Reklamasi teluk jakarta

[ndableg]

Ada rencana bahwa di teluk jakarta akan dibangun daratan2 baru atau reklamasi, seperti di singapore atau belanda. Akan tetapi ada pro kontra. Menurut kalian gimana?
http://statis.dakwatuna.com/wp-content/uploads/2015/04/1354296Kawasan-Reklamasi780x390.jpg

[cha_n]

risikonya apa?

[kandalf]

*nyanyi
"Reklamasi menjadi-jadi
kampung nelayan jadi korbaaaan... "


Bu Susi (Menteri Kelautan) tidak setuju.

---------- Post Merged at 04:38 PM ----------

*nyanyi
"Reklamasi menjadi-jadi
kampung nelayan jadi korbaaaan... "


Bu Susi (Menteri Kelautan) tidak setuju.

[neofio]

rumahnya pak ahok digusur?

[surjadi05]

bukannya udah banyak dijakarta, RUKO PIK itu 99% hasil reklamasi?::ungg::

[kandalf]

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/08/171722226/Menteri.Susi.Kritik.Keras.Rencana.Reklamasi.Pantai .di.Utara.Jakarta
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengkritik keras rencana reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Menurut dia, ketimbang reklamasi pulau, lebih baik para developer mengembangkan pulau-pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta.

"Kemarin yang mengikuti pertemuan dengan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indoneisa) juga dengar sendiri ada perwakilan dari HNSI Jakarta yang komplain mengenai reklamasi. Mereka bilang, itu tempat mereka cari makan, cari ikan, dan sekarang mau dibikin pulau. Saya melihat pulau di Kepulauan Seribu itu banyak sekali yang belum dikelola. Ngapain juga bikin pulau di depan Jakarta," ujar Susi, Selasa (8/9/2015).

Lebih lanjut, kata Susi, KKP melihat ada kecenderungan bahwa para developer menganggap reklamasi sebagai hal yang praktis dan mudah untuk membuat properti di Jakarta. Padahal, kata dia, reklamasi justru akan menyisihkan masyarakat yang hidup di pesisir.

Saat ini, penolakan terhadap rencana reklamasi semakin sering terjadi. Tak hanya di Jakarta, penolakan juga muncul di berbagai daerah. "Saya mengerti bahwa hal ini patut kita waspadai, patut kita akses, dan analisis amdalnya harus betul-betul bagus supaya tidak merugikan masyarakat yang hidup di pesisir itu sendiri," kata dia.

Namun, dia mengaku tak memiliki kewenangan untuk menghentikan rencana reklamasi itu. Saat ini, dia hanya bisa memberikan pendapat dan masukan agar rencana reklamasi pantai bisa menjadi perhatian.

"Ujungnya, kalau mau dilaksanakan, kita tidak punya instrumen untuk menghentikan itu. Namun, kecenderungan ini memang di mana-mana. Di Sulawesi terjadi, di Kendari, dan lain-lain. Ini (reklamasi) akan menjadi masalah bagi masyarakat pesisir," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Muhammad Zulfikar Mochtar mendorong KKP melakukan moratorium reklamasi-reklamasi pesisir berbagai daerah di Indonesia.

Iskindo menduga berbagai pihak mulai menganggap reklamasi sebagai jalan murah melakukan pembangunan.

"Saat ini puluhan reklamasi sedang disiapkan di seluruh wilayah Indonesia dengan skala yang masif. Kita mengkhawatirkan ini menjadi preseden bagi banyak pihak bahwa ini menjadi cara paling murah membuat pembangunan di pesisir. Padahal, pesisir itu punya kompleksitas ekosistem yang dahsyat dengan nilai ekonomi yang besar," kata dia.


http://metro.tempo.co/read/news/2015/09/17/214701337/korban-reklamasi-teluk-jakarta-ratusan-nelayan-jadi-pemulung
Korban Reklamasi Teluk Jakarta, Ratusan Nelayan Jadi Pemulung

Setelah berjalan selama tiga tahun, proyek reklamasi Teluk Jakarta membuat nelayan kehilangan mata pencahariannya. Beberapa nelayan terpaksa berubah haluan mencari pekerjaan lain.

"Ada 100-150 yang nelayan terpaksa beralih profesi menjadi pemulung," kata Muhammad Taher, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Taher mengaku semula ia adalah nelayan tradisional. Semenjak proyek reklamasi berjalan, mau-tak mau, ia berganti profesi menjadi pedagang ikan.

Selain menjadi pemulung, ucap Taher, para nelayan ada yang beralih profesi menjadi sopir angkot atau pedagang ikan yang mengambil ikan dari daerah lain, seperti Cirebon dan Juwana. "Apa pun itu, yang penting bisa makan, anak bisa sekolah. Yang penting, ada penghasilan."

Terkait dengan penghasilan, menurut Taher, semula ia bisa mengantongi Rp 300-500 ribu per hari. "Tapi sekarang dapat Rp 100 ribu aja udah bagus," ujarnya. Menurut Taher, rata-rata nelayan yang beralih profesi kini berpenghasilan Rp 35-50 ribu per hari.

Sekretaris KNTI Untung Sukaedi menuturkan nelayan tak lagi melaut. Sebelum ada proyek tersebut, nelayan hanya cukup berlayar sejauh 5 mil untuk mencari ikan. "Sejak ada proyek, jadi harus di atas 10 mil kalau mau melaut. Kalau tidak, akan dikejar oleh patroli lalu ditenggelamkan," katanya. Padahal, ucap Untung, tak semua nelayan memiliki kapal yang sanggup berlayar hingga 10 mil.

Untung juga menceritakan soal kapal nelayan yang mendadak hilang. "Ada ratusan kapal nelayan, ya sekitar seratus, yang tiba-tiba hilang," ucapnya. Padahal, menurut Untung, harga satu kapal sebesar Rp 35-45 juta. Akibat intimidasi seperti ini, banyak nelayan nekat menjual kapal untuk modal beralih profesi.

Atas semua kerugian yang diderita nelayan, Untung dan Taher mengatasnamakan KNTI menggugat Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. Dalam menggugat, mereka didampingi tujuh lembaga bantuan hukum dan organisasi lingkungan.


http://metro.tempo.co/read/news/2015/09/18/214701703/pulau-reklamasi-segera-dibangun-nelayan-muara-angke-resah

Pulau Reklamasi Segera Dibangun, Nelayan Muara Angke Resah
Masyarakat di kampung nelayan Muara Angke khawatir terhadap dampak pembangunan pulau reklamasi. Menurut Ketua RW 11 Kelurahan Pluit, Muhammad Khafidin, warga yang mayoritas nelayan resah karena mereka mengeluarkan biaya lebih untuk melaut. Selain itu, mereka juga khawatir dengan dampak reklamasi terhadap lingkungan.

Menurut Khafidin, biaya lebih itu dikeluarkan untuk membeli bahan bakar kapal. "Nelayan harus memutar karena pembangunan pulau di sisi barat Muara Angke," kata dia dalam pertemuan pihak pengembang dengan tokoh masyarakat di Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara, Kamis, 17 September 2015.

Terkait pembangunan Pulau G seluas 160 hektare yang izin reklamasinya dipegang PT Muara Wisesa Samudra (MWS), entinitas PT Agung Podomoro Land Tbk, kata Khafidin, masyarakat khawatir ihwal minimnya sosialisasi. Menurut dia, sosialisasi sudah dilakukan oleh pengembang, tapi tidak sampai ke nelayan kecil.

Padahal, ucap Khafidin, jika melihat maket Pulau G, nanti akan penuh dengan gedung-gedung tinggi. "Di bawah Kelompok Nelayan Rampus Jaya ada 2.500 orang. Mereka takut banjir dan kehilangan pekerjaan," katanya.

Tokoh masyarakat Muara Angke, Tubagus, mengatakan ada kekhawatiran terjadi peralihan pekerjaan nelayan. "Dari nelayan bisa jadi pekerja di Pulau G," kata dia.

Assistant Vice President Public Relations & General Affairs PT Muara Wisesa, Pramono, mengatakan warga Muara Angke tidak perlu khawatir karena pihaknya telah memegang analisis dampak lingkungan dan izin reklamasi.

Menurut Pramono, keluarnya izin itu menandakan pembangunan sudah memperhatikan lingkungan. "Kami juga memberikan bantuan dan program kepada nelayan, seperti pelatihan wirausaha hasil perikanan dan pengolahan ikan," kata dia.

Corporate Secretary PT Agung Podomoro Land Tbk, Justini Omas, mengatakan pembangunan Pulau G akan dimulai pada akhir 2015. Dengan biaya Rp 4,9 triliun untuk pembangunan pulaunya saja, kata dia, pengerukan akan selesai pada 2018.

[surjadi05]

bukannya udah banyak dijakarta, RUKO PIK itu 99% hasil reklamasi?::ungg::

[kandalf]

Kekayaan kita ada di laut
Kemiskinan kita ada di pesisir
Ikan-ikan mati karena pencemaran
Reklamasi menjadi-jadi, kampung nelayan jadi korban

Rentenir merajalela, anak nelayan tak sekolah
Perahu tak lagi anggun, jembatan beton terus dibangun

Kami akan rebut kembali
Pesisir, laut, milik kami
Nenek moyang orang pelaut
Semangat kami pantang surut

Jatah solar menguap, dihisap koruptor
Monopoli sektor properti, pantai bukan milik kita lagi

-- Pesisir dan Laut Milik Kita, Simponii
https://soundcloud.com/simponii/pesisir-dan-laut-milik-kami

---------- Post Merged at 01:47 PM ----------

Kekayaan kita ada di laut
Kemiskinan kita ada di pesisir
Ikan-ikan mati karena pencemaran
Reklamasi menjadi-jadi, kampung nelayan jadi korban

Rentenir merajalela, anak nelayan tak sekolah
Perahu tak lagi anggun, jembatan beton terus dibangun

Kami akan rebut kembali
Pesisir, laut, milik kami
Nenek moyang orang pelaut
Semangat kami pantang surut

Jatah solar menguap, dihisap koruptor
Monopoli sektor properti, pantai bukan milik kita lagi

-- Pesisir dan Laut Milik Kita, Simponii
https://soundcloud.com/simponii/pesisir-dan-laut-milik-kami

[mbok jamu]

Daratan baru atau reklamasi itu dibangun untuk apa?

[Silvercheeks]

bener sih, mending yg dibangun daerah yg belum tersentuh, udh rahasia umum jawa di anak emaskan

[ndableg]

Menurut ahok, reklamasi untuk lahan rusun, dan laut tepi jakarta itu kotor, jadi nelayan pun butuh lebih ketengah, dengan reklamasi, maka laut yg bersih makin dekat.
Selain itu menurut ahli, bisa membantu penanggulangan banjir di mana tekanan air dari laut di hilir sungai tidak begitu kuat.

[surjadi05]

Daratan baru atau reklamasi itu dibangun untuk apa?

Kalo jakarta mah 90% bangun gedung mbok, harga tanah gila2an disana ::doh::

[GiKu]

kali-kali di sekitar pemukiman gw juga udah direklamasi dan dibangun rumah2

[surjadi05]

@kandalf kalo mau jujur ikan ga ada di pesisir pantai, mah ga ada hubungan dengan reklamasi pantai, kalo ada juga palingan dikit, buktinya dibatam bisa dibilang hampir tiap malam polair indo menangkap kapal nelayan asing,yg pasti sih menurut gw banjir karna daerah resapan berkurang, karna gw ga yakin orang reklamasi pantai cuma dibuat taman, pasti dibuat perumahan/rukan/ruko kecuali emang bisa dibuat sistem air kayak rotterdam gitu, yakin bisa dalam 8 tahun? Dengan asumsi ahok kepilih kembali, jangan lupa tipikal orang indo,ganti pemerintahan ganti kebijakan ::kesal::

[ndableg]

Ternyata salah satu penyebab terhambatnya pembangunan adalah kroco2 yg suka manas2in orang yg ga mengerti. Penyair lagaknya kaya tau lebih banyak daripada tenaga ahli.

Orang yg suka bela2 orang miskin, belum tentu ingin memberantas kemiskinan. Justru kalo ga ada orang miskin lagi, mereka kehilangan pamor.
Superman, kalo ga ada lex luthor, atau villain yg laen, jadi pengangguran.

[purba]

Ternyata salah satu penyebab terhambatnya pembangunan adalah kroco2 yg suka manas2in orang yg ga mengerti. Penyair lagaknya kaya tau lebih banyak daripada tenaga ahli.

Orang yg suka bela2 orang miskin, belum tentu ingin memberantas kemiskinan. Justru kalo ga ada orang miskin lagi, mereka kehilangan pamor.
Superman, kalo ga ada lex luthor, atau villain yg laen, jadi pengangguran.

Halagh..kayak lu ngerti aja. Coba apa keuntungan dan kerugian reklamasi pantai teluk Jakarta? ::ngakak2::

Inget tuh Jokowek bikin dollar 15rebu ::ngakak2::

[mbok jamu]

Halah mba Pur sok nanya, padahal dia sendiri ndak ngerti.

Orang yang sudah paham pasti menjelaskan.

Purba tipikal orang yang sering berurusan dengan keroco yang mau dibego-begoin.

[surjadi05]

Jangan2 ntar gw dikomplen lagi, gara2 kasih thanks ke mbok jamu :::hihi::
Posted via Mobile Device

[ndableg]

Halagh..kayak lu ngerti aja. Coba apa keuntungan dan kerugian reklamasi pantai teluk Jakarta? ::ngakak2::

Inget tuh Jokowek bikin dollar 15rebu ::ngakak2::

Tuh.. bener kan gw.. ::ngakak2::

[ndableg]

Gugatan thd proyek reklamasi dikabulkan. Itu berarti proyek reklamasi tidak boleh diteruskan oleh pengembang SWASTA, di mana negara dirugikan. Perjanjian sebelumnya pemda DKI hanya mendapat hak 5% yang kemudian dinaikkan ahok menjadi 15%.

Dengan dihentikannya proyek reklamasi oleh swasta, maka ahok malah senang, karena sekarang pemda bisa mengolah reklamasi sendiri tanpa bagi2 ke swasta. Ahok menyatakan reklamasi tetep diteruskan, oleh pemda atau mgk bumn.

Yg orang salah mengerti, adalah yg jadi masalah bukan reklamasinya, tapi bagian pemetaannya, di mana tujuan proyek reklamasi kemaren adalah untuk komersial. Dgn dikabulkannya gugatan, maka reklamasi bisa diperuntukkan bagi rakyat jakarta.

Kalo purba tanya apa ruginya reklamasi, ya ga ada ruginya lah. Kalo rugi ngapain negara2 maju ud duluan? Ruginya itu kalo pulau digunakan untuk kepentingan orang2 kaya, bukan rakyat/negara.

[kandalf]

Baca baik-baik putusan hakimnya.
Gak ada hubungan swasta atau pemerintah.
Mau diteruskan oleh BUMD juga sama saja menentang putusan pengadilan.


• Melanggar Hukum karena tidak dijadikannnya UU 27 Tahun 2007 dan UU 1 Tahun 2014 sebagai Dasar
• Tidak adanya rencana Zonasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 UU 27 Tahun 2007
• Proses penyusunan Amdal tidak partisipatif dan tidak melibatkan nelayan
• Reklamasi tidak sesuai dengan Prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana UU 2/2012.
• Tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi, hanya kepentingan bisnis semata
• Mengganggu Objek Vital
• Menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial ekonomi, dan infrastruktur.
• Hakim juga menyatakan bahwa reklamasi menimbulkan kerusakan lingkungan, dan berdampak kerugian bagi para penggugat (nelayan)

Ini baru Pulau G.

Gugatan atas pulau F, I, dan K juga sudah didaftarkan.

[kandalf]

LAUT DIURUK SEDIMEN MENUMPUK

Sumber: Majalah Tempo edisi 11-17 April 2016 oleh Amri Mahbub
Reklamasi akan membuat sirkulasi arus laut berkurang. Sedimen meningkat. Teluk Jakarta bisa menjadi comberan raksasa.

Perahu kayu milik Nuryadi, 47 tahun, melambat ketika mendekati Pulau G di Teluk Jakarta, Rabu pekan lalu. Dari kejauhan, daratan hasil reklamasi itu tampak seperti bukit pasir yang mengapung di permukaan laut. Di atasnya, lima mesin penggali hidrolik berwarna hijau muda sibuk menguruk.

Pulau buatan itu hanya berjarak sekitar tiga kilometer dari Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara. Sejak pulau baru tumbuh, banyak nelayan mengeluh. “Cari rajungan dan ikan makin susah karena lautnya makin dangkal,” kata Nuryadi, nelayan sekaligus pemilik perahu yang Tempo tumpangi itu.

Karena terjadi pendangkalan, nelayan terpaksa melaut sejauh 30 kilometer ke Pulau Damar di Kabupaten Kepulauan Seribu. Itu pun tak ada jaminan nelayan bakal memperoleh ikan lebih banyak. Sedangkan risikonya hampir pasti: mesin kapal jadi cepat rusak lantaran kemasukan pasir yang terbawa arus.

Menurut Trisno, 22 tahun, anak buah Nuryadi, pendangkalan di dekat Pelabuhan Muara Angke mulai terasa dua tahun lalu. Kala itu, Pulau D, sekitar dua kilometer dari Pulau G, mulai dibangun. Trisno meyakini pendangkalan terjadi akibat pengurukan pasir di kedua pulau tersebut.

Widodo Setiyo Pranowo, peneliti senior dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan pindahnya habitat ikan akibat pendangkalan sudah diperkirakan jauh sebelum proyek reklamasi berjalan.

Widodo pernah membuat studi dampak pembangunan National Capital Integrated Coastal Development - proyek tanggul laut Jakarta- dan Jakarta Giant Sea Wall. Hasilnya 17 pulau reklamasi dan tanggul raksasa bakal menahan sedimen dari 13 sungai di Jakarta, Karawang, dan Bekasi.

Kajian serupa dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada 2013. Menurut riset itu, konsentrasi sedimen yang terhambat bakal tersebar di badan sungai dan kanal di antara pulau-pulau reklamasi. "Sedimentasi bahkan bisa menyatukan semua pulau," ujar Widjo Kongko, peneliti di Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai BPPT.

Widjo juga menjelaskan, volume sedimen akan meningkat karena sirkulasi arus laut berkurang. Sedimen juga terus menumpuk karena daya 'flushing'-pembilasan alami oleh pasang-surut laut-menghilang. Menurut perhitungan Widjo, sedimen dasar laut, khususnya di muara sungai, akan bertambah tiga sentimeter setiap sepuluh hari.

Studi yang dilakukan tim Chiba University, Jepang, menunjukkan hasil tak jauh berbeda. Memakai Alos Palsar, teknologi radar beresolusi tinggi, mereka menemukan sedimentasi di utara Jakarta berasal dari dataran tinggi di Jawa Barat yang terbawa sungai-sungai yang bermuara di Jakarta.

Pembangunan tanggul raksasa dan reklamasi Teluk Jakarta akan memperparah sedimentasi. "Kurang dari 40 tahun, wilayah teluk dan daerah pesisir Jakarta akan seperti kolam," kata Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, pakar radar satelit asal Indonesia di Chiba yang memimpin studi tersebut.

Lumpur dan sampah yang dibawa 13 sungai akan terjebak di kolam itu, termasuk polutan berupa logam berat dan limbah industri lain. "Selat reklamasi akan terlihat bak comberan raksasa", ujar Josaphat.

Bangunan di atas pulau reklamasi pun tak lepas dari masalah. Bila tak dirancang dengan padat, Josaphat ameramalkan, tanah pulau reklamasi akan mengalami likuifaksi. Pulau reklamasi bisa "mencair" ketika gempa minimal berkekuatan 6 skala Richter mengguncang. "Akibatnya, gerowong dalam tanah akan terbentuk."

Likuifaksi pernah terjadi di Urayasu, Chiba, Jepang. Sewaktu gempa hebat terjadi di Sendai tahun 2011 yang berujung tsunami, tanah pulau buatan untuk kawasan perumahan elite itu jadi encer. "Bangunannya tidak roboh, tapi miring sekitar 20 derajat," ucap Josaphat.

Likuifaksi memang menjadi dampak paling serius di kebanyakan pulau hasil reklamasi. Meski begitu, menurut Josaphat, masih ada solusi untuk mencegah masuknya air laut ke dalam gerowong di bawah tanah pulau reklamasi.

Salah satu caranya adalah menyedot air laut dari gerowong. Kemudian lubang tersebut disuntik beton cair guna mengembalikan kepadatan fondasi tanah. Yang terakhir adalah menanamkan pelat baja hingga kedalaman 12 meter di sepanjang bibir pantai. Fungsinya untuk mencegah air laut masuk kembali.

World Harbour Project, konsorsium internasional independen pemantau pembangunan kawasan pesisir, mencatat masalah lain dari reklamasi: kerusakan lingkungan. "Salah satunya terbentuk comberan raksasa," kata Widodo. Indonesia dan Singapura masuk konsorsium ini.

Untuk mencegah timbulnya comberan raksasa, Singapura memakai sistem "jebakan sedimen". Cara kerjanya sederhana, yakni memakai alat penangkap sedimen organik dan anorganik, lalu menyebarkannya ke berbagai sudut. "Cukup efektif," ujar Widodo.

Selanjutnya, limbah bisa dinetralkan dengan instalasi penyaring sebelum air laut dibuang kembali ke samudra. Norwegia menerapkan langkah seperti ini. Untuk menyiasati kerusakan habitat biota laut, sementara itu, bisa dipilih beton yang menjadi hunian baru banyak spesies, seperti kerang dan karang.

Hanya, Widodo belum tahu apakah cara ini bisa diterapkan di Teluk Jakarta. Alasannya, desain "jebakan sedimen" dan beton dengan sitrat ramah lingkungan harus dirancang sesuai dengan karakteristik alam setempat. Yang jelas dia menekankan, desain reklamasi wajib memikirkan semua dampak bagi daerah sekitarnya. "Termasuk mitigasi bencana dan konsep ramah lingkungan."

Di Teluk Jakarta, derap reklamasi baru mulai. Tapi dampaknya sudah dirasakan para nelayan. Karena nelayan harus menjala ikan lebih jauh, sewaktu mereka pulang ke darat, harga ikan sudah turun. "Kami datang telat, ikan tak segar lagi," kata Trisno sambil menambatkan kapal.

[ndableg]

Baca baik-baik putusan hakimnya.
Gak ada hubungan swasta atau pemerintah.
Mau diteruskan oleh BUMD juga sama saja menentang putusan pengadilan.

• Melanggar Hukum karena tidak dijadikannnya UU 27 Tahun 2007 dan UU 1 Tahun 2014 sebagai Dasar
• Tidak adanya rencana Zonasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 UU 27 Tahun 2007
• Proses penyusunan Amdal tidak partisipatif dan tidak melibatkan nelayan
• Reklamasi tidak sesuai dengan Prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana UU 2/2012.
• Tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi, hanya kepentingan bisnis semata
• Mengganggu Objek Vital
• Menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial ekonomi, dan infrastruktur.
• Hakim juga menyatakan bahwa reklamasi menimbulkan kerusakan lingkungan, dan berdampak kerugian bagi para penggugat (nelayan)

Ini baru Pulau G.

Gugatan atas pulau F, I, dan K juga sudah didaftarkan.

Tapi kemungkinan pemkot menggugat keputusan hakim ga tertutup kan?
Digugat nelayan karena memang dalam proyek yg ud dimulai jamannya foke September 2012, pulau F, G, I, K tidak melibatkan dan menguntungkan nelayan/masyarakat.
Kalo reklamasi dilanjutkan dengan membangun untuk nelayan/masyarakat, apa masih dilarang?

[ndableg]

Katakanlah proyek dihentikan.. t'rus? mau bongkar pulau? Yakin abis dibongkar lingkungan jadi beres? Ato lagi2 jadi lahan terbengkalai?

[kandalf]

Tapi kemungkinan pemkot menggugat keputusan hakim ga tertutup kan?
Digugat nelayan karena memang dalam proyek yg ud dimulai jamannya foke September 2012, pulau F, G, I, K tidak melibatkan dan menguntungkan nelayan/masyarakat.

TET-TOOT!
F,G,I,dan K dimulai di masa Pak Basuki.
Sebagian izin (lupa istilahnya izin apa) memang dikeluarkan di masa Fauzi Bowo tetapi tidak dimulai dan izin itu nyaris kadaluarsa hingga diperpanjang secara aktif oleh Pak Basuki. Baru kemudian Pak Basuki mengeluarkan izin pelaksanaan.

Jadi untuk pulau F,G,I, dan K, gak bisa menyalahkan Fauzi Bowo. Itu murni masalah kebijakan Pak Basuki.

Pulau yang dibangun di masa Pak Fauzi Bowo adalah pulau gandeng C dan D.

Kenapa baru ribut saat pulau G?
Karena saat pulau C dan D dibangun, yang terkena dampak adalah peternak kerang. Pengembang serta Pak Fauzi Bowo berhasil menyelesaikan tanpa ribut-ribut. Lagipula, sebagian wilayah di pantainya sudah dikuasai oleh PIK.

Sementara saat pulau G, yang terkena dampak adalah nelayan dan Pak Basuki bersikap masa bodoh dan pengembang merasa di atas angin.


Kalo reklamasi dilanjutkan dengan membangun untuk nelayan/masyarakat, apa masih dilarang?
Baca lagi artikel Tempo yang sudah kusalin di atas.
Kalaupun niat membangun untuk reklamasi, harus dilakukan hati-hati, ada sejumlah hal yang harus dilakukan dan saat ini, reklamasi dilakukan secara sembarangan. Sebagai bukti adalah keberadaan pulau gandeng C dan D yang seharusnya tidak boleh terjadi dan menyalahi izin.



Katakanlah proyek dihentikan.. t'rus? mau bongkar pulau? Yakin abis dibongkar lingkungan jadi beres? Ato lagi2 jadi lahan terbengkalai?

Tanam bakau.
Sesederhana itu.
Jadikan kawasan lindung dan tempat wisata tanpa membangun properti permanen.

[mbok jamu]

Kenapa Ahok tetap ingin melanjutkan reklamasi?

[kandalf]

Karena dengan tanah baru, berarti ada potensi pajak bumi dan bangunan baru dan pajak-pajak baru, alias penghasilan baru buat Pemda.

Selain itu, bisa mengubah wajah Jakarta untuk lebih cantik (sesaat) dan menarik wisatawan, seperti pulau palem Dubai.


Oh iya,
komentar wartawati Jakarta Post waktu kutanya kenapa waktu Pulau C dan D tidak digugat.


Yang Pulau C dan D itu turun dari langit. Ga ada yang tahu. Kalau aku lacak di berita berita, proses diam diam sudah sejak 2006 perusahaan membeli bagang kerang di situ, untuk membersihkan daerah yang untuk diurug. Petani kerangnya mau mau saja dibeli, tapi ada berita yang bilang beberapa di antara mereka menyesal. Lalu Kiara juga mendengar laporan dari beberapa nelayan bahwa nelayan diusir usir ga boleh masuk wilayah C dan D itu. Tapi tidak ada yang mengorganisir protesnya. Jadi terbungkam lah. Juga tidak ada yang tahu itu apaan. Izin prinsip keluar 2007, izin pelaksanaan 2010, tidak ada yang tahu sama sekali. Tahu tahu orang yang naik pesawat kan kadang bilang ya, ada pulau, ada pulau. Orang-orang juga bingung, pulau apa sih, emang reklamasi udah jalan? Kapan? Mana beritanya? Kan ga ada semua. Lalu tahun 2015 barulah Podomoro woro woro Pulau G, Pluit City, pasang iklan sehalaman di Kompas. Baru orang sadar, loh reklamasi jalan toh? Kapan? Gimana? Nah itu juga yang membuat The Jakarta Post mulai lacak, gara gara iklan di Kompas.

Yang aku dengar sedang ada persiapan untuk gugat C dan D tapi katanya harus pidana, dan persiapannya harus lebih matang.

[ndableg]

Tanam bakau.
Sesederhana itu.
Jadikan kawasan lindung dan tempat wisata tanpa membangun properti permanen.

Kl dibangun pembakaran sampah, rusun jg bgs kan?

[kandalf]

Kl dibangun pembakaran sampah, rusun jg bgs kan?

dibangun pembakaran sampah?
Lain kali kamu kalau ke Jakarta, kunjungi hutan bakau di dekat PIK gih, Bleg. Yang berseberangan dengan Pulau C.

---------- Post Merged at 05:30 PM ----------

Ok, cukup ad hominemnya.

Baca artikel Tempo yang kukasih tadi?
Lihat salah satu problem reklamasi? Potensi likuifaksi.

Dengan menjadikannya lahan bakau tanpa bangunan permanen, ketika itu terjadi, bakau2 tersebut tetap bisa hidup.
Bahkan sebenarnya tanaman bakau itu lumayan bisa menahan pengikisan pantai.

http://riaupos.co/2610-arsip-tanggul-dan-mangrove-selamatkan-pesisir-pantai-bengkalis.html#.V1E_H_l97Z4

[tuscany]

Reklamasi yang di tanjung benoa kok ga diribut2in amat ya

[kandalf]

Reklamasi yang di tanjung benoa kok ga diribut2in amat ya

Dari sisi saya pribadi:
1. saya warga Jakarta, tidak terlalu banyak tahu tentang isu di Bali saat ini bahkan walaupun saya pernah tinggal di sana.
2. saya pernah membandingkan kok argumen pengembang di Benoa dan Jakarta dan argumennya relatif sama.

Dari sisi para aktivis yang saya lihat:
yang ngeributin reklamasi di Jakarta juga ngeributin reklamasi di Benoa bahkan di Makassar dan sejumlah tempat lain.

Gak usah ad-hominem deh.

Justru kenapa akhirnya yang di Jakarta ramai?
Sederhana,
karena gubernurnya menjadi idola masyarakat.
Serangan terhadap reklamasi dianggap sebagai upaya menjatuhkan sang gubernur. Padahal dengan atau tanpa sang idola sebagai gubernur, ya upaya reklamasi juga akan dikritik.

[surjadi05]

Err batam ga pernah dikritik tuh dalf, karna ga tahu, atau pura2 ga tahu?
Tapi kalo mau jujur di batam reklamasi ga pernah buat "kaum berduit" dan sering dibuat ocean park

[kandalf]

Gak semua reklamasi itu buruk kok, Om Sur.
Kadang juga melihat kegunaan dan niat si pengembang serta rencananya.

[surjadi05]

Berarti harusnya reklamasi jangan dilarang donk, harusnya diperketat aja aturannya ::ungg::

[mbok jamu]

Kalau mbok melihatnya jadi ramai ndak karuan karena gubernur-nya dari etnis Tionghoa, sehingga digosok menjadi pertarungan si miskin (kaum lemah/pribumi) melawan si kaya (kaum penguasa/etnis Tionghoa).

Kelihatannya Ahok ingin membersihkan dan mempercantik teluk Jakarta seperti kawasan teluk di Singapore, Qatar, UAE, Monaco, dll. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, teluk Jakarta memang kelihatan kumuh.

As a tree-hugger, mbok heran, kenapa Muara Angke ndak dipertahankan? Justru unik kalau di kawasan itu pun ada kampung nelayan-nya.

Apakah benar habitat ikan di teluk Jakarta sudah ndak baik lagi? Kalau mbok lihat hasil tangkapan yang dibawa para nelayan ke balai kota, ikannya kecil-kecil, kalau di kampung sini anak-anak ikan itu justru harus dilepas lagi ke laut.

[kandalf]

Berarti harusnya reklamasi jangan dilarang donk, harusnya diperketat aja aturannya ::ungg::

Aturannya sudah diperketat dalam satu dekade terakhir dan..... dilanggar oleh Pak Pak Basuki (dengan dukungan Pramono Anung) dengan dalih sudah diamanatkan dari tahun 1995 jadi gak perlu ikut aturan-aturan baru yang lebih ketat.

Pak hakim PTUN kemarin tak setuju dengan argumen tersebut dan menganggap Pemda melanggar hukum.

[tuscany]

Dari sisi saya pribadi:
1. saya warga Jakarta, tidak terlalu banyak tahu tentang isu di Bali saat ini bahkan walaupun saya pernah tinggal di sana.
2. saya pernah membandingkan kok argumen pengembang di Benoa dan Jakarta dan argumennya relatif sama.

Dari sisi para aktivis yang saya lihat:
yang ngeributin reklamasi di Jakarta juga ngeributin reklamasi di Benoa bahkan di Makassar dan sejumlah tempat lain.

Gak usah ad-hominem deh.

Justru kenapa akhirnya yang di Jakarta ramai?
Sederhana,
karena gubernurnya menjadi idola masyarakat.
Serangan terhadap reklamasi dianggap sebagai upaya menjatuhkan sang gubernur. Padahal dengan atau tanpa sang idola sebagai gubernur, ya upaya reklamasi juga akan dikritik.

Pertanyaannya bukan buatmu sendiri, kok penuh perasaan bgt sih bacanya ::elaugh::

[surjadi05]

Kalau mbok melihatnya jadi ramai ndak karuan karena gubernur-nya dari etnis Tionghoa, sehingga digosok menjadi pertarungan si miskin (kaum lemah/pribumi) melawan si kaya (kaum penguasa/etnis Tionghoa).

Kelihatannya Ahok ingin membersihkan dan mempercantik teluk Jakarta seperti kawasan teluk di Singapore, Qatar, UAE, Monaco, dll. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, teluk Jakarta memang kelihatan kumuh.

As a tree-hugger, mbok heran, kenapa Muara Angke ndak dipertahankan? Justru unik kalau di kawasan itu pun ada kampung nelayan-nya.

Apakah benar habitat ikan di teluk Jakarta sudah ndak baik lagi? Kalau mbok lihat hasil tangkapan yang dibawa para nelayan ke balai kota, ikannya kecil-kecil, kalau di kampung sini anak-anak ikan itu justru harus dilepas lagi ke laut.

Kalo saya liat justru antara ahok vs parpol mbok, segala cara dihalalkan, coba si ahok masih di gerindra atau masuk pdip pasti ceritanya beda banget btw ada uu baru tentang pilkada khusus untuk ahok eh calon independen ::hihi::
http://news.detik.com/read/2016/06/04/172646/3225584/10/ahok-verifikasi-faktual-ktp-calon-independen-bisa-bermasalah

[ndableg]

Sederhana,
karena gubernurnya menjadi idola masyarakat.
Serangan terhadap reklamasi dianggap sebagai upaya menjatuhkan sang gubernur. Padahal dengan atau tanpa sang idola sebagai gubernur, ya upaya reklamasi juga akan dikritik.

Ga usah ad hominem tapi kalimat berikutnya gitu...
Ga kebalik tuh? Yg bikin rame malah yg mau njatuhin? Sampe mau bikin konser ditengah jalan tuh.. ::hihi::
Yg idola itu justru lg nyari2 apa iya jakarta doang yg salah sampe harus masuk penjara, yg lain enggak?

[ndableg]

Pertanyaannya bukan buatmu sendiri, kok penuh perasaan bgt sih bacanya ::elaugh::

Mungkin takut disama2in dgn ratna dan galih.. eh dhani.. oleh pemuja ahok.. ::hihi::

[ndableg]

Kalau mbok melihatnya jadi ramai ndak karuan karena gubernur-nya dari etnis Tionghoa, sehingga digosok menjadi pertarungan si miskin (kaum lemah/pribumi) melawan si kaya (kaum penguasa/etnis Tionghoa).

Kelihatannya Ahok ingin membersihkan dan mempercantik teluk Jakarta seperti kawasan teluk di Singapore, Qatar, UAE, Monaco, dll. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, teluk Jakarta memang kelihatan kumuh.

As a tree-hugger, mbok heran, kenapa Muara Angke ndak dipertahankan? Justru unik kalau di kawasan itu pun ada kampung nelayan-nya.

Apakah benar habitat ikan di teluk Jakarta sudah ndak baik lagi? Kalau mbok lihat hasil tangkapan yang dibawa para nelayan ke balai kota, ikannya kecil-kecil, kalau di kampung sini anak-anak ikan itu justru harus dilepas lagi ke laut.

Betul mbok, mata mbok kalo dari mata saya ga salah.

[kandalf]

Sederhana,
karena gubernurnya menjadi idola masyarakat.
Serangan terhadap reklamasi dianggap sebagai upaya menjatuhkan sang gubernur. Padahal dengan atau tanpa sang idola sebagai gubernur, ya upaya reklamasi juga akan dikritik.
Ga usah ad hominem tapi kalimat berikutnya gitu...
Ga kebalik tuh? Yg bikin rame malah yg mau njatuhin? Sampe mau bikin konser ditengah jalan tuh.. ::hihi::
Yg idola itu justru lg nyari2 apa iya jakarta doang yg salah sampe harus masuk penjara, yg lain enggak?

Kenyataannya begitu.
Yang menentang reklamasi dituding sebagai anti Basuki.

Ngomong2,
Sanusi (Gerindra) itu gak pernah anti-reklamasi. Dia cuma mengeluarkan pernyataan terkait izin-izin.

Ahmad Dhani, juga gak pernah anti-reklamasi. Cuma bilang pernah diminta untuk konser, alias bukan inisiatif dia.

Ratna Sarumpaet, setahu saya juga gak pernah mengeluarkan pernyataan anti reklamasi kecuali cuma sekedar untuk nyerang lawan. Sebelum kasus Sanusi terungkap gak pernah tuh dia anti-reklamasi.

Yang benar-benar anti-reklamasi dalam arti jauh sebelum kasus Sanusi terungkap?
1. KPK, makanya mereka sudah membidik Sanusi dari lama;
2. LBH Jakarta, mereka membantu nelayan memasukkan gugatan Pulau G dan sekarang sedang siap untuk F, I, dan K;
3. Kementerian Kelautan, mereka mengirim ahli2nya menjadi saksi di persidangan;
4. Kementerian Lingkungan Hidup, ini dari tahun 2003 berantem ama pengusaha sampai karena kalah akhirnya cenderung pasif tetapi pasang pengumuman di situsnya.

Apa menurutmu empat institusi itu begitu mengidolakan gubernur kita?




Jakarta itu kawasan strategis, karena itu diributkan. Tapi sebenarnya reklamasi yang diributkan gak cuma Jakarta. Hanya karena jarang terdengar di media bukan berarti tidak ada yang diributkan. Sebelum Jakarta, yang di Benoa sudah diributkan.

Oh iya, ini cuplikan wawancara salah satu wakil ketua KPK

TANYA: Saat konferensi pers operasi tangkap tangan M. Sanusi, anggota DPRD DKI Jakarta terkait suap peraturan reklamasi Jakarta, Anda katakan kasus ini grand corruption. Korupsi skala besar. Dalam proses hipotesa, itu terjawab?

JAWAB: Saya mengatakan grand corruption karena beberapa alasan. Di antaranya, pertama, saya melihat kriterianya, mengubah kebijakan, dan akibatnya besar untuk masyarakat dan yang ingin dilakukan dalam kasus itu bagaimana private sector ingin mengubah aturan sehingga sesuai keinginannya.

Kami (KPK) juga punya kajian tentang reklamasi. Bayangkan, sebanyak 99,8 persen reklamasi di Indonesia itu private driven. Karena didorong pihak swasta. In fact, cuma satu yang pemerintah, itu pun enggak sepenuhnya.

Misalnya di Makassar, Center Point, ada kerjasama pemerintah dan swasta, tapi lebih banyak swastanya. Di Manado. Di Bali. Hampir semuanya karena kepentingan swasta. Dan itu selalu mem-push, mendorong orang-orang yang hidup di sekitar kawasan yang direklamasi, untuk keluar area.

Jadi, pada waktu saya lihat kasus suap reklamasi Jakarta ini, saya pikir ini hanya hitung-hitungan ekonomi saja, ternyata melihat lebih dalam, apa yang saya pikirkan terbukti. Ini grand corruption. Terbukti reklamasi Jakarta itu sampai harus mengubah aturan untuk swasta.

Lihat saja, sejauh ini terbukti. Sudah diuji di PTUN, hakim mengabulkan gugatan atas reklamasi yang dilakukan nelayan. Presiden mengeluarkan aturan moratorium. Sekarang kasus reklamasi Jakarta ini kami pelajari dengan hati-hati. Secara prudent.

http://www.rappler.com/indonesia/135938-wawancara-wakil-ketua-kpk-laode-syarif




Singkatnya, Bleg,
kamu gak usah pakai bikin "misalkan buat kepentingan rakyat", "misalnya sesuai izin yang ada",
kenyataannya, justru ada upaya mengubah izin-izin itu untuk dilonggarkan kembali.

[ndableg]

Karena menurut gw emang reklamasi dibutuhkan dijakarta. Gw jg termasuk yg pernah usaha bersama teman, yg kebetulan seorang ahli banjir kerja di PU nya belanda, untuk jebolin proyek reklamasi di jakarta semenjak jamannya foke. Rancangan yg tukang ingsinyur ini bikin lebih ke fungsional. Jadi reklamasi untuk membuka lahan baru bagi pembangkit listrik, pembakaran sampah, rusun dlsbgnya. Sampe kita gabung dgn partai demokrat dulu. Dia bahkan siap dana bantuan dari pemerintah belanda. Tapi yah ga tembus2 sih.. dgn segala sakit hatinya.. di mana yang berbau2 komersial tembus terus.. sampe akhirnya ada masalah ini.. maka gw bersukur ga tembus. Cuman gw tetep yakin kalo fungsinya bener bisa direalisasikan.

[ndableg]

Jadi kawan g ini bukan hanya mengajukan proyek reklamasi, tapi dia menawarkan satu paket penanggulangan masalah banjir dan energi di jakarta. Belanda ud beberapa kali bikin penelitian tentang kondisi jakarta, dan beliau termasuk yg tau. G ud dikasih liat konsepnya, tapi karena gw bukan orang sipil, jadi ya manggut2 aja. Kita ud bbrp kali kirim ke foke, jokowi dan ahok. Sekarang sih dia ud ga ngarep proyek apa2 cuman berharap ide nya dia dipake, dan kalo gw liat2 sih agak2 mirip dgn yg ud dilakukan jokowi/ahok.

Konsepnya yg gw tangkep banget dan dilakukan jokowi/ahok adalah membangun/memperbaiki dam/waduk di bbrp titik (walaupun keknya ada yg enggak/belum) di jakarta. Sodetan kali ciliwung, walaupun di plan nya itu koncinya ada di katulampa, membangun sodetan antara ciliwung dan citarum, tapi yah gw ud denger2 ada sodetan2 disinggung2 di berita2. Jd mungkin akan disodet jg di katulampa ke citarum. Termasuk perlunya reklamasi. Jadi dia jg punya ide jakarta baru dgn daratan hasil reklamasi jakarta baru. Di sana dia ud kepikiran bangun pembakaran/pengolahan sampah, pembangkit listrik, rusun, dll.

Jadi yah.. bukannya argumen gw sih.. tapi tentu g lebih percaya argumen tukang ingsinyur orang indo pengalaman eropa/dunia drpd rumor ato kliping2 ato laporan pemerintah yg gw ga tau gitu, ndalf. Mgk g bisa usahain kl ada yg mo ngundang dia bicara di seminar2, dia jg keknya dah sering kasih workshop ttg hal ini. Hanya kesiannya dia baru setaun sembuh dr tumor tenggorokan dan skrg pensiun dini.

Kalo mau bicara masalah save the planet, ya sapa gw. G sih cuman mau jakarta jadi semakin baik aja. Dan kesian aja g ma ahok ditekan2, untung aja dia pendekar. Bayangin, tiap pagi ngelayanin keluh kesah warga, sampe urusan selingkuh pegawe negeri orang ngadunya ke dia.. bisa diliat tuh dichannelnya pemkot.

[ndableg]

Bayangkan, sebanyak 99,8 persen reklamasi di Indonesia itu private driven. Karena didorong pihak swasta. In fact, cuma satu yang pemerintah, itu pun enggak sepenuhnya.

Misalnya di Makassar, Center Point, ada kerjasama pemerintah dan swasta, tapi lebih banyak swastanya. Di Manado. Di Bali. Hampir semuanya karena kepentingan swasta. Dan itu selalu mem-push, mendorong orang-orang yang hidup di sekitar kawasan yang direklamasi, untuk keluar area.

Jadi, pada waktu saya lihat kasus suap reklamasi Jakarta ini, saya pikir ini hanya hitung-hitungan ekonomi saja, ternyata melihat lebih dalam, apa yang saya pikirkan terbukti. Ini grand corruption. Terbukti reklamasi Jakarta itu sampai harus mengubah aturan untuk swasta.

Mungkin kesalahannya di sini. Dikerjain sepenuhnya atau sebagian besar oleh swasta, jelas aja swast cari untung. Dan mungkin juga apbd/apbn ga nyanggup untuk ngerjain proyek reklamasi sendiri.
Maka ketika pihak swasta yg ud membangun setengah harus dihentikan, justru kesempatan bumd/bumn utk mengambil alih proyek dan memberi untung pada rakyat. Kan gitu cak?

[ndableg]

Ga adil rasanya kalo pengembang ga dikasih waktu buat berargumen...


Agung Podomoro : Tak Ada Ikan dan Kerang di Wilayah Reklamasi Pulau G

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) keberatan disebut kerja amburadul dan membuat biota laut menjadi mati karena pembangunan reklamasi Pulau G atau Pluit City di Teluk Jakarta.

CEO PT Muara Wisesa Samudera (anak usaha APLN), Halim Kumala mengaatakan, ia sudah mengetahui kondisi alam di Teluk Jakarta sejak 1999.

Tepatnya di depan Green Bay Pluit, kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan ternak ikan akibat adanya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Jadi ternak udang, kerang hijau, tidak ada. Nelayan cari ikannya jauh di utara," ujar Halim di Hotel Pullman, Jakarta, Sabtu (2/7/2016).

Ia mengaku mengetahui hal tersebut karena pada 1999 ia pindah ke Jakarta Utara dan beberapa kali memancing di Teluk Jakarta.

Pada tahun tersebut, Halim bisa memancing sampai di daerah Muara Karang Raya atau yang sekarang menjadi lokasi Perumahan Mediterania. Di daerah ini, kala itu, masih ada tambak ikan dan ternak kerang hijau.

Untuk mengetahui kondisi alam di laut tempat reklamasi akan dibangun, kontraktor yang disewa APLN, yakni PT Boskalis Internasional Indonesia atau anak usaha Royal Boskalis Westminster dan Van Oord selalu mengadakan soil tes.

Selain dilakukan kontraktor, Halim juga mengklaim menjalani tes tersebut sendiri pada 2012. Hasil tes tersebut menunjukkan, tanah di dasar laut yang berjarak 1.000 meter dari pantai sudah hitam. Dengan kata lain, kondisi alamnya sudah tercemar polusi.

"Saya ambil tanah untuk tahu seperti apa (polusinya). Sekarang pun sama persis, tanahnya hitam. Saya masih simpan sampai sekarang tanahnya," sebut Halim.

Hasil temuan tersebut juga menunjukkan jika ada kerang hijau yang diambil dari daerah ini, pasti tidak bisa dimakan.

Selain itu, kata Halim, nelayan yang menangkap ikan di daerah tersebut juga seharusnya sudah sejahtera. Pasalnya, jarak dari pelabuhan hanya 2-3 menit.

Dengan demikian, ia menekankan, sejak 1999 pun sudah tidak ada nelayan yang menangkap ikan di daerah ini.

"Poinnya, Pulau G tidak bikin biota laut rusak, karena memang tidak ada," tandas Halim. Sumber : http://properti.kompas.com/read/2016/07/03/172815221/agung.podomoro.klaim.tak.ada.ikan.dan.kerang.di.te luk.jakarta


Agung Podomoro : Reklamasi Pulau G Dikerjakan Profesional Berpengalaman 200 Tahun

Jakarta | Detik.com - PT Agung Podomoro Land (PT APL) mengklaim reklamasi pulau G dilakukan oleh para ahli profesional. Mereka juga membantah aktivitas reklamasi tersebut merusak lingkungan maupun mengganggu jalur kapal nelayan.

"Pelaksana proyek ini merupakan para ahli di bidang reklamasi, sehingga proses reklamasi Pulau G dilaksanakan dengan baik dan tentunya dengan kajian yang menyeluruh.

Sebelum pelaksanaan, survei lapangan telah dilaksanakan dengan berbagai metode, antara lain: batimetri, pinger dan soiltest," ucap VP Director PT APL, Noer Indradjaja dalam konfrensi pers di Hotel Pulman Central Park, Jakarta Barat, Sabtu (2/6/2016).

"Dari hasil survei tersebut tidak ditemukan kabel listrik, pipa gas dan atau benda-benda logam lainnya di dalam konsensi area Pulau G," sambungnya.

Noer menjelaskan secara teknis jarak Pulau G dan pipa gas milik PLN telah bergeser sesuai kajian Pemda DKI Jakarta. Sementara konsep pembangunan pulau itu telah dibangun sesuai jalur pelayaran.

"Sehingga jarak antara pulau dan pipa menjadi semakin jauh (75 meter). Bentuk Pulau G adalah hasil kajian para ahli, sehingga keberadaan Pulau G tidak mengganggu jalur pelayaran nelayan, dengan dibuatkan kanal selebar 300 meter. Hasil kajian penelitian juga tidak menemukan biota laut dalam 15 tahun terakhir. Hal ini diperkuat dengan hasil soil test bahwa laut sudah terkontaminasi," paparnya.

Sementara CEO PT Muara Wisesa Samudera (PT MWS), Halim Kumala mengatakan dirinya tidak dilibatkan diskusi dalam pembatalan ijin. Sebagai kontraktor, PT MWS yang merupakan anak perusahaan PT APL, mengaku kecewa atas pernyataan pemerintah.

"Padahal Bu Menteri Susi (Menteri KKP) pernah bilang pembangunan Pulau G tertib pada 11 Mei. Tetapi sekarang kami dianggap bangun di bawah kabel, ganggu lalu lintas kapal nelayan, merusak laut. Kami tidak terima dibilang ugal-ugalan," papar Kumala.

Halim menuturkan bahwa pengurusan analisa dampak lingkungan (Amdal) telah diselesaikan sejak bulan Juli lalu. Sebelum pembangunan pulau, pihaknya telah melengkapi semua ijin yang diperlukan.

"AMDAL sudah peroleh. Waktu itu urus ke DKI untuk ijin membangun prasarana 6 Oktober 2014 dan ijin reklamasi 23 Desember 2014. Sedangkan surat ijin kerja keruk telah kami dapatkan pada tanggal 20 Mei 2015 begitu juga dengan surat ijin kerja reklamasi 10 Agustus 2015," tuturnya.

Terkait hasil temuan Komite Gabungan yang dibacakan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, PT MWS masih mempertanyakan alasannya. Pertimbangan bahwa Pulau G dianggap merusak lingkungan, menganggu jalur pelayaran kapal, serta ada kabel listrik di bawahnya; dibantah oleh PT MWS.

"Saya nggak paham selevel menteri bilang di bawah Pulau G ada kabel listrik. Padahal kontraktor kita tidak akan bekerja begitu saja kalau ada itu. Terlebih semuanya sebelum dikerjakan sudah disensor. Lalu kami dibilang ganggu jalur nelayan? Sekarang kalau pulau jadi kita sudah pikirkan lewatnya gimana oleh karena itu sudah kita buatkan kanal 300 meter, sehingga 15 sampai 20 kapal bisa lewat bersamaan. Kami bikin itu supaya pelabuhan Muara Angke tidak berfungsi," pungkasnya. Sumber :
http://m.detik.com/news/berita/3247422/agung-podomoro-bantah-reklamasi-pulau-g-rusak-lingkungan-dan-ganggu-kapal

[surjadi05]

Gw kok ngeliatnya penuh politik ya kali ini, kalo kayak gini sapa yg mau invest di indo, kalo izin udah dikeluarin invest dah banyak tapi bisa di cancel seenak perut sama pemerintah :ngopi:

[ndableg]

Dengerin tuh koh ahok di pengadilan. Ga salah jadi gacoan gw. Emang susah jadi orang lurus di jakarta. Apalagi plus galak.

https://www.youtube.com/watch?v=rTW2ne-VNU0

[mbok jamu]

Ya yang begini lah.. yang membuat orang lurus dan pinter ogah menjadi pejabat di Indonesia. Kecuali mau cepat tua atau cepat mati karena stress.

[kandalf]

Polos amat. Percaya bahwa tuh para pengusaha properti pasti seia sekata ama dia. Padahal di belakang diam-diam nusuk. ::ngakak2::

Dan sampai sekarang masih polos bahwa keppres tahun 1995 itu gak ada udang di balik batu alias murni kebijakan Eyang Soeharto.

[surjadi05]

Polos amat. Percaya bahwa tuh para pengusaha properti pasti seia sekata ama dia. Padahal di belakang diam-diam nusuk. ::ngakak2::

Dan sampai sekarang masih polos bahwa keppres tahun 1995 itu gak ada udang di balik batu alias murni kebijakan Eyang Soeharto.

Lah sekarang bukan faktor pengusahanya aja, kalo pengusaha udah jujur, tapi pemerintah (eksekutif, yudikatif n legislatifnya) juga "meras" gimana pengusaha ga licik?

Contoh di amrik pajak bisa 35% di indo max cuma 25%, kenapa di amrik banyak pengusaha yg jujur bayar pajak di indo kaga? Salah pengusaha juga? ::ungg::

[ndableg]

Polos amat. Percaya bahwa tuh para pengusaha properti pasti seia sekata ama dia. Padahal di belakang diam-diam nusuk. ::ngakak2::

Ya jelas enggak, makanya kejadian ott sanusi.

[tuscany]

Agung Podomoro : Reklamasi Pulau G Dikerjakan Profesional Berpengalaman 200 Tahun


Siapa profesional yang idup sampe 200 tahun? ckckck

---------- Post Merged at 01:16 PM ----------

Jelaslah kasus ini politis, ditarik sana-sini. Reklamasi lain kurang gaung di media karena kurang menguntungkan dari segi jumlah pembaca. Reklamasi nggak reklamasi nggak jelas bedanya di mana kalo sudah politis. Semua maunya terdengar paling benar.

[surjadi05]

^^^
::ngakak2::

[surjadi05]

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/24/14230521/begini.urutan.penyerahan.uang.suap.untuk.sanusi.vi a.perantara

NEWS

MENU


News Megapolitan
Begini Urutan Penyerahan Uang Suap untuk Sanusi via Perantara
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:23 WIB






JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, didakwa menerima suap sebanyak Rp 2 miliar dari Presiden Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja.

Jaksa penuntut umum (JPU), Ronald Worontika, di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016), membacakan alur penerimaan suap oleh Sanusi.

Suap tersebut diberikan secara bertahap dan melibatkan Personal Assistant PT APL, Trinanda Prihantoro, dan staf pribadi Sanusi, Gerry Prastia.

"Pada 28 Maret (2016), Sanusi menyuruh Gerry untuk menanyakan kepada Trinanda. Trinanda mengatakan akan menyampaikan ke Ariesman, lalu Trinanda menghubungi Gerry untuk bertemu," ujar Ronald.

Sebelum terjadi permintaan itu, Trinanda sudah bertanya kepada Sanusi mengenai perkembangan pembahasan Raperda Reklamasi. Trinanda menanyakan apakah semua masukan dari Ariesman sudah masuk ke dalam raperda.

Sanusi menjawab semua sudah beres.

Trinanda menemui Gerry di kawasan Central Park, Jakarta Barat, untuk menyerahkan uang sebesar Rp 1 miliar yang dimasukkan dalam sebuah tas laptop. Trinanda sempat menanyakan kembali kepada Gerry mengenai raperda.

Gerry menjawab, pertanyaan itu akan disampaikan kepada Sanusi.

"Kemudian, Gerry menyerahkan uang tersebut kepada Sanusi di dalam mobil Sanusi di SPBU Jalan Panjang," kata Ronald.

Menjelang penyerahan pada tahap kedua, Gerry kembali menghubungi Trinanda.

"Gerry SMS lagi ke Trinanda, 'Pak, Si Om minta lagi'," kata Ronald.

Setelah itu, kata jaksa, Trinanda menjawab akan menanyakan terlebih dahulu kepada Ariesman dan berjanji akan mengabari Gerry.

Pada 31 Maret 2016, Trinanda menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1 miliar di dalam tas ransel hitam kepada Gerry di Gedung APL Tower, Jakarta Barat.

Setelah itu, Gery menemui Sanusi di FX Mall Senayan untuk menyerahkan uang tersebut.

"Gery mengatakan, 'Om, ini barangnya,'. Saat keluar dari mal, (dia) diamankan oleh KPK," ujar Ronald.

"Keesokan harinya, yakni pada 1 April 2016, Ariesman menyerahkan diri kepada KPK," kata Ronald.

Atas perbuatan tersebut, Sanusi didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.


Nah kalo begini adilkah cuma nyalahin pengusaha? Sistem korupsi di indo sudah demikian hebatnya, sehimgga begitu ada yg kompeten harus disingkirkan, jujur sebagai penduduk non jakarta, gw kemaren sudah senang kalo ahok maju jalur independent, sehingga kalo dia menang bakal muncul "ahok2" laennya di daerah yg tidak "tersandera" parpol, tapi kemudian mundur dari jalur ini yah sebagai "penonton" ada perasaan kecewa sih ::ngopi::