[Tanya] Rizal Ramli vs RJ Lino [Archive] - kopimaya [dot] kom

surjadi05

03-03-2016, 11:58 AM

Masa Menko sama Menteri Saling Serang
Suryanta Bakti Susila, Eka Permadi
Rabu, 2 Maret 2016, 17:36 WIB

VIVA.co.id – Perseteruan antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli membetot perhatian publik. Dua menteri itu silang pendapat seputar metode pembangunan Blok Masela, apakah onshore (darat) atau offshore (laut). Sudirman Said pro offshore, sebaliknya Rizal Ramli mengusulkan onshore.

Sejumlah pihak menyesalkan perbedaan pendapat itu melebar menjadi saling serang yang cenderung mengarah pribadi ketimbang fokus pada inti masalah. Politikus Partai Hanura, Dadang Rusdiana, menyesalkan munculnya kegaduhan itu. Menurutnya, sudah mendesak agar Presiden Joko Widodo turun tangan menghentikan polemik tak sehat dua menteri itu.

"Presiden seharusnya menghentikan dari dulu, jangan membiarkan perdebatan berlangsung di ruang publik seperti sekarang. Parah banget masa Menko dengan menterinya saling serang seperti itu," kata Dadang, saat dihubungi, Rabu 2 Maret 2016.

Sebagai presiden, Jokowi punya otoritas dari awal untuk menghentikan perdebatan yang tidak berguna dari para pembantunya. Jokowi diminta membuktikan sikapnya sebagaimana yang disampaikan juru bicara kepresidenen, Johan Budi, bahwa dia marah akan hal itu.

Kegaduhan Rizal Ramli vs Sudirman Said Jadi Sorotan
"Walaupun terlambat, saya hargai kesadaran Istana untuk segera menghentikan kekisruhan tersebut," ujarnya.

Menurut anggota Komisi X DPR RI ini akibat perdebatan dua pembantu presiden ini justru berdampak negatif pada banyak sektor. "Presiden unhappy dengan kondisi terebut, rakyat juga unhappy dengan terlambatnya Istana tangani ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga," teganya.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi di Kantor KSP, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2016 mengatakan Jokowi marah dengan adanya pertetangan dua pembantunya.

"Presiden marah dengan situasi yang terjadi belakangan ini yang terlihat semakin meruncing bahkan masuk pada perseteruan antarmenteri yang bersifat menyerang pribadi," katanya.

Kemaren baca di kompas katanya berdasarkan keppres no 3 tahun 2015 jabatan rr cuma menko perekonomian,tapi sama rr "ditambah" dengan sumber daya, waktu gugel keppres no 3 tentang menko cuma ketemu ini,
https://www.ekon.go.id/hukum/view/keppres-no-3-tahun-2015.1282.html

ndableg

05-03-2016, 01:24 AM

Masalahnya bagaimana masalah blok masela itu?
Kenapa gw liatnya spt RR yang menghalang2i sepak terjang yg dianggapnya musuh itu. Ya.. musuh dalam satu kabinet. Musuh RR jelas bukan cuman SS, dan gw liat spt RR sendirian menghadapi geng lain itu.
Di sini gw liat sptnya presiden jokowi bakal kewalahan menghadapi kelompok yang lebih kuat dari dia sendiri dalam pemerintahannya, makanya cari tukang kepret. Itu kenapa RR ga berenti ngepret, walaupun ud dibilang jokowi berhenti.
Jadi menurut gw sih, RR ud pada posisinya. Memang jadi rame, tapi ya bagus daripada diem2 tau2 yg gendutan pejabatnya.

surjadi05

05-03-2016, 08:40 AM

Jujur ga ikutin juga sih, malas ikutin permainan kanak2 gitu, cuma kok kayaknya ga etis 2 mentri saling PA di medsos, kan ada sidang kabinet, kayak laki bini ribut di medsos ::doh::

tuscany

05-03-2016, 06:43 PM

Jadi RR ini banyak musuh, mulai dari Lino, sekarang Sudirman Said, lalu kayanya yang lebih kuat lagi Rini dan JK. Mau onshore atau offshore itu wewenang siapa sebenarnya ya.

Versi RR tentang onshore offshore: (sumber http://www.merdeka.com/uang/kemenko-maritim-urai-dampak-minus-kilang-laut-blok-masela/mengundang-spekulan-tanah.html)
- efek terusan lebih banyak jika dibangun di darat dengan turut dibangunnya industri petrokimia yang menyerap banyak tenaga kerja
- biaya pembangunan di laut lebih mahal, beda sekitar 10 milyar US dolar dan cost recovery juga mahal sehingga menggerus pendapatan pemerintah
- spekulan tanah untuk logistic base offshore sudah bergerak, sedangkan untuk onshore masih tanah adat

Versi SS: (sumber http://www.merdeka.com/uang/esdm-sebut-indonesia-punya-pengalaman-bangun-kilang-apung.html)
- Indonesia sudah berpengalaman membangun offshore
- Hanya perlu lahan kecil untuk logistic base, sehingga konflik pengurusan tanah tidak perlu terjadi
- Soal kontrak lump sum yang partial atau full eike gak ngerti maksudnya apahhhh
- Pembangunan daerah jika offshore lebih luas dari pada onshore
- Offshore lebih ramah lingkungan dan minim konflik sosial
- Onshore membangun infrastruktur pipa gas yang katanya kurang berkelanjutan. Bagusan yang apung2, tapi eike ga negerti bagusnya gimana.
- Onshore ga bisa dipindah fasilitasnya, kalo offshore bisa setelah kontrak habis.

Versi presiden: nunggu tahun 2018 baru ngambil keputusan. Ini gaya jokowi banget, menunda-nunda. Dia pasti sudah punya keputusan sendiri tapi melihat konflik meredakannya dengan ditunda dulu.

Nah, mengenai argumen kedua menteri di atas, ada beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan lanjutan.
1. Soal pengadaan tanah. Offshore hanya butuh sedikit tapi kabarnya sudah dikuasai spekulan tanah. Onshore butuh besar dan tanah adat. Jelas ada potensi konflik yang bisa dibakar kalau keputusannya jadi onshore. Kalo memang presiden milih onshore, ya pada saat menunda ini sekalian pemetaan konflik pertanahan dan strategi menyelesaikannya. Kalau pilih offshore, mau diapakan itu para spekulan.

2. Biaya pembangunan dan cost recovery. Sebenarnya tinggal minta ahlinya saja buat ngitung mana yang lebih menguntungkan. Tinggal kasi tabel panjang berisi berbagai variabel tambahan yang kalo dalam posisi on off gimana hasilnya. Yang susah itu sebenarnya ngitung variable sosial, karena ngukurnya aja susah. Tapi seperti saran Foke, serahkan pada ahlinya. Kalo perlu libatkan pakar sosial, kingkungan dan keamanan sekalian untuk menghitung seluruh resiko dan biaya. Pertanyaannya, masa sih yang gini aja nggak kepikiran buat dilakukan. Kalo belum ngapain aja para staf ahlinya.

3. Pembangunan daerah akan lebih luas jika offshore. Nah gak ngerti deh kok bisa gitu. Kan di tengah laut, apa yang mau dibangun? Industri pariwisata maritim? Lebih masuk akal sejauh ini industri petrokimia yang onshore. I need more elaboration on this.

4. Offshore lebih ramah lingkungan dan minim konflik sosial. Nah, apa onshore ga bisa gitu? Semua bukannya bisa direkayasa dari awal kalo serius mau bangun yang betul.

5. Pembangunan pipa gas katanya kurang berkelanjutan. Poin ini aneh, soalnya di berita2 lain malah sedang digalakkan pembangunan pipa gas langsung di kota2, dan kayanya akan berkelanjutan.

6. Offshore bisa dipindah kalo kontrak abis. Lha mau dipindah ke mana sih. Katanya blok abadi jadi kan lama banget makenya.

So far argumen SS lebih banyak yang questionable, ya karena dia juga banyak argumen sih ::elaugh::

surjadi05

05-03-2016, 11:54 PM

234

06-03-2016, 12:29 AM

Jadi RR ini banyak musuh, mulai dari Lino, sekarang Sudirman Said, lalu kayanya yang lebih kuat lagi Rini dan JK. Mau onshore atau offshore itu wewenang siapa sebenarnya ya.
Itu wewenang SS sebagai MESDM. PoD-1 (Plan of Development saat pertama kali produksi) ditandatangani oleh MESDM, bahkan PoD selanjutnya cukup ditandatangani oleh kepala SKK Migas. Masalahe apakah MESDM harus ada "persetujuan" dari Menko atau tidak, ini yang masih "abu2" (jadi polemik).

Versi RR tentang onshore offshore: (sumber http://www.merdeka.com/uang/kemenko-...lan-tanah.html)
- efek terusan lebih banyak jika dibangun di darat dengan turut dibangunnya industri petrokimia yang menyerap banyak tenaga kerja
Teori. Terlalu normatif. BTW di daratnya di mana? Di kepulauan Aru atau Selaru?

- biaya pembangunan di laut lebih mahal, beda sekitar 10 milyar US dolar dan cost recovery juga mahal sehingga menggerus pendapatan pemerintah
Terbalik, onshore lebih mahal.

- spekulan tanah untuk logistic base offshore sudah bergerak, sedangkan untuk onshore masih tanah adat
Kilang offshore disetujui pada tahun 2012, jadi wajar, meskipun kurang ajar, kalo ada spekulan yang sudah bergerak.

Versi SS: (sumber http://www.merdeka.com/uang/esdm-seb...ang-apung.html)
- Indonesia sudah berpengalaman membangun offshore
Bohong. Kalo soal pengalaman jelas onshore malah lebih bagus.

- Hanya perlu lahan kecil untuk logistic base, sehingga konflik pengurusan tanah tidak perlu terjadi
Setuju.

- Soal kontrak lump sum yang partial atau full eike gak ngerti maksudnya apahhhh
- Pembangunan daerah jika offshore lebih luas dari pada onshore
Spekulatif dan ngada2. Sangat debatable.

- Offshore lebih ramah lingkungan dan minim konflik sosial
Setuju.

- Onshore membangun infrastruktur pipa gas yang katanya kurang berkelanjutan. Bagusan yang apung2, tapi eike ga negerti bagusnya gimana.
Setuju (dlm konteks Masela).

- Onshore ga bisa dipindah fasilitasnya, kalo offshore bisa setelah kontrak habis.
Setuju.

Versi presiden: nunggu tahun 2018 baru ngambil keputusan. Ini gaya jokowi banget, menunda-nunda.
Telat bangettt. Atau mau dijadikan komoditi politik jelang pilpres 2019? Wah bakalan seru tuh, bisa berhasil tapi bisa juga malah jadi bumerang.

Dia pasti sudah punya keputusan sendiri tapi melihat konflik meredakannya dengan ditunda dulu.
Mudah2an begitu, asal jgn kelamaan nundanya, apapun keputusannya.

Nah, mengenai argumen kedua menteri di atas, ada beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan lanjutan.
1. Soal pengadaan tanah. Offshore hanya butuh sedikit tapi kabarnya sudah dikuasai spekulan tanah. Onshore butuh besar dan tanah adat. Jelas ada potensi konflik yang bisa dibakar kalau keputusannya jadi onshore. Kalo memang presiden milih onshore, ya pada saat menunda ini sekalian pemetaan konflik pertanahan dan strategi menyelesaikannya.
Jangan dilupakan juga masalah lingkungan hidup (ekosistem) untuk dijadikan bahan pertimbangan, baik itu di laut maupun di darat. Setidaknya bagi saya pribadi ini lebih penting daripada ngurusin orang konflik (sosial) akibat "urusan perut" rebutan tanah.

Kalau pilih offshore, mau diapakan itu para spekulan.
Digetok palanya aja kalo memang ada dan ketauan siapa orangnya.

2. Biaya pembangunan dan cost recovery.
Kenapa sih pemerintah ndak kepikiran pake "skema downstream" dus ndak perlu ada cost recovery? Ini bisa (dinegosiasikan) kok.

Sebenarnya tinggal minta ahlinya saja buat ngitung mana yang lebih menguntungkan. Tinggal kasi tabel panjang berisi berbagai variabel tambahan yang kalo dalam posisi on off gimana hasilnya. Yang susah itu sebenarnya ngitung variable sosial, karena ngukurnya aja susah. Tapi seperti saran Foke, serahkan pada ahlinya. Kalo perlu libatkan pakar sosial, kingkungan dan keamanan sekalian untuk menghitung seluruh resiko dan biaya. Pertanyaannya, masa sih yang gini aja nggak kepikiran buat dilakukan. Kalo belum ngapain aja para staf ahlinya.
Setuju. Masalahe, "ahli" versi siapa? Ahli menurut SS belum tentu ahli menurut RR, demikian juga sebaliknya. Akan jadi ribet kalo urusannya jadi soal "menang-kalah". Tendang aja dua2nya kalo memang dua2nya begitu.

3. Pembangunan daerah akan lebih luas jika offshore. Nah gak ngerti deh kok bisa gitu. Kan di tengah laut, apa yang mau dibangun? Industri pariwisata maritim? Lebih masuk akal sejauh ini industri petrokimia yang onshore. I need more elaboration on this.
Yup, saya juga ndak ngerti. Itu alasan yang terlalu meng-ada2 menurutku.

4. Offshore lebih ramah lingkungan dan minim konflik sosial. Nah, apa onshore ga bisa gitu? Semua bukannya bisa direkayasa dari awal kalo serius mau bangun yang betul.
Setuju soal lingkungan, abstain soal konflik sosial (terlalu sumir).

5. Pembangunan pipa gas katanya kurang berkelanjutan.
Setuju dlm konteks blok Masela, tidak setuju dlm konteks umum.

Poin ini aneh, soalnya di berita2 lain malah sedang digalakkan pembangunan pipa gas langsung di kota2, dan kayanya akan berkelanjutan.
Kota dengan pulau terpencil adalah dua hal berbeda

6. Offshore bisa dipindah kalo kontrak abis. Lha mau dipindah ke mana sih.
Betul, itu alasan yang patut dipertanyakan. Solusinya menurutku, sekali lagi, kenapa ndak pake skema downstream aja. Artinya urusan kilang LNG ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor. Ndak ada cost recovery. Kalo kontrak habis urusan kilang adalah urusan konntraktor terserah mau diapakan barang mereka tsb.

Katanya blok abadi jadi kan lama banget makenya.
Tetap ada batasnya (jumlah cadangan). Makanya INPEX revisi PoD untuk meningkatkan kapasitas kilangnya setelah nemu cadangan baru saat ngebor tahun 2014. Tujuannya sangat jelas dan pragmatis, keruk se-banyak2nya kalo perlu sampai habis semua cadangan selama kontrak berlangsung. Itupun dengan catatan kontraknya (PSC) harus diperpanjang (20 tahun), kalo tidak mana mau INPEX mengembangkan blok Masela. Namanya juga bisnis.

So far argumen SS lebih banyak yang questionable, ya karena dia juga banyak argumen sih
Yup, dan itu juga karena argumen RR lebih ndak jelas (datanya) dan kebanyakan terlalu normatif, jadinya yang mau question malah bingung apa yang mau dipertanyakan. Dan menurutku argumen RR yang paling "norak" adalah soal resiko gasnya bisa "dimaling" (diselundupkan) oleh asing kalo offshore. Meskipun norak tapi menurutku ini argumen RR yang paling "unquestionable" soale daripada dicap ndak nasionalis.

***
BTW untuk kasus Pelindo (RR vs Lino) saya pro RR, tapi untuk kasus Masela (RR vs SS) saya pro SS (offshore). Sori kalo jadi ikutan OOT. :cengir:

surjadi05

06-03-2016, 02:37 PM

Pertanyaan om 234

Sorry benar2 ga ikutin berita "barang" tambang

Apa bener sesuai keppress 7 2015, rr cuma menko maritim? Atau bener menko maritim dan sumber daya? Kalo tidak ngapain "kepo" dalam kasus pelindo ok lah walopun pelindo bumn, tapi kan masih termasuk pelabuhan
tapi dalam kasus kqli ini kan ga ada hubungan, tapi kalo bener jabatannya menko maritim dan sumber daya maka pertanyaan saya irrelevantt ::ungg::

Btw saya setuju sarannya om, sepak aja dua2nya ::ngopi::

234

06-03-2016, 04:16 PM

Setahu saya kalo soal penamaan ya memang hanya maritim tanpa embel2 sumber daya. Dus dalam hal ini saya setuju RR "bersalah" karena udah menyalahi Kepres tetapi sebenarnya saya ndak terlalu concerned masalah ini karena saya termasuk tipe "preman" (hehe...) yang ndak terlalu peduli kalo hanya seputar persoalan administratif dan protokoler. :D

Tapi kalo dari sisi "kewenangan" setahu saya, ini juga menurut kepres tsb, kemenko maritim memang "membawahi" beberapa kementerian termasuk diantaranya KESDM bahkan kalo ndak salah termasuk juga Perhubungan (dus membawahi Pelindo scr operasional, meskipun bukan scr institusi BUMN). Tapi lagi2 krn saya awam bahasa hukum saya ndak paham apa yang dimaksud scr detail dan sejauh mana penjabaran batas2 kewenangannya dari apa yang dimaksud "membawahi" tsb.

Khusus kasus Pelindo menurutku itu memang kewenangan RR karena memang ada mandat langsung dari Jokowi kepada RR untuk membereskan persoalan pelabuhan (dwelling time).

Btw saya setuju sarannya om, sepak aja dua2nya
Ya apa boleh buat, meskipun saya akan sangat menyayangkan kalo sampai nanti Jokowi memilih langkah tsb. Menurut saya pribadi, RR maupun SS termasuk "orang bersih" (dlm konteks "maling" atau korupsi) setidaknya menurut penilaian saya sampai saat ini.

Kalo ada "dua orang baik" berantem maka yang akan diuntungkan adalah para "maling" di belakangnya. Bisa2 hanya karena "gengsi" maka si orang baik "tanpa sadar" akan membela seorang maling hanya karena maling tsb berpihak pada ide si orang baik. Tentu "para maling" saat ini sedang harap2 cemas menunggu hasil keputusan akhir, apalagi si "juragan pipa" mungkin sedang membayangkan proyek pipa gas sepanjang ratusan kilometer. :cengir:

Sangat menarik bagi saya apa yang baru2 ini SS sampaikan: "Kalau yang mengganggu itu mafia atau penjahat, menghadapinya enak, tinggal disikat. Tapi kalau kolega, masa mau berbalas pantun.” http://economy.okezone.com/read/2016/03/01/320/1324624/model-pengolahan-blok-masela-masih-dikaji

:ngopi:

234

07-03-2016, 05:16 PM

Oops...ternyata Faisal Basri pun juga udah mencium bau2 ndak sedap soal si "juragan pipa". ::hihi::

Faisal Basri: Hanya Ada Kepentingan di Masela
Jumat, 22 Januari 2016 | 19:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Masih alotnya pembahasan pengembangan lapangan abadi gas Masela di Laut Arafuru, Maluku, di tingkat rapat kabinet terbatas, dipahami pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri sebagai hal yang wajar. Wajar, kata Faisal, lantaran tarik-ulur onshore atau offshore dalam pengembangan Masela hanyalah persoalan kepentingan. “Jadi para pihak ini (baik yang usulkan onshore ataupun offshore) punya kepentingan semua. Intinya bukan nasionalisme atau bukan. Tapi siapa dapat apa?” kata Faisal ditemui di kantor PLN, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas itu pun berharap Presiden Jokowi mendapatkan informasi yang cukup sebelum memutuskan. Faisal melihat, tekanan-tekanan terhadap Presiden dalam pengambilan keputusan terkait Masela makin hari makin berat.

Menurut Faisal, pada prinsipnya investor Blok Masela menginginkan nilai pengembalian investasi dari proyek ini mencapai 12 persen, entah dibangun di darat (onshore) ataupun di laut atau floating (offshore). Apabila dibangun di darat, sejauh informasi yang diperoleh, bagi hasil (split) antara pemerintah dan investor adalah 70 persen dan 30 persen. “Sekarang muncul onshore. Tapi investor tetap minta imbal balik 12 persen. Tapi harus membangun pipa 800 kilometer. Perusahaan pipanya siapa? Dia lagi kan?” kata Faisal dengan suara meninggi, tanpa menjelaskan "dia" yang dirujuk.

Faisal bahkan mengatakan, apabila benar dikerjakan di darat, proyek ini adalah proyek pipa terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Keuntungan yang begitu besar, kata Faisal, telah menunggu mereka yang berkepentingan dengan proyek ini. “Nah urut (saja) orang-orang yang ngomong tentang onshore itu siapa yang ada korelasinya dengan si pabrik pipa ini,” ucap dia.

Selain perlu ongkos lebih untuk pembangunan pipa, pengembangan Masela di darat memerlukan lahan yang luasnya mencapai 600 hektare (ha). Faisal bilang, pengembangan offshore yang membutuhkan lahan 40 ha saja sangat sulit terpenuhi, apalagi 600 ha. “Dan Anda tunjukkan di situ siapa penguasa-penguasa tanah yang udah ada sekarang,” sambung Faisal.

Dia menambahkan, dengan makin besarnya ongkos jika proyek ini dikembangkan secara onshore, praktis investor tidak mau keuntungannya tergerus. Dia khawatir, split berubah. Jika tadinya secara offshore bagian pemerintah 70 persen, dan bagian investor 30 persen. Bisa jadi secara onshore, bagian pemerintah menjadi 20 persen, dan bagian investor 80 persen.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Josephus Primus

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/22/192146126/.Faisal.Basri.Hanya.Ada.Kepentingan.di.Masela

:ngopi:

tuscany

07-03-2016, 06:37 PM

Apa investornya tetap sama jika offshore maupun onshore?

tuscany

07-03-2016, 07:00 PM

Gw sih ngeliatnya ga begitu, pertama kalo bener rr menambah nama kementrian berarti melebihi kewenangannya, trus yg gw sayangkan kok terus ribut di media apalagi medsos, well ini buat kedua mentri sih, jujur kalo staff gw ribut2 di mefsos urusan kerjaan bakal gw pecat, sorry aja kayak buatjokowi keliatan ga mampu handle staffnya
...

"Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang, tetap Menko Maritim. Tidak ada itu (tambahan frasa) Sumber Daya," kata Jusuf Kalla.

Seingatku udah sejak RR awal2 jadi menteri dia sudah koar-koar soal penambahan frasa itu. Baru sekarang pada ribut.

Teori. Terlalu normatif. BTW di daratnya di mana? Di kepulauan Aru atau Selaru?
Kayanya yang disebut2 itu di Selaru.

Terbalik, onshore lebih mahal.

Jika cuma harga pertimbangannya ya offshore sajah. Tapi katanya Drajat Wibowo teknologi offshore belum teruji jadi resiko lebih besar.

Setuju (dlm konteks Masela).
Ga bisa ya kombinasi jadi kilang onshore tapi penyaluran ga pake pipa, pake yang lain yang lebih efisien entah apa gitu.

Jangan dilupakan juga masalah lingkungan hidup (ekosistem) untuk dijadikan bahan pertimbangan, baik itu di laut maupun di darat. Setidaknya bagi saya pribadi ini lebih penting daripada ngurusin orang konflik (sosial) akibat "urusan perut" rebutan tanah.
Konflik sosial gampang dibuat bahan bakar ::elaugh::

Kenapa sih pemerintah ndak kepikiran pake "skema downstream" dus ndak perlu ada cost recovery? Ini bisa (dinegosiasikan) kok.
Pemerintahnya ada dua blok yang masing2 punya kepentingan, minus presiden yang ditarik sana-sini. Mungkin skema downstram tidak sekseh bagi pihak2 yang berkepentingan. Yang jelas anggota DPR pada milih onshore, alasannya lebih gampang untuk pengembangan wilayah. Semoga benar itu alasan mereka.

Setuju. Masalahe, "ahli" versi siapa? Ahli menurut SS belum tentu ahli menurut RR, demikian juga sebaliknya. Akan jadi ribet kalo urusannya jadi soal "menang-kalah". Tendang aja dua2nya kalo memang dua2nya begitu.
Kabarnya konsultan yang disewa SS itu perusahaannya Errry Riyana dan siapa tuh mantan BOSnya di Pertamina. Kalo dari RR ga tau deh siapa. Mending sewa konsultan independen lagi ::elaugh:: biar semua pada puas/mingkem.

Betul, itu alasan yang patut dipertanyakan. Solusinya menurutku, sekali lagi, kenapa ndak pake skema downstream aja. Artinya urusan kilang LNG ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor. Ndak ada cost recovery. Kalo kontrak habis urusan kilang adalah urusan konntraktor terserah mau diapakan barang mereka tsb.
Saya ada baca kalo offshore kilangnya bisa ditarik ke luar negeri sama investor, soalnya bisa pindah2. Entah ini arguman siapa, yg pasti pihak yang kontra offshore.

Downstream akan membuat investor menanggung kerugian atau resiko sepenuhnya, hal yang tak disukai investor.

Btw saya setuju sarannya om, sepak aja dua2nya ::ngopi::
Ga usah disepak ah, mereka bukan perampoknya kok sejauh ini. Cuma debat biasa saya mah ga masalah. Kalo terbukti korup baru depak abis.

234

07-03-2016, 09:02 PM

Kayanya yang disebut2 itu di Selaru.
Iya, setelah muncul kritikan kalo pipanya terlalu panjang (600 km ke Aru) lalu buru2 "diralat" menjadi Selaru (jaraknya hanya 90 km). Memang "lidah tak bertulang".

"Bahasa sederhananya kalau nanti dibangun pipa, dalam 10 tahun kita akan bikin kota di pulau Aru, yang mungkin lebih besar dari Balikpapan. Balikpapan kan dulu terbangun gara-gara ada blok Mahakam, ada Total dan ditemukan gas akhirnya kotanya berkembang.... Evaluasi yang betul-betul menyeluruh dan komprehensif. Pilihan mana yang paling baik untuk Indonesia. Apa bikin floating unit atau pipa 600 kilometer ke Aru" (RR, 21 Sep. 2015) http://www.rmol.co/read/2015/09/21/218119/Rizal-Ramli:-Gas-Blok-Masela-Lebih-Baik-dengan-Pipanisasi-

Lha kalo di Selaru mau bikin apa di sana? Lha wong letaknya sama2 terpencilnya dengan kilang terapung. Paling2 ujung2nya nanti juga bakal nyambung lagi ke daratan (pulau) lain,...kira2 akan "ah udah tanggung ah bablasin aja ke Aru"...ya jatuhnya sama aja ratusan kilometer pipanya. Cuma sekedar suudzon aja lho. :D

BTW kajian ke Saumlaki atau Tanimbar (jaraknya sekitar 200 km) malah dianggap lebih feasible (dibandingkan Selaru) dan itu dulu pernah dikaji tapi entah kenapa (saya ndak paham kalo masalah teknis) akhirnya kedua pulau tsb (Tanimbar dan Saumlaki) hanya akan dimanfaatkan untuk keperluan logistik aja sementara kilangnya tetap terapung (FLNG).

Jika cuma harga pertimbangannya ya offshore sajah. Tapi katanya Drajat Wibowo teknologi offshore belum teruji jadi resiko lebih besar.
Yup, setuju. "Resiko" offshore memang lebih besar makanya sebelumnya saya bilang "bohong" kalo SS (menurut kutipan anda) bilang di offshore lebih berpengalaman. Kalo pertimbangannya "(hanya) mau ambil aman" ya jelas onshore pilihannya.

Ga bisa ya kombinasi jadi kilang onshore tapi penyaluran ga pake pipa, pake yang lain yang lebih efisien entah apa gitu.
Bisa, justru dengan dicairkan (dijadikan dalam bentuk LNG) itu maksudnya supaya bisa didistribusikan dengan cara diangkut (pake kapal tanker). Kalo sudah dalam bentuk LNG (cair) malah ndak bisa disalurkan lewat pipa, jadi harus dicairkan dibalikin ke bentuk gas(regasification) dulu. *sori ada koreksi

Jadi yang dimaksud "pipanisasi" itu dari rig ke kilang, kalo memang mau diputuskan kilang di darat. Setelah dari kilang (dalam bentuk LNG) justru harus diangkut pake kapal tanker atau mobil tanki kalo untuk angkutan darat.

Konflik sosial gampang dibuat bahan bakar
Dan isu nasionalisme. Dua2nya memang isu yang sangat sexy.

Pemerintahnya ada dua blok yang masing2 punya kepentingan, minus presiden yang ditarik sana-sini. Mungkin skema downstram tidak sekseh bagi pihak2 yang berkepentingan. Yang jelas anggota DPR pada milih onshore, alasannya lebih gampang untuk pengembangan wilayah. Semoga benar itu alasan mereka.
Saya tidak melihat dari sisi pemerintahnya melainkan orang2 (saya ndak tega mau sebut "maling2") dibelakangnya, baik itu di belakang SS maupun RR. Maling memang ada di mana2.

Kabarnya konsultan yang disewa SS itu perusahaannya Errry Riyana dan siapa tuh mantan BOSnya di Pertamina. Kalo dari RR ga tau deh siapa. Mending sewa konsultan independen lagi biar semua pada puas/mingkem.
Koentoro. Bukan disewa SS tapi disewa Inpex. Kalo konsultan yang disewa SS (pihak KESDM) adalah Poten and Partners.

BTW keputusan offshore itu sudah disetujui akhir 2010 (ralat dari 2012 yang saya sebut sebelumnya) dan setahuku, CMIIW, melibatkan diantaranya LAPI ITB. Tarik2annya pun cukup alot bahkan sempat muncul opsi gabungan offshore dan onshore sekaligus, maksudnya ada kilang (train) terapung dan ada kilang lain (kilang-2 atau train-2) dibangun di darat (Saumlaki) tapi opsi ini pun akhirnya menguap entah kenapa.

Bahkan pada periode 2012-2013 kontrak FEED (front-end engineering and design) untuk FLNG sudah dikerjakan bahkan salah satunya sudah rampung awal 2014. Seandainya Inpex tidak mengajukan revisi PoD maka seharusnya langsung lanjut ke konstruksi (EPC), jadi bisa dibilang usulan revisi dari Inpex justru malah jadi bumerang bagi Inpex karena pas mau disetujui (tahun 2015) malah dipersoalkan oleh RR sampai akhirnya ter-katung2 sampai sekarang.

Team tink-tank dibelakang RR adalah Fortuga (Forum Tujuh Tiga) alias forum alumni ITB angkatan '73 dimana RR juga salah satu anggotanya (alumnus '73 dari Teknik Fisika). Saya ndak tahu kapasitas Fortuga itu seperti apa, tapi setahuku biasanya kalo ada forum/ikatan alumni per angkatan itu ya acaranya buat kumpul2, ngopi dan karaokean bareng, dll. Tentu beda dengan alumni seluruh angkatan (IA ITB).

Saya juga ndak tahu di Fortuga itu apakah ada alumni dari Teknik Perminyakan, jangan2 dari TF semuanya hehe..., soale saya tidak melihat ada Hatta Rajasa (HR) disitu. Terlepas dari segala kontroversinya, kalo bicara migas dan alumni ITB angkatan '73 maka seharusnya orang yang paling "berkompeten" (sekali lagi terlepas dari segala kontroversinya) ya HR. BTW saya juga ndak yakin kalo RR bisa satu "geng" dengan HR.

Jadi seperti kata Faisal Basri: "Nah urut (saja) orang-orang yang ngomong tentang onshore itu siapa yang ada korelasinya dengan si pabrik pipa ini." Ya tinggal dicek aja satu2 siapa aja orang yang ada di forum tsb. :cengir:

Saya ada baca kalo offshore kilangnya bisa ditarik ke luar negeri sama investor, soalnya bisa pindah2. Entah ini arguman siapa, yg pasti pihak yang kontra offshore.
Kalo investor atau kontraktor PSC nya perusahaan ecek2 saya bisa memaklumi. Tapi ini adalah Inpex dan Shell, dua "raksasa" asal Jepang dan Belanda yang bahkan jauh lebih besar dari Pertamina. Bagaimana kira2 reaksi rakyat Indonesia kalo seandainya oleh pemerintah Jepang Pertamina dicurigai berpotensi "maling" migas saat menambang di perairan Jepang misalnya? Makanya saya menyebut itu argumen "norak". :D

Downstream akan membuat investor menanggung kerugian atau resiko sepenuhnya, hal yang tak disukai investor.
Relatif tergantung itung2annya. Keuntungannya, selain bisa di-pindah2, mereka bisa manfaatkan untuk memproses gas dari blok2 lain kalo nantinya ada di wilayah sekitar situ. Kilang LNG di Bontang juga ndak cuma memproses gas yang berasal dari satu blok aja kok.

Keuntungan lain, karena ini teknologi baru, Pertamina harus ikut dilibatkan disitu supaya bisa "belajar". Misalnya melalui konsorsium antara Inpex-Shell-Pertamina untuk mengembangkan industri kilang LNG lepas pantai tsb. Ini sih ide "ngawur" dari saya aja, detail teknisnya ya monggo silahkan pihak2 kompeten untuk mengkajinya.

Ga usah disepak ah, mereka bukan perampoknya kok sejauh ini. Cuma debat biasa saya mah ga masalah. Kalo terbukti korup baru depak abis.
Yup, saya juga bakal "sedih" kalo sampai Jokowi harus mengambil langkah itu hanya akibat "ego" kedua orang pembantunya tsb.

:ngopi:

---------- Post Merged at 08:02 PM ----------

Apa investornya tetap sama jika offshore maupun onshore?
Kalo pengertiannya pemegang kontrak (PSC) akan relatif sama, kalo pun ada perubahan ndak terlalu drastis. Katanya Pertamina siap masuk dengan saham partisipasi sebesar 25%, ndak ada hubungannya dengan onshore ataupun offshore. Saat ini Inpex pegang 65%, sisanya Shell 35%. Saat mulai produksi, 10% nya (biasanya masing2 akan melepas 5%) harus ditawarkan ke BUMD.

Tapi kalo pengertiannya investor untuk kontrak pembangunan infrastrukturnya jelas akan berubah drastis antara onshore dengan offshore, karena infrastruktur yang harus dibangun juga akan berbeda.

:ngopi:

surjadi05

07-03-2016, 09:16 PM

Seingatku udah sejak RR awal2 jadi menteri dia sudah koar-koar soal penambahan frasa itu. Baru sekarang pada ribut.

Ga usah disepak ah, mereka bukan perampoknya kok sejauh ini. Cuma debat biasa saya mah ga masalah. Kalo terbukti korup baru depak abis.
Jujur ga ikutin politik sih, pertanyaan kalo koar2 jadi boleh gitu, trus itu bukan debat kusir lagi loh, tapi udah nyerang personal setidaknya kata kompas n jawa pos, hhh malah kesannya pemerintahan jokowi-jk itu "impoten" ::doh::

234

07-03-2016, 11:42 PM

Nambahin dikit soale kayaknya saya ada salah nangkep maksud pertanyaannya...

Ga bisa ya kombinasi jadi kilang onshore tapi penyaluran ga pake pipa, pake yang lain yang lebih efisien entah apa gitu.
Bisa, justru dengan dicairkan (dijadikan dalam bentuk LNG) itu maksudnya supaya bisa didistribusikan dengan cara diangkut (pake kapal tanker). Kalo sudah dalam bentuk LNG (cair) malah ndak bisa disalurkan lewat pipa, jadi harus dicairkan dibalikin ke bentuk gas(regasification) dulu. *sori ada koreksi

Jadi yang dimaksud "pipanisasi" itu dari rig ke kilang, kalo memang mau diputuskan kilang di darat. Setelah dari kilang (dalam bentuk LNG) justru harus diangkut pake kapal tanker atau mobil tanki kalo untuk angkutan darat.
Ndak bisa, kalo dari rig produksi ke kilang LNG harus pake pipa. Bahkan untuk kilang terapung pun tetap butuh pipa untuk menghubungkan rig dengan FLNG nya meskipun pipanya relatif sangat pendek karena jarak keduanya sangat berdekatan bahkan bisa jadi malah berimpitan/bersebelahan.

:ngopi:

tuscany

08-03-2016, 06:27 PM

Iya, setelah muncul kritikan kalo pipanya terlalu panjang (600 km ke Aru) lalu buru2 "diralat" menjadi Selaru (jaraknya hanya 90 km). Memang "lidah tak bertulang".

"Bahasa sederhananya kalau nanti dibangun pipa, dalam 10 tahun kita akan bikin kota di pulau Aru, yang mungkin lebih besar dari Balikpapan. Balikpapan kan dulu terbangun gara-gara ada blok Mahakam, ada Total dan ditemukan gas akhirnya kotanya berkembang.... Evaluasi yang betul-betul menyeluruh dan komprehensif. Pilihan mana yang paling baik untuk Indonesia. Apa bikin floating unit atau pipa 600 kilometer ke Aru" (RR, 21 Sep. 2015) http://www.rmol.co/read/2015/09/21/218119/Rizal-Ramli:-Gas-Blok-Masela-Lebih-Baik-dengan-Pipanisasi-

Lha kalo di Selaru mau bikin apa di sana? Lha wong letaknya sama2 terpencilnya dengan kilang terapung. Paling2 ujung2nya nanti juga bakal nyambung lagi ke daratan (pulau) lain,...kira2 akan "ah udah tanggung ah bablasin aja ke Aru"...ya jatuhnya sama aja ratusan kilometer pipanya. Cuma sekedar suudzon aja lho. :D

BTW kajian ke Saumlaki atau Tanimbar (jaraknya sekitar 200 km) malah dianggap lebih feasible (dibandingkan Selaru) dan itu dulu pernah dikaji tapi entah kenapa (saya ndak paham kalo masalah teknis) akhirnya kedua pulau tsb (Tanimbar dan Saumlaki) hanya akan dimanfaatkan untuk keperluan logistik aja sementara kilangnya tetap terapung (FLNG).

So...secara teknis sebenarnya belum ada kesimpulan solid tentang tempat yang paling ideal kalo mau pake onshore. Adapun saran-saran tempat masih mentah dan perlu waktu utk dikaji ulang.

Soal siapa yang mau bikin pipanya itu mestinya bisa distrategikan supaya ga dikuasai satu dua pihak aja. Bayangan saya bisa ditenderkan berapa jalur gitu, kalo emang panjang, kaya tender jalan tol ::elaugh::

Argumen pengembangan daerah bisa aja tepat, kalau memang niatnya membangun. Kalo niatnya bancakan proyek pipa doang sih, akan keliatan dari rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang pemerintah. Tinggal siapa yang mau ngawal, biasanya proyekannya NGO yang gini2 ini.

Yup, setuju. "Resiko" offshore memang lebih besar makanya sebelumnya saya bilang "bohong" kalo SS (menurut kutipan anda) bilang di offshore lebih berpengalaman. Kalo pertimbangannya "(hanya) mau ambil aman" ya jelas onshore pilihannya.

Mungkin SS tipe risk taker ::elaugh::. Kalo proyek gede begini niat amat cari resiko.

Saya tidak melihat dari sisi pemerintahnya melainkan orang2 (saya ndak tega mau sebut "maling2") dibelakangnya, baik itu di belakang SS maupun RR. Maling memang ada di mana2.

Ya mungkin ini momen yang tepat utk mengungkap ke publik siapa saja mereka. Seperti akhirnya semua orang jadi tau soal Riza Chalid. Mafianya ditarik satu2 dari balik layar.

BTW keputusan offshore itu sudah disetujui akhir 2010 (ralat dari 2012 yang saya sebut sebelumnya) dan setahuku, CMIIW, melibatkan diantaranya LAPI ITB. Tarik2annya pun cukup alot bahkan sempat muncul opsi gabungan offshore dan onshore sekaligus, maksudnya ada kilang (train) terapung dan ada kilang lain (kilang-2 atau train-2) dibangun di darat (Saumlaki) tapi opsi ini pun akhirnya menguap entah kenapa.

Bahkan pada periode 2012-2013 kontrak FEED (front-end engineering and design) untuk FLNG sudah dikerjakan bahkan salah satunya sudah rampung awal 2014. Seandainya Inpex tidak mengajukan revisi PoD maka seharusnya langsung lanjut ke konstruksi (EPC), jadi bisa dibilang usulan revisi dari Inpex justru malah jadi bumerang bagi Inpex karena pas mau disetujui (tahun 2015) malah dipersoalkan oleh RR sampai akhirnya ter-katung2 sampai sekarang.

Being too greedy will kill you? Kecenderungannya kalo udah diributkan media dan publik mau tau akhirnya berkembang jadi bola liar dan ujung2nya akan makan korban.

Team tink-tank dibelakang RR adalah Fortuga (Forum Tujuh Tiga) alias forum alumni ITB angkatan '73 dimana RR juga salah satu anggotanya (alumnus '73 dari Teknik Fisika). Saya ndak tahu kapasitas Fortuga itu seperti apa, tapi setahuku biasanya kalo ada forum/ikatan alumni per angkatan itu ya acaranya buat kumpul2, ngopi dan karaokean bareng, dll. Tentu beda dengan alumni seluruh angkatan (IA ITB).

Saya juga ndak tahu di Fortuga itu apakah ada alumni dari Teknik Perminyakan, jangan2 dari TF semuanya hehe..., soale saya tidak melihat ada Hatta Rajasa (HR) disitu. Terlepas dari segala kontroversinya, kalo bicara migas dan alumni ITB angkatan '73 maka seharusnya orang yang paling "berkompeten" (sekali lagi terlepas dari segala kontroversinya) ya HR. BTW saya juga ndak yakin kalo RR bisa satu "geng" dengan HR.

Jadi seperti kata Faisal Basri: "Nah urut (saja) orang-orang yang ngomong tentang onshore itu siapa yang ada korelasinya dengan si pabrik pipa ini." Ya tinggal dicek aja satu2 siapa aja orang yang ada di forum tsb. :cengir:

Kenapa ga dibuka aja sekalian di sini namanya gituhhhhhhh ::hihi::

surjadi05

10-03-2016, 04:06 PM

TEMPO.CO, Palu - Ibarat berbalas pantun, polemik soal penambahan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terus berlanjut. Juru bicara Wapres Jusuf Kalla, Husain Abdullah, membuat tulisan yang menyebut Rizal Ramli gagal paham dan tak cerdas soal penambahan nomenklatur.

"Tulisan itu adalah tanggapan atas tulisan Adhi Massardi yang disebar langsung oleh Rizal Ramli," kata Husain, Rabu, 9 Maret 2016, melalui pesan singkat.

Tulisan Adhie yang dimaksud berjudul "Nomenklatur (Pelajaran Gratis untuk Pak Wapres)". Adhie adalah Koordinator Gerakan Indonesia Bersih dan orang dekat Menko Bidang Maritim Rizal Ramli.

Sementara tulisan tanggapan Husain diberi judul "Nomenklatur (Pelajaran Gratis untuk RR dan Komplotannya). Berikut tulisan lengkap Husain Abdullah, jubir JK:

NOMENKLATUR
(Pelajaran Gratis untuk RR dan Komplotannya)

oleh Husain Abdullah

"Sudah bodoh ngotot pula. Sudah gaduh bodoh pula."

Langit runtuh, kiamat seakan sudah dekat. Begitu mungkin yang dirasakan Rizal Ramli ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengungkapkan kebohongan publik dan kekonyolan Rizal yang mengubah sepihak nomenklatur Kementeriannya menjadi Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya.

Ini asli konyol, karena mengubah nomenklatur dalam pemerintahan yang memiliki tata aturan yang ketat dan tidak mudah. Indonesia negara hukum, bukan negara asal kepret. Mengubah nama organisasi non-pemerintahan saja tidak boleh sembrono, apalagi institusi pemerintahan setingkat Menko. Contohnya mengubah nomenklatur subdit yang dijabat eselon IV saja, harus mendapatkan persetujuan Menpan, apalagi yang setingkat Menko.

Memang secara wacana, perubahan nama ini sudah disampaikan ke publik oleh Rizal Ramli sehari setelah dilantik Presiden di Istana Negara. Tepatnya, dalam sambutan acara serah terima jabatan dari Menko sebelumnya, Dwisuryo Indroyono Soesilo, di gedung BPPT, Jalan Thamrin, Jakarta (13/8/2015).

Sesungguhnya disinilah arogansi Rizal Ramli, mengumumkan sendiri, sesuatu yang belum mendapatkan persetujuan dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Padahal perubahan nama harus punya dasar hukum bukan sekedar disampaikan ke publik, lalu itulah yang jadi, di mana otoritas seorang Presiden?

Perubahan itu hanya sah secara hukum, apabila Presiden Joko Widodo, menerbitkan Perpres yang baru. Sebab nomenklatur pada Perpres RI No 7 tahun 2015 - tentang organisasi kementerian negara, sebagaimana diuraikan pada; Bab I Pasal 1 - Kementerian terdiri atas, yaitu.

Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Kedua, Kemenko Bidang Perekonomian. Keiga, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Keempat, Kemenko Bidang Kemaritiman.

Perpres RI No 7 tahun 2015 itu ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 21 Januari 2015. Dimuat dalam Lembaran Negara RI - Nomor 8 Tahun 2015.

Pembelajaran gratis buat Rizal Ramli dan kawan-kawan, kalau mau mengubah nomenklaturnya, haruslah mengubah Perpres, kemudian diundangkan dalam lembaran negara.

Itulah penjelasan tentang nomenklatur agar jadi pembelajaran gratis bagi Rizal Ramli. Boleh gaduh asal cerdas, boleh ngepret asal paten.

Gagal paham Rizal Ramli dan komplotannya tentang nomenklatur, karena telah mencampur adukkan pengertiannya dengan tupoksi. Perlu penjelasan gampang agar mudah dipahami oleh Rizal Ramli dan kawan-kawan seperti ini.

Ibaratnya stasiun televisi, nomenklaturnya Kompas TV, tapi isinya beragam rubrik. Tetapi untuk mengubah namanya harus mendapatkan persetujuan Menkominfo.

Gagal paham bukti tak cerdas, Pak JK bicara tentang nomenklatur Rizal Ramli dan kawan-kawan bicara tentang tupoksi. Jadi tidak ketemu.

Di sinilah kelihatan siapa yang kelihatannya masih muda tapi mudah gagal paham, siap yang sarat pengalaman seperti Pak JK.

Pak JK bukan tidak membaca atau tidak mengerti, justeru karena sangat menguasai sehingga paham, jika nama kementerian diubah seenaknya itu melanggar Perpres.

Sebaliknya Rizal Ramli apakah karena ketidaktahuan atau arogansinya, secara sepihak mengubah nama kementeriannya tidak menyadari bahwa tindakannya menabrak aturan.

Soal nomenklatur adalah hal dasar dalam pemerintahan. Sehingga penting buat Rizal Ramli dan kawan kawannya lebih banyak belajar lagi, mengasah kemampuan dasar, agar aksi-aksinya tidak asal gaduh.

Kok jadi ingat fa ya gw? ::doh::

234

10-03-2016, 04:45 PM

So...secara teknis sebenarnya belum ada kesimpulan solid tentang tempat yang paling ideal kalo mau pake onshore. Adapun saran-saran tempat masih mentah dan perlu waktu utk dikaji ulang.
Itung2an awal sih Tanimbar atau Saumlaki (200 km) tapi itu tetap (akhirnya) dinilai ndak efisien dibandingkan dengan konsep terapung. Nama Selaru (90 km) baru muncul belakangan pas ribut2 polemik ini. Kalo di itungan2 awal nama Selaru dicoret dari opsi karena dikabarkan antara lapangan Abadi dengan Selaru terdapat palung dalam sehingga butuh "teknologi plus" dus meskipun jaraknya lebih dekat tetapi biaya pipanisasinya jatuhnya ada plus2nya juga.

Ya sekarang tinggal beberkan aja angka2 (cost) nya untuk Selaru secara detail dari pihak pro-onshore, plus segala aspek2 lainnya (letaknya yang lebih terpencil, dampak ke ekosistem, dll.)

Alasan soal "spekulan tanah" yang dilontarkan kubu pro-onshore yang mengatakan tanah di Selaru merupakan tanah adat (bukan milik perorangan) bagi saya itu hanya "alesan", bukan alasan (reasons). Antara status tanah adat dengan tanah perorangan tetap sama2 ada plus-minusnya. Tanah yang diambil oleh Freeport, misalnya, juga tanah adat bukan tanah perorangan. Apakah Freeport (dlm soal pembebasan tanah) ndak ada masalah?

Soal siapa yang mau bikin pipanya itu mestinya bisa distrategikan supaya ga dikuasai satu dua pihak aja. Bayangan saya bisa ditenderkan berapa jalur gitu, kalo emang panjang, kaya tender jalan tol
Saya sih malah berharap, seandainya keputusannya onshore, pemenang tendernya jatuh ke tangan PGN (BUMN) atau Pertagas (anak perusahaan Pertamina). Tapi tahu sendirilah seperti apa permainan proyek disini, bisa saja pake nama PGN atau Pertagas tapi ujung2nya dalam pelaksanaannya di sub-kontrakkan ke si "itu" juga. Kalo udah level "mafia" tangannya udah menjangkau ke-mana2 termasuk di BUMN pun mereka udah pasang orang2nya. Memang bisa aja ini hanya suudzon, tapi poin saya ya mesti hati2 n waspada aja.

Argumen pengembangan daerah bisa aja tepat, kalau memang niatnya membangun. Kalo niatnya bancakan proyek pipa doang sih, akan keliatan dari rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang pemerintah. Tinggal siapa yang mau ngawal, biasanya proyekannya NGO yang gini2 ini.
Poin saya yang lain: Udah telat. Mestinya itu udah benar2 dikaji dari Mei 2008 (saat pertama kali PoD diajukan) sampai akhir 2010 (PoD disetujui).

Blok Masela ditandatangani tahun 1998; lapangan Abadi ditemukan tahun 2000; Kontrak PSC akan berakhir 2028. Udah banyak kontraktor asing yang gigit jari karena gagal eksplorasi di wilayah laut dalam dengan total kerugian milyaran US dollar; Pertamina sendiri selalu "takut ombak" ndak berani ambil resiko eksplorasi di wilayah laut dalam; Inpex adalah satu diantara segelentir (hitungan jari satu tangan) yang berhasil menemukan cadangan di wilayah laut terpencil, bahkan tergolong "sukses gemilang" (100% dari 11 sumur yang dibor ketemu cadangan).

Lha kalo masih juga di-tunda2 lagi ya bakalan kabur semua lah investor asing di sektor ini. Lha wong soal isu perpanjangan kontrak (1x20 tahun s/d 2048) aja sampai sekarang masih "sengaja diendapkan" kok supaya ndak bikin ribut dijadikan "isu sexy". Padahal kalo ndak ada perpanjangan kontrak udah jelas Inpex pasti mundur saat ini juga (dan mungkin selanjutnya kapok ndak mau balik lagi investasi disini).

Mungkin SS tipe risk taker . Kalo proyek gede begini niat amat cari resiko.
Ini semakin menguatkan "ide ngawur" saya agar menggunakan skema downstrem dan melibatkan Pertamina didalamya. Pertamina yang mestinya mulai didorong untuk berani taking risks kalo bener2 ingin menjadi NOC kelas dunia, bukan cuma jadi jago kandang nyari yang gampang2 aja. Dan saya yakin sebenarnya Pertamina akan berani ambil resiko itu, kemungkinan hambatannya justru muncul dari gedung sebelah (Senayan) menyangkut soal alokasi budget (untuk Pertamina).

Lalu nantinya sekalian kasih ke Pertamina satu wilayah PSC baru di sekitar situ (perairan Arafuru) sebagai pembelajaran supaya "ndak takut ombak" lagi sekaligus mengamankan wilayah frontier perairan Indonesia. Indonesia pun akan lebih punya alasan untuk "menerjunkan pasukan pengamanan lautnya (marinir)" dus sekalian untuk menjaga wilayah perbatasan.

FID (final investment decision) baru akan diambil pada tahun 2018, masih cukup waktu untuk kalkulasi dan timbang2 opsi tsb.

Ya mungkin ini momen yang tepat utk mengungkap ke publik siapa saja mereka. Seperti akhirnya semua orang jadi tau soal Riza Chalid. Mafianya ditarik satu2 dari balik layar.
Aamiin.

Being too greedy will kill you? Kecenderungannya kalo udah diributkan media dan publik mau tau akhirnya berkembang jadi bola liar dan ujung2nya akan makan korban.
Ada benarnya, dan itu tidak hanya berlaku untuk pihak investor/kontraktor (INPEX dan Shell) tetapi juga pihak pemerintah. Setahuku, dan mestinya, pemerintah pun punya andil dalam mendorong investor (kontraktor PSC) untuk meningkatkan (rencana) kapasitas produksinya kalo ditemukan cadangan baru pada sebuah lapangan migas (Abadi). Bahkan kalo cadangan baru itu ditemukan di lapangan lain dalam blok yang sama (Masela) biasanya pemerintah akan "mengancam dan me-nakut2i" kalo tidak segera digarap maka akan diambil alih oleh pemerintah (biasanya lalu diserahkan ke Pertamina).

BTW kalo mau itung2an sebenarnya cadangan gas lapangan Abadi memang akan dihabisi. Itung2annya simpel kok. Jumlah cadangan 10,36 triliun kaki kubik; (Rencana) kapasitas produksi per hari 1,200 juta kaki kubik; Maka didapatkan 10,36 triliun (cadangan) DIBAGI 1,200 juta (produksi per hari) DIBAGI LAGI 365 (asumsi jumlah hari produktif dlm setahun) HASILNYA 23,98 tahun atau dibulatkan menjadi 24 tahun.

Dengan asumsi produksi dimulai pada 2024 dan kontrak diperpanjang 1x selama 20 tahun menjadi 2028+20=2048 maka didapatkan angka 2048-2024 = 24 tahun. Persis. Dus saat nanti kontrak berakhir maka semua cadangan gas lapangan Abadi akan LUDES kesedot semua tanpa sisa.

Lalu bagaimana dengan kemungkinan ditemukannya cadangan baru nantinya? Lha yang menemukan siapa? Kalo Inpex penemunya mana mau mereka akan kasih ke kontraktor PSC lain? Artinya, kalo nantinya tidak ada jaminan kontrak bakalan diperpanjang lagi (1x20 tahun sampai 2068) mana mau Inpex melakukan eksplorasi untuk nyari cadangan baru lagi di blok tsb? Namanya juga bisnis.

Kenapa ga dibuka aja sekalian di sini namanya gituhhhhhhh
Ini Kopimaya, bukan Kompasiana. ::hihi::

BTW si "juragan pipa" sebenarnya juga udah meraup keuntungan diatas US$ 200 juta dari blok Masela lho, biasalah hasil dari gocek2 saham yang memang udah jadi spesialisasinya. Mungkin, kalo ini sekedar sikap suudzon saya aja, mundurnya dari Masela pun akibat gagal "membujuk" Inpex pake kilang onshore, plus setelah masuknya Shell yang bawa2 teknologi kilang terapung, dus memupus harapannya untuk meraup untung tambahan dari proyek pipanisasi.

:ngopi:

tuscany

11-03-2016, 07:47 PM

Alasan soal "spekulan tanah" yang dilontarkan kubu pro-onshore yang mengatakan tanah di Selaru merupakan tanah adat (bukan milik perorangan) bagi saya itu hanya "alesan", bukan alasan (reasons). Antara status tanah adat dengan tanah perorangan tetap sama2 ada plus-minusnya. Tanah yang diambil oleh Freeport, misalnya, juga tanah adat bukan tanah perorangan. Apakah Freeport (dlm soal pembebasan tanah) ndak ada masalah?
Argumennya mau ke arah efisiensi, kalo sudah dikuasai spekulan pasti gede biayanya, dan spekulan itu kabarnya bukan mau jual tapi cuma mau nyewain tanah aja. Kalo tanah adat mungkin ada potensi konflik, tapi saya membayangkan kalo negosiatornya pake janji2 pengembangan daerah, pembukaan lapangan pekerjaan bla bla bla yang di mata masyarakat lokal memberi keuntungan buat mereka, konflik bisa saja diredam. Ini pinter2nya ngomong. Kalo soal menjadikan kenyataan, ya ntar lagi ceritanya.

Poin saya yang lain: Udah telat. Mestinya itu udah benar2 dikaji dari Mei 2008 (saat pertama kali PoD diajukan) sampai akhir 2010 (PoD disetujui).

Blok Masela ditandatangani tahun 1998; lapangan Abadi ditemukan tahun 2000; Kontrak PSC akan berakhir 2028. Udah banyak kontraktor asing yang gigit jari karena gagal eksplorasi di wilayah laut dalam dengan total kerugian milyaran US dollar; Pertamina sendiri selalu "takut ombak" ndak berani ambil resiko eksplorasi di wilayah laut dalam; Inpex adalah satu diantara segelentir (hitungan jari satu tangan) yang berhasil menemukan cadangan di wilayah laut terpencil, bahkan tergolong "sukses gemilang" (100% dari 11 sumur yang dibor ketemu cadangan).

Lha kalo masih juga di-tunda2 lagi ya bakalan kabur semua lah investor asing di sektor ini. Lha wong soal isu perpanjangan kontrak (1x20 tahun s/d 2048) aja sampai sekarang masih "sengaja diendapkan" kok supaya ndak bikin ribut dijadikan "isu sexy". Padahal kalo ndak ada perpanjangan kontrak udah jelas Inpex pasti mundur saat ini juga (dan mungkin selanjutnya kapok ndak mau balik lagi investasi disini).

Apa mungkin maunya pemerintah PoD direvisi lagi sesuai visi yang sekarang? karena itu kan dari pemerintah lalu yang bisa jadi dirasa kurang matang. jadi pemerintah maunya tetap ada investasi asing masuk, tapi juga mau PoD lebih memihak ke pemberdayaan masyarakat lokal.

Ini semakin menguatkan "ide ngawur" saya agar menggunakan skema downstrem dan melibatkan Pertamina didalamya. Pertamina yang mestinya mulai didorong untuk berani taking risks kalo bener2 ingin menjadi NOC kelas dunia, bukan cuma jadi jago kandang nyari yang gampang2 aja. Dan saya yakin sebenarnya Pertamina akan berani ambil resiko itu, kemungkinan hambatannya justru muncul dari gedung sebelah (Senayan) menyangkut soal alokasi budget (untuk Pertamina).

Lalu nantinya sekalian kasih ke Pertamina satu wilayah PSC baru di sekitar situ (perairan Arafuru) sebagai pembelajaran supaya "ndak takut ombak" lagi sekaligus mengamankan wilayah frontier perairan Indonesia. Indonesia pun akan lebih punya alasan untuk "menerjunkan pasukan pengamanan lautnya (marinir)" dus sekalian untuk menjaga wilayah perbatasan.

Apa pertamina punya kapasitas? Ya saya setuju soal pembiayaan kayanya bakal dihambat dewan.

Ada benarnya, dan itu tidak hanya berlaku untuk pihak investor/kontraktor (INPEX dan Shell) tetapi juga pihak pemerintah. Setahuku, dan mestinya, pemerintah pun punya andil dalam mendorong investor (kontraktor PSC) untuk meningkatkan (rencana) kapasitas produksinya kalo ditemukan cadangan baru pada sebuah lapangan migas (Abadi). Bahkan kalo cadangan baru itu ditemukan di lapangan lain dalam blok yang sama (Masela) biasanya pemerintah akan "mengancam dan me-nakut2i" kalo tidak segera digarap maka akan diambil alih oleh pemerintah (biasanya lalu diserahkan ke Pertamina).

BTW kalo mau itung2an sebenarnya cadangan gas lapangan Abadi memang akan dihabisi. Itung2annya simpel kok. Jumlah cadangan 10,36 triliun kaki kubik; (Rencana) kapasitas produksi per hari 1,200 juta kaki kubik; Maka didapatkan 10,36 triliun (cadangan) DIBAGI 1,200 juta (produksi per hari) DIBAGI LAGI 365 (asumsi jumlah hari produktif dlm setahun) HASILNYA 23,98 tahun atau dibulatkan menjadi 24 tahun.

Dengan asumsi produksi dimulai pada 2024 dan kontrak diperpanjang 1x selama 20 tahun menjadi 2028+20=2048 maka didapatkan angka 2048-2024 = 24 tahun. Persis. Dus saat nanti kontrak berakhir maka semua cadangan gas lapangan Abadi akan LUDES kesedot semua tanpa sisa.

Lalu bagaimana dengan kemungkinan ditemukannya cadangan baru nantinya? Lha yang menemukan siapa? Kalo Inpex penemunya mana mau mereka akan kasih ke kontraktor PSC lain? Artinya, kalo nantinya tidak ada jaminan kontrak bakalan diperpanjang lagi (1x20 tahun sampai 2068) mana mau Inpex melakukan eksplorasi untuk nyari cadangan baru lagi di blok tsb? Namanya juga bisnis.

Dari segi bisnis bisa dipahami bahwa Inpex akan menghabisi cadangan yang ada dan Inpex juga terlalu besar untuk dikorbankan. Maka pemerintah yang memang harus berselancar dengan cerdas supaya manfaat blok Masela ga kesedot keluar semua. Kok lama2 kaya Freeport jilid 2.

Ini Kopimaya, bukan Kompasiana. ::hihi::

BTW si "juragan pipa" sebenarnya juga udah meraup keuntungan diatas US$ 200 juta dari blok Masela lho, biasalah hasil dari gocek2 saham yang memang udah jadi spesialisasinya. Mungkin, kalo ini sekedar sikap suudzon saya aja, mundurnya dari Masela pun akibat gagal "membujuk" Inpex pake kilang onshore, plus setelah masuknya Shell yang bawa2 teknologi kilang terapung, dus memupus harapannya untuk meraup untung tambahan dari proyek pipanisasi.

:ngopi:
Apalagi tuh clue lainnya? ::hihi::

234

11-03-2016, 08:49 PM

Argumennya mau ke arah efisiensi, kalo sudah dikuasai spekulan pasti gede biayanya, dan spekulan itu kabarnya bukan mau jual tapi cuma mau nyewain tanah aja. Kalo tanah adat mungkin ada potensi konflik, tapi saya membayangkan kalo negosiatornya pake janji2 pengembangan daerah, pembukaan lapangan pekerjaan bla bla bla yang di mata masyarakat lokal memberi keuntungan buat mereka, konflik bisa saja diredam. Ini pinter2nya ngomong. Kalo soal menjadikan kenyataan, ya ntar lagi ceritanya.
Yup, semua memang bisa diatur dan dikondisikan, tentu dalam konotasi positif. Sedikit catatan aja, di Selaru itu "ndak ada siapa2" alias sepi. Ya mudah2an aja masyarakat pulau sekitar yang akan dapat manfaatnya, bukan malah nantinya Selaru diserbu oleh "pendatang dari pulau Jawa".

Menurut saya, kalo pun nanti diputuskan onshore, akan lebih tepat di Saumlaki. Saumlaki itu ibukota kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang terletak (merupakan bagian dari) kepulauan Tanimbar. Sedangkan Selaru itu meskipun masuk MTB tapi letaknya paling pinggir, jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, dus peluang diserbu oleh pendatang dari pusat sangat besar sementara masyarakat setempat bisa2 cuma gigit jari. Jadi deh Freeport jilid 2,..atau lebih ngeri lagi (kalo ini memang lebay) bisa menjadi Aborigin jilid 2.

Apa mungkin maunya pemerintah PoD direvisi lagi sesuai visi yang sekarang? karena itu kan dari pemerintah lalu yang bisa jadi dirasa kurang matang. jadi pemerintah maunya tetap ada investasi asing masuk, tapi juga mau PoD lebih memihak ke pemberdayaan masyarakat lokal.
Selama tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat lokal saya setuju, offshore ataupun onshore. Tinggal buka2an data dan kalkulasinya aja, bukan sekedar saling beretorika (pihak pro-offshore maupun pro-onshore). Soale ini bisa dijadikan isu "sexy" (terlihat gagah, nasionalis dan patriotik), kasih sumbu dikit langsung nyala...HIDUP INDONESIA! MERDEKA!!!

Apa pertamina punya kapasitas? Ya saya setuju soal pembiayaan kayanya bakal dihambat dewan.
Kapasitas tidak tiba2 muncul dengan sendirinya, melainkan melalui pembelajaran dan pengalaman.

Dari segi bisnis bisa dipahami bahwa Inpex akan menghabisi cadangan yang ada dan Inpex juga terlalu besar untuk dikorbankan. Maka pemerintah yang memang harus berselancar dengan cerdas supaya manfaat blok Masela ga kesedot keluar semua. Kok lama2 kaya Freeport jilid 2.
Alokasikan gasnya ke domestik! Itu bisa diatur, asal orang2 yang ngatur juga bener. Jangan sampai jadi Tangguh jilid 2.

Apalagi tuh clue lainnya?
Nyoh! http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/06/25/088491161/lepas-blok-masela-bakrie-untung-dua-kali-lipat
Ini bonusnya! http://www.beritasatu.com/ekonomi/350798-tertarik-garap-blok-masela-bakrie-pipe-tunggu-keputusan-pemerintah.html

Itu info publik dan resmi kok, bahkan sumbernya statement dari dirut2nya (keceplosan?). Kalo yang "private" jangan ya... ::hihi::

:ngopi:

tuscany

13-03-2016, 11:24 PM

Yup, semua memang bisa diatur dan dikondisikan, tentu dalam konotasi positif. Sedikit catatan aja, di Selaru itu "ndak ada siapa2" alias sepi. Ya mudah2an aja masyarakat pulau sekitar yang akan dapat manfaatnya, bukan malah nantinya Selaru diserbu oleh "pendatang dari pulau Jawa".

Menurut saya, kalo pun nanti diputuskan onshore, akan lebih tepat di Saumlaki. Saumlaki itu ibukota kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang terletak (merupakan bagian dari) kepulauan Tanimbar. Sedangkan Selaru itu meskipun masuk MTB tapi letaknya paling pinggir, jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, dus peluang diserbu oleh pendatang dari pusat sangat besar sementara masyarakat setempat bisa2 cuma gigit jari. Jadi deh Freeport jilid 2,..atau lebih ngeri lagi (kalo ini memang lebay) bisa menjadi Aborigin jilid 2.

Saya sih nggak kontra dengan "serbuan" pendatang. Apalagi kalo daerahnya sepi, bagus juga kan pendatang dari daerah padat membawa skill membangun di daerah sepi tanpa repot2 diangkut lewat program transmigrasi, misalnya. Tinggal pengaturannya gimana supaya penduduk asli tidak dirugikan, malahan belajar dan bersinergi dengan pendatang. Political will nya aja sih dari pemerintah untuk ke sana, ada atau enggak. Belum ngitung prakteknya.

Selama tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat lokal saya setuju, offshore ataupun onshore. Tinggal buka2an data dan kalkulasinya aja, bukan sekedar saling beretorika (pihak pro-offshore maupun pro-onshore). Soale ini bisa dijadikan isu "sexy" (terlihat gagah, nasionalis dan patriotik), kasih sumbu dikit langsung nyala...HIDUP INDONESIA! MERDEKA!!!
Agree.

Kapasitas tidak tiba2 muncul dengan sendirinya, melainkan melalui pembelajaran dan pengalaman.
Bayangan saya kalo Inpex dan Shell yang berkeringat2 mengeksplorasi, tentu mereka punya kapasitas. Pertamina seperti apa, saya nggak punya bayangan kapasitasnya bermain di hulu. Soalnya cuma tau pom bensinnya dan itu pun kata orang kalah kualitas dari Shell utk produk sejenis ::hihi::

Alokasikan gasnya ke domestik! Itu bisa diatur, asal orang2 yang ngatur juga bener. Jangan sampai jadi Tangguh jilid 2.
Belum ada ya info alokasi bakal ke mana.

Nyoh! http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/06/25/088491161/lepas-blok-masela-bakrie-untung-dua-kali-lipat
Ini bonusnya! http://www.beritasatu.com/ekonomi/350798-tertarik-garap-blok-masela-bakrie-pipe-tunggu-keputusan-pemerintah.html

Itu info publik dan resmi kok, bahkan sumbernya statement dari dirut2nya (keceplosan?). Kalo yang "private" jangan ya... ::hihi::

:ngopi:

wah, entah kenapa saya sudah curiga grup ini pasti ikutan somehow. Private itu maksudnya orang pribadi ya? Ga bakal jauh2 toh dari grup nya itu.

234

14-03-2016, 04:41 PM

Saya sih nggak kontra dengan "serbuan" pendatang. Apalagi kalo daerahnya sepi, bagus juga kan pendatang dari daerah padat membawa skill membangun di daerah sepi tanpa repot2 diangkut lewat program transmigrasi, misalnya. Tinggal pengaturannya gimana supaya penduduk asli tidak dirugikan, malahan belajar dan bersinergi dengan pendatang. Political will nya aja sih dari pemerintah untuk ke sana, ada atau enggak. Belum ngitung prakteknya.
Ya, seperti saya bilang sebelumnya, semua bisa diatur dan dikondisikan,...sepanjang tujuannya memang positif.

Mengenai persoalan Selaru ini sebenarnya poin saya adalah soal "argument vs (contra)-argument" yang dilontarkan oleh para pihak. Dan menurutku argumen2 yang dilontarkan oleh kubu pro-onshore banyak ndak jelasnya, ambigu, semrawut dan terkesan dipaksakan.

Pertama tentang "jarak". Nama yang pertama kali dimunculkan untuk OLNG adalah Aru (jarak 600 km dari lapangan Abadi). Setelah muncul kritikan maka munculah nama Selaru (90 km), bahkan nama Saumlaki/Tanimbar (200 km) pun ndak disebut sebagai opsi lain. Alasannya memang sangat "make sense", karena yang dikritik soal jarak maka dipilihlah tempat (pulau) yang jaraknya paling dekat. Saya ndak tahu apa jawaban mereka seandainya, ini cuma seandainya lho, 90 km pun dikritik dan dianggap terlalu jauh. Asal jangan mereka terus menangkis, just kidding, "ya dibuat aja sebuah pulau baru dengan cara reklamasi laut yang letaknya di tengah2 wilayah lapangan Abadi, lalu dibangun kilang onshore di pulau tsb". Pokoke sekali onshore harus tetap onshore, argumen bisa dicari belakangan. :D

Kedua tentang "spekulan tanah". Nama Selaru dimunculkan karena tanahnya masih berstatus adat sehingga bisa meminimalkan adanya spekulan tanah yang katanya sudah mulai marak muncul di Saumlaki/Tanimbar yang status tanahnya kebanyakan milik perorangan. Oke kalau memang benar begitu (masih perlu dicek kebenarannya soal "spekulan tanah" ini), berarti itu memang argumen yang sangat rasional,...tapi ndak nyambung! Lha apa hubungannya dengan "OLNF vs FLNG"? Bukankah di Saumlaki/Tanimbar memang tidak akan dibangun kilang, melainkan hanya untuk basis logistik aja? Yo wis tinggal dipindahkan aja basis logistiknya ke Selaru, sedangkan kilangnya tetap terapung. Apakah itu maksud mereka? Tentu tidak. Pokoke sekali onshore harus tetap onshore. :D

Ketiga tentang "palung dalam". Nama Selaru dulu dicoret dari opsi karena disinyalir ada palung dalam yang terletak diantara lapangan Abadi dengan pulau tsb. Sinyalemen ini ditepis oleh kubu pro-onshore yang bilang keberadaan palung itu terlalu di-besar2kan. Menurut "kajian dan penelitian" mereka, palung dalam tsb relatif tidak terlalu berbahaya karena tingkat kemiringannya masih aman untuk dilewati pipa gas tanpa perlu "teknologi njelimet" dus ndak perlu banyak tambahan cost. Tapi di sisi lain, mungkin untuk menepis isu masuknya si "juragan pipa", mereka berani memastikan bahwa pipanya akan diimpor karena pabrikan Indonesia ndak ada yang mampu membangun "jaringan pipa sederhana" (baca: ndak njelimet) seperti itu. Nah lho, antara argumen-1 dengan argumen-2 malah tabrakan sendiri. Mungkin argumen tangkisannya "yo wis pokoke gimana nanti semuanya bisa diatur, pokoke sing penting sekarang harus diputuskan onshore. Titik" :D

Bayangan saya kalo Inpex dan Shell yang berkeringat2 mengeksplorasi, tentu mereka punya kapasitas.
Inpex punya kapasitas di bidang eksplorasi (lapangan Abadi adalah bukti konkritnya), Shell punya kapasitas di bidang teknologi FLNG (meskipun belum 100% benar2 teruji).

Pertamina seperti apa, saya nggak punya bayangan kapasitasnya bermain di hulu. Soalnya cuma tau pom bensinnya dan itu pun kata orang kalah kualitas dari Shell utk produk sejenis
IMHO, kapasitas Pertamina memang ndak memadai khususnya untuk explorasi di wilayah laut dalam dan perairan terpencil yang memang lebih "high cost" sekaligus "high risk". Untuk itulah selama ini pemerintah memberikan beberapa insentif termasuk dalam hal split (bagi hasil) sebesar 60:40 untuk gas (75:25 untuk minyak) dari yang umumnya (ada sih beberapa kasus khusus) hanya 75:25 untuk gas (85:15 untuk minyak). Dan Pertamina memang selama ini "ndak pernah diberi kesempatan" karena pertimbangan "resiko" tsb. Nah sekaranglah saatnya, IMO, Pertamina nempel ke Inpex untuk "belajar" dengan cara diberikan wilayah PSC di sekitar perairan Arafuru.

Peran teknologi memang sangat penting, tapi dalam hal eksplorasi migas masih ada juga faktor "hoki". Bisa saja teknologi Inpex masih kalah tinggi dibandingkan teknologi BP misalnya, tapi ternyata Inpex lah satu2nya explorer yang berhasil menemukan cadangan migas di laut Arafuru, bukan BP. Mungkin memang teknologi Inpex yang paling "pas" untuk sifat dan karakter perairan seperti Arafuru. Tentu berbeda lagi untuk Selat Makassar misalnya, Pertamina bisa belajar dari Chevron maupun ENI SpA yang berhasil nemu cadangan gas dalam volume sangat besar di selat tsb.

Di sisi lain, dengan melalui skema downstream untuk FLNG nya, Pertamina bisa banyak belajar dari Shell. Keuntungan lainnya, resikonya bisa ditanggung bareng2 bertiga melalui sebuah konsorsium (Inpex, Shell dan pemerintah cq Pertamina) bukan 100% ditanggung oleh pemerintah (melalui cost recovery dalam skema upstream). Memang Inpex dan Shell belum tentu mau pake skema ini, ya tinggal pinter2nya negosiator di pihak pemerintah aja untuk bisa meyakinkan mereka. Misalnya, ini salah satu contoh aja lho, dengan memberikan insentif bebas bea masuk (pajak impor) dalam hal pengadaan "kapal terapung" kilang LNG nya, dll.

Belum ada ya info alokasi bakal ke mana.
Seingatku, berdasarkan PoD-1 yang disetujui akhir 2010 dengan kapasitas produksi 2,5 MTPA, alokasinya adalah 60:40 untuk domestik:ekspor. Tapi untuk rencana target produksi yang baru sebesar 7,5 MTPA saya ndak tahu ada perubahan rasionya atau tidak, tapi memang harus dikalkulasi ulang supaya juga jangan sampai mubazir kalo terlalu banyak domestiknya.

Saya ndak tahu apakah sudah ada GSA (gas sales agreement) yang sudah ditandatangani, tapi biasanya GSA dibuat paralel waktunya dengan berjalannya proyek pengembangan (kontrak2 FEED, EPC, dll). Dan pemerintah, melalui SKK Migas, posisinya sebagai pemilik gas yang berhak menentukan siapa2 aja pembelinya karena GSA harus ditandatangani oleh kepala SKK Migas. Yang perlu menjadi catatan, jangan sampai terjadi "kesalahan" yang sama seperti kasus gas Tangguh di tahun 2002-2003 (meskipun belakangan udah banyak poin2 yang diperbaiki akibat tekanan protes keras dari berbagai pihak).

wah, entah kenapa saya sudah curiga grup ini pasti ikutan somehow.
Bisa dipahami, meskipun sebenarnya "kurang elok" mencurigai pihak pelaku bisnis tertentu tetapi bagaimanapun juga "track records" memang harus diperhitungkan supaya ndak "terjerumus ke lubang yang sama" dua kali, apalagi ber-kali2. :D

BTW saya memang paling ndak demen kalo udah ada unsur2 "abuse of power" apalagi kalo udah pake cara2 "preman" (intimidasi). Dan cara seperti ini udah mulai muncul dari pihak pro-onshore, terlepas itu bisa saja hanya "oknum makelar proyek" dan di luar "komando" RR sebagai garda terdepan pihak pro-onshore. Seperti pernah saya bilang, "orang baik pun bisa saja ndak sadar udah ditunggangi oleh penjahat". (Repotnya jika si "orang baik" tsb adalah tipe manusia "kepala batu").

...kubu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli telah meminta Shell Upstream Overseas Services Ltd. mundur dari megaproyek tersebut.

Sebagai pengganti Shell, kubu Rizal Ramli dikabarkan telah menunjuk beberapa perusahaan Jepang seperti Mitsui Group, Mitsubishi Corporation dan Sumitomo Corporation dalam struktur kepemilikan hak paritispasi atau participating interest (PI) Blok Masela.

"Kamu tanya ke pak Ronnie (Ronnie Higuchi Rusli, Staf Ahli Menko Maritim) kenapa sampai mengusulkan ke Inpex (untuk) minta Shell pergi saja. Nanti dicarikan perusahaan pengganti... Saya (sudah) diskusi sama Shell dan Shell enggak (mau) keluar. Nah yang tidak ethical itu orang yang nyuruh-nyuruh keluar." (Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas)

Sumber: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160303072904-85-115013/skk-migas-ada-pejabat-paksa-shell-hengkang-dari-blok-masela/
Bisa saja kepala SKK Migas (Amien) sedang berbohong di situ, tapi itu bukan tuduhan main2 lho karena menyangkut proyek "raksasa". Kalo memang AS berbohong, itu bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik "kelas berat".

Tapi apa reaksi pihak yang dituduh (Ronnie)? Silahken baca lengkap sumber kutipan tsb, di situ malah ketahuan (ybs ngaku) pernah bekerja di Sumitomo.

Private itu maksudnya orang pribadi ya? Ga bakal jauh2 toh dari grup nya itu.
Bukan, maksud saya infonya yang bersifat "private" (semacam "off the record" gitulah), bukan info publik (udah diekspos oleh media resmi). Soale saya ndak ingin "bergossip" di forum apalagi dianggap nyebar "hoax". (Ini salah satu alasan saya ndak terlalu tertarik untuk aktif di forum2 semacam Kompasiana, Kaskus, dll,...paling2 cuma skali2 nongol sbg komentator tulisan orang aja). :cengir:

:ngopi:

tuscany

14-03-2016, 08:15 PM

Wow...things are getting interesting.

Ya, seperti saya bilang sebelumnya, semua bisa diatur dan dikondisikan,...sepanjang tujuannya memang positif.

Mengenai persoalan Selaru ini sebenarnya poin saya adalah soal "argument vs (contra)-argument" yang dilontarkan oleh para pihak. Dan menurutku argumen2 yang dilontarkan oleh kubu pro-onshore banyak ndak jelasnya, ambigu, semrawut dan terkesan dipaksakan.

Pertama tentang "jarak". Nama yang pertama kali dimunculkan untuk OLNG adalah Aru (jarak 600 km dari lapangan Abadi). Setelah muncul kritikan maka munculah nama Selaru (90 km), bahkan nama Saumlaki/Tanimbar (200 km) pun ndak disebut sebagai opsi lain. Alasannya memang sangat "make sense", karena yang dikritik soal jarak maka dipilihlah tempat (pulau) yang jaraknya paling dekat. Saya ndak tahu apa jawaban mereka seandainya, ini cuma seandainya lho, 90 km pun dikritik dan dianggap terlalu jauh. Asal jangan mereka terus menangkis, just kidding, "ya dibuat aja sebuah pulau baru dengan cara reklamasi laut yang letaknya di tengah2 wilayah lapangan Abadi, lalu dibangun kilang onshore di pulau tsb". Pokoke sekali onshore harus tetap onshore, argumen bisa dicari belakangan. :D

Kedua tentang "spekulan tanah". Nama Selaru dimunculkan karena tanahnya masih berstatus adat sehingga bisa meminimalkan adanya spekulan tanah yang katanya sudah mulai marak muncul di Saumlaki/Tanimbar yang status tanahnya kebanyakan milik perorangan. Oke kalau memang benar begitu (masih perlu dicek kebenarannya soal "spekulan tanah" ini), berarti itu memang argumen yang sangat rasional,...tapi ndak nyambung! Lha apa hubungannya dengan "OLNF vs FLNG"? Bukankah di Saumlaki/Tanimbar memang tidak akan dibangun kilang, melainkan hanya untuk basis logistik aja? Yo wis tinggal dipindahkan aja basis logistiknya ke Selaru, sedangkan kilangnya tetap terapung. Apakah itu maksud mereka? Tentu tidak. Pokoke sekali onshore harus tetap onshore. :D

Ketiga tentang "palung dalam". Nama Selaru dulu dicoret dari opsi karena disinyalir ada palung dalam yang terletak diantara lapangan Abadi dengan pulau tsb. Sinyalemen ini ditepis oleh kubu pro-onshore yang bilang keberadaan palung itu terlalu di-besar2kan. Menurut "kajian dan penelitian" mereka, palung dalam tsb relatif tidak terlalu berbahaya karena tingkat kemiringannya masih aman untuk dilewati pipa gas tanpa perlu "teknologi njelimet" dus ndak perlu banyak tambahan cost. Tapi di sisi lain, mungkin untuk menepis isu masuknya si "juragan pipa", mereka berani memastikan bahwa pipanya akan diimpor karena pabrikan Indonesia ndak ada yang mampu membangun "jaringan pipa sederhana" (baca: ndak njelimet) seperti itu. Nah lho, antara argumen-1 dengan argumen-2 malah tabrakan sendiri. Mungkin argumen tangkisannya "yo wis pokoke gimana nanti semuanya bisa diatur, pokoke sing penting sekarang harus diputuskan onshore. Titik" :D

Jadi keliatannya memang argumen onshore lebih dipaksakan, sedangkan argumen offshore secara alami lebih "lemah" karena teknologinya belum teruji. Jika memang onshore ditunggangi oleh bancakan pipa, namun secara estimasi umum lebih baik kayanya tinggal gimana nender pipa yang bener aja.

Di lain pihak, skema downstream - yang sifatnya akan netral baik bagi skema offshore maupun onshore - itu pasti opsi yang menarik buat pemerintah dan tidak menarik buat investor, paling tidak karena awalnya cost recovery sudah masuk hitungan dari dulu. Jadi sementara kedua pihak perang argumen, memang keputusan menunda itu sepertinya yang terbaik untuk saat ini.

Inpex punya kapasitas di bidang eksplorasi (lapangan Abadi adalah bukti konkritnya), Shell punya kapasitas di bidang teknologi FLNG (meskipun belum 100% benar2 teruji).

IMHO, kapasitas Pertamina memang ndak memadai khususnya untuk explorasi di wilayah laut dalam dan perairan terpencil yang memang lebih "high cost" sekaligus "high risk". Untuk itulah selama ini pemerintah memberikan beberapa insentif termasuk dalam hal split (bagi hasil) sebesar 60:40 untuk gas (75:25 untuk minyak) dari yang umumnya (ada sih beberapa kasus khusus) hanya 75:25 untuk gas (85:15 untuk minyak). Dan Pertamina memang selama ini "ndak pernah diberi kesempatan" karena pertimbangan "resiko" tsb. Nah sekaranglah saatnya, IMO, Pertamina nempel ke Inpex untuk "belajar" dengan cara diberikan wilayah PSC di sekitar perairan Arafuru.

Peran teknologi memang sangat penting, tapi dalam hal eksplorasi migas masih ada juga faktor "hoki". Bisa saja teknologi Inpex masih kalah tinggi dibandingkan teknologi BP misalnya, tapi ternyata Inpex lah satu2nya explorer yang berhasil menemukan cadangan migas di laut Arafuru, bukan BP. Mungkin memang teknologi Inpex yang paling "pas" untuk sifat dan karakter perairan seperti Arafuru. Tentu berbeda lagi untuk Selat Makassar misalnya, Pertamina bisa belajar dari Chevron maupun ENI SpA yang berhasil nemu cadangan gas dalam volume sangat besar di selat tsb.

Di sisi lain, dengan melalui skema downstream untuk FLNG nya, Pertamina bisa banyak belajar dari Shell. Keuntungan lainnya, resikonya bisa ditanggung bareng2 bertiga melalui sebuah konsorsium (Inpex, Shell dan pemerintah cq Pertamina) bukan 100% ditanggung oleh pemerintah (melalui cost recovery dalam skema upstream). Memang Inpex dan Shell belum tentu mau pake skema ini, ya tinggal pinter2nya negosiator di pihak pemerintah aja untuk bisa meyakinkan mereka. Misalnya, ini salah satu contoh aja lho, dengan memberikan insentif bebas bea masuk (pajak impor) dalam hal pengadaan "kapal terapung" kilang LNG nya, dll.

Mengerucutnya ini ke soal manajemen resiko. Jajaran pemerintah - RI 1 dan 2 - pengusaha semua. Pasti biasa sama yang namanya resiko bisnis. Ring birokrasinya mungkin yang tak biasa, termasuk RR dan SS. Ditambah Senayan. Jadi ide menyoal pertamina ambil resiko dengan tukaran pembelajaran is not their cup of tea. Tapi kalo dipikir lagi, bisa juga pemerintah sengaja digembosi untuk tetap berpegang ke upstream karena lebih menguntungkan beberapa pihak.

Bisa dipahami, meskipun sebenarnya "kurang elok" mencurigai pihak pelaku bisnis tertentu tetapi bagaimanapun juga "track records" memang harus diperhitungkan supaya ndak "terjerumus ke lubang yang sama" dua kali, apalagi ber-kali2. :D

Oh ::elaugh:: that's my intuition exercised.

BTW saya memang paling ndak demen kalo udah ada unsur2 "abuse of power" apalagi kalo udah pake cara2 "preman" (intimidasi). Dan cara seperti ini udah mulai muncul dari pihak pro-onshore, terlepas itu bisa saja hanya "oknum makelar proyek" dan di luar "komando" RR sebagai garda terdepan pihak pro-onshore. Seperti pernah saya bilang, "orang baik pun bisa saja ndak sadar udah ditunggangi oleh penjahat". (Repotnya jika si "orang baik" tsb adalah tipe manusia "kepala batu").

Bisa saja kepala SKK Migas (Amien) sedang berbohong di situ, tapi itu bukan tuduhan main2 lho karena menyangkut proyek "raksasa". Kalo memang AS berbohong, itu bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik "kelas berat".

Tapi apa reaksi pihak yang dituduh (Ronnie)? Silahken baca lengkap sumber kutipan tsb, di situ malah ketahuan (ybs ngaku) pernah bekerja di Sumitomo.

Practically, saya pegang ucapan Amin Sunaryadi. Sebagai orang awam, saya taunya AS adalah mantan pimpinan KPK yang berintegritas. Kaitannya dengan mendepak Shell jadi jelas jika Shell yang punya teknologi offshore. Inpex jadi sendirian dan tandemnya dipasang yang onshore. Ga ada lagi argumen offshore begitu Shell terdepak.

Sekali lagi, argumen pihak offshore lebih lemah secara teknis karena memang belum terbukti dan ini terus yang dijadikan titik serangan. Tapi yang belum terbukti bukan berarti ga bagus. Intinya ada yang pengen ikut bermain jadilah sikut-sikutan. Cuma ini sikut skala besar.

Bukan, maksud saya infonya yang bersifat "private" (semacam "off the record" gitulah), bukan info publik (udah diekspos oleh media resmi). Soale saya ndak ingin "bergossip" di forum apalagi dianggap nyebar "hoax". (Ini salah satu alasan saya ndak terlalu tertarik untuk aktif di forum2 semacam Kompasiana, Kaskus, dll,...paling2 cuma skali2 nongol sbg komentator tulisan orang aja). :cengir:
:ngopi:

Oh, kalo soal itu dulu di KM ini ada detektif handal, sayang sedang rehat. Dikasi petunjuk2 umum aja tau2 dia bisa merangkai sendiri kejadiannya ::elaugh::

234

14-03-2016, 10:59 PM

Jadi keliatannya memang argumen onshore lebih dipaksakan, sedangkan argumen offshore secara alami lebih "lemah" karena teknologinya belum teruji. Jika memang onshore ditunggangi oleh bancakan pipa, namun secara estimasi umum lebih baik kayanya tinggal gimana nender pipa yang bener aja.
Yup, asal ndak cuma "ngotot pokoknya Selaru" aja. Menurut saya, seandainya diputuskan onshore, Saumlaki/Tanimbar lebih feasible dibandingkan Selaru. Setidaknya itu dulu pernah masuk dalam kajian.

Saya pribadi ndak terlalu ribet soal "spekulan tanah", ya seperti yang saya bilang sebelumnya,...getok aja palanya kalo memang ada dan ketahuan siapa orang2nya. Mosok "penjahat" bisa mengusir "orang baik" pergi dari satu tempat. Mosok pemerintah bisa kalah sama "maling"? Ya berarti pemerintahnya yang "ndak beres".

Di lain pihak, skema downstream - yang sifatnya akan netral baik bagi skema offshore maupun onshore - itu pasti opsi yang menarik buat pemerintah dan tidak menarik buat investor, paling tidak karena awalnya cost recovery sudah masuk hitungan dari dulu. Jadi sementara kedua pihak perang argumen, memang keputusan menunda itu sepertinya yang terbaik untuk saat ini.
Itu (skema downstream) bisa dikalkulasi sampai diambilnya keputusan FID (final investment decision) yang direncanakan pada 2018 (naga2nya sih bakalan molor). Memang waktunya menjadi relatif terbatas dibandingkan kalo udah dilakukan sejak dulu (sebelum PoD-1 pertama kali diputuskan akhir 2010), tapi bukan berarti mustahil untuk dicoba (dinegosiasikan).

Masalahe, itung2an FID itu baru bisa dilakukan setelah diputuskan (onshore atau offshore) bahkan musti melewati tahapan FEED dulu untuk menentukan desainnya seperti apa baru bisa dikalkulasi butuh investasi berapa. Jadi kalo ndak segera diputuskan antara onshore atau offshore ya bakalan molor lagi target keputusan FID nya, implikasinya ini bisa dijadikan isu empuk sebagai "komoditi politik" saat Pilpres 2019. Para "balonpres" (bakal calon presiden) udah bisa pada ancang2 neh... :D

Mengerucutnya ini ke soal manajemen resiko.
Yup, offshore memang lebih "beresiko". Ini ndak terbantahkan. Sedangkan onshore lebih "mahal". Ini yang kubu pro-onshore tetap "ngeyel" dengan mengajukan "angka2 ndak jelas".

Jajaran pemerintah - RI 1 dan 2 - pengusaha semua. Pasti biasa sama yang namanya resiko bisnis. Ring birokrasinya mungkin yang tak biasa, termasuk RR dan SS. Ditambah Senayan. Jadi ide menyoal pertamina ambil resiko dengan tukaran pembelajaran is not their cup of tea.
Makanya perlu diambil jalan tengah berupa "risk sharing" melalui skema downstream untuk FLNG nya. Meskipun secara pribadi saya "percaya" dengan reputasi Shell (tentu reputasi tsb ndak akan dikorbankannya hanya untuk proyek gas Abadi) tapi rasa2nya saya pun "ndak akan rela" kalo memang sinyalemen bahwa proyek FLNG ini sekedar "kelinci percobaan" teknologi mereka adalah benar adanya. Di sisi lain, ini justru bisa dipakai oleh pemerintah sebagai bargaining power untuk "menekan" Shell (dan Inpex) untuk berbagi resiko melalui konsorsium Inpex-Shell-Pertamina. Alat bargaining seperti ini justru ndak muncul kalo pilihannya kilang onshore.

(Note: Saya sedari awal dan sampai saat ini masih pro-offshore lho, meskipun ndak se-mata2 asal menolak onshore karena disini saya tidak sedang memihak orangnya, RR ataupun SS, melainkan dari sisi "ide/konsep" nya dengan segala plus-minusnya) :D

Tapi kalo dipikir lagi, bisa juga pemerintah sengaja digembosi untuk tetap berpegang ke upstream karena lebih menguntungkan beberapa pihak.
Saya sih ndak terpikir sampai sejauh itu (gembos2an). Itung2an pragmatis saya sih, tambahan anggaran untuk Pertamina (jika berani ambil resiko) otomatis akan mengurangi "jatah sapi perah" yang bisa diambil dari perusahaan BUMN tsb. Ini kalo sekedar mau men-duga2 aja lho, dus belum tentu benar,...meskipun saya cukup yakin. :D

Practically, saya pegang ucapan Amin Sunaryadi. Sebagai orang awam, saya taunya AS adalah mantan pimpinan KPK yang berintegritas.
Saya sependapat.

Kaitannya dengan mendepak Shell jadi jelas jika Shell yang punya teknologi offshore. Inpex jadi sendirian dan tandemnya dipasang yang onshore. Ga ada lagi argumen offshore begitu Shell terdepak.
Tidak sepenuhnya tepat, meskipun kayaknya arahnya memang kesitu dan menurutku itu cara "kampungan" yang sama sekali ndak elegan dalam berbisnis. Sedangkan keputusan offshore sudah diambil pada akhir 2010 (saat PoD-1 pertama kali disetujui), artinya sebelum Shell bergabung (akhir 2011) meskipun kuat dugaan masuknya Shell memang karena mau masukin teknologi FLNG nya.

Sekali lagi, argumen pihak offshore lebih lemah secara teknis karena memang belum terbukti dan ini terus yang dijadikan titik serangan. Tapi yang belum terbukti bukan berarti ga bagus.
Dan sekali lagi juga, argumen pihak onshore lebih mahal secara finansial. :D

Intinya ada yang pengen ikut bermain jadilah sikut-sikutan. Cuma ini sikut skala besar.
Itu yang perlu dibongkar, asal jangan kelamaan soale ntar keburu basi. "Maling" itu biasanya kalo kepepet akan mengeluarkan "jurus pamungkas tijitibeh" alias mati siji mati kabeh (mati satu mati semua), akhirnya semuanya rugi ndak boleh ada yang untung, ini bisa terjadi kalo investornya akhirnya memilih "kabur" dan Indo pun cuma bisa gigit jari.

Proyek IDD (Chevron) ter-katung2, proyek "lapangan Jangkrik" (ENI) mandeg jalan di tempat, dan kalo ditambah lagi proyek gas Abadi (Inpex) "bubar" yo wis...selesai. Mau dialihkan dan disuruh garap ke Pertamina? Halagh! :D

Oh, kalo soal itu dulu di KM ini ada detektif handal, sayang sedang rehat. Dikasi petunjuk2 umum aja tau2 dia bisa merangkai sendiri kejadiannya
:cengir:

:ngopi:

234

23-03-2016, 05:37 PM

Akhirnya... :cengir:

Jokowi: Kita Putuskan Proyek LNG Masela Dibangun di Darat!
Ray Jordan - detikfinance
Rabu, 23/03/2016 12:58 WIB

Pontianak -Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan proyek pengembangan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Blok Abadi, Masela akan dibangun di darat. Pertimbangannya adalah pengembangan ekonomi daerah.

Hal ini disampaikan oleh Jokowi di Bandara Soepadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (23/3/2016).

"Blok Masela, setelah melalui banyak pertimbangan yang masuk dan input yang diberikan kepada saya, ini juga adalah proyek jangka panjang, tidak hanya setahun dua tahun, belasan tahun. Tapi proyek panjang menyangkut ratusan triliun rupiah, oleh sebab itu, dari kalkulasi perhitungan pertimbangan-pertimbangan, yang sudah saya hitung, kita putuskan dibangun di darat," tegas Jokowi didampingi Menteri ESDM Sudirman Said, Mensesneg Pratikno, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, serta Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi.

Lewat keputusan ini, Jokowi berharap ekonomi daerah dan nasional akan mendapatkan imbas positif.

"Kita ingin ekonomi daerah juga ekonomi nasional terimbas dari adanya pembangunan Blok Masela, juga pembangunan wilayah. Kita ingin terkena dampak pembangunan besar proyek Masela," ujar Jokowi.

"Dan setelah keputusan ini, akan ditindaklanjuti Menteri ESDM dan SKK Migas saya kira itu yang bisa saya sampaikan," ucapnya.
(wdl/hns)
Mudah2an ndak ber-ubah2 lagi. Kalo molor sih udah pasti.

:ngopi:

tuscany

23-03-2016, 10:17 PM

Jadi apa ini artinya 1 - 0 buat RR vs SS ::elaugh::
Dan apa Shell masih akan tetap di sana sesuai komitmennya walaupun onshore?
Saya masih nunggu detil2nya, termasuk akan dibangun di mana itu kilang, dan proses pipanisasinya tentu saja :D

---------- Post Merged at 09:17 PM ----------

Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD Maluku sebelumnya ngotot agar pengelolaan blok gas Masela di lakukan di laut.

Keputusan itu pun telah tertuang dalam Kongres Masyarakat Maluku beberapa waktu lalu. (Baca: Kelola Gas Masela, Maluku Harus Siapkan Modal Rp 25 Triliun)
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/03/03/184455426/Gubernur.Maluku.Pasrah.Blok.Masela.Dikelola.di.Dar at.Atau.di.Laut.?utm_campaign=related&utm_medium=bp&utm_source=bisniskeuangan&

Aneh ya kok malah pemerintah daerahnya pilih di laut. Apa gak salah kutip ini berita. Ekonomi kerakyatan macam apa yang mau dikembangkan di laut?

surjadi05

24-03-2016, 09:00 AM

Berarti bos pipa ga jadi bangkrut donk ::hihi::

234

24-03-2016, 09:39 AM

:cengir:
Keputusan udah diambil, mudah2an semuanya (terutama SS dan AS) legowo. Saya tunggu perkembangan selanjutnya aja. Concern saya berikutnya lebih ke persoalan timeline kedepannya seperti apa kelanjutan dari keputusan yang sudah diambil tsb. Ini akan jadi PR nya KESDM.

Skor? Ya, 1-0 untuk "kemenangan" RR (vs SS). :D

BTW menurutku ada sisi menarik lain seputar isu terkait masalah ini yg terjadi dalam dua pekan terakhir, khususnya apa yang terjadi pada tgl 12/3 dan berujung pada peristiwa kemarin (23/3). Mudah2an aja itu bagian dari pilihan langkah terbaik dari Jokowi dlm menghandle kedua orang pembantunya tsb (SS dan RR).

:ngopi:

---------- Post Merged at 08:39 AM ----------

Berarti bos pipa ga jadi bangkrut donk
Menurut saya nanti yang ndak kalah seru adalah saat "perebutan" 10% hak partisipasi (PI) ke BUMD (pemda), apalagi kalo ditambah 35% milik Shell (kalo seandainya Shell akhirnnya memilih mundur).

:ngopi:

tuscany

24-03-2016, 05:57 PM

RR asli jingkrak2 di twitter.

Peristiwa apa ya tgl 12? Kalo tgl 23 kan kerusuhan taksi.

234

24-03-2016, 07:25 PM

Peristiwa apa ya tgl 12?
Sori koreksi, tgl 10 di Solo. "Jangan sampai ada korban lagi terkait dengan dwelling time, jangan main-main lagi...!" (Jokowi, 10/3)

Kalo tgl 23 kan kerusuhan taksi.
Bukan, kerusuhan taksi tgl 22. Kalo tgl 23 ya peristiwa di Pontianak saat Jokowi didampingi oleh SS dan SA (plus Mensesneg dan Menteri PUPR) mengumumkan keputusan blok Masela.

Menurut saya dua hal itu saling berkaitan dan itu adalah manuver dari Jokowi,...kalo dalam permainan catur sih ibarat "menyerang di dua sayap secara bersamaan". :D

Saya sih berharap dua2nya (RR dan SS) bisa lolos dari "batu ujian" tsb. Just wait n see aja...

:ngopi:

tuscany

24-03-2016, 07:36 PM

Dwelling time kayanya sudah membaik, di bawah 4 hari. Lalu dikasi lagi target baru. Korbannya adalah RJ Lino yang diutak-atik gara-gara kasus lain. Apa itu juga gaya Jokowi ya, menendang pejabat keluar pake kasus hukum. Wah ya siap-siap RR dan SS mengamankan diri dari dosa-dosa masa lalu (kalo ada) ::elaugh::

234

24-03-2016, 07:46 PM

Dan apa Shell masih akan tetap di sana sesuai komitmennya walaupun onshore?
Menurut saya Shell akan mengikuti sikap Inpex. Mudah2an aja ndak berakhir di "arbitrase".

Saya masih nunggu detil2nya, termasuk akan dibangun di mana itu kilang, dan proses pipanisasinya tentu saja
Kalo melihat paparan/alasan yang disampaikan Jokowi kemarin, saya malah jadi prefer sekalian di kepulauan Aru karena potensi multiplier effects nya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan Tanimbar apalagi Selaru.

Konsekuensinya pipanya akan menjadi sangat panjang (600 km), solusinya libatkan aja Saka Energi (anak perusahaan PGN) sebagai upaya "pre-emptive" mencegah masuknya si "juragan pipa". Skema kilang LNG nya bisa upstream ataupun downstream, ndak terlalu banyak bedanya lagi menurut saya. Efek jauh kedepannya, disamping menumbuhkan munculnya industri terkait (petrokimia dll), itu bisa dijadikan basis operasi PGN untuk wilayah Maluku dsk.

IMHO, lupakan Pertamina untuk urusan blok Masela ini. Disamping potensi munculnya resistensi dari Senayan, Pertamina masih banyak PR dlm beberapa tahun kedepan ini. Pertamina difokuskan aja untuk wilayah Kaltim khususnya,...blok Mahakam di awal tahun 2018 (prediksi saya Total dan Inpex bakalan cabut), blok East Kalimantan yang sudah hampir pasti akan dilepas oleh Chevron per Oktober 2018, blok Sanga-Sanga yang juga akan habis masa kontraknya pada tahun yang sama, dll. Kalo itu ndak dibereskan, rencananya tahun 2019 kilang LNG Badak di Bontang hanya akan mengoperasikan 2 trains (saat ini ada 4 trains yang beroperasi dari total 8 trains yang ada) akibat kekurangan pasokan gas. Sementara proyek IDD nya Chevron ndak bisa terlalu diharapkan dalam waktu dekat bisa menutupi kekurangan pasokan tsb. Kalo persoalan kekurangan pasokan gas pada LNG Bontang ini dibiarkan ber-larut2, saya kuatir isunya bisa dipolitisir untuk "menghantam" kebijakan Jokowi kemarin (kilang onshore blok Masela). Perlu digarisbawahi, kilang (onshore) blok Masela diperkirakan baru bisa mulai berproduksi tahun 2024-2026, bahkan prediksi saya masih bisa mundur lagi, dus saat itu Jokowi sudah bukan presiden lagi (dengan asumsi terpilih kembali di periode 2019-2024).

Memang ribet jadinya kalo sektor industri dijadikan "barang mainan politik". :cengir:

:ngopi:

---------- Post Merged at 06:46 PM ----------

Dwelling time kayanya sudah membaik, di bawah 4 hari
Saya masih berpatokan pada sidak terakhir Jokowi yaitu 4,7 hari. Hati2 aja pada sidak berikutnya, apalagi kalo sampai ketahuan "mainin angka (dwelling time)". :cengir:

ngopi:

tuscany

28-03-2016, 09:33 PM

Kalo melihat paparan/alasan yang disampaikan Jokowi kemarin, saya malah jadi prefer sekalian di kepulauan Aru karena potensi multiplier effects nya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan Tanimbar apalagi Selaru.

Konsekuensinya pipanya akan menjadi sangat panjang (600 km), solusinya libatkan aja Saka Energi (anak perusahaan PGN) sebagai upaya "pre-emptive" mencegah masuknya si "juragan pipa". Skema kilang LNG nya bisa upstream ataupun downstream, ndak terlalu banyak bedanya lagi menurut saya. Efek jauh kedepannya, disamping menumbuhkan munculnya industri terkait (petrokimia dll), itu bisa dijadikan basis operasi PGN untuk wilayah Maluku dsk.

Jadi Jokowi punya kemampuan mempengaruhi massa mengambang ya ::elaugh::

IMHO, lupakan Pertamina untuk urusan blok Masela ini. Disamping potensi munculnya resistensi dari Senayan, Pertamina masih banyak PR dlm beberapa tahun kedepan ini. Pertamina difokuskan aja untuk wilayah Kaltim khususnya,...blok Mahakam di awal tahun 2018 (prediksi saya Total dan Inpex bakalan cabut), blok East Kalimantan yang sudah hampir pasti akan dilepas oleh Chevron per Oktober 2018, blok Sanga-Sanga yang juga akan habis masa kontraknya pada tahun yang sama, dll. Kalo itu ndak dibereskan, rencananya tahun 2019 kilang LNG Badak di Bontang hanya akan mengoperasikan 2 trains (saat ini ada 4 trains yang beroperasi dari total 8 trains yang ada) akibat kekurangan pasokan gas. Sementara proyek IDD nya Chevron ndak bisa terlalu diharapkan dalam waktu dekat bisa menutupi kekurangan pasokan tsb. Kalo persoalan kekurangan pasokan gas pada LNG Bontang ini dibiarkan ber-larut2, saya kuatir isunya bisa dipolitisir untuk "menghantam" kebijakan Jokowi kemarin (kilang onshore blok Masela). Perlu digarisbawahi, kilang (onshore) blok Masela diperkirakan baru bisa mulai berproduksi tahun 2024-2026, bahkan prediksi saya masih bisa mundur lagi, dus saat itu Jokowi sudah bukan presiden lagi (dengan asumsi terpilih kembali di periode 2019-2024).

Memang ribet jadinya kalo sektor industri dijadikan "barang mainan politik". :cengir:

:ngopi:

Kayanya saya ada malah baca kalo SKK Migas sudah undang pertamina untuk diskusi kemungkinan pertamina masuk ke blok masela, entah dalam kapasitas yang mana

Medan pertempuran selanjutnya ada di Freeport. Masih sunyi abis ribut2 kemarin.

234

29-03-2016, 12:27 AM

Jadi Jokowi punya kemampuan mempengaruhi massa mengambang ya
Yang jelas menurutku, keputusan Jokowi memilih onshore sudah "benar secara politis". Suara dari Indonesia Timur khususnya Maluku akan semakin mutlak diambil di Piplres 2019.

Kayanya saya ada malah baca kalo SKK Migas sudah undang pertamina untuk diskusi kemungkinan pertamina masuk ke blok masela, entah dalam kapasitas yang mana
Yup, entah kenapa ndak ada yang memperhitungkan Saka Energi. Kalo FLNG saya memang prefer Pertamina yang masuk, tapi kalo OLNG saya prefer Saka.

Medan pertempuran selanjutnya ada di Freeport. Masih sunyi abis ribut2 kemarin.
Tunggu 2019.

***
BTW...

Korbannya adalah RJ Lino yang diutak-atik gara-gara kasus lain.
Betul, tapi yang dimaksud dalam pernyataan Jokowi di tanggal 10/3 (dan 11/3) bukan Lino.

"Saya tunggu. Jika 6 bulan tidak bergerak sama sekali, ada menteri yang akan saya copot..." (Jokowi, 10/3)

Sumber: https://m.tempo.co/read/news/2016/03/10/078752387/jokowi-kecewa-dwelling-time-kalah-jauh-dari-malaysia

"Saya tanya sampai saya ulang tiga kali, ini yang gak bener siapa? Bea Cukai atau Pelindo-nya atau Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian, karena terlibat di situ banyak sekali ternyata. Gak dijawab, malah jawabnya bolak balik ke invoice, packing list PT. Apa, gak usah diterangin itu. Pertanyaan saya, siapa yang selama ini paling lambat? Gak dijawab-jawab kemudian saya masukkan ruangan, saya marahin habis. Dan ada satu menteri dengan terpaksa saya copot, saya ganti gara-gara dwelling time. Karena 6 bulan saya beri waktu, saya minta turun, gak turun sama sekali... Tapi saat ini sudah masuk Januari ke 4,7 sekarang sudah masuk antara 3 dan 4 (hari), turun terus sudah. Kita harapkan, saya targetkan bulan depan sudah masuk pada posisi angka 3. Kalau angka 3 sudah mendekati 2 boleh lah, 7-6 hari ngurus kayak gitu. Biaya setelah saya hitung-hitung, biaya yang hilang hampir 740 triliun karena ketidakefisienan seperti itu. Ini masalah kecepatan, hanya masalah kecepatan. Tapi saya yakin tahun ini pasti, 3 (hari) itu Insya Allah akan kita dapatkan dengan cara apapun, apa ganti menterinya lagi atau yang lain." (Jokowi, 11/3)

Sumber: http://setkab.go.id/transkripsi-kuliah-umum-presiden-joko-widodo-pada-tanggal-11-maret-2016-di-universitas-negeri-solo-jawa-tengah/

Apa itu juga gaya Jokowi ya, menendang pejabat keluar pake kasus hukum. Wah ya siap-siap RR dan SS mengamankan diri dari dosa-dosa masa lalu (kalo ada)
Rasa2nya, menurut saya, RR maupun SS sama2 memiliki "catatan bersih" di masa lalu,...setidaknya menurut penilaian saya sampai saat ini. Mudah2an aja jangan sampai nanti ada "kriminalisasi".

:ngopi:

tuscany

29-03-2016, 08:17 PM

Tunggu 2019.

I want them fight right now! ::cabul::

***
BTW...

Betul, tapi yang dimaksud dalam pernyataan Jokowi di tanggal 10/3 (dan 11/3) bukan Lino.

"Saya tunggu. Jika 6 bulan tidak bergerak sama sekali, ada menteri yang akan saya copot..." (Jokowi, 10/3)

Sumber: https://m.tempo.co/read/news/2016/03/10/078752387/jokowi-kecewa-dwelling-time-kalah-jauh-dari-malaysia

"Saya tanya sampai saya ulang tiga kali, ini yang gak bener siapa? Bea Cukai atau Pelindo-nya atau Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian, karena terlibat di situ banyak sekali ternyata. Gak dijawab, malah jawabnya bolak balik ke invoice, packing list PT. Apa, gak usah diterangin itu. Pertanyaan saya, siapa yang selama ini paling lambat? Gak dijawab-jawab kemudian saya masukkan ruangan, saya marahin habis. Dan ada satu menteri dengan terpaksa saya copot, saya ganti gara-gara dwelling time. Karena 6 bulan saya beri waktu, saya minta turun, gak turun sama sekali... Tapi saat ini sudah masuk Januari ke 4,7 sekarang sudah masuk antara 3 dan 4 (hari), turun terus sudah. Kita harapkan, saya targetkan bulan depan sudah masuk pada posisi angka 3. Kalau angka 3 sudah mendekati 2 boleh lah, 7-6 hari ngurus kayak gitu. Biaya setelah saya hitung-hitung, biaya yang hilang hampir 740 triliun karena ketidakefisienan seperti itu. Ini masalah kecepatan, hanya masalah kecepatan. Tapi saya yakin tahun ini pasti, 3 (hari) itu Insya Allah akan kita dapatkan dengan cara apapun, apa ganti menterinya lagi atau yang lain." (Jokowi, 11/3)

Sumber: http://setkab.go.id/transkripsi-kuliah-umum-presiden-joko-widodo-pada-tanggal-11-maret-2016-di-universitas-negeri-solo-jawa-tengah/

Menteri yang turun ada dua toh kemaren, dan saya duga Indroyono itu yang diganti soal dwelling time. Tipikal akademisi dan birokrat, jadi kurang pas sama kerja maraton model jokowi. Kalo masih ga memenuhi target lagi, ya kayanya RR yang cabut.