saat melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sudirman melaporkan Novanto atas tuduhan meminta saham ke PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Transkrip percakapan tersebut adalah pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, seorang pengusaha, dan seorang petinggi Freeport.

Namun, Wakil Ketua MKD Junimart enggan mengungkapkan hal yang dibicarakan dalam transkrip tersebut karena menyangkut materi.

"Transkripnya ada tiga halaman," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015).

Namun, Junimart menilai transkrip tersebut belum cukup untuk lolos proses verifikasi. MKD meminta Sudirman segera memberikan rekaman asli percakapan tersebut.

"Kalau transkrip kan bisa saja dipotong-potong, atau malah bisa dibuat-buat," ucap politisi PDI-P ini.

Menurut Junimart, Sudirman Said pun menyanggupi untuk menyerahkan rekaman asli percakapan tersebut.

Rekaman akan segera diserahkan dalam waktu dekat melalui Sekjen dan Biro Hukum Kementerian ESDM.

Sesuai tata beracara MKD, rekaman itu harus diserahkan paling lambat 14 hari setelah laporan dilakukan.

"Kalau lebih cepat dari 14 hari lebih bagus," ucap Junimart.

Sudirman menyebut nama Setya Novanto sebagai pihak yang dilaporkan ke MKD dalam wawancara di sebuah stasiun televisi.

(Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Sudirman mengatakan, pada pertemuan ketiga, politisi dan pengusaha itu meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

(Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Saat ini juga beredar transkrip sebanyak tiga halaman yang diterima kalangan media. Sejumlah inisial disebut sebagai pihak yang bertemu, di antaranya SN.

Selain itu, transkrip juga menyebut sejumlah nama tokoh pemerintahan dalam perbincangan.

Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi apakah transkrip itu sama dengan yang diserahkan ke MKD.

[234]

Mungkin karena pernah ketemu Trump trus merasa udah hebat dan mau coba ngatur2 si Mofett yang dia pikir levelnya masih dibawah Trump. *padahalwaktuketemutrumpekspresimukanyasepertiseor angkacungketemujuragan

Kasak-kusuk seperti itulah yang mesti terus diawasi agar kejadian di periode 1983-1991 ndak terulang lagi di periode ini (2015-2021).

::ngopi::

[neofio]

d grassberg cadangan mineralnya bnyk amat ya...

sampai kdalam brpa km msh trsedia bijih mineral?

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga pertemuan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menimbulkan polemik. Pertemuan Novanto dan Riza itu salah satunya diduga membicarakan permintaan saham ke PT Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Saat ditemui di kediamannya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2015) malam, Setya Novanto menjelaskan kronologi ketiga pertemuan itu:

1. Pertemuan pertama, 27 April 2015

Menurut Novanto, pertemuan pertama ini berlangsung di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sekitar pukul 14.00 WIB, Maroef datang menemui Novanto dan meminta tolong agar kontrak PT Freeport bisa diperpanjang sampai 2041.

Jika diperpanjang, PT Freeport bersedia membangun smelter sebagai imbalannya. Smelter tidak akan dibangun Papua, namun di Gresik yang persiapannya sudah matang. Sebaliknya, jika tak segera diperpanjang, Maroef mengancam akan ada sanksi arbitrase internasional bagi Indonesia pada Juli 2016.

Tak lama setelah pertemuan tersebut, Novanto bertemu Jokowi. Novanto pun menyampaikan keinginan Maroef. Namun, Presiden secara tegas menyatakan tidak akan membicarakan perpanjangan kontrak sampai 2019. Sebab, kontrak Freeport baru habis pada 2021.

"Presiden itu secara tegas menyampaikan apapun yang dilakukan terkait PT Freeport harus sesuai dengan undang-undang dan sesuai kepentingan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua," ujar Novanto.

2. Pertemuan kedua, 13 Mei 2015

Setelah mendapatkan penjelasan dari Presiden, akhirnya Novanto dan Maroef melakukan pertemuan kedua di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, Jakarta, pukul 17.00 WIB. Namun, karena sudah ada kecurigaan kepada Maroef, khususnya terkait dengan ancaman Arbitrase Internasional, akhirnya Novanto pun memutuskan untuk mengajak Riza.

Pada intinya, Novanto mengaku menyampaikan apa yang dsampaikan Presiden dalam pertemuan sebelumnya, bahwa kontrak belum bisa diperpanjang sebelum 2019. Kontrak juga harus diubah agar menguntungkan masyarakat Indonesia, khususnya Papua.

"Saya tidak pernah mencatut karena Presiden dan Wakil Presiden itu lambang negara yang harus dihormati dan dijaga," ujar Novanto.

Mendengar penjelasan Novanto, Maroef tak terima. Dia menegaskan lagi ancamannya soal arbitrase internasional pada Juli 2016.

3. Pertemuan ketiga, 8 Juni 2015

Maroef tak puas dengan pertemuan kedua dan kembali mengajak Novanto bertemu. Pertemuan kembali dilakukan di hotel yang sama dengan lokasi pertemuan kedua, pukul 16.00 WIB. Maroef masih berupaya melobi Novanto agar membantu memuluskan renegosiasi kontrak hingga 2041.

Novanto menyanggupi karena masih penasaran dengan ancaman arbitrase internasional. Dia kembali mengajak Riza dalam pertemuan ketiga ini.

"Kita mempertanyakan masalah arbitrase itu ya. Padahal itu yang harus kita selesaikan. Ya sudah kita ketemu lagi deh," ucap Novanto.

Dalam pertemuan ini lah, pembicaraan direkam. Rekaman itu kemudian dijadikan bukti oleh Menteri ESDM Sudirman Said untuk melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Novanto dan Riza dituduh meminta saham ke PT Freeport dengan menggunakan nama Jokowi-JK. Novanto pun membantah tuduhan itu.

Dia tidak menyangkal ada pembicaraan soal saham dalam pertemuan ketiga ini. Namun, saham yang dimaksud adalah berupa divestasi dari Freeport untuk negara. Novanto juga menilai, rekaman yang beredar di media sosial tidak utuh.

"Jadi, enggak saham kan. Divestasi saja. Di pikirannya itu kan diberikan ke BUMD kan bisa. Jadi, sebenarnya di situ," kata Politisi Partai Golkar ini.

Pertemuan ketiga itu tak juga menghasilkan titik temu. Novanto tetap memegang prinsip Jokowi bahwa perpanjangan kontrak baru dibahas 2019 dan tak akan ada bantuan untuk mempercepat itu.

---------- Post Merged at 12:23 PM ----------

Kok gw merasa alasan adanya pengadilan internasional semacam pepesan kosong ya, emang sebodoh apa sih orang indo ::doh::

[neofio]

novanto ini ketua dpr merangkap makelar proyek?

[ndableg]

RR malah bilang... dua2nya pemain sandiwara... wah.. ribet kok..

[neofio]

kong sur
pengadilan internasional/arbitrase d papua, yg gimna?

[surjadi05]

Kagalah neon, maksdnya pengadilan arbitrase di luar negri, di indo juga ada tapi namanya badan artibtrase nasional, banyak tempatnya di asia aja yg terkenal hong kong, singapore, china jepang, kalo di dunia yg terkenal france, london, sama new york, dll

[surjadi05]

kong sur
pengadilan internasional/arbitrase d papua, yg gimna?

Oo yg gimana? Tebakan saya palingan pelanggaran kontrak tapi itu yg konyol dalam kontrak jelas 2019 baru di bahas, gimana mau nuntutnya sekarang atau tahun depan ::ngopi::

[234]

Ah itu cuman SN aja yang lagi coba2 cari celah buat ngeles. Lagipula kalo pun toh misalnya benar MS “mengancam” mau bawa persoalannya ke badan arbitrase internasional terus materi tuntutannya apa? Jelas meng-ada2.

Dan kalo sampai SN menganggap serius (katanya “penasaran”) ancaman tsb menurutku karena “bodohnya” SN aja. Lagipula kalo memang pertemuan ke-3 itu terjadi karena SN “penasaran” lalu kenapa persoalan “arbitrase” ini malah ndak disinggung sama sekali dalam materi pertemuan (entah kalo transkrip yang beredar memang ndak utuh)? Tapi karena saya menganggap SN adalah orang pintar, sama sekali ndak bodoh, maka menurutku klarifikasi SN tsb cuma “jurus ubur2 kepepet”, pokoke segala alasan dan celah di-cari2 supaya bisa lolos dari kasus ini.

---------- Post Merged at 07:07 PM ----------

BTW...

Dari sisi pandang tertentu saya sebenarnya setuju dengan pernyataan RR bahwa memang sedang terjadi “sinetron” dalam persoalan ini, tapi saya ndak setuju kalo dikatakan “pemain sinetronnya”, untuk saat ini, adalah Freeport (pemain ke-1 yang diperankan oleh MS) dan pemerintah (pemain ke-2 yang dimainkan oleh SS). Dan “sinetron” itupun baru muncul ketika ada “pemain ke-3” yang coba mau ikut campur (diperankan oleh SN). Dan lucunya, sekarang pemainnya malah tambah satu lagi (pemain ke-4) yang sedang coba diperankan oleh emmm... RR. Jadi runyam kan? :cengir:

Perlu digarisbawahi, renegosiasi kontrak Freeport itu sejatinya tujuannya untuk mengamandemen kontrak (KK) yang sekarang untuk menyesuaikan dengan UU Minerba 2009, dus tidak ada hubungannya dengan masalah perpanjangan kontrak (pasca 2021). Dalam perjalannya proses ini menjadi ruwet ketika, menurutku, Freeport coba memainkan isu perpanjangan kontrak masuk ke materi renegosiasi, yang intinya kurang lebih bahwa “Freeport mau melakukan renegosiasi untuk mengamandemen kontrak yang sekarang asalkan ada jaminan kontrak mereka akan diperpanjang.” Dan semua pihak pun, baik pemerintah maupun pihak ketiga (masyarakat, pengamat, makelar proyek, dll) kemakan oleh isu perpanjangan kontrak ini. :cengir:

So, bagi saya, selama pemerintah cq SS tidak mengeluarkan keputusan vital soal perpanjangan kontrak ini (baik diputus ataupun diperpanjang) menurutku pemernintah masih on the right track. Dan Jokowi pun cukup lihai dengan selalu menyatakan “pokoke urusan perpanjangan kontrak Freeport tunggu 2019”.

Jadi marilah kita sebagai penonton sama2 menikmati “sinetron berseri” ini sampai rampung di 2019. Ntar juga bakalan ketahuan kok mana peran protagonis, mana peran antagonis, dan mana peran penggembira. Dan itu bisa muncul dari kubu manapun.

Saya pribadi sebenarnya lebih concerned dengan isu masalah amandemen kontrak pertambangan, baik KK (mineral) maupun PKP2B (batubara). Dari total 35 kontrak pertambangan yang harus diselesaikan (amandemen) oleh pemerintah sampai deadline terakhir bulan lalu (Oktober 2015) sampai detik ini baru SATU kontrak yang terselesaikan. Lalu bagaimana dengan yang 34? Punya siapa aja tuh? Ehemmm!

Duh bangsaku, paling gampang banget lupa dan selalu dengan gampangnya bisa kemakan oleh “pengalihan isu”! ::doh::

:ngopi:

[surjadi05]

Makanya saya bilang apa dianggap orang indo bodoh semua pake alasan ancaman artibtrase internazional, alasan makin aneh aja, si rr lama2 kok kayak fa yah gw liat, bukannya kerja, nyap nyap mulu bukan "wilayah" dia lagi ::doh::

[ndableg]

2 pemeran itu kayaknya maksud RR adalah SN dan SS.

[ndableg]

Tidak diperpanjang kontrak freeport. Knp gw merasa impossible yak..

https://www.youtube.com/watch?v=eQOa2HFMhDI

[surjadi05]

2 pemeran itu kayaknya maksud RR adalah SN dan SS.

Well setidaknya ss lebih berani dari rr, rr cuma teriak2 doank gw tahu ada yg beking linus, ketika ditanya nama mingkem, si ss malah berani lapor mkd,dan nyebut nama ::ngopi::

[ndableg]

Karena RR tau, ini adalah sinetron dua mafia di mana yang satu mafia kroco, ketua dpr, dan mafia besar di mana freeport ada di dalamnya. Feeling gw, rr diangkat jokowi jadi menko kemaritiman DAN SUMBER DAYA adalah manuver jokowi untuk melawan mafia besar tsb.

Serunya, geng SN keknya ga akan tinggal diam, dan bisa balas membalas dgn mafia2 itu. Seperti fadli zon cs yg ud bawa2 surat dari ss ke freeport... Mgk kondisi sekarang cukup baik bagi pemberantasan mafia.. biarkan mafia2 berkelahi.

[234]

Makanya saya bilang apa dianggap orang indo bodoh semua pake alasan ancaman artibtrase internazional, alasan makin aneh aja, si rr lama2 kok kayak fa yah gw liat, bukannya kerja, nyap nyap mulu bukan "wilayah" dia lagi ::doh::
Lhoh bukannya itu memang masuk “wilayah” RR? Bukankah RR (mestinya) membawahi empat kementerian termasuk ESDM? CMIIW.

Tapi saya sebenarnya suka kok dengan “kepretan2” yang sering dilontarkan oleh RR. Tetapi ketika hal itu udah mulai menyerempet bawa2 “persoalan pribadi”, setidaknya ini berdasarkan sinyalemen saya sendiri, saya pun jadinya enegh (baca: MUAK) juga. Ndak perlu saya ungkit2 persoalan lama lah (sejak era Gus Dur) orang2 pun udah tahu kok seperti apa hubungan antara RR dengan JK. Dan kebetulan SS ini kan banyak disinyalir sebagai “orangnya JK".

Tapi sangat2 ndak etis lah menurutku “perseteruan lama” tsb di-bawa2 ketika mereka sama2 duduk di pemerintahan seperti saat ini. Ini mestinya tugas pak bos (Jokowi) untuk menyelesaikannya, minimal meredamnya.

BTW saya malah jadi inget “management by conflct” yang dulu berhasil diterapkan oleh Suharto terhadap pembantu2nya sehingga membuatnya menjadi sangat powerful karena setiap kali ada pembantunya yang terlalu menonjol akan dengan mudahnya dia benturkan dengan pembantu2nya yang lain untuk menjatuhkan. No...no..., saya sangat percaya bahwa Jokowi tidak sedang melakukan itu karena menurutku karakter Jokowi memang ndak seperti itu, cuma entah kenapa saya tiba2 jadi keingetan aja.

---------- Post Merged at 04:34 PM ----------


2 pemeran itu kayaknya maksud RR adalah SN dan SS.
Betul, tapi justru disitulah saya melihat RR pun sedang bermain “sinetron”. Menurutku, sasaran RR bukanlah SS melainkan JK. Dan kalo saya “tafsirkan” lebih jauh lagi menurutku sebenarnya yang dimaksud RR bukan “kubu SN vs kubu SS” melainkan “dua kubu di tubuh ‘pohon beringin’”.

Ada tiga kejadian penting yang perlu dicatat pasca pelaporan ke MKD yaitu (1) SN langsung sowan ke JK untuk “klarifikasi”, (2) JK melontarkan wacana untuk “menyidang” SN secara internal di Golkar, dan (3) JK akan membawa kasus SN ke jalur hukum.

Tentu tiga hal tsb ndak akan luput dari perhatian RR dan, dugaanku, akan menjadi sarasan empuk buat RR melakukan “kepretan” berikutnya. Kita lihat dan tunggu aja.

---------- Post Merged at 04:39 PM ----------


Tidak diperpanjang kontrak freeport. Knp gw merasa impossible yak..
Pernyataan LP dlm video tsb agak “mengacaukan” analisis (amatiran lho) saya. Setahuku dia termasuk ada di “lingkaran JK”, setidaknya LP pernah “banyak dibantu” (terkait dengan SDA) oleh JK saat menjabat Wapres dan ketum Golkar. Apakah LP juga sedang bermain “sinetron” juga? Atau dia memang tidak tahu “kisah sinetron” yang sedang terjadi? Note: Saat SS melaporkan SN ke MKD, LP sedang tidak ada di Jakarta (di LN?).

---------- Post Merged at 04:52 PM ----------


Karena RR tau, ini adalah sinetron dua mafia di mana yang satu mafia kroco, ketua dpr, dan mafia besar di mana freeport ada di dalamnya. Feeling gw, rr diangkat jokowi jadi menko kemaritiman DAN SUMBER DAYA adalah manuver jokowi untuk melawan mafia besar tsb.
Analisis menarik, tapi saya ndak sampai punya pemikiran ke arah itu. Tapi kalau itu benar, ya hati2 aja. Menurutku model "management by conflict" seperti itu bukanlah bentuk "good governance" dalam sebuah pemerintahan.


Serunya, geng SN keknya ga akan tinggal diam, dan bisa balas membalas dgn mafia2 itu. Seperti fadli zon cs yg ud bawa2 surat dari ss ke freeport... Mgk kondisi sekarang cukup baik bagi pemberantasan mafia.. biarkan mafia2 berkelahi.
Kalo (analisis) ini saya setuju, baik itu SS maupun RC (pengusaha yang dibawa SN) dulu dua2nya pernah diisukan sebagai bagian dari “mafia (migas)”. Seiring berjalannya waktu SS akhirnya berhasil “membersihkan namanya” dengan pembubaran Petral dimana RC disinyalir sebagai otak dari “mafia Petral” tsb.

Dus sekarang sebenarnya yang sedang “diuji” adalah SS, benarkah dia memang “bersih” atau sebenarnya justru bagian dari sebuah “mafia” seperti yang dulu pernah ramai “dituduhkan” kepada dirinya? Ini bagi saya masih “abu2” dan suratnya yang ditujukan ke Freeport (yang sekarang dijadikan senjata oleh FZ) menurutku belum membuktikan apa2. (Note: Dulu di akhir pemerintahannya SBY pun pernah memberikan “lampu hijau” soal perpanjangan kontrak Freeport yang waktu itu langsung mendapat kecaman dari berbagai pihak.) Disini menurutku Jokowi sudah pegang kunci soal SS ini, kalo surat tsb dibuat tanpa sepengetahuan (ijin) darinya maka jelas SS bisa terindikasi ikut “bermain” dalam kasus ini, tapi kalo memang surat itu dibuat sepengetahuan Jokowi tentu masalahnya kembali abu2 lagi.

Tapi kalo memang seandainya benar SS sedang “bermain” lalu siapakah yang ada di belakang SS? JK kah? Ini akan jadi semakin seru cerita “sinetron” nya.

*duhkoksayajadiikutanberteorikonspirasiyak :mrgreen:

[234]

Sekedar selingan untuk “mengalihkan isu” persoalan di Freeport ini, juga sekaligus sedikit koreksi angka yang pernah saya tulis di kutipan berikut (maklum nulisnya seingatnya aja jadi angkanya agak ngawur). :mrgreen:


Saya pribadi sebenarnya lebih concerned dengan isu masalah amandemen kontrak pertambangan, baik KK (mineral) maupun PKP2B (batubara). Dari total 35 kontrak pertambangan yang harus diselesaikan (amandemen) oleh pemerintah sampai deadline terakhir bulan lalu (Oktober 2015) sampai detik ini baru SATU kontrak yang terselesaikan. Lalu bagaimana dengan yang 34? Punya siapa aja tuh? Ehemmm!
Dan dibawah ini adalah koreksi angkanya yang saya kutip dari sumber http://pemeriksaanpajak.com/2015/10/30/amandemen-kontrak-baru-kelar-november/


Amandemen Kontrak Baru Kelar November
By Stellozorani on 30 Oktober 2015

JAKARTA. Target Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelesaikan renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada Oktober 2015 gagal terpenuhi. Sebab, proses renegosiasi pada 33 KK dan 63 PKP2B berjalan alot. Alhasil, kini baru ada 1 KK dan 10 PKP2B yang sudah meneken amandemen kontrak.

Dst...
Dengan mencuatnya kasus SN dalam persoalan Freeport saya memprediksi untuk sementara waktu tidak akan ada lagi “pemburu rente” yang berani masuk mengutak-atik persoalan kontrak Freeport lagi. Untuk sementara waktu mereka tentu akan “tiarap”.

Tapi bagaimana dengan 31 KK dan 63 PKP2B yang lain? Ribut2 kasus Freeport yang terjadi saat ini mengindikasikan bahwa proses renegosiasi kontrak pertambangan ini memang rawan disusupi para “mafia dan pemburu rente”. Ini yang mesti terus dipantau karena kemungkinan besar, menurutku, mereka (para pemburu rente) akan (bahkan mungkin sudah) mengalihkan sasaran ke kontrak2 yang lain tsb. Ndak peduli dari eksekutif, legislatif, pengusaha, pengamat, lokal maupun nasional, kalo macem2 ya kepret aja!

Mata dan telinga KPK mesti lebih awas lagi nih.

:ngopi:

[surjadi05]

Tahu yah, mungkin karna gw udah antipati ama rr duluan jadi sangat prejudice ::hihi::

[surjadi05]

Sekedar selingan untuk “mengalihkan isu” persoalan di Freeport ini, juga sekaligus sedikit koreksi angka yang pernah saya tulis di kutipan berikut (maklum nulisnya seingatnya aja jadi angkanya agak ngawur). :mrgreen:


Dan dibawah ini adalah koreksi angkanya yang saya kutip dari sumber http://pemeriksaanpajak.com/2015/10/30/amandemen-kontrak-baru-kelar-november/


Dengan mencuatnya kasus SN dalam persoalan Freeport saya memprediksi untuk sementara waktu tidak akan ada lagi “pemburu rente” yang berani masuk mengutak-atik persoalan kontrak Freeport lagi. Untuk sementara waktu mereka tentu akan “tiarap”.

Tapi bagaimana dengan 31 KK dan 63 PKP2B yang lain? Ribut2 kasus Freeport yang terjadi saat ini mengindikasikan bahwa proses renegosiasi kontrak pertambangan ini memang rawan disusupi para “mafia dan pemburu rente”. Ini yang mesti terus dipantau karena kemungkinan besar, menurutku, mereka (para pemburu rente) akan (bahkan mungkin sudah) mengalihkan sasaran ke kontrak2 yang lain tsb. Ndak peduli dari eksekutif, legislatif, pengusaha, pengamat, lokal maupun nasional, kalo macem2 ya kepret aja!

Mata dan telinga KPK mesti lebih awas lagi nih.

:ngopi:
Kemarwn pejabat kpk sempat ditanyai metro tv kan, katanya kerugian negara belum terjadi, jadi susah dibuktikan di pengadilan, jadi sebaiknya polisi yg masuk kata dia ::ngopi::

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Merah Putih sepakat memberikan dukungan moral kepada Ketua DPR Setya Novanto untuk menjalani sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

"KMP sepakat dukung SN (Setya) menjalani proses di MKD sampai tuntas agar segera clear, benar atau salah," kata Sohibul dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Sabtu (21/11/2015).

Kesepakatan itu diambil setelah para elite KMP bertemu di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin sore. Menurut Sohibul, dalam pertemuan kemarin, Novanto telah menjelaskan duduk perkara yang terjadi.

"SN sudah menjelaskan duduk perkaranya dan SN yakin dalam posisi benar, maka kita beri motivasi agar siap membeberkan semua itu di MKD," ujarnya.

Ia menambahkan, untuk kepentingan publik, lebih baik proses penyelidikan dan persidangan di MKD dilakukan secara terbuka. Namun, MKD memiliki tata beracara sendiri dalam menyelesaikan sebuah perkara.

"Saya tidak tahu apakah tata beracaranya terbuka atau tertutup," kata dia.

Di dalam transkrip percakapan yang diserahkan Sudirman, disebutkan bahwa Novanto menjanjikan dapat mengatur renegosiasi kontrak Freeport asalkan perusahaan asal Amerika itu memberikan 11 persen saham kepada Presiden dan 9 persen saham kepada Wapres.

Tak hanya itu, Novanto juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, sekaligus meminta agar Freeport menjadi investor sekaligus pembeli tenaga listrik yang dihasilkan.

Catatan redaksi:

Berita ini mengoreksi berita di Kompas.com pada Jumat (20/11/2015) dengan judul "Presiden PKS: KMP Siap Dukung Setya Novanto". Dengan demikian, kesalahan telah diperbaiki dan redaksi mohon maaf apabila artikel sebelumnya menimbulkan kesalahpahaman.

Kayaknya sekali lagi sn selamat, menrut gw jokowi "malas" konfrontir langsung dengan kmp :ngopi::

[234]

Kemarwn pejabat kpk sempat ditanyai metro tv kan, katanya kerugian negara belum terjadi, jadi susah dibuktikan di pengadilan, jadi sebaiknya polisi yg masuk kata dia
Yup, mungkin yang bisa dibidik KPK hanya kalo ada indikasi unsur suap/gratifikasi yang dinilai mempengaruhi substansi hasil renegosiasinya.


Kayaknya sekali lagi sn selamat, menrut gw jokowi "malas" konfrontir langsung dengan kmp
Bisa jadi, meskipun saya masih cukup yakin dan jelas sangat berharap sebaliknya.

Dan kalaupun SN nantinya selamat saya malah berharap dia akan menuntut balik SS secara hukum (pake pasal pencemaran nama baik misalnya). Saya punya keyakinan bahwa SS pun akan melawan bahkan kalau pun seandainya Jokowi "lepas tangan" (ndak mau ikut2an) saya berharap SS tetap berani maju terus.

Yang paling saya kuatirkan kalo seandainya nanti SN selamat, masalah ini lalu menghilang dan tahu2 kemudian saat terjadi reshuffle (kalo ada) nama SS tergusur dari kabinet kerja dengan alasan "pemalsuan identitas" kayak Abraham Samad, eh maksud saya alasan yang ndak ada hubungannya sama sekali dengan persoalan Freeport ini.

Kalau seandainya kekuatiran saya itu benar2 terjadi maka dengan segala tidak hormat nama Jokowi otomatis sudah saya coret saat pilpres mendatang, terlepas dari nantinya kontrak Freeport diperpanjang atau tidak diperpanjang udah EGP.

:ngopi:

[surjadi05]

Saya berpikir sebaliknya kalo sn menuntut ss, maka harus maju ke pengadilan dan itu lebih merugikan buat dia, karna di pengadilan ss bakal manggil "freeport", dan bisa jadi bumerang buat dia, karna freeport pasti buka2an semuanya

[234]

^
Hooh, tentu SN bakal "panas-dingin" kalo sampai kasus ini masuk ke pengadilan dan Freeport mau buka2an. Makanya saya hanya bisa berharap, jika SN lolos dari MKD, dia melakukan "ketololan" dengan menuntut balik SS scr hukum.

Tapi menurutku yang justru akan lebih membuat "demam tinggi" (bagi pihak tertentu) adalah kalo sampai SN "buka2an" karena bakal terjadi cerita "Nazarudin jilid 2". Sebagai bendahara partai tentu SN sangat paham "aliran dana" di partai tsb. Hal inilah yang membuat SN selalu (di)selamat(kan) setiap kali tersandung kasus.

Memang begitulah tabiat para maling.

:ngopi:

[mbok jamu]

Om 234

Kenapa sih om, FCX seperti ndak punya kompetisi? Seperti De Beers di Afrika?

[surjadi05]

Nah ini harusnya "1 B question" nya kan mbok, gimana mau ada kompetitor uu aja jelas bilang pembicaraan kontrak 2 tahun sebelum kontrak habis harusnya 2019, sekarang baru 2015 udah sibuk2 perpanjang, ga mentri, ga dpr ::kesal::

[surjadi05]

Asyik asyik

Novanto Benarkan Akan Laporkan Sudirman dan Bos Freeport
Syahrul Ansyari, Moh Nadlir, Arie Dwi Budiawati
Senin, 23 November 2015, 19:41 WIB
VIVA.co.id - Ketua DPR Setya Novanto akan melaporkan balik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, dan bos PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, ke Mabes Polri. Kini, Novanto menyerahkan persoalan itu pada tim penasihat hukumnya.

"Iya, saya sudah serahkan semua serahkan ke tim lawyer," kata Novanto usai bertemu pimpinan media di Jakarta, Senin, 23 November 2015.

Kuasa hukum Setya Novanto saat ini belum bisa langsung mengunjungi Bareskrim Mabes Polri. Karena mereka masih menunggu alat bukti dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Setya Novanto Curhat ke Pimpinan Media, Netizen Ikut Respons

"Nanti kita lihat perkembangannya, saran-sarannya dan kami serahkan semuanya kepada MKD," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Terkait tuduhan Sudirman, Novanto kembali menegaskan dua hal. Pertama, dia membantah telah mencatut nama Presiden.

"Saya tidak ada mencatut nama Presiden maupun Wakil Presiden. Dan saya sudah sampaikan bahwa Presiden adalah lembaga yang harus kita hargai sebagai simbol negara, di mana saya harus hati-hati dan saya harus bicara dengan baik," ujar Novanto.

Kedua, soal meminta saham. Novanto sudah memastikan bahwa dirinya tidak pernah meminta saham. Karena dia tahu di dalam persoalan saham itu, ada proses yang sangat panjang dan tidak etis jika dia minta saham.

"Lalu itu sudah ada dan berkaitan dengan masalah Foreign Corruption Practice Act (FCPA), jadi tidak mungkin saya melakukan itu," tuturnya.

Novanto juga kembali mengungkapkan, masalah saham sangat susah. Dia menggambarkan, saham pemerintah di Freeport saat ini saja baru 9,36 persen selama 40 tahun. (Setya Novanto: Saham Cuma 9 Persen, di Mana Keadilan?)

"Jadi perlu semua pihak menyadari, marilah kita bersama sama antara DPR dan pemerintah bersama untuk memperkuat perekonomian kita," ujar Novanto. (ase)

Moga2 viva.com ga ngasal lagi ya, tahu aja sapa yg punya ::doh::

[234]

@Mbak Mbok

Maksudnya kompetitor yak? Kalo level dunia sih setahuku banyak tapi saya juga ndak begitu hapal satu-persatu maupun peringkat2nya. Tapi kalo yang beroperasi di Indo sih sekarang yang besar ya cuma Freeport sama Newmont dan masing2 sekarang cuma pegang satu KK yang produksi. Dulu ada juga Barrick Gold Corp. asal Kanada tapi sejak kasus skandal hoax di Busang (1996-1997) namanya jarang terdengar lagi, setahuku beberapa kontrak tambang emasnya di Indo mulai dilepas satu-persatu. Skandal Busang sendiri sebenarnya ulah Bre-X yang juga asal Kanada.

Beberapa tambang emas lainnya yang lumayan besar kebanyakan dipegang perusahaan asal Aussie seperti Kingrose di Way Linggo (Lampung), Archipelago Resources di Toka Tindung (Sulut), Newcrest di Gosowong (Halmahera), dan ada beberapa lagi saya ndak hapal semuanya. Ada satu lagi tambang emas yang cukup besar di Martabe (Sumut) yang saat ini digarap oleh G-Resources asal Hong Kong. Tapi semua perusahaan2 asing tsb ya masih kalah jauh kalo dibandingkan dengan Freeport ataupun Newmont.

Kembali ke tambang Freeport, sebenarnya sih yang paling ideal kalo pasca 2021 bisa dipegang oleh Antam kayak blok migas Mahakam yang per 2017 dipegang oleh Pertamina. Tapi kalo hitung2an realistisnya, menurutku, Antam kok masih jauh yak dari sisi kapasitas dan kemampuannya mengelola tambang sebesar Grasberg. Jalan tengahnya, menurutku ini masih cukup ideal, katakanlah misalnya Antam bisa masuk dulu sebagai partner Freeport pas perpanjangan nanti (2021) dan dalam klausul kontrak barunya ada ketentuan Freeport harus melepas (divestasi) kembali sahamnya sampai Antam memperoleh saham mayoritas terhitung sejak 10 tahun pertama (2031). Kalo pemerintah bisa melakukan hal ini saya akan angkat dua jempol saya dan menurutku itu adalah hasil maksimal yang paling realistis.

@Kong Sur

Kayaknya sih itu cuma gertak sambal aja. ::hihi::
*supayanantisayandakterlalukecewa

[neofio]

emas yg d tambang papua klo dibikin pelapis jalan bsa berapa ribu km?pulau jawa-sumatra?

[surjadi05]

Senin, 23 November 2015 | 17:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang marah dengan keputusan yang diambil dalam rapat pleno MKD, Senin (23/11/2015) sore.

Rapat tersebut memutuskan untuk menunda membawa kasus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ke persidangan.

Sebagian besar pimpinan dan anggota MKD mempermasalahkan legal standing Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebagai pelapor.

Sebab, berdasarkan Bab IV Pasal 5 ayat (1) tentang Tata Beracara MKD, tak ada aturan mengenai pejabat eksekutif yang bisa melaporkan anggota DPR.

Selain itu, sebagian besar anggota juga mempermasalahkan rekaman antara Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang tak lengkap.

Dalam laporannya, Sudirman menyebut pertemuan berlangsung selama 120 menit, tetapi hanya menyerahkan rekaman pertemuan berdurasi 11 menit 38 detik.

"Saya lagi marah ini, minta komentar yang lain saja," kata Junimart saat dimintai tanggapannya seusai rapat. (Baca: Buntu, MKD Masih Ributkan Rekaman hingga "Legal Standing" Laporan Sudirman)

Junimart menilai, tak seharusnya MKD mempermasalahkan legal standing seorang pelapor. Dia menilai setiap warga negara berhak melaporkan siapa saja anggota DPR yang melanggar kode etik ke MKD.

"Kalau tidak melaporkan, dia justru salah," ucap Junimart. (Baca: MKD: Percakapan Setya Novanto dan Freeport 120 Menit, tetapi Transkrip Hanya 11 Menit)

Junimart mengakui pelapor memang diatur dalam Pasal 5 ayat 1. Pasal tersebut menyebutkan, "Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh: a. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota; b. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD".

Namun, Junimart menilai kata "dapat" dalam pasal tersebut artinya tidak wajib atau harus. Artinya, pelapor tidak harus selalu sesuai dengan poin a, b, dan c dalam pasal tersebut.

Karena kalah suara, Junimart pun mengalah dan mempersilakan MKD untuk berkonsultasi dulu dengan pakar hukum mengenai beda tafsir Pasal 5 ini. Namun, dia meminta konsultasi dilakukan secepatnya.

"Saya minta besok segera kita berkonsultasi sehingga ini tidak tertunda lagi," ucapnya. (Baca: Pihak Setya Novanto Pertanyakan Asal Rekaman Percakapan yang Diserahkan Sudirman ke MKD)

Terlalu melebar

Adapun terkait rekaman yang tak lengkap, menurut Junimart, hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan sekarang. Jika memang rekaman itu tak lengkap, maka MKD bisa mengonfirmasinya ke Sudirman Said saat dipanggil ke persidangan.

Dia menilai, rapat sore ini sudah melebar. (Baca: Lewat Tagar #SidangTerbukaMKD, "Netizen" Dorong MKD Transparan Usut Kasus Pencatut Nama Jokowi)

"Harusnya yang dibahas, kita sepakat enggak dari hasil verifikasi ini jadi perkara yang harus disidangkan. Lalu sidangnya terbuka untuk umum atau tertutup. Itu saja dulu yang dibahas," ucapnya.

Dalam laporannya ke MKD, Senin (16/11/2015) lalu, Sudirman menyebut adanya pertemuan sebanyak tiga kali. Pertemuan itu dilakukan antara Maroef Sjamsoeddin, Setya Novanto, dan Riza Chalid.

Dalam pertemuan ketiga, Sudirman mengatakan, ada permintaan saham sebesar 11 persen yang diklaim untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. Sudirman mengaku mendapat informasi i::tu dari pimpinan Freeport.
Penulis: ::
Editor: Sabrina Asril


Yakkk sn selamat keputusan mkd ditunda sampe 40 tahun lagi ::doh

[surjadi05]

Selasa, 24 November 2015 | 19:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto batal melaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke aparat kepolisian.

Rencana pelaporan Sudirman Said sempat diungkapkan kuasa hukum Novanto terkait dugaan pelanggaran perekaman percakapan Novanto bersama bos Freeport Indonesia.

"Tidak, saya tidak akan melaporkan. Semua saya tentu memaafkan yang sudah-sudah," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Di dalam wawancara kemarin, Novanto mengaku heran dirinya disalahkan pada kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden hingga membuat sejumlah anggota menggalang mosi tidak percaya kepadanya. (Baca: Setya Novanto: Saya Heran, Apa Salah Saya?)

Dia merasa yakin tidak bersalah saat menemui Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali itu pun merasa menjadi korban.

Dengan adanya laporan ke Mahkamah Dewan, Novanto menganggap Sudirman telah berbuat khilaf. Namun, Novanto mengaku dapat memaklumi perbuatan Sudirman itu. (Baca: MKD Putuskan Lanjutkan Persidangan Kasus Setya Novanto)

"Pak Sudirman tentu mungkin ada hal-hal khilaf atau apa pun. Setelah ini selesai tentu akan saya maafkan lah," kata Novanto.

Firman Wijaya, Kuasa Hukum Novanto sempat mempersoalkan perekaman percakapan Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Firman menyebutkan bahwa perekaman itu sama saja dengan penyadapan yang ilegal dan melanggar UU ITE.

Di dalam perkara ini, MKD memutuskan melanjutkan laporan kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden. (Baca: Sudirman Said: Kita Berharap MKD Dengarkan Suara Masyarakat)

MKD juga akan menggelar persidangan secara terbuka sehingga bisa diketahui masyarakat.


Jiahh beneran pemain shitnetron ::doh::

[234]

^
Setidaknya masih ada sisi baik pada diri SN, yaitu seorang pemaaf. ::hihi::

[ndableg]

Rizal Ramli angkat bicara yow!

https://www.youtube.com/watch?v=YqzBv94pgCc

[tuscany]

RR kaya mau pembunuhan karakter ya ke SS. Tapi memang agak fishy. RR itu pangkat menko, tapi bisa perang kata dengan menterinya sendiri. Si menteri ini - SS - citranya selalu bersih. Tapi gosipnya sih dia bagian dari geng Ari Soemarno, abangnya bu menteri. Jadi kalo RR bilang sinetron, ya karena yang asli sama yang dipertontonkan beda ceritanya.

Soal draft yang dikisahkan RR, saya baca dua ekonom lain juga mengatakan hal serupa. Yaitu ada kesan SS berniat mengutak-atik PP supaya sejalan dengan keinginan Freeport. Entah ini masalah beda interpretasi atau beneran ada niat. Ditambah lagi Luhut memberi kesan istana tidak mendukung langkah SS melaporkan SN ke mahkamah kehormatan. Saya jadi curiga SS ini beneran fishy. Soalnya yang ngomong against dia itu dua menko. Sedangkan back up SS itu JK.

Sedap juga liat elit maen sinetron. Nanti pas reshuffle jilid dua akan tervalidasi para pemain sinetron ini, termasuk RR dan Luhut. Sayang JK ga available utk direshuffle ::elaugh::

[neofio]

apakah trbuka atau tertutup sidang MKD?

[234]

Setelah lihat ocehan RR pada video Youtube di atas, komentar saya adalah: bagus tapi...ngawur. ::hihi::

Bagus karena saya setuju dengan apa yang dia istilahkan dengan “gaduh putih”, yaitu bikin gaduh supaya “tikus2 yang sedang mencoba rebutan bancakan" menjadi kocar-kacir dan kalang kabut. Ngawur karena apa yang disampaikannya ndak didukung data dan informasi yang valid melainkan sekedar interpretasi2 yang bersifat “retorik” yang dibalut dengan “semangat nasionalisme yang sangat gagah".

RR mestinya lebih terbuka mengungkapkan data2 secara lebih spesifik. Misalnya soal “draft yang dibuat” oleh SS itu yang mana? Apakah surat SS ke Moffet? Ataukah memang sudah ada “draft” perubahan (amandemen) PP No.77/2014 yang “dibuat” oleh SS mengenai “ijin perpanjangan akan dimajukan 10 tahun sebelum kontrak habis”?

Mengenai “surat RR ke Moffett” menurutku ndak membuktikan apa2 soal tudingan bahwa RR “menjanjikan” kontrak Freeport akan diperpanjang. Surat tsb menjawab surat dari pihak Freeport yang “menagih apa yang pernah dijanjikan oleh pemerintah setahun sebelumnya melalui MoU yang ditandatangani pada 25 Juli 2014” (pemerintahan SBY lho yang tanda tangan) dan pemerintah saat ini (cq RR) mencoba “mengulur-ulur waktu” (ini menurut interpretasiku) bahwa keputusannya akan menunggu amandemen perundangan yang sedang dilakukan.

Dan setahuku, CMIIW, amandemen PP tsb masih sebatas “wacana/rencana” yang belum jelas isinya. Tapi kalo memang RR pegang bocoran “draft”-nya, yang katanya oleh SS langsung dikirimkan ke Setneg tanpa melalui Menko (RR), mestinya RR berani buka ke publik supaya ndak jadi "bola liar". Toh sekarang dokumen sepenting apapun bisa dengan mudah bocor kok ke medsos kok.

Dan perlu diketahui, disamping berisi tentang “perpanjangan kontrak hanya bisa diajukan dua tahun sebelum habis masa kontrak”, PP 77 warisan SBY (diterbitkan seminggu sebelum pergantian pemerintahan) tsb juga mengatur “kewajiban divestasi sebesar 30%”. Padahal PP sebelumnya (No.42/ 2012) justru menyatakan 51%. Nah lho! :cengir:

Anyway, menurutku “blunder” yang dibuat SS dalam suratnya ke Moffett bukan poin diatas melainkan poin berikut ini (perhatikan bagian yang saya merahin dari salinan surat RR ke Moffett). Apalagi di situ (tulisan merah bergaris bawah) SS jelas keblinger karena hal tsb ndak ada dasarnya sama sekali, kecuali mau nabrak UU (Minerba). Tapi entah kenapa poin ini malah ndak pernah disinggung oleh pihak2 pengkritik SS.


MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA

Our Ref. 7522/13/MEM/2015
October, 7th, 2015

Mr. James R. Moffett
Chairman of the Board Freeport McMoRan Inc.

Subject: Request for Operation Extension

Thank you for your previous letter on October 7th, 2015 and regarding for it, we can convey things as follow:

1. While the Government proceeds in addressing the legal and regulation aspects, PT Freeport Indonesia will continue to operate pursuant to the Contract of Work through 30 December 2021. The Government acknowledges that PT Freeport Indonesia has applied for the extensions pursuant to the provisions of its Contract of Work.

2. The Government of Indonesia has received the letter from PTFI regarding the extension of the contract, dated 9 July 2015, as it has been stated in our letter number 6665/05/MEM/2015, 11 September 2015.

3. I assure you that the Gol is completing the amendment of legal framework of governing the coal and mineral resources, including the changing of the PP to accommodate the foreign investment in Indonesia. Regarding PTFI’s proposal of contract extension, Gol warrants PTFI would be able to submit the proposal of contract extension immediately upon implementation of the regulatory amendment and the Government will not unreasonably withhold or delay approval. It is further understood that the approval will ensure the same rights and the same level of legal and fiscal certainty as contained in the Contract of Work.

4. Regarding PTFI’s proposal of contract extension, the GOI acknowledges that PTFI and The Gol have discussed and agreed upon all items stated in the MOU dated 25 July 2014. The Gol commits to ensure the continuation of foreign investment in Indonesia. However, due to legal constraints according to the GOI, the approval of PTFI’s contract extension will be given promptly after the GOI implements the regulatory amendment.

Concurrently with the approval of the contract extension for Gol, PTFI commits to continuing its investment program in Indonesia involving approximately $18 Billion USD.

Thank you for your cooperation.

Minister of Energy and Mineral Resources,


Sudirman Said

Cc:
Presiden Republic of Indonesia
Kembali ke surat diatas, jadi kalo memang benar PP 77 mau diamandemen lalu apa salahnya? Saya akan mendukung penuh kalo dalam amandemennya nanti “kewajiban divestasinya dikembalikan ke aturan dalam PP sebelumnya yaitu menjadi 51%”. Eeee...lha kok ini isu yang disorot malah soal amandemen “perpanjangan bisa dimajukan dari 2 tahun menjadi 10 tahun sebelum kontrak habis”. ::doh::

BTW mengenai persoalan blok migas Masela menurutku “kepretan” RR lebih “ngawur” lagi. Dia bilang soal floating LNG (FLNG) itu usulan konsultan asing, tapi kayaknya dia lupa (atau mungkin memang cuma pengin beretorika aja) bahwa keputusan itu dulu diambil dengan melibatkan LAPI ITB. Bahkan sekarang beberapa akademisi dari ITS ikut kasih suara dukungan untuk FLNG tsb. Eh RR ini kan alumni ITB yak?

Anyway, apa yang dilakukan RR sebagai pembuat “gaduh putih” memang pantas diapresiasi tapi, menurutku, sudahlah itu sudah cukup untuk membuat melek mata masyarakat untuk lebih waspada dan ikut mengawasi proses pengelolaan SDA di negeri ini. RR ndak perlu lagi terlalu masuk ke hal2 teknis karena disamping malah akan ngegerecoki, masih banyak persoalan lain untuk “dikepret” (dibuat “gaduh putih”).

Oya saya denger2, dan ini bener lho, UU Minerba lagi digodok di DPR untuk diamandemen yak? Dan, dus nantinya semua PP mengenai minerba tentu otomatis akan dirombak mengacu ke UU tsb. Nah lho lagi! :mrgreen:

:ngopi:

[234]

Oya satu hal lagi...

Sebenarnya dengan adanya ribut2 persoalan ini siapa yang (sedang) diuntungkan? Jawabnya: Freeport. ::hihi::

Coba aja hitung dari royalti emas aja misalnya yang sampai sekarang masih 1% sesuai dengan KK. Ribut2 persoalan ini justru akan semakin membuat molor penandatanganan amandemen KK yang saya denger2 sebenarnya sudah disetujui kedua belah pihak dalam MoU yang setahuku (CMIIW) sudah ditandatangani Juli 2015 lalu yang diantaranya berisi “royalti untuk emas dinaikkan dari 1% menjadi 3,5%”.

Dus, sudah selama kurang lebih 5 bulan (Juli s/d November) ada 2,5% (3,5% - 1%) royalti emas menguap gara2 amandemen KK Freeport yang molor2 terus. Trus sampai kapan Freeport akan terus menikmati “privilege” ini? Lalu bagaimana dengan KK (dan PKP2B) lainnya yang sampai sekarang juga belum diamandemen? Berapa “kerugian negara” yang menguap gara2 ini?

Duh, saya terpaksa harus mengakui bahwa...Freeport memang bermain dengan sangat lihai, bisa me-nari2 diatas perseteruan para pejabat negeri ini. ::hihi::

So, kenapa sih RR sama SS ndak damai kompakan aja? Gengsi kali yak? *makantuhgengsi!

:ngopi:

[surjadi05]

Psst seperti kata rr sendiri jangan2, bagi2nya ga adil, if u know what i meant ::hihi::

[ndableg]

RR mestinya lebih terbuka mengungkapkan data2 secara lebih spesifik. Misalnya soal “draft yang dibuat” oleh SS itu yang mana? Apakah surat SS ke Moffet? Ataukah memang sudah ada “draft” perubahan (amandemen) PP No.77/2014 yang “dibuat” oleh SS mengenai “ijin perpanjangan akan dimajukan 10 tahun sebelum kontrak habis”?

Mengenai “surat RR ke Moffett” menurutku ndak membuktikan apa2 soal tudingan bahwa RR “menjanjikan” kontrak Freeport akan diperpanjang. Surat tsb menjawab surat dari pihak Freeport yang “menagih apa yang pernah dijanjikan oleh pemerintah setahun sebelumnya melalui MoU yang ditandatangani pada 25 Juli 2014” (pemerintahan SBY lho yang tanda tangan) dan pemerintah saat ini (cq RR) mencoba “mengulur-ulur waktu” (ini menurut interpretasiku) bahwa keputusannya akan menunggu amandemen perundangan yang sedang dilakukan.

Keknya sih gw dah liat (di tipi tapi).. dan yg ngasih liat adalah.... fadli zon.. kepada najwa di mata najwa.

https://www.youtube.com/watch?v=eidGwthlPb4

[ndableg]

Sebenarnya dengan adanya ribut2 persoalan ini siapa yang (sedang) diuntungkan? Jawabnya: Freeport. ::hihi::

Ya iya lah emang freeport usaha kok. Yg kasih rekaman kan orang freeport.

[ndableg]

So, kenapa sih RR sama SS ndak damai kompakan aja? Gengsi kali yak? *makantuhgengsi!

Kalo menurut gw sih bukan gengsi, tapi emang musuhan. Rizal Ramli jelas mengincar menteri bumn, esdm dan wapres (termasuk bos2 bumn macam J lino). Dari segitu banyak proyek, bbrp yg disabot adalah proyek2 dari gerombolan itu.
Feeling gw sih, ini strategi jokowi. Gimana pun juga jokowi dikelilingi mafia2 yg dia ga bisa hadapi sendirian. Jokowi mempergunakan Rizal Ramli pendekar ngepret untuk urusan ini. Makanya, pertama gw liat RR diangkat jadi kemaritiman.. tau2 kok nongol ada embel2 "dan sumber daya"... hehehe.. jokowi.. jokowi.. Denger2 bakal ada kejutan lagi dari mata najwa?

Gw sih ngarep ahok ga kepilih lagi jadi gubernur, biar bisa nambah tukang ngepretnya. Inget.. yg diadepin mafia migas, duitnya kenceng. Rizal Ramli itu Hitman yg disewa pak jokowi.

[surjadi05]

Yakin cuma hitman, ga ada kepentingan laen? ::ngopi::

[234]

Psst seperti kata rr sendiri jangan2, bagi2nya ga adil, if u know what i meant
Haha...ndak lah kong Sur kalo saya sampai punya pemikiran sejauh itu, ntar kalo saya mesti pasang sikap "curiga jangan2" semua pihak adalah maling malah ndak akan ada solusi apapun, ujung2nya malah ndak ada satupun maling yang bisa ketangkep. Saya ndak sepesimistis itu lah.

Menurutku pe-er Jokowi yang harus diselesaikan secepatnya ya bagaimana bisa "mendamaikan" RR dengan JK untuk (minimal sejenak lah) melupakan "perseteruan lama" keduanya. Lha wong dulu (2007) Gus Dur aja udah legowo kok dan mau "salaman" dengan JK, lha kok "fans Gus Dur" sampai sekarang malah ndak bisa move on. :doh!:

Lakukan pertemuan enam mata (Jokowi/JK/RR) secara tertutup, ndak usah ajak2 lainnya termasuk para Menko. Tuntaskan segala "unek2" didalam ruangan tsb dan hasilnya ndak perlu diketahui oleh publik. Jadi ndak perlu lagi ada tantang-menantang debat di depan publik,...kayak seleb ajah senengnya diliput. Yang terpenting mereka sama2 keluar ruangan dengan membawa semangat baru untuk bahu-membahu membantu (pemerintahan) Jokowi menyelesaikan persoalan bangsa ini.

Percuma dinamakan "kabinet kerja" tapi kalo kerjanya sak karepe dhewe2.

:ngopi:

---------- Post Merged at 08:21 AM ----------


Keknya sih gw dah liat (di tipi tapi).. dan yg ngasih liat adalah.... fadli zon.. kepada najwa di mata najwa.
Youtube Video
Menurutku yang dipegang si Fadli ya surat SS ke Moffett seperti yang saya kutip diatas, bahkan bisa jadi cuma yang versi bahasa Indo yang lebih rentan terjadi mis-interpretasi. :cengir:

Apalagi tahu sendiri seperti apa itu si Zon, kalo itu dokumen yang lain tentu langsung dia sebar2kan ke media.

Belum lagi kalo melihat seperti apa si Najwa. Sebagai seorang jurnalis tentu akan langsung uber tuh dokumen untuk dijadikan berita eksklusif sebelum kecolongan beritanya oleh media lain.

Nyatanya sampai sekarang? Cuma kabar-kabur. CMIIW.

:ngopi:

[234]

Ya iya lah emang freeport usaha kok. Yg kasih rekaman kan orang freeport
Lha terus mana upaya RR untuk menandingi "kepretan" Freeport tsb?

Ndak ada! Menurutku justru RR ikut2an kemakan mengikuti "irama permainan" yang dibawakan oleh Freeport.

Bukan cuma RR, bukan cuma SS, bukan cuma Luhut, bukan cuma JK, bahkan Jokowi pun menurutku udah masuk "perangkap offside" nya Freeport.

Ribut2 soal smelter itulah bukti jelasnya, bahkan Jokowi sampe jelas kasih statement bahwa salah satu syarat perpanjangan kontrak Freeport ya pembanguan smelter.

Lha yang ngomong smelter itu ada kaitannya dengan perpanjangan kontrak sopo? Ya Freeport lah. :cengir:

Padahal pembangunan smelter itu mestinya terkait dengan isu renegosiasi KK yang sampe sekarang masih molor terus. Smelter itu harus dibangun Freeport untuk dapetin ijin ekspor mineral mentah (konsentrat) yang udah dilarang oleh UU Minerba. Itu ndak ada hubungannya dengan perbanjangan kontrak.

Dan Freeport pun bermain dengan sangat lihai memasukkan isu dagelan tersebut (baca: smelter) terkait dengan isu perpanjangan kontrak.

Dan semua orang pun termasuk pak bos (Jokowi) udah kemakan oleh isu dagelan tsb.

Prediksiku, isu smelter akan ndak selesai2 sampai 2019 saat pengajuan perpanjangan kontrak. Dan sampai tahun tsb (masih 4 tahun lagi lho) Freeport akan menikmati sisa royalti 2,5% dari produksi emas, belum lagi dari tembaga dan perak, plus produk2 mineral bawaan lainnya. Plus lagi bisa melenggang terus ekspor konsentratnya.

Mudah2an aja prediksi saya itu salah, dan ini bisa dicegah kalo amandemen KK yang sekarang bisa segera ditandatangani.

:ngopi:

---------- Post Merged at 08:52 AM ----------

Untuk dua posting berikutnya saya ndak perlu komen ya, soale isinya yang satu cuma spekulasi dan satunya lagi prejudice. ::maap::

:ngopi:

[ndableg]

Yakin cuma hitman, ga ada kepentingan laen? ::ngopi::

Kepentingan apa coba sebutin jgn maen tebak2 buah manggis. Karena semua ud disebutin RR.

[ndableg]

Menurutku pe-er Jokowi yang harus diselesaikan secepatnya ya bagaimana bisa "mendamaikan" RR dengan JK untuk (minimal sejenak lah) melupakan "perseteruan lama" keduanya. Lha wong dulu (2007) Gus Dur aja udah legowo kok dan mau "salaman" dengan JK, lha kok "fans Gus Dur" sampai sekarang malah ndak bisa move on. :doh!:

Yak.. salaman.. t'rus mafia hilang..?
Gimana mendamaikan? orang RR dipungut jokowi buat memerangi mafia kok.


Lakukan pertemuan enam mata (Jokowi/JK/RR) secara tertutup, ndak usah ajak2 lainnya termasuk para Menko. Tuntaskan segala "unek2" didalam ruangan tsb dan hasilnya ndak perlu diketahui oleh publik. Jadi ndak perlu lagi ada tantang-menantang debat di depan publik,...kayak seleb ajah senengnya diliput. Yang terpenting mereka sama2 keluar ruangan dengan membawa semangat baru untuk bahu-membahu membantu (pemerintahan) Jokowi menyelesaikan persoalan bangsa ini.

T'rus anda pikir belum pernah ada begitu? Kalo anda tau berarti ga tertutup.


Percuma dinamakan "kabinet kerja" tapi kalo kerjanya sak karepe dhewe2.

Kerja itu artinya membangun tol membangun jalan kereta api membangun waduk, membangun bla bla. Ngepret2 itu masalah politik.


Menurutku yang dipegang si Fadli ya surat SS ke Moffett seperti yang saya kutip diatas, bahkan bisa jadi cuma yang versi bahasa Indo yang lebih rentan terjadi mis-interpretasi. :cengir:

Apalagi tahu sendiri seperti apa itu si Zon, kalo itu dokumen yang lain tentu langsung dia sebar2kan ke media.

Belum lagi kalo melihat seperti apa si Najwa. Sebagai seorang jurnalis tentu akan langsung uber tuh dokumen untuk dijadikan berita eksklusif sebelum kecolongan beritanya oleh media lain.

Nyatanya sampai sekarang? Cuma kabar-kabur. CMIIW.

:ngopi:

Kabar kabur? Tungguin aja. Kebetulan topik najwa waktu itu ingin memojokkan SN, bukan SS.
Fadli jon itu anak buah prabowo yg dari dulu koar2 ada kebocoran. Sekarang jokowi menunjukkan ini loh bocor.

[ndableg]

Lha terus mana upaya RR untuk menandingi "kepretan" Freeport tsb?

Ndak ada! Menurutku justru RR ikut2an kemakan mengikuti "irama permainan" yang dibawakan oleh Freeport.

Bukan cuma RR, bukan cuma SS, bukan cuma Luhut, bukan cuma JK, bahkan Jokowi pun menurutku udah masuk "perangkap offside" nya Freeport.

Kenapa RR Jokowi ikut ke kepret? Bukannya yg ribut2 sekarang adalah freeport cs sama dpr cs? RR cuman kasih komentar, itu ribut antar mafia, dan Karni Ilyas tanya2 siapa sih mafia2 itu. Posisi RR cuman komentator di sini.

[234]

Yak.. salaman..
Yup, seperti dulu pada tahun 2007 saat Gus Dur salaman sama JK untuk melupakan "masa kelam tahun 2000".


t'rus mafia hilang..?
Saya ndak bilang begitu kan?


Gimana mendamaikan? orang RR dipungut jokowi buat memerangi mafia kok.
Siapa mafia? JK? Jadi Wapres itu ndak punya tugas atau diajak untuk ikut memerangi mafia tapi justru mesti diperangi sebagai mafia? Atau seorang presiden sudah "sedemikian lemahnya" sehingga perlu bantuan "tukang kepret" untuk melawan wakilnya sendiri? Kalo menurutku, justru sebaliknya, Jokowi ndak selemah itu kok.


T'rus anda pikir belum pernah ada begitu? Kalo anda tau berarti ga tertutup.
Saya memang ndak perlu tahu itu sudah pernah dilakukan oleh Jokowi atau belum, namanya aja tertutup. Saya hanya perlu tahu mereka berdua bisa bahu-membahu membantu pemerintah Jokowi, dan menurutku salah satu caranya Jokowi harus bisa merangkul keduanya dan itu sebaiknya dilakukan tertutup enam mata aja.


Kerja itu artinya membangun tol membangun jalan kereta api membangun waduk, membangun bla bla. Ngepret2 itu masalah politik.
Betul. Tapi kalo kepretan politik itu justru berpotensi mempengaruhi (berefek buruk) lalu untuk apa? Dengan kepretan2 RR sekarang berapa "uang" yang diselamatkan oleh negara, atau sebaliknya "uang" yang justru di-sia2kan oleh negara? Dengan adanya kepretan RR terus kapan amandemen kontrak Freeport disahkan dus negara bisa langsung amankan "uang" dari diantaranya selisih 2,5% royalti emas, belum lagi yang lain2nya? Dengan kepretan RR tentang blok Masela terus kapan negara ini bisa menghasilkan gas bumi yang saat ini langka? Dengan kepretan2 pada masalah migas dan minerba oleh RR terus apakah bisa meningkatkan sumber devisa dari sektor tersebut, ataukah sebaliknya malah menurunkan pendapatan devisa akibat target produksi menurun karena di-kepret2 mulu? Akhirnya, kalo sumber devisa kedua sektor itu terus menurun lalu jalan kereta api, waduk dan blablabla mau dibangun pakai uang apa?

BTW kalo membangun misalnya terminal LNG, jalur pipa distribusi migas, smelter dan blablabla termasuk kerja juga ndak?


Kabar kabur? Tungguin aja. Kebetulan topik najwa waktu itu ingin memojokkan SN, bukan SS.
Fadli jon itu anak buah prabowo yg dari dulu koar2 ada kebocoran. Sekarang jokowi menunjukkan ini loh bocor.
Sip, asal ndak kelamaan aja nunggunya apalagi terus dilupakan eh maksud saya memang sebenarnya "dokumen" itu ndak pernah ada.


Kenapa RR Jokowi ikut ke kepret?
RR Jokowi kena pengaruh kepret alias "jebakan offside" nya Freeport. Itu maksud saya, dan itu sudah saya jelaskan pada paragraf2 berikutnya.


Bukannya yg ribut2 sekarang adalah freeport cs sama dpr cs? RR cuman kasih komentar, itu ribut antar mafia, dan Karni Ilyas tanya2 siapa sih mafia2 itu.
Kenapa RR jawabnya cuma "nama itu ndak penting"? Trus di akhir tayangan pas Karni nanya "jadi Freeport ini sebaiknya diapakan, apakah diperpanjang atau tidak diperpanjang kontraknya" kenapa RR cuma cengar-cengir ndak mau jawab?


Posisi RR cuman komentator di sini.
Bukan komentator, tapi nara sumber. Tema acaranya aja "Sinetron Perang Antar Geng", istilah yang pertama kali dilontarkan oleh RR. Mosok nara sumber ndak mau jawab pertanyaan2 penting secara tegas dan lugas.

:ngopi:

[tuscany]

Nama itu ndak penting kalo interpretasi saya RR nggak mau dibenturkan dengan vis a vis dgn SS. Bisa makin digoreng Karni Ilyas.

Soal perpanjangan tau tidak diperpanjang kontrak Freeport, saya juga kalo jadi RR nda mau jawab ::elaugh::

Terlepas dari pro kontra RR dan segala kepentingan dendam dan sebagainya, saya rasa lebih baik SS ada juga di situ biar sekalian klarifikasi. Apa ILC yang ga mau undang atau uda diundang SS ga mau datang sih wallahu alam.

[234]

Oops sori nyela sedikit, ada sedikit tambahan setelah saya baru sempat lihat tayangan video Youtube di halaman sebelumnya soal "dokumen" yang di-sebut2 ada pada Fadli Zon. (Maklum soale saya pas posting yang pagi ndak bisa buka Youtube soale masih di jalan jadi postingnya pake hape) :mrgreen:

Yup, ternyata benar dugaan saya bahwa itu cuma surat SS ke Moffett dalam versi bahasa Indo. Dan lagi2 benar ternyata yang disorot justru point ke-4 padahal menurutku kalo mau di-cari2 sebenarnya "blunder" SS itu justru ada pada poin ke-3 seperti sudah saya jelaskan pada posting yang kemarin.

:ngopi:

[234]

Nama itu ndak penting kalo interpretasi saya RR nggak mau dibenturkan dengan vis a vis dgn SS. Bisa makin digoreng Karni Ilyas.
Oke. Tapi pertanyaan saya adalah, trus untuk apa RR mau datang ke acaranya Karni tsb kalo cuma untuk bicara seperti itu yang toh semua materinya sudah pernah diungkapkan oleh RR di media2 lain sebelumnya?


Soal perpanjangan tau tidak diperpanjang kontrak Freeport, saya juga kalo jadi RR nda mau jawab ::elaugh::
Saya juga kalo jadi Karni Ilyas jelas kecewa karena nara sumber acara saya ternyata seperti itu, dus acara saya menjadi ndak punya "nilai jual" lebih.


Terlepas dari pro kontra RR dan segala kepentingan dendam dan sebagainya, saya rasa lebih baik SS ada juga di situ biar sekalian klarifikasi. Apa ILC yang ga mau undang atau uda diundang SS ga mau datang sih wallahu alam.
Kalo menurutku ILC bukan forum yang tepat untuk klarifikasi antara RR dengan SS, karena hal itu justru menunjukkan duet Jokowi-JK ndak becus mempimpin kedua anak buahnya tsb. Forum internal rapat kabinet lah yang paling tepat kalo menurutku.

Lalu soal kenapa hanya RR yang hadir sedangkan SS ndak, ini bisa muncul berbagai spekulasi. Bisa saja SS memang ndak diundang oleh Karni, bisa saja diundang tapi ndak mau entah apa alasannya, bisa karena alasan ndak mau duduk bareng RR di satu acara atau bisa juga menganggap ILC bukan forum yang tepat untuk buka2an apalagi sebagai menteri tentu ada data2 penting yang memang ndak bisa dengan mudahnya dibuka ke publik. Tapi bisa juga dibalik, RR mau hadir di ILC justru karena tahu bahwa SS ndak hadir atau ndak diundang. Dan spekulasi2 lainnya.

:ngopi:

[ndableg]

Yup, seperti dulu pada tahun 2007 saat Gus Dur salaman sama JK untuk melupakan "masa kelam tahun 2000".
Saya ndak bilang begitu kan?

Artinya jabat tangan ga menyelesaikan masalah. Lagian jabat tangannya jg setelah jauh dari 2001, di mana ud ga mengubah apa2 kalo masih belon move on.
Sekarang RR lagi angot2nya.


Siapa mafia? JK? Jadi Wapres itu ndak punya tugas atau diajak untuk ikut memerangi mafia tapi justru mesti diperangi sebagai mafia? Atau seorang presiden sudah "sedemikian lemahnya" sehingga perlu bantuan "tukang kepret" untuk melawan wakilnya sendiri? Kalo menurutku, justru sebaliknya, Jokowi ndak selemah itu kok.

Kalo bos punya bawahan yg bisa disuruh2 ngurusin mafia, apakah bos itu lemah? Ato banyak kerjaan?


Betul. Tapi kalo kepretan politik itu justru berpotensi mempengaruhi (berefek buruk) lalu untuk apa? Dengan kepretan2 RR sekarang berapa "uang" yang diselamatkan oleh negara, atau sebaliknya "uang" yang justru di-sia2kan oleh negara? Dengan adanya kepretan RR terus kapan amandemen kontrak Freeport disahkan dus negara bisa langsung amankan "uang" dari diantaranya selisih 2,5% royalti emas, belum lagi yang lain2nya? Dengan kepretan RR tentang blok Masela terus kapan negara ini bisa menghasilkan gas bumi yang saat ini langka? Dengan kepretan2 pada masalah migas dan minerba oleh RR terus apakah bisa meningkatkan sumber devisa dari sektor tersebut, ataukah sebaliknya malah menurunkan pendapatan devisa akibat target produksi menurun karena di-kepret2 mulu? Akhirnya, kalo sumber devisa kedua sektor itu terus menurun lalu jalan kereta api, waduk dan blablabla mau dibangun pakai uang apa?

Belon ketauan kan? Maka mari kita saksikan episode selanjutnya.


Bukan komentator, tapi nara sumber. Tema acaranya aja "Sinetron Perang Antar Geng", istilah yang pertama kali dilontarkan oleh RR. Mosok nara sumber ndak mau jawab pertanyaan2 penting secara tegas dan lugas.

:ngopi:

Narasumber di ILC, ya. Mosok penjelasan RR masih ga jelas.. peserta2 lainnya aja ngerti kok..

[surjadi05]

Kepentingan apa coba sebutin jgn maen tebak2 buah manggis. Karena semua ud disebutin RR.

Lah gak mungkin donk "kepentingan pribadi" nya dia juga disebutin ::ngopi::

[tuscany]

Oke. Tapi pertanyaan saya adalah, trus untuk apa RR mau datang ke acaranya Karni tsb kalo cuma untuk bicara seperti itu yang toh semua materinya sudah pernah diungkapkan oleh RR di media2 lain sebelumnya?

Saya juga kalo jadi Karni Ilyas jelas kecewa karena nara sumber acara saya ternyata seperti itu, dus acara saya menjadi ndak punya "nilai jual" lebih.

:ngopi:

Kesan dari saya, RR ngomong di media separo2, di ILC bisa dibuat komprehensif dgn bantuan kepiawaian Karni Ilyas.


Saya juga kalo jadi Karni Ilyas jelas kecewa karena nara sumber acara saya ternyata seperti itu, dus acara saya menjadi ndak punya "nilai jual" lebih.

Nilai jual acaranya gorengan? ::elaugh::


Kalo menurutku ILC bukan forum yang tepat untuk klarifikasi antara RR dengan SS, karena hal itu justru menunjukkan duet Jokowi-JK ndak becus mempimpin kedua anak buahnya tsb. Forum internal rapat kabinet lah yang paling tepat kalo menurutku.

Memang bukan forum yang tepat. Tapi ILC ngetop sebagai ajang adu mulut. Jadi sapa tau aslinya ada rencana.


Lalu soal kenapa hanya RR yang hadir sedangkan SS ndak, ini bisa muncul berbagai spekulasi. Bisa saja SS memang ndak diundang oleh Karni, bisa saja diundang tapi ndak mau entah apa alasannya, bisa karena alasan ndak mau duduk bareng RR di satu acara atau bisa juga menganggap ILC bukan forum yang tepat untuk buka2an apalagi sebagai menteri tentu ada data2 penting yang memang ndak bisa dengan mudahnya dibuka ke publik. Tapi bisa juga dibalik, RR mau hadir di ILC justru karena tahu bahwa SS ndak hadir atau ndak diundang. Dan spekulasi2 lainnya.

Bisa juga faktor Fadli Zon :ngopi: ::oops::



Lah gak mungkin donk "kepentingan pribadi" nya dia juga disebutin ::ngopi::

Emangnya engkong, dikit2 merembet soal bini kedua. Bini satu aja belom terklarifikasi, si mba artis itu.

[surjadi05]

Gw udah nonton yutube tautan ndableg, menurut gw yg disampaikan rr, menurut gw yg disampaikan rr itu utopia yg berbalut fakta,dalam kasus freeport tidak ada solusi, ibarat ada turis nanya ke gw gimana ke bandung dari jakarta, gw bilang lu sampe jakarta trus ke gambir aja trus naek kereta ke bandung, tidak gw jelasin gimana ke gambirnya dari jakarta, tidak dijelaskan di gambir naek apa, jadi yah utopia, seakan2 kalo kita minta saham segitu dan freeport seharusnya menurut dan ga melakukan resistensi, persis kayak guru mengajarkan sejarah, dan gw tetap pada kesimpulan pertams gw rr pengecut, ga berani menyebut nama, berbalut alasan orangnya terlalu kecil, jadi bisa dua kesimpulan either coward or bullshits,or both, ingat ada perbedaan yg cukup besar antara YAKIN dan TAHU, apakah ada yg TAHU orang yg dimaksd ss, menurut gw cuma YAKIN ::ngopi::

[surjadi05]

epada PT Freeport Indonesia.
Sabtu, 28 November 2015 | 15:10 WIB


Oleh: M Subhan SD

Lengkap sudah cerita muram politisi DPR. Lebih dari sepekan ini publik terperangah sekaligus geram menyaksikan rekaman pertemuan Ketua DPR Setya Novanto—bersama pengusaha minyak Riza Chalid—dan bos PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, yang kemudian menjadi topik panas ”papa minta saham”.

Nama Presiden dan Wakil Presiden diduga dicatut dan juga beberapa nama pejabat, termasuk Menkopolhukam Luhut B Pandjaitan. Dan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), penjaga martabat anggota DPR itu, sempat gamang. Memilukan dan memalukan!

Lebih setahun menduduki kursi empuk di Senayan, DPR cuma bikin gaduh dan mempertontonkan perangai tidak terpuji: mulai dari ribut-ribut rebutan jabatan, berkelahi di ruang sidang, minta gedung baru berfasilitas lengkap, menjadi pialang/makelar proyek, bertemu kandidat calon presiden Amerika Serikat, hingga rekaman ”papa minta saham” PT Freeport.

Sebaliknya, kinerjanya jeblok. Politisi yang seharusnya hidup bertiang etika dan akhlak cuma ”manis di bibir”, tetapi terasa pahit di sekujur tubuh kehidupan nyata.

Pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD adalah bagian dari upaya mencegah praktik gelap perdagangan pengaruh (trading in influence) pemilik kekuasaan.

MKD seharusnya proaktif sebagai penjaga marwah DPR. Bukan malah mempersoalkan legal standing. Ini persoalan etika, bukan soal hukum.

Polemik awal hampir saja persoalan teknis mengalahkan substansi pengaduan Sudirman yang pejabat negara.

Terbongkarnya rekaman itu mengonfirmasi masih banyak kegiatan aneh-aneh yang dilakukan politisi DPR. Reformasi yang menentang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah dikhianati dalam dua windu ini.

Jika kutipan dialog ”Freeport jalan, Bapak itu happy, kita ikut happy, kumpul-kumpul, kita golf, kita beli private jet yang bagus dan representatif” dianggap cuma becanda, sungguh keterlaluan.

Jadi, ini persoalan praktik percaloan yang dilakukan politisi, bukan sekadar pencatutan nama Presiden dan Wapres.

Praktik percaloan tampaknya ibarat gunung es, sedikit saja yang diketahui publik. Sisanya tersembunyi di kedalaman lautan.

Pencatutan nama hanya mereduksi praktik kolusi yang hingga kini masih merajalela. Dengan kekuasaan yang besar, mereka tetap saja memainkan agenda tersembunyi demi kepentingan sendiri.

Dan, rakyat sudah muak menyaksikan perilaku para pejabat yang tak terpuji dan tak punya malu. Kasihan politisi lain di DPR yang berusaha benar-benar bekerja untuk rakyat.

Menurut Machiavelli (The Prince, 1513), penguasa itu dua tipe: singa (lion) yang keras, berbahaya, tetapi mudah terperangkap; dan rubah (fox) yang licik dan rakus, tetapi sulit menghadapi serigala.

Jadilah rubah untuk jeli melihat jeratan dan jadilah singa untuk menakut-nakuti serigala. Singa dan rubah sama-sama buas. Singa dan rubah hidupnya berkelompok. Ciri-ciri kehidupan berkelompok adalah kerja sama (tepatnya persekongkolan), saling menjaga, saling melindungi.

Tak heran jika ada anggota kelompoknya terancam, kawan-kawannya pasang badan membela mati-matian. Tak peduli lagi masuk akal atau tidak. Mereka sangat defensif. Tipe makhluk seperti ini sangat egois.

Andaikata mereka politisi, mereka suka berwacana, tidak fokus pada persoalan. Mereka menggiring ke persoalan lain, menjauh dari persoalan yang tengah diperbincangkan.

Padahal, adagium hukum terkenal menyatakan ”bukti atau fakta itu lebih kuat, tak ada gunanya lagi kata-kata (cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbist).

Inilah babak belurnya politisi yang mengelola negeri ini. Partai politik gagal menjadi ”rumah penyadaran” yang menyemai benih-benih watak altruistik.

Transparency International (Money, Politics, Power: Corruption Risk in Europe, 2012) mengevaluasi tiga serangkai pemain terlemah dalam pemberantasan korupsi di Eropa, yaitu parpol, lembaga administrasi publik, dan kor- porasi.

Integritas politisi, khususnya di parlemen, sangat rendah. Lobi-lobi menjadi permainan rahasia antara pengusaha, politisi, dan pejabat.

Di sekitar markas Uni Eropa di Brussels, Belgia, diperkirakan ada 3.000 entitas pelobi yang targetnya memengaruhi proses legislasi. Maka, di sejumlah negara, lobi pun diatur dan harus terdaftar: nama, nomor pajak, alamat, nama kantor, dan lain-lain.

Negara-negara yang politisi dan partainya menjaga marwah mereka, sebagian besar menjadi negara maju yang rakyatnya sejahtera, seperti di wilayah Skandinavia.

Namun, di negara-negara korup, tidak efisien, dan salah kelola, seperti di Eropa selatan, menjadi beban negara lain karena hidup dari utang.

Di negeri ini, jangankan pelobi, pejabat resmi saja lebih memilih mengendap-endap seperti siluman. Merekalah yang buas seperti singa, licik seperti rubah, dan juga licin seperti belut.

Mumpung sedang panas kasus ”papa minta saham”, saatnya membongkar semua gerak-gerik rahasia politisi kita. Siapa saja geng yang bermain-main di saham Freeport atau saham lainnya.

Sekalian juga membersihkan politisi yang ngaco-ngaco. MKD pun jangan sampai masuk angin.

Tetapi, ssst ini para politisi kuat lho.... Ah, dalam sejarah, politisi sekuat apa pun, apabila busuk dan tak amanah, telah ditumbangkan oleh rakyat.

[tuscany]

Kalo menurut gw sih bukan gengsi, tapi emang musuhan. Rizal Ramli jelas mengincar menteri bumn, esdm dan wapres (termasuk bos2 bumn macam J lino). Dari segitu banyak proyek, bbrp yg disabot adalah proyek2 dari gerombolan itu.
Feeling gw sih, ini strategi jokowi. Gimana pun juga jokowi dikelilingi mafia2 yg dia ga bisa hadapi sendirian. Jokowi mempergunakan Rizal Ramli pendekar ngepret untuk urusan ini. Makanya, pertama gw liat RR diangkat jadi kemaritiman.. tau2 kok nongol ada embel2 "dan sumber daya"... hehehe.. jokowi.. jokowi.. Denger2 bakal ada kejutan lagi dari mata najwa?

Gw sih ngarep ahok ga kepilih lagi jadi gubernur, biar bisa nambah tukang ngepretnya. Inget.. yg diadepin mafia migas, duitnya kenceng. Rizal Ramli itu Hitman yg disewa pak jokowi.

Itu yang saya quote tebakan doang apa hasil baca dari tempat lain? Di kompasiana ada yang nulis sama persis isi geng itu siapa aja. Jadi mungkin memang ada dua geng dan Jokowi ditarik2 di tengah. Luhut ikut kecatut karena dia juga pengusaha. RR sementara itu nonton sineteron yang scriptnya sudah dia baca separo.

[surjadi05]

Yakin rr bukan kelompok yg ke 3?

[234]

Bukan geng ke-3 kong, tapi geng ke-10. ::hihi::

Di pemerintahan memang selalu ada banyak geng kok, bukan cuma 10 apalagi 3. Ada geng Jawa ada geng non-Jawa, ada geng alumni ITB ada geng alumni UI dan UGM, bahkan khusus di ESDM ada satu geng yang cukup kuat juga yaitu geng alumni UPN, lalu ada geng partai A ada geng partai B, ada geng partai C hasil munas Bantul vs munas Jonggol, ada gengnya si anu dan gengnya si nganu, dst...dsb.

Dan kalo RR bisa membuat istilah "gaduh hitam" dan "gaduh putih" maka saya pun boleh juga dong punya istilah "geng hitam" dan "geng putih".

Jadi menurutku, RR harus lebih jelas memisahkan atau memberikan batasan2 mana geng hitam mana geng putih. Dan ini mestinya didukung dengan paparan data2 dan info2 yang valid, terverifikasi, terkonfirmasi, dst...dsb, bukan asal kepret.

Sebaliknya kalo tidak, ini justru akan membingungkan dan orang menjadi bebas sesukanya main tuding bahkan yang tendensius sekalipun.

Jadi saya bisa memaklumi kalo kong Sur "curiga jangan2" RR juga bagian dari "geng hitam" yang lain, begitu juga kalo ada yang menuding SS juga bagian dari "geng hitam", orangnya JK, kepanjangan tangannya Rini, didikannya Ari, (pernah) bagian dari mafia Petral, dst...dsb.

Kalo saya sih ndak peduli siapanya, mau RR, mau SS, mau Rini, Luhut, JK, bahkan Jokowi sekalipun kalo terindikasi sebagai bagian dari geng hitam dan itu didukung fakta2 memadahi, ya bakalan saya "slepet" (supaya beda dengan istilahnya RR), di forum ini lho. :cengir:

Tapi mosok iya saya mau slepet Jokowi karena misalnya masalah "bus TransJakarta". Ya ndak lah... ::hihi::

So facts plisssss..., not rumors.

:ngopi:

[surjadi05]

menurut gw selama rr tidak (berani) menyebut nama, yah semua tebak2an, kenapa karna ga ada yg mau klarifikasi atau bahkan menuntut, karna sama aja "mengaku" kalo dia sebagai salah satu aktor shitnetron ini kan?

so????? is he a hero or just another ..... (fill d blanks with ur assumption) ?::arg!:::ngopi:

---------- Post Merged at 04:13 PM ----------

menurut gw selama rr tidak (berani) menyebut nama, yah semua tebak2an, kenapa karna ga ada yg mau klarifikasi atau bahkan menuntut, karna sama aja "mengaku" kalo dia sebagai salah satu aktor shitnetron ini kan?

so????? is he a hero or just another ..... (fill d blanks with ur assumption) ?::arg!:::ngopi:

[ndableg]

So facts plisssss..., not rumors.

:ngopi:

Ya.. dikasih fact entar bilangnya palsu.. akan dilupakan.. Bahkan rekaman yang beredar ada yg bilang sudah diedit. ya ud kita liat aja perkembangannya.
Kalo najwa pun dianggap ga bener, ya emang ga ada yang bener di dunia kecuali gw sendiri.

Yang jelas salah satu tujuan pemerintahan jokowi memberantas mafia migas, dan sekarang sedang diusahakan. Mafia jelas ga 1-2, wong siapa aja yang bisa nyerempet2 dgn duit banyak bisa jadi mafia di indonesia.

Dalam konflik SN dgn SS ini sih, sampe sekarang gw ga melihat ada keterlibatan RR di dalamnya. Ga ada kepretannya. Beda dgn konflik dia sama RJ Lino, misalnya. Kalo ada yg tau, coba diberitahu.
Yg gw liat dalam kasus Freeport ini, RR hanya mengomentari bahwa ini konflik interest antara dua mafia. Jadi dia pun ga punya interest apa untuk mencampurinya dgn mengatakan siapa yg benar dan siapa yang salah. Sekali lagi, ketika diwawancara, RR menyatakan ini hanya konflik interes antara 2 mafia/aktor/ato apalah. ILC aja yg tertarik untuk mengorek2 lbh dalam, siapa aktor2 yg dimaksud RR. Maka RR membeberkannya di sana.

Lalu kalo kemudian ada komentar, RR juga mafia, ya mungkin aja. Hanya saja, jelas dia ga terlibat didalam kasus SN vs SS. RR ga bela SN juga ga bela SS, ataupun Freeport.

Jadi kalo mau gosipin RR, ya kemukakan dulu kasusnya. Dimana kepentingan RR? Bukan rumor kan?

[surjadi05]

Lah rr juga bisa dibilang cuma gossip kan, kenapa dia ga berani nyebut, supaya orang yg disebut namanya ga bisa "bela" diri kan, jadi yah selama dia ga nyebut nama, gw tetap menyebutnya gossip, dan kalo rr boleh gossip maka kitapun boleh gossip kan? Kan ada istilahnya berani karna benar, takut karna salah, kalo dia benar kenapa takut nyebut nama? ::ngopi::

Kalo soal gossip kepentingan rr, kenapa ga mikir kalo ss en sn ga bisa/boleh nego dengan freeport, pasti akan ada pihak laen kan yg nego, nah apa tahu bukan kelompoknya rr?

Tapi yah semuanya cuma gossip, dan selama rr ga berani nyebut nama, gw anggap gossip, kalo ada yg mau percaya "gossip" nya rr dan menganggap dia ga ada kepentingan silahkan, kalo gw ga percaya boleh dong ::hihi::

[234]

Saya ndak pernah bilang RR mafia atau geng hitam lho, cuma RR memang nge-geng kok.

Kita lihat aja apakah RR suatu saat nanti, entah dalam isu Freeport ini atau isu lain kalo ada, berani ngepret Luhut, iparnya Sjahrir yg dulu se-geng eh sepemikiran dgn RR. Belum lagi soal kedekatan Luhut dgn eks aktifis ITB '78.

Eh iya, kemarin bos Medco ngadep RR yak soal akuisisi Newmont? Tapi bisa jadi itu cuma kangen2an kawan lama sesama alumni ITB aja sih.

Sekali lagi saya bicara soal geng lho ya.



Kalo najwa pun dianggap ga bener, ya emang ga ada yang bener di dunia kecuali gw sendiri
Kayaknya saya ndak pernah bilang Najwa ndak bener deh. ::mikir::

BTW Najwa yang episode mana yak? Apakah yang episode bincang2 Najwa dgn SS menjawab kepretan "menteri keblinger" dari RR?

Saya sih malah nunggu episode ngobrol2 Najwa dgn RR, mudah2an RR berani eh mau kalo diundang di acara Najwa. Kebetulan kemarin SS juga sudah kepret RR dengan sebutan "pembangkang Jokowi". Saya sih ndak berharap RR cuma bereaksi dengan "ah SS itu sih cuma anak keciiil, ndak level, ocehannya ndak perlu saya tanggapi, mendingan 'bos'nya langsung kalo berani buka2an dgn saya, dst".

:ngopi:

[234]

Eh iya ada satu berita (ini fakta lho) ttg Rachmawati yang belum lama ini ngomong kurang lebih (maaf saya ndak sempet bongkar2 beritanya lagi untuk kutip detailnya): "RR harus meminta Jokowi agar memecat SS dari kabinet, dan kalo permintaannya ndak dikabulkan mendingan RR mengundurkan diri (sbg bentuk protes)".

Kita tunggu aja episode selanjutnya apakah RR mau mengikuti saran adiknya Mega tsb. Seingatkku RR adalah "seekor macan" (baca: seorang pemberani) bukan "embek" (baca: coward) dan itu dulu pernah dibuktikannya saat dengan gagah-berani mundur dari jabatan Menko (setelah idolanya, Gus Dur, di-empeach oleh MPR.)

Beneran lho, sejak berakhirnya gegap-gempita era reformasi dulu, saya sekarang kangen untuk bisa mendengar lagi suara "macan mengaum", bukan suara "macan mengembik" apalagi "embek mengaum".

:ngopi:

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Jaksa Agung HM Prasetyo tak bermain politik.

Hal tersebut disampaikan Fahri menanggapi langkah Kejaksaan Agung yang mulai mengusut dugaan permintaan saham oleh Ketua DPR Setya Novanto kepada PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Unsur pidana yang didalami penyidik adalah dugaan permufakatan jahat yang mengarah ke tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Tolonglah, Jaksa Agung jangan bermain politik," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2015).

Fahri menilai sosok jaksa Agung selama ini memang tidak bisa dilepaskan dari latar belakangnya sebagai politisi Partai Nasdem.

Ia pun menyinggung keterkaitan Jaksa Agung dengan kasus korupsi dana bantuan sosial di Sumatera Utara.

"Jaksa Agung itu sudah disebut dalam kasus bansos dan dia seorang politisi. Saya kasihan dengan 7.000 jaksa profesional kalau Jaksa Agung-nya seperti ini," kata dia.

Fahri mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tak lama-lama mempertahankan HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung.

"Kalau main politik, mungkin Jokowi belum tentu ngerti akibatnya, tapi ini berbahaya," ucap dia.

Sebelumnya, komentar dengan nada menyerang terhadap Jaksa Agung juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Baik Fahri maupun Fadli memang aktif membela Novanto sejak kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres ini dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Adapun Setya Novanto sampai saat ini belum bisa dimintai komentar terkait langkah Kejagung ini.

Novanto kemarin hadir di Kompleks Parlemen dan menerima delegasi parlemen Georgia di ruangannya. Namun, saat meninggalkan ruang kerjanya, ia dikawal oleh petugas pengamanan dalam DPR dan tak mau diwawancara wartawan.

Penulis: Ihsanuddin
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary


Asyikk kejaksaan masuk, moga2 ga takut digertak ::hohoho::

---------- Post Merged at 12:26 PM ----------

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Jaksa Agung HM Prasetyo tak bermain politik.

Hal tersebut disampaikan Fahri menanggapi langkah Kejaksaan Agung yang mulai mengusut dugaan permintaan saham oleh Ketua DPR Setya Novanto kepada PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Unsur pidana yang didalami penyidik adalah dugaan permufakatan jahat yang mengarah ke tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Tolonglah, Jaksa Agung jangan bermain politik," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2015).

Fahri menilai sosok jaksa Agung selama ini memang tidak bisa dilepaskan dari latar belakangnya sebagai politisi Partai Nasdem.

Ia pun menyinggung keterkaitan Jaksa Agung dengan kasus korupsi dana bantuan sosial di Sumatera Utara.

"Jaksa Agung itu sudah disebut dalam kasus bansos dan dia seorang politisi. Saya kasihan dengan 7.000 jaksa profesional kalau Jaksa Agung-nya seperti ini," kata dia.

Fahri mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tak lama-lama mempertahankan HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung.

"Kalau main politik, mungkin Jokowi belum tentu ngerti akibatnya, tapi ini berbahaya," ucap dia.

Sebelumnya, komentar dengan nada menyerang terhadap Jaksa Agung juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Baik Fahri maupun Fadli memang aktif membela Novanto sejak kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres ini dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Adapun Setya Novanto sampai saat ini belum bisa dimintai komentar terkait langkah Kejagung ini.

Novanto kemarin hadir di Kompleks Parlemen dan menerima delegasi parlemen Georgia di ruangannya. Namun, saat meninggalkan ruang kerjanya, ia dikawal oleh petugas pengamanan dalam DPR dan tak mau diwawancara wartawan.

Penulis: Ihsanuddin
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary


Asyikk kejaksaan masuk, moga2 ga takut digertak ::hohoho::

[234]

^
Kita nikmati aja cerita di episode2 selanjutnya, "rekaman lengkapnya" sudah beredar kok...

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/01/078723765/transkrip-rekaman-jokowi-orangnya-koppig-contohnya
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/02/078723982/rekaman-calo-freeport-setya-juga-sebut-mega-dan-prabowo
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/02/078724005/rekaman-calo-freeport-nama-prabowo-disebut-5-kali

:ngopi:

[surjadi05]

Eh iya ada satu berita (ini fakta lho) ttg Rachmawati yang belum lama ini ngomong kurang lebih (maaf saya ndak sempet bongkar2 beritanya lagi untuk kutip detailnya): "RR harus meminta Jokowi agar memecat SS dari kabinet, dan kalo permintaannya ndak dikabulkan mendingan RR mengundurkan diri (sbg bentuk protes)".

Kita tunggu aja episode selanjutnya apakah RR mau mengikuti saran adiknya Mega tsb. Seingatkku RR adalah "seekor macan" (baca: seorang pemberani) bukan "embek" (baca: coward) dan itu dulu pernah dibuktikannya saat dengan gagah-berani mundur dari jabatan Menko (setelah idolanya, Gus Dur, di-empeach oleh MPR.)

Beneran lho, sejak berakhirnya gegap-gempita era reformasi dulu, saya sekarang kangen untuk bisa mendengar lagi suara "macan mengaum", bukan suara "macan mengembik" apalagi "embek mengaum".

:ngopi:
nah kalo rr berani melakukan hal yg diatas, gw akan cabut semua tuduhan dan akan minta maap bahwa telah berprasangka kepada rr ( walo rr ga tahu ataupun ga peduli)::hihi::::hihi::

[234]

Supaya infonya berimbang, berikut link acara Mata Najwa dengan SS...

https://www.youtube.com/watch?v=QJPP-jcByJU

:ngopi:

---------- Post Merged at 03:00 PM ----------


nah kalo rr berani melakukan hal yg diatas, gw akan cabut semua tuduhan dan akan minta maap bahwa telah berprasangka kepada rr ( walo rr ga tahu ataupun ga peduli)::hihi::::hihi::
Saya pribadi ndak punya "records" untuk sampai pada kesimpulan bahwa "RR adalah bagian dari mafia (hitam)", bahkan sebaliknya sampai saat ini saya masih percaya RR termasuk "orang bersih" (dalam konteks KKN), sampai saat ini lho. Yang saya sorot lebih ke soal "sinetron" (ketidak-terusterangan) yang sedang diperagakannya saat ini, setidaknya itu menurut penilaian saya.

Sekedar klarifikasi aja.

:ngopi:

[234]

Barusan penasaran saya cari2 "dokumen" yang dipegang oleh Zon seperti dilansir di acara Mata Najwa. Ternyata itu memang cuma "surat SS ke Moffett".

https://www.youtube.com/watch?v=m8Dj47wtD1Q

:ngopi:

[ndableg]

SSaya pribadi ndak punya "records" untuk sampai pada kesimpulan bahwa "RR adalah bagian dari mafia (hitam)", bahkan sebaliknya sampai saat ini saya masih percaya RR termasuk "orang bersih" (dalam konteks KKN), sampai saat ini lho. Yang saya sorot lebih ke soal "sinetron" (ketidak-terusterangan) yang sedang diperagakannya saat ini, setidaknya itu menurut penilaian saya.

Sekedar klarifikasi aja.

:ngopi:

Kalo yg g mengerti sih.. Bukan ketidakterusterangan, tapi bukti yg dimiliki tidak sampe membuat dia bisa mengatakannya terus terang.
Lagipula kalo sebuah strategi dibeberkan di publik, apa gak makin blo'on? Tentu saja yg ada sekarang ga bisa semua dibuka. Ntar malingnya keburu kabur.
Tempatnya membeberkan tuduhan yg tepat adalah di pengadilan. Kalo sekarang, tentunya cuman gertakan bertujuan membuat lawan kipas2 leher.

Kalo terus terang menuduh.. noh si fadli jon terus terang.. tapi ga ada yg percaya kan? Wong dia lg belain pesakitan.

[ndableg]

Ini coba dengerin ILC penutup prof mahfud md yg juga menyalahkan dua2nya dalam kasus freeport.

https://www.youtube.com/watch?v=RPRP7bZesKk

[surjadi05]

Well, masih bilang shitnetron? Setidaknya ss sudah melakukan perannya melapor ke mkd, bahkan kalo nonton tv indo kemaren, serasa ss yg disidang sama mkd, en apa yg udah dilakukan rr? Cuma cari perhatian aja,kayak fa aja kalo bener ada strategi atau ada apapun data yg dipegang rr, sekarang saatnya dibuka supaya kejaksaan bisa masuk ke jalur pidana, kecuali dia emang cuma bullsh*t, atau ada kepentingan laen, sehingga juga takut boroknya dibuka kelompok yg laen ::ngopi::

[234]

Ini coba dengerin ILC penutup prof mahfud md yg juga menyalahkan dua2nya dalam kasus freeport.
https://www.youtube.com/watch?v=RPRP7bZesKk
Disitu memang menjadi forum untuk "menyidang/menilai" dua pihak yaitu SS dan SN, jadi wajar saja kalo Mahfud menilai dua2nya bersalah. Dua poin kesalahan SS yang disampaikan oleh Mahfud pun sudah saya singgung di topik ini yaitu soal "surat SS ke Moffett" dan "ekspor konsentrat". Ya, menurut saya SS memang melakukan "kesalahan" dalam dua hal tsb, dan saya sudah singgung itu di posting2 sebelumnya.

Dan SS sudah mengklarifikasi kedua tuduhan kesalahan tsb, baik di berbagai kesempatan (soal "suratnya ke Moffett") maupun secara langsung pada waktu acara dengar pendapat di Komisi VII DPR (soal "ekspor konsentrat"). Persoalan apakah klarifikasinya tersebut diterima atau tidak diterima itu persoalan lain, yang terpenting ada reasons yang jelas, bukan asal pokoke menerima atau pokoke tidak menerima.

Saya pribadi, meskipun ini mungkin ndak penting soale saya juga bukan siapa2, bisa menerima klarifikasi yang diberikan oleh SS tentang dua hal tsb. Penjelasan SS bahwa "draft surat ke Moffett tsb dibuat ber-sama2 dengan Jokowi dan melibatkan staf bidang hukum kementerian" bisa saya terima, kecuali nanti ada bantahan dari Jokowi bahwa SS berbohong dan sama sekali tidak melibatkan dirinya saat pembuatan draft surat tsb. Ini kutipan posting saya tanggal 20/11/2015:


Dus sekarang sebenarnya yang sedang “diuji” adalah SS, benarkah dia memang “bersih” atau sebenarnya justru bagian dari sebuah “mafia” seperti yang dulu pernah ramai “dituduhkan” kepada dirinya? Ini bagi saya masih “abu2” dan suratnya yang ditujukan ke Freeport (yang sekarang dijadikan senjata oleh FZ) menurutku belum membuktikan apa2. (Note: Dulu di akhir pemerintahannya SBY pun pernah memberikan “lampu hijau” soal perpanjangan kontrak Freeport yang waktu itu langsung mendapat kecaman dari berbagai pihak.) Disini menurutku Jokowi sudah pegang kunci soal SS ini, kalo surat tsb dibuat tanpa sepengetahuan (ijin) darinya maka jelas SS bisa terindikasi ikut “bermain” dalam kasus ini, tapi kalo memang surat itu dibuat sepengetahuan Jokowi tentu masalahnya kembali abu2 lagi.

Lalu masalah "ekspor konsentrat" saya bisa "memaklumi" dalam pengertian ijin ekspor konsentrat tsb tidak hanya diberikan untuk Freeport kok, dan keputusan tsb diambil oleh KESDM dengan reasons tertentu, termasuk syarat2nya, terms & conditions nya juga ada, misalnya soal quota ekspor, pengenaan pajak ekspor, batasan waktu perijinan, dst.

Tapi bagaimanapun, salah tetaplah salah. Itu harus dibenahi. Misalnya soal ijin ekspor konsentrat untuk Freeport (ini udah ijin yang kesekian sejak pemerintahan SBY) yang akan berakhir pada 25 Januari 2016 nanti, MESDM harus lebih tegas lagi,...kejar terus komitmen Freeport untuk pembangunan smelternya, kalo masih ngeyel ya tinggal diperberat aja terms & conditions nya, misalnya menurunkan quota ekspor, menaikkan besaran pajak ekspor, bahkan pinalti yang paling berat ya jangan mau lagi memperpanjang ijin ekspor konsentrat Freeport. Sepanjang langkah2 tsb masih dalam koridor hukum saya akan mendukung langkah2 KESDM tsb.

Tapi bagaimanapun juga, di sisi lain, salah bukan berarti jahat. Kesalahan atau kekeliruan berbeda dengan kejahatan. Yang pantas diproses secara hukum bahkan dijebloskan ke penjara itu penjahat (orang yang berbuat jahat) bukan se-mata2 orang yang berbuat kekeliruan. Misalnya, Dahlan Iskan (waktu menjabat dirut PLN) memang telah melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan sehingga "merugikan keuangan negara" tetapi apa iya DI otomatis langsung bisa dijerat dengan pasal tipikor? Saya jelas ndak setuju.

Anyway, saya suka dengan penjelasan Mahfud di acara ILC tsb karena sangat terukur, ndak tendensius, dan didukung dengan reasons yang dijelaskan secara runut. Dan Mahfud ndak singgung2 soal "mafia" maupun "sinetron" lho. Salut. ::up::

:ngopi:

[ndableg]

Ok.. kita liat aja lah perkembangannya..

Gw sekarang lagi tertarik sama sosok MR Chalid yang suaranya ikut terekam, malah bicara lebih banyak. Siapa Mr Chalid ini? Keknya lebih berbahaya dari SN.
Gw kenal sih arab2 model gini yang gayanya sok jagoan, kayak mafia. Sbgn besar omongnya bu115h1t buat menggertak lawan bicaranya. Tp yg ini emang kayaknya sih arab super kaya coy!
http://moneter.co/wp-content/uploads/2014/06/m-riza_istimewa-425x250.jpg

[surjadi05]

Periksa Setya Novanto, MKD Diminta Bentuk Tim Independen
Jumat, 04 Desember 2015 | 19:08
AAA
Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta segera membentuk tim independen dalam memeriksa Ketua DPR Setya Novanto (SN). Pasalnya, dalam dua kali sidang MKD, arahan sidang ke mana-mana. Anggota MKD tidak fokus ke pelanggaran etika yang dilakukan SN.
"Supaya persoalan ini diusut tuntas secara adil, MKD harus membentuk empat tim independen. Mereka bekerja selama sepuluh hari," kata rohaniwan Katolik, Romo Benny Susatyo, di Jakarta, Jumat (4/12).
Ia menilai, MKD memiliki permasalahan dalam memahami moral publik menyangkut kepantasan. Mereka juga punya kepentingan politik masing-masing sehingga tidak netral dan tegas dalam menentukan apakah SN melanggar etika atau tidak.
"Kalau MKD bermain dengan retorika maka MKD akan digulung oleh sejarah peradaban. Padahal ini momentum bagi bangsa untuk bersih-bersih, sehingga proses ini bisa mengungkap semua fakta. Kita bisa berharap proses ini mengungkap sejarah masa lalu," tutur Beny yang juga seorang aktivis anti korupsi ini.
Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti menyebut Menteri ESDM Sudirman Said (SS) dan Presdir Freeport Maroef Syamsudin (MS) sebagai patriot bangsa. Pasalnya, mereka berani mengungkap praktik kotor elit politik yang terjadi selama ini, terutama dalam kasus PT Freeport.
"Di mata saya, SS dan MS adalah patriot bangsa. Meskipun apa yang direkam itu menimbulkan kegaduhan politik, tetapi dengan apa yang mereka lakukan, mereka telah menyelamatkan negara dari penjahat kerah putih," tuturnya.

Robertus Wardhy/FER

Penjahat bagi sekelompok orang, pahlawan bagi yg lainnya ::hohoho::

[tuscany]

Saya nunggu sinetron eps selanjutnya. Semoga makin seru. Zon dan Fahri keknya ngebet bgt jadi pemeran utama ��

[surjadi05]

Foto: agung pambudhy
FOKUS BERITA:Sidang Mahkamah Dagelan Novanto
Jakarta - Dengan mimik serius dan suara bergetar Presien Joko Widodo menanggapi soal persidangn 'Kasus Papa Minta Saham' oleh MKD DPR. Jokowi marah soal pencatutan namanya itu.

Awalnya Jokowi menegaskan proses persidangan yang dilakukan oleh MKD itu harus dihormati. Namun, jika lembaga negara dipermainkan, itu yang tidak bisa dia terima.

"Proses yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi, tetapi, tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa kepresidenan, bisa lembaga negara yang lain," kata Jokowi saat ditanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015).

Jokowi melanjutkan, dengan mimik muka serius dia menegaskan tidak apa jika dirinya dikatakan sebagai Presiden gila ataupun koppig (keras kepala -red). Namun soal pencatutan namanya untuk meminta saham PT Freeport 11 persen, itu yang tidak bisa dia terima.

"Saya enggak apa-apa dikatakan Presiden gila, Presiden sarap, Presiden koppig, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Nggak bisa!" tegasnya.

"Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa Negara," tambahnya lalu meninggalkan wartawan. (jor/tor)

Jokowi ngamuk, asyikkk ::hohoho::

[surjadi05]

Akbar: Presiden-Wapres Akan Laporkan Novanto ke Polisi
Selasa, 8 Desember 2015 | 09:15 WIB
7223
Shares



JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faizal, mengaku menerima informasi bahwa Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Polri.

Menurut Akbar, pelaporan itu didasari atas dugaan pencatutan nama keduanya oleh Setya Novanto.

"Saya dengar Presiden dan Wapres akan melaporkan SN ke polisi atas pencatutan namanya tersebut," kata Akbar melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (8/12/2015), seperti dikutip Antara.

Akbar tidak menyebut dari mana asal informasi tersebut. Namun, dia menyatakan mendukung penuh langkah pelaporan itu. (Baca: Sidang Tertutup yang Ditutup-Tutupi...)

"Saya dengar-dengar (informasi pelaporan itu). Saya mendukung penuh," ujar dia.

Presiden sebelumnya meluapkan kemarahannya setelah membaca transkrip pembicaraan secara utuh antara Novanto dan pengusaha Riza Chalid saat bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Jokowi baru sempat membaca transkrip pembicaraan pada Senin (7/12/2015). (Baca: Presiden Jokowi Sudah Menahan Amarah ke Setya Novanto sejak Pagi)

Pada Senin petang, Jokowi sempat memberi pernyataan kepada media mengenai persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Saat itu, Jokowi masih terlihat tenang.

Namun, raut wajah dan suaranya mendadak berubah ketika ditanya mengenai proses persidangan yang berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dia juga mengacungkan jari telunjuknya sebagai penegas dari perkataannya. (Baca: Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang "Koppig", tetapi kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa!)

"Saya tidak apa-apa dikatakan Presiden gila! Presiden sarap, Presiden koppig, tidak apa-apa. Tetapi, kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Tidak bisa. Ini masalah kepatutan, kepantasan, moralitas. Itu masalah wibawa negara," kata Jokowi dengan nada tinggi.

Saat ini, kejaksaan tengah mengusut kasus itu dengan sangkaan pemufakatan jahat. Kejaksaan sudah memeriksa Menteri ESDM Sudirman Said dan Maroef. (Baca: Setya Novanto Tuding Sudirman Said Lakukan Rekayasa Politik Luar Biasa)

Ponsel yang dipakai Maroef untuk merekam percakapan dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015 juga sudah disita jaksa.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi masih mencermati proses di MKD. KPK akan mengkaji apakah ada indikasi korupsi dalam kasus itu.

Adapun Novanto kepada MKD membantah semua tuduhan dirinya mencatut nama Presiden-Wapres untuk meminta saham kepada Freeport. (Baca: Setya Novanto Sebut Sudirman Said Beri Keterangan Palsu)

---------- Post Merged at 12:13 PM ----------

asyik2 akhirnya masuk lahan pidana ::hohoho::

[surjadi05]

Nasional


Setya Novanto Laporkan Sudirman Said ke Polisi dengan Tuduhan Fitnah

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Menteri ESDM Sudirman Said di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (8/12/2015).
Rabu, 9 Desember 2015 | 15:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto melalui kuasa hukumnya, Firman Wijaya, melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Bareskrim Polri karena diduga telah melakukan beberapa pelanggaran hukum pascabergulirnya rekaman PT Freeport Indonesia.

"Ke sini (Bareskrim) untuk mengadukan Menteri SS (Sudirman Said)," kata Firman di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan, Setya akan melaporkan beberapa dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Sudirman. (Baca: Setya Novanto: Rekaman Maroef Melawan Hukum, Ilegal, dan Tak Bisa Jadi Alat Bukti)

"Dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelanggaran ITE," katanya.

Upaya pelaporan ini, kata Firman, untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang selama ini menyerang kliennya. (Baca: Sudirman Said: Saya Tidak Proaktif, Hanya Diundang untuk Beri Keterangan)

"Ini sudah menyerang nama baik Setnov (Setya Novanto). Ini harus ditindak serius. Untuk itu, kami ingin meluruskan tuduhan ini, makanya kami lapor ke Bareskrim," ujarnya.

Menteri ESDM telah mengadukan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena diduga telah mencatut nama Presiden dan Wapres dalam perpanjangan kontrak Freeport. (Baca: Tokoh Muda Golkar Akan Laporkan Setya Novanto ke KPK)

Bukti rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak M Riza Chalid yang berisi dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden sudah diserahkan ke MKD.

Dalam persidangan MKD, Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin telah dimintai keterangan.

Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto juga telah dimintai keterangan oleh MKD, meski pemeriksaan dilakukan secara tertutup.



Asyik2 "tikusnya" gigit balik ::hohoho::

[234]

Udah semakin panik. Dan kayaknya kali ini bakalan ndak bisa "diselamatkan" lagi dus bisa malah "dikorbankan". Atau "dilenyapkan"?

Kejakgung mesti gerak lebih cepat.

:ngopi:

[tuscany]

Dilenyapkan? Wah jangan sampe SN tewas. Biarkan dia hidup dan bernyanyi dengan tenang. ARB siap2 kabur kaya Riza deh.

[ndableg]

ARB knpe lagi?

Seru juga nih sinetron. Perlawanan dari sana pun cukup gencar, SS dan MS jadi sasaran pembalasan.
Kalo dari perkembangannya memang terlihat sih Freeport bermain... ranah bisnis, ke politik, lalu ke hukum.. Wah.. berantakan.. Pemerintahan jokowi itu hanya lima tahun harus melawan kekuatan freeport yg sudah bertahun2 sejak 1967 berhadapan dgn pejabat2 sipil dan militer di indonesia. Herannya sbgn masyarakat indonesia ga membela pemerintah, malah pengen pemerintah yg ini jatuh diganti versi pemimpin yang bosnya orang macam SN jg. Jadi makin menumpuk lawan pemerintah.. aneh..

[surjadi05]

lah sn kan tangan kanannya arb, en loyalis juga, makanya gerombolan si berat juga ikut2an membela sn kan:ngopi:

[234]

ARB ndak akan napa2 dan ndak bakalan kabur, tetap masih untouchable, akarnya udah terlalu kuat, paling2 cuma meredup dan geraknya menjadi terbatas.

Yang sekarang perlu "dijaga" justru SN, jangan sampai kabur menghilang atau bahkan "dihilangkan".

Back to Freeport...

Menurutku sekarang yang terpenting adalah pemerintah bisa segera "mengunci" Freeport dengan secepatnya mengesahkan amandemen KK yang sekarang. Kalo tidak, Freeport akan punya celah untuk terus "berulah" sampai 2019 menjelang keputusan diperpanjang atau tidak diperpanjangnya operasi tambang Freeport. (Note: Tidak akan ada cerita "kontrak diperpanjang" karena sesuai amanat UU Minerba tidak ada lagi yang namanya kontrak pertambangan, melainkan hanya ada izin pertambangan).

BTW...

Isu perpanjangan operasi tambang Freeport baru bisa dilakukan pada 2019 adalah produk dari PP 77/2014 yang disahkan SBY hanya beberapa saat (seminggu?) sebelum pergantian pemerintahan SBY ke Jokowi. Plus MoU dengan Freeport yang ditandatangani oleh SBY pada 25 Juli 2014.

Kenapa SBY melakukan kedua hal tersebut dan terkesan "maksa" harus dilakukan sebelum lengser? Kenapa pengajuan perpanjangan baru bisa 2 tahun sebelum kontrak berakhir? Kenapa bukan 1, 3, 4, atau 5 tahun dst? Kok bisa banget jatuhnya 2021-2=2019 pas tahun pelaksanaan Pilpres mendatang?

Apakah SBY ingin "menyandera" sekaligus "mengunci" pemerintah Jokowi dengan isu Freeport ini sampai 2019 nanti? Apakah isu Freeport ini dirancang untuk menjadi "batu sandungan" bahkan "kartu mati" buat Jokowi agar tidak terpilih lagi pada pilpres 2019?

Apapun jawaban dari spekulasi2 tsb, saya berani bertaruh bahwa pada pilpres 2019 nanti SBY bakalan maju nyapres lagi. :cengir:

:ngopi:

[surjadi05]

gak mungkin ahh om, bukannya ada uu baru, bahwa presiden cuma boleh 2 periode::ungg::::ungg::

[ndableg]

2 periode berturut2 kayaknya sih.

[234]

Boleh kok, tapi kalau pun SBY ndak maju sendiri setidaknya akan siapkan kadernya dari partai Demokrat. Ibas kah? Ibas vs Tommy vs Puan? Wah Jokowi mesti siapkan si Gibran nih. :))

http://nasional.sindonews.com/read/1043682/12/i-want-sby-back-strategi-demokrat-lihat-respons-publik-1442005536

:ngopi:

[234]

Back to Freeport...

Nih "kekurang-ajaran" Freeport yang mestinya harus dikepret:

Tidak Taat UU, Kementerian ESDM Tegur Freeport
Kamis, 15 Oktober 2015 11:30 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melayangkan surat teguran kepada PT Freeport Indonesia terkait amandemen Kontrak Karya yang tidak ingin dijalankan sepenuhnya.

Padahal pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah melakukan kesepakatan mengenai renegosiasi naskah amandemen sejak Oktober 2014 sampai Maret 2015.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono memaparkan dari 20 pasal yang dibahas dalam amandemen kontrak, PT Freeport Indonesia baru setuju dua pasal saja.

"18 pasal sisanya belum disepakati Freeport seluruhnya dari tawaran pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan," ujar Bambang dalam surat teguran tersebut, Kamis (15/10/2015).

Bambang memaparkan Kementerian ESDM beritikad baik melakukan pembahasan kembali naskah amandemen kontrak karya pada tanggal 21 Agustus 2015.

Namun PT Freeport Indonesia kata Bambang berpendapat bahwa izin kontraknya tetap berlaku sampai 2021 dan perpanjangannya juga dalam bentuk KK.

"Pada tahun 2021 izin kontrak karya Freeport harus diperpanjang walaupun dalam bentuk izin tetapi dokumen amandemen kontrak karya Freeport tetap menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan," tegas Bambang.

Bambang juga mengatakan PT Freeport Indonesia tidak akan menuruti UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tidak berlaku untuk Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. Alasannya Kontrak Karya Freeport Indonesia disusun dan disetujui berdasarkan UU no.11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Umum dan bersifat stabil.

Bambang mengatakan, PT Freeport Indonesia tidak beritikad baik dan bermaksud tidak akan menyelesaikan Amandemen KK. PT Freeport tidak taat terhadap UU no.4 tahun 2009 Pasal 169 huruf (b).

Sumber: http://m.tribunnews.com/bisnis/2015/10/15/tidak-taat-uu-kementerian-esdm-tegur-freeport
Sebenarnya saat ini pemerintah cq KESDM pegang kartu truf yang bisa dipakai untuk menekan Freeport yaitu soal izin ekspor konsentrat yang akan berakhir 25 Januari 2016. Menurutku jika sampai tanggal tsb Freeport masih belum juga tanda tangan amandemen KK mestinya izin ekspor konsentratnya ndak usah diperpanjang sampai akhirnya mau menandatangani amandemen KK baru izinnya bisa dikeluarkan lagi.

Ancaman pengaduan ke arbitrase international? Cemen kalo pemerintah sampai takut.

:ngopi:

[ndableg]

yah.. paling kayak suriah..

[surjadi05]

JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali ‎mengkritik para menterinya. Kritikan itu disampaikan dalam rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pagi ini.

Pria yang akrab disapa Jokowi ini meminta agar para menterinya tidak sibuk menjadi komentator.‎ "Menteri fokus bekerja, jangan sibuk jadi komentator," ujar Jokowi, Selasa (8/12/2015).*

Kendati demikian, Jokowi tidak spesifik kritikannya itu ditujukan untuk siapa dalam rapat paripurna tersebut. (Baca juga: Bantah Luhut, Menteri ESDM Lapor Jokowi Soal Skandal Freeport)

‎Rapat paripurna kali ini membahas penyederhanaan nomenklatur dalam anggaran,‎ program prioritas dan pemanfaatan anggaran tahun 2016,‎ permasalahan yang belum selesai di Tahun 2015 serta antisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pilkada Serentak.

‎"Saya dengar kemarin ada 42.000 regulasi yang kita punyai, berupa Perpres, PP, Permen, tahun depan harus hilang minimal separuh di seluruh kementerian, aturan-aturan ruwet buat kita terbelenggu, tidak fleksibel, tidak bisa melompat," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan itu, dia meminta jajaran kabinet kerja untuk menghapus semua Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) yang tidak perlu.

"Itu yang membuat kita tidak bisa bergerak cepat. Jadi sekali lagi, orientasi kita adalah orientasi hasil, bukan prosedur. Orientasi kita adalah target, jangan di balik-balik," imbuhnya.


Tahu kan, sapa yg paling banyak jaadi komentator ::hihi::

[surjadi05]

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini belum selesai membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk bahan tambang mineral.
Padahal syarat tersebut harus dipenuhi jika Freeport ingin melakukan ekspor hasil tambang.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menduga Freeport sudah menemukan uranium, bahan baku untuk pembuatan nuklir di tambangnya, Papua.
Hal itu menurut Rizal jadi alasan mengapa Freeport lama membangun smelter.
"Karena Freeport itu takut ketahuan bahwa selain emas dan copper (tembaga) ada juga rare material. Mungkin ada juga uranium," ujar Rizal di Jakarta, Minggu (13/12/2015).
Rizal memaparkan waktu pembangunan smelter Freeport sudah terlalu lama. Padahal UU Minerba yang mengatur hal tersebut sudah dikeluarkan sejak 2009.
"Selama ini Freeport menolak melakukan itu (bangun smelter). Walaupun UU ada sejak 2009," ujar Rizal.
Sebelumnya diketahui PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah sepakat bangun smelter di lahan milik Petrokimia, Gresik. Progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian sudah sampai 15 persen.

::ngakak2::::ngakak2::

jangan2 malah ada kriptonium ::hihi::::hihi::

---------- Post Merged at 05:29 PM ----------

duh lama2 kayak si purba gw::arg!::::arg!::::doh::

[234]

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini belum selesai membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk bahan tambang mineral.
Padahal syarat tersebut harus dipenuhi jika Freeport ingin melakukan ekspor hasil tambang.
Memang dari dulu ndak niat kok.


Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menduga Freeport sudah menemukan uranium, bahan baku untuk pembuatan nuklir di tambangnya, Papua.
Hal itu menurut Rizal jadi alasan mengapa Freeport lama membangun smelter.
"Karena Freeport itu takut ketahuan bahwa selain emas dan copper (tembaga) ada juga rare material. Mungkin ada juga uranium," ujar Rizal di Jakarta, Minggu (13/12/2015).
Tapi ndak lah kalo sampai sejauh itu, saat ini sebagian konsentratnya (kalo ndak salah sekitar 200 ribu ton per tahun) udah diolah di smelter milik PT Smelting yang di Gresik kok.


Rizal memaparkan waktu pembangunan smelter Freeport sudah terlalu lama. Padahal UU Minerba yang mengatur hal tersebut sudah dikeluarkan sejak 2009.
Sebenarnya UU Minerba tidak mewajibkan pembangunan smelter bagi pemilik tambang kok. UU tsb hanya mengatur soal larangan ekspor hasil tambang mentah, tujuannya untuk memberi nilai tambah hasil tambang sebelum diekspor dus meningkatkan pendapatan negara di bidang ekspor mineral.

Di sisi lain hal tsb juga diharapkan dapat mendorong perkembangan pada industri hilir termasuk industri smelting. Jadi smelter tidak harus dibangun oleh pemilik tambang tetapi bisa juga oleh pihak lain.

PT Smelting (pemilik smelter di Gresik) sendiri mayoritas sahamnya dimiliki oleh grup Mitsubishi (75%) sedangkan Freeport (PTFI) hanya punya 25%. Ini mengindikasikan bahwa Freeport dari dulu memang ndak tertarik pada industri ini karena dianggap bukan industri yang menggiurkan. Smelter yang katanya mau dibangun pun merupakan patungan dengan Newmont.


"Selama ini Freeport menolak melakukan itu (bangun smelter). Walaupun UU ada sejak 2009," ujar Rizal.
Dalam hal ini menurutku Freeport memang "kemaruk". Mestinya dengan hasil yang didapat dari tambangnya yang sangat besar apa salahnya sebagian disisihkan untuk membangun smelter sendiri.


Sebelumnya diketahui PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah sepakat bangun smelter di lahan milik Petrokimia, Gresik. Progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian sudah sampai 15 persen.
15% dari hongkong! Menurutku itu cuma tipu2 kok, kong Sur. ::hihi::

Pada pertengahan Januari 2015 Freeport ngobral janji dalam 6 bulan kedepan pembangunan smelter akan dimulai. Atas "komitmen" yang dijanjikan oleh Freeport ini maka pemerintah memutuskan untuk memperpanjang izin ekspor konsentratnya selama 6 bulan dari 25 Januari 2015 s/d 25 Juli 2015.

Pada bulan Juni 2015 menjelang berakhirnya masa berlaku izin ekspor, KESDM "menegur" Freeport dan menanyakan komitmennya untuk bangun smelter yang ndak jelas progresnya. Pada bulan yang sama (Juni) Freeport pun buru2 meneken kontrak sewa lahan milik Petrokimia Gresik untuk membangun smelter yang dimaksud. Atas "progres" yang telah dicapai ini Freeport akhirnya memperoleh lagi perpanjangan izin ekspor konsentratnya selama 6 bulan s/d 25 Januari 2016.

Lalu dari mana muncul angka progres 15% ? Ya dari hongkong lah! :hihi: Menurut pernyataan pihak Petrokimia, lahan yang akan disewa oleh Freeport untuk pembangunan smelter tsb saat itu (per Juni 2015) sedang dipersiapkan karena masih ada beberapa bagian yang perlu direklamasi, dan diharapkan bisa selesai dan diserahterimakan ke pihak Freeport pada bulan Maret 2016! Nah lho.

BTW, dalam sidang MKD lalu MS menyatakan bahwa Freeport akan menyetor dana deposit sebesar sekian juta dolar atau sekian persen (saya lupa angkanya) dari total investasi pembangunan smelter ke pemerintah sebelum akhir tahun ini. Menurutku ini lagi2 cara "lihai" (atau licik?) Freeport supaya izin ekspor konsentratnya nanti diperpanjang lagi.

***
Anyway, persoalan Freeport yang berkembang sekarang mestinya dilihat dari berbagai sisi atau minimal dua sisi yaitu (1) isu kinerja KESDM itu sendiri dan (2) isu "bancakan" (KKN).

Untuk isu kinerja menurutku KESDM nilainya masih "merah", harus digeber lagi dan minimal menurutku semua amandemen kontrak KK maupun PKP2B harus segera diselesaikan. Dus saya akan ada di pihak yang "berseberangan" (mengkritik) pihak KESDM khususnya menterinya (SS). Dan khusus tentang Freeport menurutku harus lebih "dikerasi" dan jangan dibiarkan ngelunjak.

Sedangkan isu "bancakan", khususnya terkait kasus "papa minta nenen eh saham" saya ada di pihak KESDM dan SS, setidaknya sampai perkembangan hari ini. Biarkan KESDM bekerja, kerja, kerja ndak usah digrecokin dengan rumors macem2, namanya juga "kabinet kerja". Dan menurutku salah satu kunci pokok untuk menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK ya di sektor ESDM ini yang akan bisa menjadi tolok ukur elektabilitas Jokowi pada pilpres 2019 mendatang.

Ataukah kejadian tahun 2004 akan terulang lagi saat militer kembali tampil karena sipil (Gus Dur-Mega) dianggap gagal memimpin? Ya siap2 aja di 2019 nanti SBY akan tampil sebagai "pahlawan penyelamat" seperti tahun 2004. :cengir:

---------- Post Merged at 08:06 PM ----------

BTW ternyata dugaanku bener, RR "mati kutu" ndak berani ngepret "geng" nya sendiri. ::hihi::


Rizal Ramli: Pak Luhut Tidak Pernah Minta Apa-apa!
Minggu, 13 Desember 2015 | 15:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menteri (Menkopulham) Luhut Binsar Pandjaitan tidak pernah meminta apa-apa terkait perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kordinator Kemaritiman, Rizal Ramli saat mengisi Kompasianival 2015 di Gandaria City, Jakarta, Minggu (13/12/2015).

"Sepanjang pengetahuan saya, pak Luhut tidak pernah minta apa-apa, apalagi minta saham," ujar Rizal di Gandaria City, Jakarta, Minggu (13/12/2015).

Selain itu, Rizal juga mengatakan, Luhut baik secara lisan atau tulisan termasuk pada jajaran menteri yang menolak perpanjangan kontrak Freeport.

"Secara resmi posisinya (Luhut) sama dengan Presiden Jokowi dan sama dengan saya, yaitu menolak perpanjangan Freeport," kata dia.

Kecuali, sambung Luhut, Freeport bersedia untuk memenuhi beberapa persyaratan. Ada lima persyaratan kata Rizal, yang harus dipenuhi Freeport sebelum memperpanjang kobtraknya di Indonesia.

Pertama, kata Rizal, Freeport harus harus mau membayar royalty lebih tinggi. Kedua, Freeport harus mau memproses pembuangan limbahnya sehingga tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan.

Ketiga, Freeport harus melakukan divestasi saham. Keempat, Freeport harus mau membangun smelter.

Kata dia, selama ini Freeport menolak membangun smelter hingga Undang-undangnya dibuat pada tahun 2009.

Terakhir, kata Rizal Freeport harus memperhatikan kewajiban mereka tehadap masyarakat Papua di sekitarnya.

"Posisi Pak luhut, posisi Presiden Jokowi sama dengan kita. Penuhi dulu syarat-syarat ini baru ngomongin perpanjangan. Mereka yang berbeda dengan posisi ini belum dibahas, tapi sudah ngomongin perpanjangan," kata Rizal.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/13/153500926/Rizal.Ramli.Pak.Luhut.Tidak.Pernah.Minta.Apa-apa.?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd
:ngopi:

[ndableg]

Ya iya lah.. mosok satu geng kepret2an.. ya ga satu geng lagi namanya..
Sama2 hitmen yg disewa resuffle kemaren.. sesama hitmen dilarang saling ngepret.. ::hihi::
Tapi hitmen yg atu itu lagi sedikit kena ciprat becekan..

[neofio]

hubungannya apa?kasus freeport?
d berita setya novanto mlaporkan pempred metro tv

[ecallica]

ane ga suka politik jd no komen. :D

[ndableg]

Kl gw pikir2 spt nya kehebohan ini sengaja dibiarkan pemerintah.. paling tidak DPR (alay) yg tugasnya mengawasi kinerja pemerintah menjadi repot sendiri dgn urusan rumah tangganya.. hhhh.. DPR guobb....

[234]

Ada benernya, dan idealnya DPR sebagai fungsi kontrol mesti dioptimalkan supaya pemerintah (baca: eksekutif) bisa fokus pada kerja, kerja dan kerja dan DPR lah yang mestinya mengontrol kinerja pemerintah, ndak kayak sekarang DPR gontok2an sendiri sementara eksekutif pun saling curiga-mencurigai. Menurutku itu model pemerintahan yang udah "ndak sehat". Tapi kalo melihat kondisi sekarang ya bagaimana DPR mau diandalkan sebagai "polisi" (baca: fungsi kontrol) kalo banyak "maling" didalamnya.

:ngopi:

[tuscany]

Katanya seh penyadapan rekaman operasi intelejen tingkat tinggi. Ada yang punya transkrip rekaman yang asli? Yang belum editan? Kenapa yang beredar cuma yang dikit itu. Pasti deh ada sesuatu.

[234]

Duh rumors apa lagi tuh.::arg!:: Udahlah masalah begituan serahkan ke pihak terkait yang memang punya wewenang,...kejakgung, polisi, BIN, BPK, KPK dan Komnas2 lainnya. Tapi kalo badan2 tsb pun udah dianggap ndak bisa dipercaya yo wis bubar aja nih negara.

:ngopi:

[ndableg]

Katanya seh penyadapan rekaman operasi intelejen tingkat tinggi. Ada yang punya transkrip rekaman yang asli? Yang belum editan? Kenapa yang beredar cuma yang dikit itu. Pasti deh ada sesuatu.

Yg dikit gimana pok? Yg lengkap ada tuh kan diperdengarkan di gedung DPR.. sejam lebih. Yg diminta2 ke kejaksaan itu yang asli dari HP nya.
Langganan channelnya Berita Satu dong..

btw intelijen tingkat tinggi tuh gimana pok? DPR masih kurang tinggi? Ya ketua parte dong.. Ato maksudnya CIA? kegeeran aja kali indon..

[surjadi05]

AKARTA, KOMPAS.com - Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Surat pengunduran diri Novanto itu sudah disampaikan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Rabu (16/12/2015) malam.

"Ya, ini surat pengunduran diri sudah diterima (pimpinan MKD). Ini akan dibacakan," kata anggota MKD dari Fraksi PAN, Sukiman, Rabu malam.

Setya Novanto mundur setelah terjerat kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla demi mendapatkan keuntungan saham dari PT Freeport Indonesia.

Setya yang ditemani pengusaha Riza Chalid pun menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Namun, pembicaraan dalam pertemuan itu kemudian direkam oleh Maroef. Tidak hanya itu, Maroef kemudian melaporkannya ke Menteri ESDM Sudirman Said.

Selanjutnya, Sudirman Said melaporkan hal ini ke MKD, karena menganggap Setya Novanto telah melakukan pelanggaran etika sebagai Ketua DPR.

Saat ini, MKD masih melanjutkan sidang etika terhadap Novanto. Adapun posisi sementara, sembilan anggota MKD menentukan Novanto melakukan pelanggaran ringan dan enam anggota MKD menganggap Novanto lakukan pelanggaran berat.


Asyik mundurrrf ::hohoho::

[ndableg]

Mengundurkan diri seharusnya sudah dari dulu.. sekarang mengundurkan diri, harus diadili!

[ndableg]

Selanjutnya.... Fachri hamzah dan Fadli zon

https://www.youtube.com/watch?v=4aRiNHvkdDE

[tuscany]

Yg dikit gimana pok? Yg lengkap ada tuh kan diperdengarkan di gedung DPR.. sejam lebih. Yg diminta2 ke kejaksaan itu yang asli dari HP nya.
Langganan channelnya Berita Satu dong..

btw intelijen tingkat tinggi tuh gimana pok? DPR masih kurang tinggi? Ya ketua parte dong.. Ato maksudnya CIA? kegeeran aja kali indon..
Emang kalo langganan Berita Satu ada tayang rekaman aslinya?

[surjadi05]

Kemaren ada di dengerin yg 1 jam 26 menit, tidak ada yg menyangkal itu yg sebenarnya bahkan sn, terakhir ada gossip yg asli 1 jam 27 menit mungkin aja yg 1 menit persiapan mahruf dari hidupin hp sampe ke ruang miting tapi pointnya semuanya bahkan sn pun tidak menyangkal itu rekaman asli yg ga diedit ::ngopi::

[ndableg]

Emang kalo langganan Berita Satu ada tayang rekaman aslinya?

Ya iyalah pok.. ada di tv kan.. nah.. berita satu tuh termasuk yg rajin upload berita2nya di youtube..
Bukan asli, tp yg ga dipotong lah.. yg asli itu istilahnya yg diperdengarkan asli dari hp, bukan copy-an. Itu yg punya kejaksaan.

[neofio]

harusnya skalian mundur dr anggota dpr juga

[tuscany]

Ya iyalah pok.. ada di tv kan.. nah.. berita satu tuh termasuk yg rajin upload berita2nya di youtube..
Bukan asli, tp yg ga dipotong lah.. yg asli itu istilahnya yg diperdengarkan asli dari hp, bukan copy-an. Itu yg punya kejaksaan.

He...beda antaran upload berita sama punya rekaman yang ga dipotong. Emang udah pasti bener berita yang ditulis sesuai rekaman?

[ndableg]

Duh susah amat sih jelasinnya?
Pas MKD dengerin keseluruhan rekaman yg 1 jam lebih itu, ditayangin di tipi secara langsung. Nah siaran langsung itu di upload semua ke youtube. Jadi kau dengerin dah bareng2 bapak2 yang mulia.

[ndableg]

Ternyata SN ga jauh.. jadi ketua fraksi golkar sekarang..

[surjadi05]

Huh politisi apalagi yg diharapkan, apalagi tangan kanannya arb kalo gw tebak arb mungkin dibelakang papa minta saham ::ngopi::

[234]

^
Tebakan cerdas. Tapi menurutku sebenarnya target utama SN kemarin adalah "jatah uang jago" berupa 49% saham PLTU Urumuka yang akan dibangun oleh Freeport.

BTW, ARB saat ini di Newmont Nusa Tenggara udah "aman" mengantongi saham 18%. Jadi ndak heran kalau Newmont ndak pernah diutak-atik lagi oleh maling eh politisi Senayan. Padahal izin ekspor konsentrat Newmont baru saja diperpanjang lagi pada 19 November lalu saat kasus Freeport ini menghangat. Belum lagi soal smelter yang sampai sekarang Newmont ndak punya, sedangkan dlm isu pembangunan smelter Freeport sekarang ini Newmont ikutan patungan cuma sekitar 10% bahkan kalau ndak salah masih kurang dari itu. Dan semua itu ndak ada yang ngeributin sama sekali. (Ini semuanya facts lho, bukan rumors).

Memang begitulah foolitics eh politics. ::cengir::

:ngopi:

[freak_and_geek]

jadi antiklimaks banget..SN cuma mundur doank???..udah gitu aja kasusunya...

[surjadi05]

Err belum selesai kan? katanya kejaksaan mau masuk, dan ss en sm udah dipanggil jadi saksi::hohoho::::hohoho::

[ndableg]

SN menurut gw sih cuman kroco. Termasuk pasukan berani matinya golkar. Jangankan pimpinan golkar, yang sebelahan dengan SN waktu direkam freeport aja ga ada yg nyinggung2.. Bentar lagi dilupakan dia. Padahal dia setannya. SN cuma ikut setan. Setan emang selalu luput dari hukuman.

[neofio]

pt freeport menawarkan saham sebesar 1,7 miliar dollar kpd pemerintah indonesia

[neofio]

bom sarinah hanya pengalihan isu divestasi saham freeport?

masa sih

[ndableg]

Mana ada pengalihan isu yg disadari orang2? Berarti gagal.

[surjadi05]

bom sarinah hanya pengalihan isu divestasi saham freeport?

masa sih

Freepoert sahamnya kan lagi terjun bebas, jangankan 10% minta 20% pun gw yakin mereka jual, mereka butuh "trigger" buat naekin saham, jokowi cs pintar tuh nge hold sementara, pake alasan ngitung ulang ::hohoho::

[234]

INVESTOR ALERT: Investigation of Freeport-McMoRan Inc. Announced by Law Offices of Howard G. Smith
February 01, 2016 10:30 AM Eastern Standard Time

BENSALEM, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Law Offices of Howard G. Smith announces an investigation on behalf of investors of Freeport-McMoRan Inc. ("Freeport-McMoRan" or the "Company") (NYSE: FCX) concerning the Company and its officers’ alleged lack of internal controls and potential violations of the Foreign Corrupt Practices Act. Injured investors with losses of $500,000 are encouraged to contact the Law Offices of Howard G. Smith to discuss their legal rights.

On January 19, 2016, following an investigation concerning allegations of corruption and bribery between the Company and government officials to secure lucrative mining rights, the chief executive officer of the Company’s Indonesian unit, Maroef Sjamsuddin, stepped down. This news came less than a month after the chairman of Freeport-McMoRan resigned allegedly due to similar charges. Following these news reports, shares of the Company’s stock fell in value, thereby damaging investors.

If you purchased Freeport-McMoRan securities and have suffered a loss, or if you have information or would like to learn more about these claims, or have any questions concerning this announcement or your rights or interests with respect to these matters, please contact Howard G. Smith, Esquire, of Law Offices of Howard G. Smith, 3070 Bristol Pike, Suite 112, Bensalem, Pennsylvania 19020 by telephone at (215) 638-4847, toll-free at (888) 638-4847, or by email to howardsmith@howardsmithlaw.com, or visit our website at http://www.howardsmithlaw.com.

This press release may be considered Attorney Advertising in some jurisdictions under the applicable law and ethical rules.

Contacts

Law Offices of Howard G. Smith
Howard G. Smith, Esquire
215-638-4847
888-638-4847
howardsmith@howardsmithlaw.com
www.howardsmithlaw.com

Sumber: http://www.businesswire.com/news/home/20160201005029/en/INVESTOR-ALERT-Investigation-Freeport-McMoRan-Announced-Law-Offices

Wah seru nih perkembangannya. Tapi kenapa ini luput dari sorotan media nasional yak? Tertutup oleh berita "Kopi Maut" sebagai "pengalihan isu"? :cengir:

:ngopi:

[tuscany]

Isunya kurang seksi ketimbang kopi maut. Dan lagi ga gampang dicerna audiens umum.

[234]

^
Yup, cuma saya masih heran aja kalo sampai media sekelas katakanlah misalnya Kompas, Tempo, JP dan Bisnis Indonesia sampai luput dari berita ini,...minimal kasih space dikit lah sebagai berita pendek tapi itu pun ndak ada. Setahuku memang media2 tsb, dan media2 nasional lainnya secara umum, memang selama ini hanya mengandalkan kantor2 berita asing (AP, AFP, Bloomberg, dll) untuk berita2 LN, ndak seperti dulu saat biro2 LN mereka masih kuat kayak misalnya biro Tempo di AS saat dipegang oleh BHM yang sekarang udah jadi bos Tempo, dll. Celakanya setelah saya cek ternyata ketiga kantor berita asing yang saya sebut itupun ndak menulis berita ini, meskipun saya bisa maklumi soale itu memang berita "ndak penting" bagi mereka, tapi saya sulit memaklumi kalo kantor berita nasional (LKBN) Antara pun ternyata ndak merilis berita "sepenting" ini (duh gimana nih dirut baru Antara yang eks pemred JP). Jadi ya wajar kalo Kompas cs pun akhirnya kecolongan berita ini. Oops...sori jadi ngomongin media. :mrgreen:

Oke BTT...

Sejak berakhirnya kasus SN di MKD kayaknya pihak2 yang terkait dengan persoalan Freeport pada "tiarap" semua, baik dari pihak Freeport sendiri maupun pihak Indonesia sepertinya lagi pada "sakit gigi" semua ndak ada yang mau membicarakan persoalan ini, dari masalah divestasi, smelter, dll bahkan soal ijin ekspor konsentrat yang mestinya berakhir per 25 Januari 2016 lalu pun ndak ketahuan rimbanya lagi. Semuanya bungkam. Yo wis kita tunggu aja sampai sakit giginya udah pada sembuh, paling2 ntar sekalinya ada yang mulai buka suara langsung sahut2an, sotoy, dan asal ngomong ngawur semua. :cengir:

Saya sendiri masih penasaran dengan hasil investigasi pihak Amrik sendiri terkait dengan "Foreign Corrupt Practices Act" yang sedang berlangsung.

:ngopi:

[ndableg]

Berita bulan januari itu mah

https://www.youtube.com/watch?v=xqweiMYdTCQ

[234]

Gugatan terkait FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) baru diajukan 29 Januari 2016 lalu dan materi tuntutannya justru soal penunjukan Maroef sebagai presdir PTFI.

"The lawsuit filed in U.S. District Court in Arizona Tuesday alleges the company appointed a former government official who was inexperienced in mining as head of its Indonesia unit, and he was then recorded discussing the alleged corruption with the former speaker."
(Sumber: http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2016/01/29/u-s-suit-vs-freeport-over-indonesia-scandal-shows-international-risk/)

Sedikit flash back, dalam sidang MKD lalu Maroef menjelaskan bahwa dulu tawaran kepada dirinya untuk menjadi presdir PTFI disampaikan langsung Jim Bob. "Saya bilang ke Pak Jim, saya tidak punya background. Saya bukan orang tambang. Sementara ini (Freeport) tambang besar. Jim bilang 'Saya tidak peduli, saya butuh kamu'," kata Maroef waktu itu.

BTW per hari ini (9 Februari) izin ekspor konsentrat akhirnya diperpanjang. Padahal dana jaminan sebesar US$530 juta yang kayaknya pernah dijanjikan oleh PTFI akan dibayar sebelum akhir tahun lalu (2015), seperti yang disampaikan Maroef dalam sidang MKD lalu, belum disetor ke pemerintah. :cengir:
(Sumber: http://www.beritasatu.com/ekonomi/348203-freeport-apresiasi-penerbitan-izin-ekspor-konsentrat.html)

:ngopi:

[mobyokuzan]

angkut lagi threadnya :cengir:

gonjang ganjing freeport masih blm kelar


https://www.youtube.com/watch?v=yNlD5n_dsMQ&feature=youtu.be

[mobyokuzan]

bagi yg gemar teori konspirasi berbau rhemason, wahyudi dan mamarika.


https://www.youtube.com/watch?v=TWe9v4-jH7A

april besok freeport genap 50 thn dipapua, sudah segitu lama emas dinegara kita dikeruk tapi apa coba kontribusi freeport utk indoneisa ? cuma 8 trilyun, kalo dibanding sama cukai rokok tiap tahun mah freeport ga ada apa apanya.

dan ini yg agak horor, sallarynya miris amat utk sekelas freeport ::nangis::
mrk mampu gaji ratusan juta utk tenaga luar tapi bagi pribumi 20 jt aja ga sampe, kalo gini mah FIX gw setuju freeport ga usah diperpanjang lagi kontraknya, mending dikelola BUMN sendiri, moga2 jokowi masih awet sampe thn 2021, kalopun lengser semoga penggantinya ga mau perpanjang kontrak biadab ini

https://www.youtube.com/watch?v=kpMh4hk-FC4

[neofio]

freeport akan membawa ke pengadilan arbitrase dan juga ancaman phk masal pekerja freepot
Posted via Mobile Device

[mobyokuzan]

luhut aja sampe bilang, masa perusahaan besar multinasional kelas dunia, melakukan negosiasi aja sampe harus PHK pegawai, KAMPUNGAN itu !!! ;D

nih org freeport ga mengenal istilah kita apa yah, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung :ngopi:


https://www.youtube.com/watch?v=s3xS5z37ZP8

[Yuki]

mereka memang cuman ingin mengeruk sebesar-besarnya kan, mustahil peduli ama negara ini

kalo sudah begini "biasanya" mereka mainin skenario penggulingan pimpinan (negara), lalu diganti baru yg pro ama mereka

[surjadi05]

Masalah di jaman pemerintahan sebelumnya gampang banget disodok eh sogok, sekarang baru kelimpungan begitu presidennya ga mau disodok
Eh yah sogok , oh crapss ::doh::
Posted via Mobile Device

[mobyokuzan]

pemerintah dulu mana mau mikir sampe sana...mumpung selagi berkuasa apa saja yg bisa mengisi pundi pundi mereka yah disambut dgn kantong terbuka, walopun seharusnya kalo dikelola sendiri lebih menguntungkan mereka lebih milih cara instan krn masa jabatan yg hanya 5 thn, maen aman krn toh kalopun dikelola sendiri 5thn ga bakal cukup utk ngisi kantong pundi2 dinastinya, mrk mikirnya bisa2 next penguasa yg menikmati hasilnya.

[neofio]

kmarin terjadi kerusuhan terjadi pembakaran kndaraan alat berat, plakunya katanya eks karyawan freeport
Posted via Mobile Device

[tuscany]

Sudah bersedia divestasi 51% sahamnya.

Yang ada malah barusan eike baca tulisannya orang Aussie yang 30 tahun katanya meneliti soal isu Papua ini akhirnya berkesimpulan mantan direktur CIA Allan Dulles sebagai tokoh perancang kematian JFK, sekjen PBB dari Norway yang anti kolonialisme dan kejatuhan Soekarno. Semuanya karena ingin mempermulus Freeport masuk ke Papua. Ketiganya dianggap penghambat gitu, karena ada grand design mereka bertiga mau memajukan Papua secara bermartabat.

[mobyokuzan]

https://www.youtube.com/watch?v=gOqyUhBz1hM

baru tau fakta ini...

freeport ini ibarat kanker, selama undang2 yg diomongin mahfud md ini berlaku, selama itu juga freeport tetap ada di indon ::doh::

[ndableg]

Mgk maksudnya prabowo, kl dia presiden maka freeport bakal direbut dgn paksa..

[mobyokuzan]

direbut paksa gimana bleg !?

itu sdh ada undang2nya, kalo mau rebut paksa berarti urusannya sama mahkamah hukum international, lu mau prabowo vs the world seperti kasus saddam husein dan moamar kadafi ;D

kalo lu maunya gitu yah ga lama lagi nih indon bubar

nih penjahatnya bleg, https://www.suara.com/bisnis/2017/12/26/123410/ginandjar-kartasasmita-dituding-bertanggung-jawab-soal-freeport

solusinya...
papua kudu melepaskan diri dulu dari indon, dia harus menjadi negara sendiri dan membuat undang2 sendiri seperti timor timur, baru dia bisa lepas dari undang2 perpanjangan karya kontrak freeport, kalo gini freeport sdh ga punya kekuatan hukum lagi.

[ndableg]

itu sdh ada undang2nya, kalo mau rebut paksa berarti urusannya sama mahkamah hukum international, lu mau prabowo vs the world seperti kasus saddam husein dan moamar kadafi ;D

kalo lu maunya gitu yah ga lama lagi nih indon bubar

Bukan mau gw, tapi monya prabowo..
Kok lu nyama2in gw ma prabowo? emang sih sama2 ganteng..

[mobyokuzan]

mungkin disini cuma lu doang yg bilang prabowo ganteng, bleg...ndableg ::hihi::

ada info baru lagi ttg masalah undang2 freeport, kita yg awam hukum cuma bisa dibuat bingung, ini yg bener yg mana, mahfud atau e.sudjana ::arg!::::doh::

gw lebih condong ke eggy... bumi air dan segala kekayaan yg terkandung didalamnya DIKUASAI oleh negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat.
dan undang2 tsb bisa dirubah


https://www.youtube.com/watch?v=S2n96Ucf05s

kalo prabowo bisa cabut/mengganti undang2 freeport, dan bisa memang di mahkamah hukum international gw setuju sama lu bleg, dia ganteng ::ngakak2::

[neofio]

tahun-tahun politik isu freeport mulai diangkat

Jokowi Jawab Serangan Prabowo-Amien soal Freeport (https://news.detik.com/berita/4118031/jokowi-jawab-serangan-prabowo-amien-soal-freeport)

Luhut ke Amien Rais soal Freeport: Masak Negara Bohong? (https://news.detik.com/read/2018/07/16/130619/4117122/10/luhut-ke-amien-rais-soal-freeport-masak-negara-bohong)

Amien Rais: Freeport Seolah Kembali ke RI, Buat Saya Itu Bohong (https://news.detik.com/read/2018/07/14/162131/4114714/10/amien-rais-freeport-seolah-kembali-ke-ri-buat-saya-itu-bohong)

Divestasi 51% Saham Freeport Dituding Pencitraan, Jokowi Buka Suara (https://finance.detik.com/read/2018/07/16/122137/4117004/1034/divestasi-51-saham-freeport-dituding-pencitraan-jokowi-buka-suara?_ga=2.142633654.2020926310.1531842003-1405137280.1527444153)

[k1ng81]

Jadi sekarang freeport jadi dibeli atau aka dibeli atau gimana nasibnya?

[neofio]

51% saham freeport akan dibeli indonesia..

CMIWW
Posted via Mobile Device

[mobyokuzan]

ada yg bisa jelasin ga, emang dampaknya apa sih jika indon saat ini punya saham freeport 51% ? dengar2 indon ngutang lagi yah biar bisa merealisasikan kondisi ini, semisal nilai saham dipasar anjlok, apa ga malah merugikan ?

[surjadi05]

ada yg bisa jelasin ga, emang dampaknya apa sih jika indon saat ini punya saham freeport 51% ? dengar2 indon ngutang lagi yah biar bisa merealisasikan kondisi ini, semisal nilai saham dipasar anjlok, apa ga malah merugikan ?

Freeport setahu gw belum dimasukan ke bursa efek jadi ga mungkin sahamnya anjlok
Keuntungan dari sisi ekonomi kalo dulu labanya 100 milyar yah bagian untuk indo 51 milyar ga kayak dulu ga sampe 10 milyar, dari sisi management lah kalo lu punya 51% saham yah keputusan akhirnya ditangan lu misal mau beli bokep,misal perusahaan perlu pilem bokep, harga pilem bokep luar 1 juta, pilem indo 10 juta kalo lu suka pilem bokep indo yah perush terpaksa ikut keputusan elu, sedangkan darimana didapat harga 4 bil usd setahu gw dari aktuaris independen (semacam konsultan untuk nengetahui harga aset/perush tsb) cara gampangnya mungkin laptop deh beli tahun lalu sekarang harganya berapa? Kayak2 gitu deh mob
Posted via Mobile Device

- - - Updated - - -


ada yg bisa jelasin ga, emang dampaknya apa sih jika indon saat ini punya saham freeport 51% ? dengar2 indon ngutang lagi yah biar bisa merealisasikan kondisi ini, semisal nilai saham dipasar anjlok, apa ga malah merugikan ?

Freeport setahu gw belum dimasukan ke bursa efek jadi ga mungkin sahamnya anjlok
Keuntungan dari sisi ekonomi kalo dulu labanya 100 milyar yah bagian untuk indo 51 milyar ga kayak dulu ga sampe 10 milyar, dari sisi management lah kalo lu punya 51% saham yah keputusan akhirnya ditangan lu misal mau beli bokep,misal perusahaan perlu pilem bokep, harga pilem bokep luar 1 juta, pilem indo 10 juta kalo lu suka pilem bokep indo yah perush terpaksa ikut keputusan elu, sedangkan darimana didapat harga 4 bil usd setahu gw dari aktuaris independen (semacam konsultan untuk nengetahui harga aset/perush tsb) cara gampangnya mungkin laptop deh beli tahun lalu sekarang harganya berapa? Kayak2 gitu deh mob
Posted via Mobile Device

[tuscany]

Punya saham mayoritas berarti bisa jadi pemegang keputusan. Misalnya bangun smelter atau apalah di Indonesia timur. Yang ga kalah pentingnya adalah transparansi berapa aja sebetulnya emas yang sudah dikeruk dan keuntungan yang dihasilkan. Selama ini dicurigai kalo yang dilaporkan kecil banget, plus ada bahan tambang lain yang lebih berharga lewat begitu saja ke luar negeri. Jadi bahan tambang ini sebetulnya yang lebih mahal dari emas tapi eike lupa apa namanya.

[surjadi05]

^^^
Vibranium? ::ungg::
Posted via Mobile Device

[neofio]

Indonesia resmi punya saham mayoritas freeport

:ngopi:

[Yuki]

Pengen denger komentar kaum kamvret, paling kaya gini:

- pencitraan

- tidak ada dampak signifikan ke rakyat

Persis kaya suara aplikasi rusak

[pasingsingan]

Kelemahan kontrak lama (KK)
posisi negara sejajar dng badan usaha (FCX), itu berbahaya jika pihak kita kalah berperkara. Sama aja dng mempertaruhkan nama negara.

Kontrak baru (IUPK) posisi negara berubah menjadi Regulator, skema kontraknya diubah menjadi B to B, yakni PT Inalum x PTFI. Ini lebih secure secara kontraktual.

Kepemilikan saham mayoritas
disamping memperoleh deviden lebih besar, tentu berhak menentukan jalannya/nasib perusahaan.

[tuscany]

jadi mestinya urusan freeport ini sudah beres ya. ga bisa sok ngancem2 lagi. disuruh bikin smelter aja lemot amat.

[pasingsingan]

urusan freeport secara bisnis udah kelar, sapa yng ngancem2 tusc?

klo pihak freeport ya ga bisa dong?
kan sudah sama2 sepakat (tertuang dlm kontrak)
kewajiban membangun smelter sama reboisasi sdh menjadi kewajiban korporasi
tentu saja harus diprogramkan bersama dlm rencana kerja dan anggaran