KPK vs POLRI

[ndableg]

Dibikin topik baru ya guys. ga kalah seru kan ini?

KPK, pimpinan kpk saat ini khususnya, digebuki di ILC, bahkan oleh mantan ketua/pengurus kpk sendiri.

https://www.youtube.com/watch?v=gWHIA5Ae994

[surjadi05]

Gw baru tahu, bahwa tidak etis pimpinan kpk menjadi cawapres, pantesan si samad ngotot ga mau ngaku terus waktu ketemu para wakil pdip pake acara nyamar ::facepalm::

[surjadi05]

Dan jujur saya ga percaya ketua kpk powernya "setara" dengan wakilnya,jadi mungkin aja ketua kpk "kali ini" memaksakan budi jadi tersangka, soalnya keliatan banget bw mau mengikuti peraturan kpk, begitu jadi tersangka , dia langsung mengirimkan surat pengunduran diri, harusnya samad juga, begitu mau mencalonkan diri jadi cawapres dia harus mengirimkan surat pengunduran dirinya, well,setidaknya sekarang,kita tahu siapa aja dari pimpinan kpk yg mau menuruti peraturan ::ngopi::

[234]

Kalau SEANDAINYA (saat itu) saya anggota Timses Capres Jokowi untuk mencari Cawapres, saya akan coret nama Abraham Samad sbg kandidat. IMO, memilih Samad adalah strategi yg sangat buruk. Suara Jokowi ndak akan keangkat, bahkan bisa jeblok. Samad bukan vote gatherer buat Jokowi, bahkan masih dibawah Mahfud (balon PKB), Paloh, Ryamizard, Dahlan, Anis dan balon2 wapres Jokowi yg muncul pada saat itu, apalagi dibandingkan dg JK.

Tetapi...

Saya akan dekati Samad dan meng-iming2inya untuk mau menjadi Cawapres Jokowi, meskipun di-saat2 terakhir Samad bakalan saya "tendang" dan saya tentang habis2an agar tidak dipilih untuk maju sbg cawapres Jokowi.

Apa alasan saya memilih strategi spt itu?

Sekedar sharing "melawan lupa"...:

"Saya cuma mau menjadi Ketua KPK sampai selesai..." (Abraham Samad, Senin 17 Maret 2014)
http://nasional.kompas.com/read/2014/03/17/1441567/Abraham.Samad.Tak.Mau.Jadi.Cawapres.Prabowo

"Kalau tawaran itu adalah sebuah takdir, sebagai manusia biasa saya tak akan bisa menolak..." (Abraham Samad, Senin MALAM 17 Maret 2014)
http://m.republika.co.id/berita/pemilu/wawancara/14/03/19/n2lz6b-wawancara-khusus-abraham-samad-soal-cawapres-prabowo-subianto

"Pertama-tama saya harus salat istikharah. Setelah istikharah dan mendapatkan petunjuk baru saya ambil keputusan..." (Abraham Samad, Rabu 19 Maret 2014)

"Kami tidak ditolak (oleh Samad atas wacana sbg cawapresnya Wowo)... " (Hashim Djojohadikusumo, Senin 7 April 2014)
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/08/269568776/Gerindra-Sebut-Abraham-Samad-Tak-Menolak-Jadi-Cawapres-Prabowo

Yup, jika sampe berhasil digaet sbg cawapres Prabowo, Samad bisa menjadi "bola liar" yg akan sangat mengganggu strategi2 saya selanjutnya sbg timses Capres Jokowi. Strategi jitu yg sudah saya persiapkan untuk mengkampanyekan "Jokowi (dikelilingi orang2) Bersih" bisa hancur berantakan ndak bisa bunyi.

Sekali lagi, itu SEANDAINYA saya adalah Budi Gunawan ...ehh maksud saya... Timses Capres Jokowi pada saat itu. :mrgreen:

***
So, saya ndak percaya Samad "berambisi" menjadi cawapres Jokowi. Tapi, saya setuju Samad telah ("dipaksa") masuk dlm permainan politik saat itu, dan ini adalah "dosa" Samad yg saat ini sedang di-ungkit2.

IMHO, Samad adalah orang LUGU (dlm berpolitik)dan kebetulan saat itu memang sedang GAMANG. Bagaimanapun, menjadi Wapres adalah jabatan yg sangat menggiurkan, sapa sih yg nolak kalo melihat ada "iming2" dan kesempatan? RI-2, boo! :mrgreen:

Just my 2 cents. :)

:ngopi:

[kandalf]

surjadi05
Samad memang ambisius.
Dan karena ambisius itu, dua kali ia disidang oleh KPK.
Yang pertama, karena fatal yakni lalai hingga menyebabkan bocornya Surat Perintah Penyidikan, sampai dibentuk Komisi Etik.
Yang kedua, saat ia ikut mencalonkan diri dari cawapres.

Tetapi terlalu naif kalau disebut Samad menguasai KPK walaupun Samad ketuanya. Kenyataannya, dalam kasus Sprindik, terungkap bahwa Samad sebagai ketua justru tidak boleh menandatangani Sprindik hingga semua wakil ketua menandatanganinya.

Dan keputusan tersangka, bukan di tangan Samad seorang dan bukan pula di tangan Wakil Ketua.
Prosesnya panjang, dari pelaporan, hingga Forum Gelar Perkara di tingkat menengah yang di antaranya direktur-direktur seperti Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan, dan para penyelidik. Seusai itu, barulah dibuat Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani oleh para pimpinan KPK.

Dari majalah Tempo minggu lalu.

Pernyataan Johan dikuatkan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi 2005-2013, Abdullah Hehamahua. Menurut dia, tak ada ruang bagi kepentingan pribadi komisioner dalam keputusan-keputusan genting dan penting di lembaga itu. "Saya penyusun standar operasional KPK," ujarnya. "Seorang Ketua KPK tak bisa seorang diri mengenakan status tersangka kepada seseorang, termasuk Pak Budi Gunawan."

Hehamahua mencontohkan keputusan menetapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana talangan Rp 6,4 triliun Bank Century pada 2012. Ia menghadiri dua kali gelar perkara kasus yang menjerat Budi Mulya karena menerima Rp 1 miliar dari pemilik saham bank itu. Dalam gelar perkara, lima pemimpin Komisi bulat sepakat menaikkan status Budi Mulya dari saksi menjadi tersangka.

Semua penyelidik dan penyidik dari semua unit, kata Hehamahua, hadir di ruang gelar perkara di lantai tujuh gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Penyelidik yang menangani kasus tersebut mempresentasikan bukti-bukti hasil penyelidikan yang mengarah pada dugaan kuat Budi Mulya melakukan korupsi. Samad dan empat komisioner lain setuju Budi Mulya ditetapkan sebagai tersangka.

Ketika keputusan akan diketuk, peserta rapat baru menyadari bahwa Direktur Penuntutan Ranu Mihardja tak ada di kursinya. Seorang anggota staf kemudian memanggil Ranu. "Pimpinan tak menanyakan apa sikap Ranu, tapi meminta dia menyimak penjelasan penyelidik yang diulang dari awal lagi," ujar Hehamahua.

Setelah presentasi selesai, kata Hehamahua, Ranu menyatakan bukti-bukti untuk Budi Mulya belum kuat. Ranu meminta penyelidik mencari satu bukti lagi sehingga ketika Budi Mulya menjadi tersangka tak bisa mengelak lagi. Penyidikan juga tak memakan waktu lama untuk sampai ke penuntutan. "Meski forum sebelumnya setuju Budi Mulya tersangka, karena ada pendapat Direktur Penuntutan, keputusan dibatalkan pada hari itu," ujar Hehamahua.

Menurut Hehamahua, prosedur di KPK mengharuskan setiap keputusan diketuk secara bulat oleh peserta forum yang wajib dihadiri semua penyelidik dan penyidik. Forum ini, kata dia, adalah forum tertinggi keputusan Komisi dalam setiap kasus. "Jabatan dan kepentingan pimpinan KPK tak ada harganya di forum itu," ujarnya.


Gak ada cerita Samad, Bambang, Adnan, dkk bisa menekan untuk menetapkan tersangka. Apalagi Samad seorang, tak bisa memaksa KPK menetapkan tersangka.

[surjadi05]

surjadi05
Samad memang ambisius.
Dan karena ambisius itu, dua kali ia disidang oleh KPK.
Yang pertama, karena fatal yakni lalai hingga menyebabkan bocornya Surat Perintah Penyidikan, sampai dibentuk Komisi Etik.
Yang kedua, saat ia ikut mencalonkan diri dari cawapres.

Tetapi terlalu naif kalau disebut Samad menguasai KPK walaupun Samad ketuanya. Kenyataannya, dalam kasus Sprindik, terungkap bahwa Samad sebagai ketua justru tidak boleh menandatangani Sprindik hingga semua wakil ketua menandatanganinya.

Dan keputusan tersangka, bukan di tangan Samad seorang dan bukan pula di tangan Wakil Ketua.
Prosesnya panjang, dari pelaporan, hingga Forum Gelar Perkara di tingkat menengah yang di antaranya direktur-direktur seperti Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan, dan para penyelidik. Seusai itu, barulah dibuat Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani oleh para pimpinan KPK.

Dari majalah Tempo minggu lalu.



Gak ada cerita Samad, Bambang, Adnan, dkk bisa menekan untuk menetapkan tersangka. Apalagi Samad seorang, tak bisa memaksa KPK menetapkan tersangka.

Pertama saya ga bilang bg ga bersalah, menurut saya budi jelas bisa dijadikan tersangka, menurut saya cuma TIMING nya aja yg di push samad, kalo orang bersalah mungkin ga bakal bisa dijadikan tersangka bahkan oleh samad sekalipun

Kedua samad atau jubir kpk pasti ada yg bohong,karna jubir kpk johan budi bilang samad tidak pernah mengatakan dia pernah mencalonkan diri kepada pimpinan kpk yg laen, bahkan dia membantah pernah ketemu "perwakilan" pdip soal pencalonan cawapres,well setidaknya itu versi johan budi kemaren yg ngomong di metro tv ya, jadi bisa aja dia memanipulasi temen2nya di kpk, kemaren metro juga mengatakan dari 5 pimpinan kpk cuma 2 orang yg menandatangani surat penunjukan budi gunawan sebagai tersangka yaitu samad dan bw, padahal seharusnya lima2nya, jadi keliatan banget niat samad mau menjadikan budo tersangka pada hari kejadian itu, tujuannya dia pingin dpr menolak calon tunggal dari jokowi, karna beranggapan gerombolan si berat di senayan selalu "bertentangan" dengan jokowi


Jadi dalam kasus ini samad "menyalahgunakan" kekuasaannya pada WAKTU menentukan tersangka, bukan dalam hal menentukan tersangkanya, bisa dimengerti donk maksd saya?
Tapi sekali lagi ini teori konspirasi tingkat tk dari saya ::ngopi::

[surjadi05]

Kalau SEANDAINYA (saat itu) saya anggota Timses Capres Jokowi untuk mencari Cawapres, saya akan coret nama Abraham Samad sbg kandidat. IMO, memilih Samad adalah strategi yg sangat buruk. Suara Jokowi ndak akan keangkat, bahkan bisa jeblok. Samad bukan vote gatherer buat Jokowi, bahkan masih dibawah Mahfud (balon PKB), Paloh, Ryamizard, Dahlan, Anis dan balon2 wapres Jokowi yg muncul pada saat itu, apalagi dibandingkan dg JK.

Tetapi...

Saya akan dekati Samad dan meng-iming2inya untuk mau menjadi Cawapres Jokowi, meskipun di-saat2 terakhir Samad bakalan saya "tendang" dan saya tentang habis2an agar tidak dipilih untuk maju sbg cawapres Jokowi.

Apa alasan saya memilih strategi spt itu?

Sekedar sharing "melawan lupa"...:

"Saya cuma mau menjadi Ketua KPK sampai selesai..." (Abraham Samad, Senin 17 Maret 2014)
http://nasional.kompas.com/read/2014/03/17/1441567/Abraham.Samad.Tak.Mau.Jadi.Cawapres.Prabowo

"Kalau tawaran itu adalah sebuah takdir, sebagai manusia biasa saya tak akan bisa menolak..." (Abraham Samad, Senin MALAM 17 Maret 2014)
http://m.republika.co.id/berita/pemilu/wawancara/14/03/19/n2lz6b-wawancara-khusus-abraham-samad-soal-cawapres-prabowo-subianto

"Pertama-tama saya harus salat istikharah. Setelah istikharah dan mendapatkan petunjuk baru saya ambil keputusan..." (Abraham Samad, Rabu 19 Maret 2014)

"Kami tidak ditolak (oleh Samad atas wacana sbg cawapresnya Wowo)... " (Hashim Djojohadikusumo, Senin 7 April 2014)
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/08/269568776/Gerindra-Sebut-Abraham-Samad-Tak-Menolak-Jadi-Cawapres-Prabowo

Yup, jika sampe berhasil digaet sbg cawapres Prabowo, Samad bisa menjadi "bola liar" yg akan sangat mengganggu strategi2 saya selanjutnya sbg timses Capres Jokowi. Strategi jitu yg sudah saya persiapkan untuk mengkampanyekan "Jokowi (dikelilingi orang2) Bersih" bisa hancur berantakan ndak bisa bunyi.

Sekali lagi, itu SEANDAINYA saya adalah Budi Gunawan ...ehh maksud saya... Timses Capres Jokowi pada saat itu. :mrgreen:

***
So, saya ndak percaya Samad "berambisi" menjadi cawapres Jokowi. Tapi, saya setuju Samad telah ("dipaksa") masuk dlm permainan politik saat itu, dan ini adalah "dosa" Samad yg saat ini sedang di-ungkit2.

IMHO, Samad adalah orang LUGU (dlm berpolitik)dan kebetulan saat itu memang sedang GAMANG. Bagaimanapun, menjadi Wapres adalah jabatan yg sangat menggiurkan, sapa sih yg nolak kalo melihat ada "iming2" dan kesempatan? RI-2, boo! :mrgreen:

Just my 2 cents. :)

:ngopi:

Sorry baru liat om, tapi kalo mau jujur tahun 2013 dan 2014, bisa dibilang prestasi puncaknya kpk yg dipimpin samad, mentri aktif disikat kpk,ketua partai disikat kpk,gubernur disikat, ga perlu disebutkan wakil rakyat, jadi yah kalo mau jujur samad bintangnya lagi terang saat itu, tapi again seperti kata om just my 2 pennies eh cents :D

[tuscany]

Sepenglihatan saya dari berita yang beredar, Samad digadang-gadang cawapres Jokowi tapi tidak aktif mencalonkan diri. Soal penyadapan Hasto, hanya Hasto, KPK dan Tuhan yang tau.

Kalo ndak salah Samad dulu peringkat keempat menurut tim seleksi tapi sama DPR dipilih jadi ketua KPK. Sekarang keliatan buahnya. Memang main sikat, tapi juga gampang terkena godaan tahta. Lain kali jangan lagi DPR dikasi kewenangan milih si ini atau si itu, pasti ujung2nya untuk kepentingannya sendiri.

[mbok jamu]

Kalaupun berambisi jadi Capres, memangnya kenapa? Ambisi itu bukan suatu kejahatan. Tapi KORUPSI jelas-jelas merupakan kejahatan. Kelihatan banget ambisi si Samad dibesar-besarkan untuk menutupi kejahatan si Budi.


Sudah maling ayam, bulunya sudah jadi kemoceng, masih mangkir. Adili si Budi, tabok si Samad dan si Budi yang satu lagi. Bikin malu.

[surjadi05]

betul mbok, ambisi bukan suatu kejahatan, tapi kata johan budi pimpinan kpk melanggar kode etis kalo mencalonkan diri jadi capres/cawapres, jadi tetap aja kesimpulan melanggar peraturan, kalo diibaratkan karyawan yg ke kantor pake bikini kan melanggar "etika" kantornya, walo bukan kejahatan, tapi saya setuju kalo bisa 2 budi ga boleh jadi kapolri, dan samad minimal harus "ditabok" ::ngopi::

[surjadi05]

Sepenglihatan saya dari berita yang beredar, Samad digadang-gadang cawapres Jokowi tapi tidak aktif mencalonkan diri. Soal penyadapan Hasto, hanya Hasto, KPK dan Tuhan yang tau.

Kalo ndak salah Samad dulu peringkat keempat menurut tim seleksi tapi sama DPR dipilih jadi ketua KPK. Sekarang keliatan buahnya. Memang main sikat, tapi juga gampang terkena godaan tahta. Lain kali jangan lagi DPR dikasi kewenangan milih si ini atau si itu, pasti ujung2nya untuk kepentingannya sendiri.

Sorry baru liat juga tusc, gaklah kalo kamu jadi relawan jokowi, kamu tahu dari awal pesan si mbok, kalo presidennya orang jawa, wakilnya luar jawa, sepertinya si mbok ingin meneruskan kejayaan sukarno hatta, kalo soal rekaman udah ga penting lagi sekarang, sejak kapan politisi ga bohong, kalo menurut saya harusnya kpk juga kayak pejabat publik lainnya,memiliki "hak cuti/non aktif" atau apapunlah namanya, jadi kalo ada"urusan pribadi", bisa terang2an en ga sembunyi2 kayak samad kemaren, but again just my opinion ::ngopi::

[surjadi05]

Selasa, 3 Februari 2015
Pemeriksaan Hasto, Soal Abraham Samad Kecewa Jadi Cawapres Masuk BAP
Selasa, 03 Februari 2015 | 16:42

Hasto Kristiyanto menjawab wartawan usai diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus Ketua KPK Abraham Samad
Jakarta - Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah menjawab sekitar 23 pertanyaan penyidik Bareskrim terkait kasus yang melibatkan Ketua KPK Abraham Samad (AS) Selasa (3/2).

Hasto juga kembali mengulangi jika dirinya membongkar pertemuan itu saat ini karena dia yakin penetapan calon kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK karena faktor politik.

"Saya juga sudah sampaikan hal itu dalam BAP. Ini memang ada kaitannya dengan penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Kalau kita cermati nadanya (AS), saat penetapan (BG jadi tersangka), itu nadanya agak emosional," kata Hasto.

Suasana kebatinan AS saat itu, menurut Hasto, adalah adanya rasa kekecewaan. Keyakinan Hasto semakin bertambah karena pada saat dia menyampaikan perihal AS batal jadi cawapres Joko Widodo pada pukul 12.30 malam pada tanggal 19 Mei 2014, ungkapan kekecewaan dari AS kembali muncul.

"Beliau (AS) mengatakan saya gagal karena Bapak Budi Gunawan dan saya sudah tahu karena saya menyadap (BG)," urai Hasto.

Hasto juga mengatakan, tindakannya membongkar pertemuan itu dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Itu karena dia terlibat didalamnya maka dia ingin menegakan kebenaran dan keadilan.

Seperti diberitakan, Satgas Bareskrim tengah menangani kasus pertemuan antara AS dengan PDIP yang dilaporkan KPK Watch Indonesia.

Bahkan Polri sudah berancang-ancang, jika sudah diperoleh alat bukti yang sah secukupnya untuk membuktikan secara kuat terhadap peran AS kelak, maka mantan advokat itu akan dipanggil sebagai tersangka.

Adalah Hasto yang pertama kali mengungkap pertemuan itu. Menurut Hasto pertemuan itu terkait penjajagan Samad sebagai calon wapres untuk Jokowi.

Hasto juga menyebut dalam pertemuan itu ada tawaran bantuan penanganan kasus politisi PDIP, Emir Moeis. Supriansyah alias Anca, pemilik unit The Capital Residence, yang dijadikan tempat pertemuan itu, mengatakan pertemuan itu benar terjadi.

Anca yang telah diperiksa polisi dalam kasus ini membenarkan jika Samad bertemu dengan Hasto dan mantan Sekjen PDIP Tjahyo Kumolo.

Penulis: Farouk Arnaz/EPR

---------- Post Merged at 11:25 PM ----------

Ehh kok ga bisa copas link ya::kesal::

[surjadi05]

Budi diatas angin ::kesal::
Rabu, 4 Februari 2015 | 11:47 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisaris Jenderal Budi Gunawan menolak untuk mundur sebagai calon kepala Polri seperti yang diminta pihak Istana. Budi Gunawan bersikeras menunggu proses praperadilan yang diajukannya terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengaku sudah berkomunikasi dengan Budi Gunawan soal imbauan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mensesneg berharap Budi Gunawan mundur sebagai calon kepala Polri agar polemik segera selesai.

"Kemarin kan Pak Mensesneg (Pratikno) sudah mengimbau untuk mengundurkan diri. Tapi, setelah kita komunikasikan, Pak Budi Gunawan masih akan menunggu proses praperadilannya," kata Badrodin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Badrodin yang menjalankan tugas sebagai kepala Polri berharap agar Budi segera membuat keputusan setelah ada putusan pengadilan nantinya.

"Mudah-mudahan setelah proses praperadilan selesai, beliau sudah bisa menentukan sikapnya untuk mundur atau tidak," ucap Badrodin.

Badrodin tidak menampik dirinya bertemu Presiden Jokowi di Istana pada Selasa kemarin. Namun, Badrodin hanya mengaku melaporkan situasi terakhir.

"Oh kemarin sore laporkan perkembangan situasi. Tidak ada yang lain," kata dia.

Mensesneg sebelumnya menganggap persoalan antara KPK dan Polri tidak akan muncul jika Budi Gunawan mundur sebagai calon kepala Polri. (Baca: Mensesneg: Sangat Indah kalau Budi Gunawan Mundur sebagai Calon Kapolri)

Namun, dalam pertemuan di Istana kemarin, para petinggi Koalisi Indonesia Hebat berharap Presiden menunggu hasil sidang praperadilan. (Baca: Bertemu Jokowi, Ini Saran yang Disampaikan Para Petinggi KIH soal Budi Gunawan)

Pembacaan gugatan Budi akan dibacakan dalam sidang praperadilan pada Senin pekan depan setelah KPK sebagai termohon tidak hadir dalam sidang yang digelar pada Senin (2/2/2015). Budi mempermasalahkan penetapan tersangkanya oleh KPK. Rencananya, putusan akan dibacakan pada Kamis (13/2/2015).

Jokowi mengaku akan mengambil keputusan soal pergantian kepala Polri pada pekan depan. Menurut Jokowi, saat ini masih ada beberapa hal yang harus ia selesaikan sebelum mengambil keputusan final. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

[ndableg]

Ada yg bilang hikmahnya adalah polri bersih2 kpk, dan kpk bersih2 polri. Tapi knp baru sekarang? kayak bales2an.
Jadi inget gw pernah denger2 dr jakarta kalo sebenernya dua lembaga ini sudah memiliki bukti2 kasus yang bisa dipublikasikan setiap saat. Kasus2 sengaja ditahan2 menunggu moment atau penawaran. Kaco, kasus korupsi buat senjata politik.

[ndableg]

Seharusnya lembaga KPK itu jangan memiliki kekuasaan yang overlapping lembaga2 lainnya spt polisi dan kejaksaan. Ini membuktikan ketidakefficienan sistem pemerintahan di indonesia.
Kenapa ga dibikin KPK itu lebih tinggi dari polisi dan kejaksaan di mana wewenang mereka adalah HANYA menekan/mendesak kepolisian atau kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi. Kalo perlu masukin lah kapolri dan jaksa agung hanya sebagai anggota dari KPK. Jadi pas rapat bisa tuh bos2 KPK tekan2 kejaksaan dan polri shg mau ga mau dua lembaga tsb bisa kerja bener.

[surjadi05]

Seharusnya lembaga KPK itu jangan memiliki kekuasaan yang overlapping lembaga2 lainnya spt polisi dan kejaksaan. Ini membuktikan ketidakefficienan sistem pemerintahan di indonesia.
Kenapa ga dibikin KPK itu lebih tinggi dari polisi dan kejaksaan di mana wewenang mereka adalah HANYA menekan/mendesak kepolisian atau kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi. Kalo perlu masukin lah kapolri dan jaksa agung hanya sebagai anggota dari KPK. Jadi pas rapat bisa tuh bos2 KPK tekan2 kejaksaan dan polri shg mau ga mau dua lembaga tsb bisa kerja bener.
Gaklah kalo ini gw ga setuju, justru kpk harus mempunyai kekuasaan seperti sekarang, kalo perlu tambah hak imunitas bagi kpk selama masih jadi pimpinan kpk,soalnya biasanya yg korupsi justru level2 atas, kesalahan kpk sekarang ini cuma di samad ,kenapa dia tidak menolak ketika dijadikan wapres( meminjam kata samad sendiri), kalo dia menolak ketika dicalonkan jadi wapres, maka dia tidak punya motif buat "balas dendam", maka semua teori konspirasi sudah tidak berlaku lagi, dan orang2 minimal yg kayak gw, tidak punya alasan untuk mencurigai "kpknya" samad ::ngopi::

[purba]

Masalah KPK vs Polri tidak akan berkepanjangan kalau sang presiden tegas dan konsisten dengan pemberantasan korupsi.

Ketika Jokowi mengajukan BG, bukan saja KPK ataupun PPATK yg me-warning sang presiden, tapi juga LSM-LSM dan tokoh-tokoh masyarakat antikorupsi ikut mewanti-wanti agar jgn ajukan BG, ajukan saja yg lain. Tapi sang presiden malah menjawab mosok pilih yg jauh. Terlihat tidak ada keseriusan dan keberpihakan dengan pemberantasan korupsi.

Ketika akhirnya masalah tsb 'meledak', Jokowi malah curhat bahwa pengajuan BG bukan inisiatifnya. Cuci tangan? Sekalian cuci kaki, trus tidur. ::ngakak2::

Ketika KPK menyatakan BG tersangka, sebagian orang menuduh AS balas dendam karena Jokowi tidak memilihnya sbg wapres. Make sense? Kagak. Kalo benar AS mau balas dendam pada BG, tidak perlulah dia (kalo benar dia - AS) menyatakan BG tersangka ketika sudah di tangan DPR. Ketika Jokowi mengajukan BG utk Kapolri pun, AS sudah bisa menyatakan BG sbg tersangka. Atau, kalo memang motifnya balas dendam, sudah jauh-jauh hari BG dijadikan tersangka oleh KPK. Itu pun kalo keputusan KPK boleh diambil oleh satu orang komisioner. Tapi nyatanya tidak. KPK membuat keputusan secara kolektif. Jadi alasan balas dendam hanya penghiburan saja.

Utk melemahkan KPK mungkin sangat mudah. Jadikan komisioner KPK sbg tersangka, meski dgn kasus ecek-ecek sekalipun, terhentilah KPK. Cari-cari saja kesalahan para komisioner KPK, pasti ditemukan, toh mereka bukan malaikat, pasti punya kesalahan.

BG perlu dinyatakan sbg tersangka utk menghentikan langkahnya menjadi Kapolri. Siapa yg bisa melakukan itu? KPK.

Mengapa langkah BG perlu dihentikan? Karena BG akan menjadi sumber masalah pemberantasan korupsi. DPR mengharapkan BG dapat menyerang KPK. Sudah pasti BG akan menyerang KPK. Dgn kasus rekening gendut yg melilitnya, BG minimal dapat digunakan utk menahan laju KPK dlm pemberantasan korupsi. DPR, yg sudah dikenal sbg lembaga korup, sangat berkepentingan dgn hal tsb.

Jadi jelas bahwa kasus KPK vs Polri adalah kasus rakyat vs koruptor.

Dimana sang presiden? ::ngakak2::

[freak_and_geek]

Presiden lagi jalan2..sambil mikir cari jalan keluar gimana beresin masalah KPK vs Polri..

[ndableg]

BG perlu dinyatakan sbg tersangka utk menghentikan langkahnya menjadi Kapolri. Siapa yg bisa melakukan itu? KPK.

Kalo BG jadi kapolri apakah jadi kebal hukum?
Biasa kan presiden lalu jg banyak pejabat udah jadi pejabat kena kasus korupsi. Ente aja yg stress kalih..

[ndableg]

Gaklah kalo ini gw ga setuju, justru kpk harus mempunyai kekuasaan seperti sekarang, kalo perlu tambah hak imunitas bagi kpk selama masih jadi pimpinan kpk,soalnya biasanya yg korupsi justru level2 atas, kesalahan kpk sekarang ini cuma di samad ,kenapa dia tidak menolak ketika dijadikan wapres( meminjam kata samad sendiri), kalo dia menolak ketika dicalonkan jadi wapres, maka dia tidak punya motif buat "balas dendam", maka semua teori konspirasi sudah tidak berlaku lagi, dan orang2 minimal yg kayak gw, tidak punya alasan untuk mencurigai "kpknya" samad ::ngopi::

System apa itu bisa dikacaukan satu orang pengurus? Sistem yg lemah membuat KPK bisa dilemahkan. Mosok gara2 urusan pribadi sebuah badan bisa dilemahkan. Sedangkan POLRI yg ga punya kepala masih berdiri tegak.

KPK harus berada diatas badan penegak2 hukum dan kepala2 dari badan2 tsb menjadi anggota dari KPK, shg ketua2 KPK bisa menekan kapolri ataupun jaksa agung.
Jangan beri kesempatan ketua2 KPK itu jadi selebriti, biarkan polisi yg jadi pemberantas kejahatan. KPK bisa mengadakan penyelidikan dan penyidikan, tapi urusan nangkep ya polisi lah. Tujuan adanya KPK kan memperbaiki institusi2 penegak hukum, bukan mau jadi saingan. Setelah korupsi dibawah 1%, KPK harus bubar.

[surjadi05]

Masalah KPK vs Polri tidak akan berkepanjangan kalau sang presiden tegas dan konsisten dengan pemberantasan korupsi.

Ketika Jokowi mengajukan BG, bukan saja KPK ataupun PPATK yg me-warning sang presiden, tapi juga LSM-LSM dan tokoh-tokoh masyarakat antikorupsi ikut mewanti-wanti agar jgn ajukan BG, ajukan saja yg lain. Tapi sang presiden malah menjawab mosok pilih yg jauh. Terlihat tidak ada keseriusan dan keberpihakan dengan pemberantasan korupsi.

Ketika akhirnya masalah tsb 'meledak', Jokowi malah curhat bahwa pengajuan BG bukan inisiatifnya. Cuci tangan? Sekalian cuci kaki, trus tidur. ::ngakak2::

Ketika KPK menyatakan BG tersangka, sebagian orang menuduh AS balas dendam karena Jokowi tidak memilihnya sbg wapres. Make sense? Kagak. Kalo benar AS mau balas dendam pada BG, tidak perlulah dia (kalo benar dia - AS) menyatakan BG tersangka ketika sudah di tangan DPR. Ketika Jokowi mengajukan BG utk Kapolri pun, AS sudah bisa menyatakan BG sbg tersangka. Atau, kalo memang motifnya balas dendam, sudah jauh-jauh hari BG dijadikan tersangka oleh KPK. Itu pun kalo keputusan KPK boleh diambil oleh satu orang komisioner. Tapi nyatanya tidak. KPK membuat keputusan secara kolektif. Jadi alasan balas dendam hanya penghiburan saja.

Utk melemahkan KPK mungkin sangat mudah. Jadikan komisioner KPK sbg tersangka, meski dgn kasus ecek-ecek sekalipun, terhentilah KPK. Cari-cari saja kesalahan para komisioner KPK, pasti ditemukan, toh mereka bukan malaikat, pasti punya kesalahan.

BG perlu dinyatakan sbg tersangka utk menghentikan langkahnya menjadi Kapolri. Siapa yg bisa melakukan itu? KPK.

Mengapa langkah BG perlu dihentikan? Karena BG akan menjadi sumber masalah pemberantasan korupsi. DPR mengharapkan BG dapat menyerang KPK. Sudah pasti BG akan menyerang KPK. Dgn kasus rekening gendut yg melilitnya, BG minimal dapat digunakan utk menahan laju KPK dlm pemberantasan korupsi. DPR, yg sudah dikenal sbg lembaga korup, sangat berkepentingan dgn hal tsb.

Jadi jelas bahwa kasus KPK vs Polri adalah kasus rakyat vs koruptor.

Dimana sang presiden? ::ngakak2::

Kalo gitu logika kita terbalik, menurut gw saat tepat balas dendam yaitu ketika seseorang jarinya hampir "menyentuh piala" yg sangat dia impikan dan yang paling penting orang itu tahu kalo gw yg menggagalkan rencananya, kalo dia ditetapkan tersangka 1 bulan setelah menjabat kapolri, atau 1 bulan sebelum ditetapkan presiden sebagai calon tunggal maka gw juga ga bakal menganggap samad balas dendam, terlalu banyak kebetulan, dan gw yakin gw ga sendirian dalam hal ini::ngopi::

Btw kalo debat kayak gini kan enak juga, ga perlu pake kata kasar buat menekankan POINT yg pengen elu sampaikan

---------- Post Merged at 04:18 PM ----------


System apa itu bisa dikacaukan satu orang pengurus? Sistem yg lemah membuat KPK bisa dilemahkan. Mosok gara2 urusan pribadi sebuah badan bisa dilemahkan. Sedangkan POLRI yg ga punya kepala masih berdiri tegak.

KPK harus berada diatas badan penegak2 hukum dan kepala2 dari badan2 tsb menjadi anggota dari KPK, shg ketua2 KPK bisa menekan kapolri ataupun jaksa agung.
Jangan beri kesempatan ketua2 KPK itu jadi selebriti, biarkan polisi yg jadi pemberantas kejahatan. KPK bisa mengadakan penyelidikan dan penyidikan, tapi urusan nangkep ya polisi lah. Tujuan adanya KPK kan memperbaiki institusi2 penegak hukum, bukan mau jadi saingan. Setelah korupsi dibawah 1%, KPK harus bubar.
Nah kalo gini gw setuju, tapi sebagus apapun suatu sistem/lembaga kalo pimpinannya yg berniat melakukan pelanggaran ya bisa aja, kpk jadi "teler" gini kan karna ada uu yg mengatakan kalo anggota kpk termasuk pimpinan apabila ada yg jadi tersangka harus mengundurkan diri, nah kasus bw ini kan gara2 bw mengikuiti peraturan itu, kalo di kepolisian kan bisa non aktif/cuti, sedang kpk tidak boleh ! coba uu nya diganti jadi selama menjabat jadi pimpinan kpk yaitu selama 4 tahun, pimpinan kpk ga bisa dituntut oleh kejadian di masa lampau, kan ga mungkin teler kpk ::ngopi::

[ndableg]

Ya tapi tetep peran KPK menurut gw terlalu mencolok, kayak jagoan. KPK harus menjadi lembaga berwibawa yg bisa mengendalikan lembaga2 lain macam wibawa godfather.
Tugas KPK seharusnya bukan mempertontonkan aksi mereka sendiri shg terlihat tengil sendiri, tapi berhasil mempertontonkan aksi polisi seperti superhero pemberantas korupsi kepada masyarakat.
Cuma masalahnya, polisi mau gak.

[purba]

Kalo gitu logika kita terbalik, menurut gw saat tepat balas dendam yaitu ketika seseorang jarinya hampir "menyentuh piala" yg sangat dia impikan dan yang paling penting orang itu tahu kalo gw yg menggagalkan rencananya, kalo dia ditetapkan tersangka 1 bulan setelah menjabat kapolri, atau 1 bulan sebelum ditetapkan presiden sebagai calon tunggal maka gw juga ga bakal menganggap samad balas dendam, terlalu banyak kebetulan, dan gw yakin gw ga sendirian dalam hal ini::ngopi::

Masih sangat lemah argumen ente tsb. Sekalipun ada yg mau balas dendam, bukan AS, tapi internal kepolisian yg tidak puas dgn keputusan Jokowi. Sutarman menolak tawaran Jokowi utk jadi ini itu. Ini pertanda dia tidak senang dgn keputusan Jokowi. Juga pernyataan Budi Waseso ttg adanya 'pengkhianat', ini menunjukkan adanya persaingan dlm internal Polri. Polri sulit menggunakan tangannya sendiri utk menangkap BG. Susahlah tangan kanan memotong tangan kiri. Tapi BG harus digagalkan, lewat KPK. Mengalirlah bukti yg cukup utk menyatakan BG sebagai tersangka. Perspektif ini intinya adalah adanya persaingan di internal Polri.

Juga rumor ttg AS yg 'kebelet' pengen jadi wapresnya Jokowi dgn menawarkan ini itu, masih katanya katanya. Apalagi sinetron AS yg ketemu petinggi PDIP make masker, mengada-ada saja, terkesan konyol. Dengar pendapat antara pelapor-pelapor AS dg komisi 3 DPR juga tidak ada indikasi kuat AS bertingkah seperti itu.



Btw kalo debat kayak gini kan enak juga, ga perlu pake kata kasar buat menekankan POINT yg pengen elu sampaikan

Cengeng lu ah...kayak ndableg... ::bwekk::

[surjadi05]

Masih sangat lemah argumen ente tsb. Sekalipun ada yg mau balas dendam, bukan AS, tapi internal kepolisian yg tidak puas dgn keputusan Jokowi. Sutarman menolak tawaran Jokowi utk jadi ini itu. Ini pertanda dia tidak senang dgn keputusan Jokowi. Juga pernyataan Budi Waseso ttg adanya 'pengkhianat', ini menunjukkan adanya persaingan dlm internal Polri. Polri sulit menggunakan tangannya sendiri utk menangkap BG. Susahlah tangan kanan memotong tangan kiri. Tapi BG harus digagalkan, lewat KPK. Mengalirlah bukti yg cukup utk menyatakan BG sebagai tersangka. Perspektif ini intinya adalah adanya persaingan di internal Polri.

Lah trus apa hubungannya persaingan di internal polri dengan keputusan kpk ke budi atau anda ingin mengatakan bahwa kpk bisa disetir "fraksi" sutarman ::ngopi::

[surjadi05]

Oh iya elu lupa 1 hal yg PALING TIDAK PENTING, kenapa surat penetapkan tersangka itu cuma ditandatangani oleh samad dan bw, kenapa ga tunggu sampe yg laen "masuk kantor" sehingga kelimanya bisa tandatangan sesuai aturannya ::ngopi::

[et dah]

Oh iya elu lupa 1 hal yg PALING TIDAK PENTING, kenapa surat penetapkan tersangka itu cuma ditandatangani oleh samad dan bw, kenapa ga tunggu sampe yg laen "masuk kantor" sehingga kelimanya bisa tandatangan sesuai aturannya ::ngopi::

jadi salah gue? sama temen temen gue?

[surjadi05]

jadi salah gue? sama temen temen gue?

Err ga nangkap gw, maksdnya apa ett? ::ungg::

[purba]

Lah trus apa hubungannya persaingan di internal polri dengan keputusan kpk ke budi atau anda ingin mengatakan bahwa kpk bisa disetir "fraksi" sutarman ::ngopi::

Lha itu kalo ente mau motifnya ketidaksukaan/dendam. Persaingan internal kepolisian bermotif ketidaksukaan/dendam, bukan motif pencegahan korupsi. KPK gak bisa bergerak, kalo bukti masih kurang. Ketika bukti cukup, KPK bergerak, BG jadi tersangka. Supply bukti, salah satunya dari 'pengkhianat' tsb. Justru keputusan KPK menyatakan BG tersangka pada 'injury time' lebih kuat motif pencegahan korupsinya.

::hihi::

[tuscany]

Ya tapi tetep peran KPK menurut gw terlalu mencolok, kayak jagoan. KPK harus menjadi lembaga berwibawa yg bisa mengendalikan lembaga2 lain macam wibawa godfather.
Tugas KPK seharusnya bukan mempertontonkan aksi mereka sendiri shg terlihat tengil sendiri, tapi berhasil mempertontonkan aksi polisi seperti superhero pemberantas korupsi kepada masyarakat.
Cuma masalahnya, polisi mau gak.

Mestinya memang KPK membersihkan kepolisian dan kejaksaan, tapi design awalnya ndak begitu ya mau gimana lagi. Komisi III yang punya kewenangan ngubah, tapi ntar ada aja pro dan kontra soal perubahan UU KPK. Mesti dikawal bener2 biar tidak memberi celah. So, bukan salah KPK kalo seperti itu karena dia cuma produk yang setengah-setengah. Dibilang super body tapi gedung aja minjem, penyidik aja minjem. Begitu pun taringnya sudah lumayan, banyak yang keder. Apalagi kalau memang difungsikan maksimal membersihkan insititusi penegak hukum, itu bakalan mantaf pake bingits.

[ndableg]

Menurut gw sih, kalo ud beberapa kali terjadi, ada yg harus diperbaiki.
Bagaimana kl yg demo2 cinta kpk itu mengusulkan perbaikan.

[surjadi05]

Lha itu kalo ente mau motifnya ketidaksukaan/dendam. Persaingan internal kepolisian bermotif ketidaksukaan/dendam, bukan motif pencegahan korupsi. KPK gak bisa bergerak, kalo bukti masih kurang. Ketika bukti cukup, KPK bergerak, BG jadi tersangka. Supply bukti, salah satunya dari 'pengkhianat' tsb. Justru keputusan KPK menyatakan BG tersangka pada 'injury time' lebih kuat motif pencegahan korupsinya.

::hihi::
Lah kalo gitu kembali ke pertanyaan dasar kan, kenapa mesti hari itu, kenapa ga nunggu semua pimpinan kpk tandatangan sehingga dapat memenuhi aturan administrarif, kalo alasannya ntar jadi kapolri susah dijadikan tersangka, ga masuk akal kan wong mentri aktif aja bisa disikat kpk, kecuali anda mau mengatakan kpk bisa distir oleh fraksi sutarman, jadi bisa disuruh mesti hari itu juga budi jadi tersangka?
Kalo mau "berpikir lebih jahat" bisa aja gw bilang 3 pimpinan yg laen ga setuju, jadi ga mau tandatangan? ::ngopi::

[purba]

Lah kalo gitu kembali ke pertanyaan dasar kan, kenapa mesti hari itu, kenapa ga nunggu semua pimpinan kpk tandatangan sehingga dapat memenuhi aturan administrarif, kalo alasannya ntar jadi kapolri susah dijadikan tersangka, ga masuk akal kan wong mentri aktif aja bisa disikat kpk, kecuali anda mau mengatakan kpk bisa distir oleh fraksi sutarman, jadi bisa disuruh mesti hari itu juga budi jadi tersangka?
Kalo mau "berpikir lebih jahat" bisa aja gw bilang 3 pimpinan yg laen ga setuju, jadi ga mau tandatangan? ::ngopi::

Kalo dua komisioner ttd salah, gak bakalan BG jadi tersangka. Kolektif berarti tidak satu orang.

Waktunya? Ketika bukti cukup, sesegera mungkin BG dijadikan tersangka. Itu namanya pencegahan.

Beda menteri dengan kapolri. Ketika koruptor menjadi kapolri, dia punya kekuasaan dlm ranah hukum yg bisa dia mainkan. Menteri gak punya itu.

[surjadi05]

Kalo dua komisioner ttd salah, gak bakalan BG jadi tersangka. Kolektif berarti tidak satu orang.

Waktunya? Ketika bukti cukup, sesegera mungkin BG dijadikan tersangka. Itu namanya pencegahan.

Beda menteri dengan kapolri. Ketika koruptor menjadi kapolri, dia punya kekuasaan dlm ranah hukum yg bisa dia mainkan. Menteri gak punya itu.
Coba deh baca isi pra peradilan budi vs kpk, alasan utamanya itu baru deh ditambah yg laen2 kayak samad cs ga "qualified" kayak pernah terima gratifikasi, si adnan bla bla, si bw blo blo, ::ngopi::

[purba]

Coba deh baca isi pra peradilan budi vs kpk, alasan utamanya itu baru deh ditambah yg laen2 kayak samad cs ga "qualified" kayak pernah terima gratifikasi, si adnan bla bla, si bw blo blo, ::ngopi::

Masalah hukum, masalah interpretasi. Itulah akibatnya dua orang yg kuliah hukum dg mata kuliah dan dosen yg sama, tapi di pengadilan yg satu bilang benar yg satunya lagi bilang salah.

Pengacara BG selalu berusaha menunjukkan bahwa keputusan KPK didasari oleh balas dendam. Karena itu dicari-cari celah utk menggagalkan keputusan tsb. Celah dlm hukum adalah pasal-pasal abu-abu yg multi-tafsir. Pra-peradilan BG gak ada yg esensial.

::ngakak2::

[surjadi05]

Masalah hukum, masalah interpretasi. Itulah akibatnya dua orang yg kuliah hukum dg mata kuliah dan dosen yg sama, tapi di pengadilan yg satu bilang benar yg satunya lagi bilang salah.

Pengacara BG selalu berusaha menunjukkan bahwa keputusan KPK didasari oleh balas dendam. Karena itu dicari-cari celah utk menggagalkan keputusan tsb. Celah dlm hukum adalah pasal-pasal abu-abu yg multi-tafsir. Pra-peradilan BG gak ada yg esensial.

::ngakak2::
Tapi tetap aja kesimpulannya ga semua pimpinan kpk yg tandatangan surat ketetapan tersangka

---------- Post Merged at 08:42 AM ----------

Kembali lagi ke pertanyaan dasar kenapa ga tunggu semuanya "masuk kerja" buat ttd, kalo bukan kpk buru2 menetapkan tersangka?
::ngopi::

---------- Post Merged at 08:45 AM ----------

Walo menurut gw juga sidang ini kayak panggung lawak yg ga lucu, karna saksi2 budi ga "nyambung" dengan isi tuntutannya, kalo aja yg ttd ke 5 pimpinan kpk, ga bakal ada peristiwa pra peradilan ini kan ?

[purba]

... kalo aja yg ttd ke 5 pimpinan kpk, ga bakal ada peristiwa pra peradilan ini kan ?

Gak juga. Bisa dicari celah yg lain utk 'seruduk' KPK. Masalahnya bukan di ttd tsb, tapi di mental korup tsb. Jika jelas ttd tersebut bermasalah, ngapain juga mereka ttd.

Kalo dibilang buru-buru, emang salah? Namanya pencegahan, ya harus buru-buru.

::ngakak2::

[ndableg]

Ide aja.
Bubarkan polri sebenernya juga solusi menarik, karena sudah ada satpol PP. Tinggal kembangkan aja fungsi dan kemampuan satpol PP di masing2 daerah. Pasukan khusus macam brimob, densus 88 masukin aja jadi kesatuan AD, jadi semacam polisi militer, sedangkan bareskrim/reserse masuk dibawah BIA, jadi semacam FBInya indonesia. Ini bahkan bisa menghindari ribut2 POLRI vs TNI.

Jadi akhirnya kayak di amrik, ada LAPD, NYPD, dll.

[kandalf]

Rasanaya permintaannya tidak sampai membubakan Polri. Bahkan tidak sampai memecat Budi Gunawan. Hanya membatalkan Budi Gunawan sebagai kapolri.

[purba]

Ide aja.
Bubarkan polri sebenernya juga solusi menarik, karena sudah ada satpol PP. Tinggal kembangkan aja fungsi dan kemampuan satpol PP di masing2 daerah. Pasukan khusus macam brimob, densus 88 masukin aja jadi kesatuan AD, jadi semacam polisi militer, sedangkan bareskrim/reserse masuk dibawah BIA, jadi semacam FBInya indonesia. Ini bahkan bisa menghindari ribut2 POLRI vs TNI.

Jadi akhirnya kayak di amrik, ada LAPD, NYPD, dll.

Nanti masalah yg muncul KPK vs Satpol PP atau KPK vs BIA, dsb.

[Fere]

BIA apaan sih..?

[et dah]

Badan Intelejen Ancuuur

[surjadi05]

Gak juga. Bisa dicari celah yg lain utk 'seruduk' KPK. Masalahnya bukan di ttd tsb, tapi di mental korup tsb. Jika jelas ttd tersebut bermasalah, ngapain juga mereka ttd.

Kalo dibilang buru-buru, emang salah? Namanya pencegahan, ya harus buru-buru.

::ngakak2::
Wkkk ya jelas salah lah, omongan aneh lagi dari elu, jadi maksd lu kpk boleh melanggar hukum buat menegakan hukum, hebat dong :kesal:

---------- Post Merged at 06:56 PM ----------


Ide aja.
Bubarkan polri sebenernya juga solusi menarik, karena sudah ada satpol PP. Tinggal kembangkan aja fungsi dan kemampuan satpol PP di masing2 daerah. Pasukan khusus macam brimob, densus 88 masukin aja jadi kesatuan AD, jadi semacam polisi militer, sedangkan bareskrim/reserse masuk dibawah BIA, jadi semacam FBInya indonesia. Ini bahkan bisa menghindari ribut2 POLRI vs TNI.

Jadi akhirnya kayak di amrik, ada LAPD, NYPD, dll.

Justru ide ini dulu pernah dilancarkan pak amin rais, waktu masih idealis yaitu negara federasi tapi kan ditolak oleh legislatif dan eksekutif eh yudikatif juga ding::managuetahu::

[ndableg]

Rasanaya permintaannya tidak sampai membubakan Polri. Bahkan tidak sampai memecat Budi Gunawan. Hanya membatalkan Budi Gunawan sebagai kapolri.

Gw sih ga ikut2an. Cuman ide untuk menghindari ribut2 terjadi lagi.
Membatalkan atau enggak, masalah akan terjadi lagi yg akan datang.

[ndableg]

Nanti masalah yg muncul KPK vs Satpol PP atau KPK vs BIA, dsb.

KPK vs Satpol PP ya satpol PP kalah lah. Wong satpol PP tingkat propinsi, KPK tingkat nasional.
BIA itu masuk TNI coy.

[ndableg]

Badan Intelejen Ancuuur

Oh iya.. sekarang balik lagi BAIS ya?

[surjadi05]

Barusan dengar dari metro tv, katanya dpr sudah menganggap si budi kapolri secara de facto, duh tambah mabok deh jokowi, cuma gara2 ulah 1 orang ::facepalm::

[purba]

Wkkk ya jelas salah lah, omongan aneh lagi dari elu, jadi maksd lu kpk boleh melanggar hukum buat menegakan hukum, hebat dong :kesal:

Ooh lu udah mengimani bhw ttd 2 orang komisioner KPK adalah pelanggaran hukum?

:D

---------- Post Merged at 04:43 PM ----------


KPK vs Satpol PP ya satpol PP kalah lah. Wong satpol PP tingkat propinsi, KPK tingkat nasional.
BIA itu masuk TNI coy.

Bah! Gimana mikirnye? Gak peduli propinsi atau TNI lah... Kalo punya kewenangan utk menangkap, jadilah KPK vs Satpol PP.

:D

[surjadi05]

Kalo dua komisioner ttd salah, gak bakalan BG jadi tersangka. Kolektif berarti tidak satu orang.
.
purba lah bukannya ini kalimat elu sendiri? Lupa ya ::ngopi::
Trus baca deh uu tentang kpk, disana jelas ditulis bahwa semuanya pimpinan harus ttd terkecuali salah satu pimpinan meninggal atau sakit parah sehingga atau berhalangan tetap sehingga tidak bisa menghadiri penetapan tersebut ::ngopi::

[ndableg]

Bah! Gimana mikirnye? Gak peduli propinsi atau TNI lah... Kalo punya kewenangan utk menangkap, jadilah KPK vs Satpol PP.

:D

KPK kagak bisa ngusut kasus korupsi tni.

[purba]

purba lah bukannya ini kalimat elu sendiri? Lupa ya ::ngopi::
Trus baca deh uu tentang kpk, disana jelas ditulis bahwa semuanya pimpinan harus ttd terkecuali salah satu pimpinan meninggal atau sakit parah sehingga atau berhalangan tetap sehingga tidak bisa menghadiri penetapan tersebut ::ngopi::

Ah kalimat gw yg lu quote itu kalimat kondisional. JIKA X MAKA Y. Mosok lu gak paham? ::ngakak2::

Btw, pasal dan ayat brp yg diharuskan semua komisioner utk TTD tsb?

[purba]

KPK kagak bisa ngusut kasus korupsi tni.

Ya itu artinya tergantung kewenangan, gimana kewenangan KPK dan lembaga-lembaga negara lainnya. Misal komisioner KPK tidak bisa ditangkap oleh polisi langsung, tapi lewat badan pengawas komisioner KPK. Ada semacam imunitas terbatas utk komisioner KPK. Badan pengawas tsb misalnya diambil dari tokoh masyarakat atau akademisi atau LSM yg sifatnya independen.

[surjadi05]

Ah kalimat gw yg lu quote itu kalimat kondisional. JIKA X MAKA Y. Mosok lu gak paham? ::ngakak2::

Btw, pasal dan ayat brp yg diharuskan semua komisioner utk TTD tsb?

Gugel aja, atau nonton tipi perasaan tiap hari gw buka tv oon atau metro tv, itu aja yg dibahas ::ngopi::

[purba]

Gugel aja, atau nonton tipi perasaan tiap hari gw buka tv oon atau metro tv, itu aja yg dibahas ::ngopi::

Heh?? Ba'arti lu sendiri belum cek tuh UU KPK. Kagak ada pasal ataupun ayat yg menyatakan TTD harus oleh semua komisioner KPK. ::ngakak2::

[surjadi05]

Heh?? Ba'arti lu sendiri belum cek tuh UU KPK. Kagak ada pasal ataupun ayat yg menyatakan TTD harus oleh semua komisioner KPK. ::ngakak2::

Ngapain gw check, gw benci politik, gw ga suka hukum, trs demi elu gitu? ::hihi::

[ndableg]

Ya itu artinya tergantung kewenangan, gimana kewenangan KPK dan lembaga-lembaga negara lainnya. Misal komisioner KPK tidak bisa ditangkap oleh polisi langsung, tapi lewat badan pengawas komisioner KPK. Ada semacam imunitas terbatas utk komisioner KPK. Badan pengawas tsb misalnya diambil dari tokoh masyarakat atau akademisi atau LSM yg sifatnya independen.

Yg nangkep badan pengawas komisioner KPK kalo bikin kasus siapa? badan pengawas badan pengawas komisioner KPK?

[purba]

Ngapain gw check, gw benci politik, gw ga suka hukum, trs demi elu gitu? ::hihi::

Lha begini jawapannye? ::ngakak2::

Yo wess... gak ada argumen lagi, tak maklumi.... ::hihi::

[purba]

Yg nangkep badan pengawas komisioner KPK kalo bikin kasus siapa? badan pengawas badan pengawas komisioner KPK?

Ya polisi lah. ::ngakak2::

Makanya utk meminimalisir kasus, badan pengawas berisi tokoh-tokoh masyarakat atau pihak independen lainnya yg sudah teruji integritasnya dlm melawan korupsi. Misal anggota badan pengawas adalah Adnan Buyung, Syafii Maarif, Hasyim Muzadi, atau siapalah tokoh masyarakat lainnya yg non partisan.

Misal kasus BW. Seseorang melaporkan BW ke Bareskrim. Ini tidak Bareskrim yg langsung menindak BW, tetapi Bareskrim melanjutkan laporan tersebut ke badan pengawas. Nanti badan pengawas yg memutuskan apakah BW perlu dijadikan tersangka atau tidak.

Lihat saja, kasus-kasus yg ditimpakan pada komisioner KPK sekarang adalah kasus-kasus jaman dulu yg sudah selesai tapi dikilik-kilik lagi utk menjerat komisioner KPK. Kalo komisioner KPK tersangka semua, KPK lumpuh. Fungsi badan pengawas inilah nanti yg menjaga jangan sampai KPK lumpuh dgn kasus-kasus seperti itu. Klo KPK lumpuh, yg girang para koruptor.

Di Indonesia, yg salah adalah yg lebih galak. Lihat saja perilaku orang Indonesia di jalan. Mereka yg melanggar aturan lalu lintas adalah yg lebih galak. ::ngakak2::

[ndableg]

Ya polisi lah.

Makanya utk meminimalisir kasus, badan pengawas berisi tokoh-tokoh masyarakat atau pihak independen lainnya yg sudah teruji integritasnya dlm melawan korupsi. Misal anggota badan pengawas adalah Adnan Buyung, Syafii Maarif, Hasyim Muzadi, atau siapalah tokoh masyarakat lainnya yg non partisan.

Mereka suruh nangkep anggota kpk? Akhirnya butuh polisi juga yg nangkep. Kenapa ga mereka aja didalam kpk?

Yang jadi masalah adalah posisi dan wewenang kpk yang tumpang tindih dengan kepolisian. Mau ada badan pengawas kek, kalo polisi ngambek, tetep aja konflik terjadi. Polisi itu jangankan KPK, TNI aja dilawan. Mereka berhak merasa terhina oleh manuver KPK. Kalo kata abang lo, ruhut sitompul, semut aja diinjek menggigit, apalagi polisi...

KPK dirasa perlu ketika badan kepolisian dan kejaksaan dinilai tidak mampu memberantas korupsi, baik di luar ataupun di dalam lembaga itu sendiri. Jadi kehadiran KPK di sini adalah untuk MEMBANTU kepolisian dan kejaksaan memperbaiki kinerja dalam memberantas korupsi. Karena kita tidak membutuhkan hero baru, cukup hero2 yang lama diperbaiki mentalnya. Tapi yang terjadi sekarang adalah KPK bagaikan hero baru dan mulai kejangkitan sindromnya para selebriti. Akhirnya bukan saling membantu malah saling menohok.

Jadi seharusnya KPK dipilih presiden berada diatas lembaga2 kepolisian dan kejaksaan, tanpa wewenang menangkap ataupun menjadikan tersangka. Wewenang tersebut hanya milik kepolisian dan kejaksaan. Wewenang KPK adalah menyidik dan menyelidiki kasus korupsi, laporan ke publik/dpr, dan mengawasi eksekusi yg dilakukan dua lembaga dibawahnya. Kapolri dan kejakgung otomatis menjadi anggota kpk. Polisi tetap bisa tangkap anggota KPK kalo salah, tapi paling tidak bukan balas dendam, karena yang bisa menangkap dan menetapkan tersangka adalah polisi dan kejaksaan.

[surjadi05]

Yak, budi bebas, mungkin dengan ini kpk akan lebih hati2, dan menaati hukum dalam menegakkan hukum, ::hohoho::

[kandalf]

Jadi..

1. Polisi yang bertugas secara administrasi tidak termasuk penegak hukum.
2. Polisi yang berada selain eselon I tidak termasuk penyelenggara negara.
3. kata "dan/atau" dalam undang-undang dibaca sebagai "dan" (hilangkan kata atau)

Benar-benar membuat terobosan hakim yang satu ini.

[surjadi05]

Yup gw juga merasa alasannya dibuat2, tapi gw tetap senang dengan hasil akhirnya, biar pembelajaran buat "kpk" nya samad, supaya mengikuti hukum dalam menegakkan hukum ::ngopi::

Dan semoga jokowi cepat membereskan situasi ini, jadi ga dianggap "lemah" sama investor luar ::kesal::

[Ronggolawe]

gimana mau dianggap lemah nKong, wong Belanda
yang sudah narik Dubes nya sekarang menjilat lu
dah ngirim Dubes lagi...

Australia tuh yang lagi mpot-mpotan :)


betewe, apa judulnya ngga diganti saja jadi BG n
BW VS AS n BW


::ngakak2::::ngakak2::::ngakak2::::ngakak2::

[ndableg]

https://www.youtube.com/watch?v=-Tz7HZeBisA

Polisi senang BG menang, artinya bukannya BG didukung para anak buah? Kenapa kita reseh maksain BG salah, wong anak buahnya mendukung.

Skrg g malah bingung kalo jadi jokowi, BG sebaiknya dilantik apa enggak neh?

[surjadi05]

gimana mau dianggap lemah nKong, wong Belanda
yang sudah narik Dubes nya sekarang menjilat lu
dah ngirim Dubes lagi...

Australia tuh yang lagi mpot-mpotan :)


betewe, apa judulnya ngga diganti saja jadi BG n
BW VS AS n BW


::ngakak2::::ngakak2::::ngakak2::::ngakak2::
Maksdnya investor om, swasta, lemah disini maksdnya posisi politisnya bukan orangnya, semuanya pada wait and see, paling gampang diliat dari posisi us dollar walo usdollar lagi menguat, tapi dari sejak jokowi dilantik rupiah yg paling terpuruk ::ungg::

[ndableg]

Tebakan gw, BG dilantik.

[tuscany]

Biarin aja dilantik. Aku rapopo ::elaugh::

KPK kalah di sini bukan berarti BG otomatis tidak bersalah. Argumen hakim yang dangkal akan jadi bahan evaluasi KPK untuk memperkuat bukti sebelum menyeret lagi BG sebagai tersangka - kalo KPK masih ada. Ini cuma satu episode dari telenovela bertema keadilan season 3.

[Ronggolawe]

setidaknya si Hakim adalah seorang Hakim.... soal
dangkal atau tidak, gw bukan ahli hukum :)

eh, nKong surjadi05 , IHSG selama 100an hari ini
beberapa kali bikin rekor angka tertinggi lho :)

[surjadi05]

setidaknya si Hakim adalah seorang Hakim.... soal
dangkal atau tidak, gw bukan ahli hukum :)

eh, nKong surjadi05 , IHSG selama 100an hari ini
beberapa kali bikin rekor angka tertinggi lho :)
masakkk? Belum sempat ngecheck hari ini berarti ini karna putusan pengadilan budi ( gw paksain hubung2in) ::hihi::

---------- Post Merged at 08:44 PM ----------


Biarin aja dilantik. Aku rapopo ::elaugh::

KPK kalah di sini bukan berarti BG otomatis tidak bersalah. Argumen hakim yang dangkal akan jadi bahan evaluasi KPK untuk memperkuat bukti sebelum menyeret lagi BG sebagai tersangka - kalo KPK masih ada. Ini cuma satu episode dari telenovela bertema keadilan season 3.
gw juga ga masalah habis ini si budi diapain, tapi setidaknya hari ini jadi putusan hakim yg fenomenal, jadi nanti gw rasa bakal banyak "budi2" yg laen, setiap kpk menjadikan sesorang tersangka, bakal banyak pra peradilan, dan mulai sekarang dan seterusnya kpk yg berikutnya bakal tambah kerjaan dan minimal bakal "ingat" ini gara2 kpk nya samad ::hohoho::

[tuscany]

setidaknya si Hakim adalah seorang Hakim.... soal
dangkal atau tidak, gw bukan ahli hukum :)

eh, nKong surjadi05 , IHSG selama 100an hari ini
beberapa kali bikin rekor angka tertinggi lho :)

Nggak mesti jadi ahli hukum untuk melihat2 dangkal enggaknya suatu argumen. Berlogika bisa diterapkan di mana saja. Plus para ahli hukumnya juga bilang dangkal kok. Tapi meskio dangkal proses hukum tetap dihormati, sambil diperbaiki.

[purba]

Mereka suruh nangkep anggota kpk? Akhirnya butuh polisi juga yg nangkep. Kenapa ga mereka aja didalam kpk?

Fungsi badan pengawas nantinya agar tidak terjadi gontok-gontokan antara KPK dgn Polri. Sekarang KPK 'menangkap' Polri dan Polri 'menangkap balik' KPK. Ini harus dihindari. Akibatnya mereka saling kunci, deadlock. Juga Polri punya lebih banyak alasan utk menangkap KPK, sementara KPK tidak, hanya alasan korupsi. Kondisi seperti ini dapat membuat KPK lumpuh.



Yang jadi masalah adalah posisi dan wewenang kpk yang tumpang tindih dengan kepolisian. Mau ada badan pengawas kek, kalo polisi ngambek, tetep aja konflik terjadi. Polisi itu jangankan KPK, TNI aja dilawan. Mereka berhak merasa terhina oleh manuver KPK. Kalo kata abang lo, ruhut sitompul, semut aja diinjek menggigit, apalagi polisi...

Ngambek gimana? Melanggar UU? Bukan begitu. Kasus sekarang pun, KPK vs Polri, bukan ngambek seperti itu. Bukan ngambek yg melanggar UU, tapi ngambek yg justru 'memanfaatkan' UU. Mereka ngambek secara legal. Apa yg dilakukan Bareskrim, menangkap BW, adalah tidak salah. Ada laporan masyarakat ttg BW, ya ditindaklanjuti oleh Bareskrim, dst. ::ngakak2::

Bener kata lo, ada wewenang yg tumpang tindih. Nah itu yg harus dihindari. KPK bisa menangkap langsung Polri, tapi sebaliknya, Polri tidak bisa menangkap langsung KPK. Ini namanya KPK punya imunitas terbatas. Yg bisa memerintahkan penangkapan KPK, ya badan pengawas itu, bukan Polri.



KPK dirasa perlu ketika badan kepolisian dan kejaksaan dinilai tidak mampu memberantas korupsi, baik di luar ataupun di dalam lembaga itu sendiri. Jadi kehadiran KPK di sini adalah untuk MEMBANTU kepolisian dan kejaksaan memperbaiki kinerja dalam memberantas korupsi. Karena kita tidak membutuhkan hero baru, cukup hero2 yang lama diperbaiki mentalnya. Tapi yang terjadi sekarang adalah KPK bagaikan hero baru dan mulai kejangkitan sindromnya para selebriti. Akhirnya bukan saling membantu malah saling menohok.

Jadi seharusnya KPK dipilih presiden berada diatas lembaga2 kepolisian dan kejaksaan, tanpa wewenang menangkap ataupun menjadikan tersangka. Wewenang tersebut hanya milik kepolisian dan kejaksaan. Wewenang KPK adalah menyidik dan menyelidiki kasus korupsi, laporan ke publik/dpr, dan mengawasi eksekusi yg dilakukan dua lembaga dibawahnya. Kapolri dan kejakgung otomatis menjadi anggota kpk. Polisi tetap bisa tangkap anggota KPK kalo salah, tapi paling tidak bukan balas dendam, karena yang bisa menangkap dan menetapkan tersangka adalah polisi dan kejaksaan.

Kalo dipilih Presiden, KPK menjadi tidak independen dan di bawah perintah Presiden. KPK memang harus di luar kepresidenan, agar independen. Selain itu, meski KPK di atas Polri, tidak ada jaminan kasus seperti sekarang tidak terjadi selama Polri masih bisa menangkap KPK secara langsung. Misal, Polri di bawah kementerian dalam negeri, apakah otomatis Polri tidak bisa menangkap Mendagri? Ya tetap bisa. Jadi posisi tidak menjamin penangkapan dapat dilakukan atau tidak, tapi pembatasan wewenanglah yg diperlukan.

Juga kalo KPK hanya menyidik dan menyelidiki, sementara status tersangka wewenang Polri, bagaimana kalo yg disidik dan diselidiki adalah Kapolri, apakah ada jaminan status tersangka otomatis dilakukan? Jangan-jangan ditunda-tunda oleh Kapolri-nya, kan wewenang dia, bukan wewenang KPK.

Wewenang KPK sekarang sudah baik. Toh para ahli dan praktisi hukum yg membuat UU KPK juga melihat gimana penanganan pemberantasan korupsi di negara lain. Mungkin yg dirasa kurang, ya badan pengawas tsb agar KPK tidak seperti 'tuhan'.

::ngakak2::

[kandalf]

Sebenarnya,
saya berharap dibebaskannya Budi Gunawan itu pakai cara yang lebih keren, misalnya penyidik KPK dianggap tidak sah sebagai penyidik. Ini bisa diperdebatkan tetapi minimal menarik untuk dibahas.


Tapi kok ya,
pakai pertimbangan aneh "Budi Gunawan bukan penegak hukum".

Menghormati putusan hakim sih menghormati. Tetapi bukan berarti membenarkan putusan tersebut.

[kandalf]

http://poskotanews.com/cms/wp-content/uploads/2015/02/Ucha-17-Feb.jpg

sumber gambar: http://poskotanews.com/2015/02/17/ternyata-tak-semua-polisi-penegak-hukum/

[surjadi05]

Sebenarnya,
saya berharap dibebaskannya Budi Gunawan itu pakai cara yang lebih keren, misalnya penyidik KPK dianggap tidak sah sebagai penyidik. Ini bisa diperdebatkan tetapi minimal menarik untuk dibahas.


Tapi kok ya,
pakai pertimbangan aneh "Budi Gunawan bukan penegak hukum".

Menghormati putusan hakim sih menghormati. Tetapi bukan berarti membenarkan putusan tersebut.

Jujur gw juga berharap alasan hakim gitu, tapi hidup telah mengajarkan gw bahwa kita tdk bisa selalu mendapatkan apa yg kita inginkan, jadi gw cukup puas akan hasil akhirnya dan efeknya ::ngopi::

[kandalf]

Jujur gw juga berharap alasan hakim gitu, tapi hidup telah mengajarkan gw bahwa kita tdk bisa selalu mendapatkan apa yg kita inginkan, jadi gw cukup puas akan hasil akhirnya dan efeknya ::ngopi::

Itu ibaratnya Kong Sur menerima fatwa ulama tetapi Kong Sur gak menerima dalil-dalil fatwanya.
Tak bisa bersikap seperti itu. Tak ada cerita puas menerima sebuah keputusan ketika alasan-alasan pembangun fakta tersebut tidak bisa diterima.

Dan ini mesti juga dibedakan antara ikhtilaf (perbedaan pendapat) dengan dasar ngawur nan maudhu (tertolak). Sampai sekarang saya cenderung pendapat hakim tentang "penegak hukum" tersebut sebagai maudhu, beda dengan kalau misalnya ia memakai dalil tentang 'penyidik' untuk menolak penyidik KPK yang bisa dibilang ikhtilaf.

Ketika fatwa ulama tersebut dikodifikasi oleh penguasa menjadi qanun (hukum), suka atau tidak suka memang harus menerimanya karena punya kekuatan mengikat tetapi tidak bisa disebut sebagai puas atas fatwa tersebut.

[surjadi05]

Itu ibaratnya Kong Sur menerima fatwa ulama tetapi Kong Sur gak menerima dalil-dalil fatwanya.
Tak bisa bersikap seperti itu. Tak ada cerita puas menerima sebuah keputusan ketika alasan-alasan pembangun fakta tersebut tidak bisa diterima.

Dan ini mesti juga dibedakan antara ikhtilaf (perbedaan pendapat) dengan dasar ngawur nan maudhu (tertolak). Sampai sekarang saya cenderung pendapat hakim tentang "penegak hukum" tersebut sebagai maudhu, beda dengan kalau misalnya ia memakai dalil tentang 'penyidik' untuk menolak penyidik KPK yang bisa dibilang ikhtilaf.

Ketika fatwa ulama tersebut dikodifikasi oleh penguasa menjadi qanun (hukum), suka atau tidak suka memang harus menerimanya karena punya kekuatan mengikat tetapi tidak bisa disebut sebagai puas atas fatwa tersebut.
Err saya paling malas diskusi agama, saya ngeliatnya gini aja saya lebih suka 10 koruptor bebas daripada kpk melakukan abuse of power, kalo dianalogikan mungkin kayak "kegilaan sesaat" yg sering dipake pengadilan amrik, untuk menjustifikasi pembunuhan, walo ga masuk akal tapi bisa diterima ::ungg::

[surjadi05]

https://www.youtube.com/watch?v=-Tz7HZeBisA

Polisi senang BG menang, artinya bukannya BG didukung para anak buah? Kenapa kita reseh maksain BG salah, wong anak buahnya mendukung.

Skrg g malah bingung kalo jadi jokowi, BG sebaiknya dilantik apa enggak neh?

Iya dulu waktu susno aji di kpk in, ga banyak yg dukung dia, gw rasa sih bw bakal jadi kapolri, jadi jokowi ada "keuntungan" dalam bargain politik ke dpr ::ungg::

---------- Post Merged at 08:12 PM ----------

Lagian dia dianggap "terima gratifikasi" tahun 2004 kan ya? Seingat gw waktu gw masih jadi md/mp tahun 2008,gw masih parcel ke pejabat di batam? Gw ga bilang ini benar tapi mau cari polisi yg bener2 bersih gw bilang sangat susah, just my stupid opinion? ::ngopi::

[tuscany]

Gratifikasinya Budi bukan parcel deh kong, tapi transfer sekian M. Mana bisa dibandingkan ::elaugh::

Polisi bersih, pasti adalah. Tapi jika sistem dibuat untuk memajukan yang tidak bersih, ya mau gimana. Tradisinya bilang kapolri itu dari lulusan terbaik di angkatannya. BG itu terbaik kelima. Ke mana terbaik pertama? Diparkir jadi kapolda di mana gitu kalo ndak salah.

Sebenarnya masalah bermula dari polisi yang diajukan kompolnas. Konon katanya, semua yang diajukan bermasalah. Ya sami mawon sebenarnya Jokowi mau pilih siapa pun, cuma mungkin conflict of interest nggak sebenar ini kalo yang dipilih bukan BG, karena yang lain tidak dikenal dekat dengan partai (penguasa).

Di sisi KPK, mesti review kembali cara kerja mereka. Terasa sekali memang aroma politiknya waktu penetapan BG tersangka hanya sehari setelah dicalonkan sebagai kapolri tunggal. Saya rasa KPK pun sudah dapat banyak masukan, salah satunya ulama2 di Jatim yang menyarankan pemimpin KPK jangan banyak omong di media. Bijak sekali sarannya, tinggal cari jubir aja lagi. Selama ini info dari KPK simpang siur karena komisionernya gemar ngomong di media dan kadang nggak sinkron. Apalagi pake ngancam2, kayak kurang kerjaan saja.

Intinya sih KPK dan Polri harus dibenahi. Saya pilih Polri masuk di bawah Kementerian Pertahanan, biar ndak belagu. Kalo dipanggil jadi saksi di KPK kudu nurut. Soalnya menterinya sangar.

[surjadi05]

Gratifikasinya Budi bukan parcel deh kong, tapi transfer sekian M. Mana bisa dibandingkan ::elaugh::

Polisi bersih, pasti adalah. Tapi jika sistem dibuat untuk memajukan yang tidak bersih, ya mau gimana. Tradisinya bilang kapolri itu dari lulusan terbaik di angkatannya. BG itu terbaik kelima. Ke mana terbaik pertama? Diparkir jadi kapolda di mana gitu kalo ndak salah.

Sebenarnya masalah bermula dari polisi yang diajukan kompolnas. Konon katanya, semua yang diajukan bermasalah. Ya sami mawon sebenarnya Jokowi mau pilih siapa pun, cuma mungkin conflict of interest nggak sebenar ini kalo yang dipilih bukan BG, karena yang lain tidak dikenal dekat dengan partai (penguasa).

Di sisi KPK, mesti review kembali cara kerja mereka. Terasa sekali memang aroma politiknya waktu penetapan BG tersangka hanya sehari setelah dicalonkan sebagai kapolri tunggal. Saya rasa KPK pun sudah dapat banyak masukan, salah satunya ulama2 di Jatim yang menyarankan pemimpin KPK jangan banyak omong di media. Bijak sekali sarannya, tinggal cari jubir aja lagi. Selama ini info dari KPK simpang siur karena komisionernya gemar ngomong di media dan kadang nggak sinkron. Apalagi pake ngancam2, kayak kurang kerjaan saja.

Intinya sih KPK dan Polri harus dibenahi. Saya pilih Polri masuk di bawah Kementerian Pertahanan, biar ndak belagu. Kalo dipanggil jadi saksi di KPK kudu nurut. Soalnya menterinya sangar.

Yup polisi bersih pasti ada, tapi masalahnya apa ada yg udah punya minimal bintang 2 di bahunya? Apa mungkin dari kompol ( melati 1) dijadikan kapolri? ::ungg::

[ndableg]

Gw curiga sebenernya ini bukan Polisi vs KPK tapi DPR vs KPK deh..

[heihachiro]

headline kompas hari ini :ngopi:

https://pbs.twimg.com/media/B-FynXGCAAAbByO.jpg:large


nemu di twitter, entah dari koran mana :ngopi:

https://pbs.twimg.com/media/B-Fu5SBCYAAtEg7.jpg:large

[surjadi05]

headline kompas hari ini :ngopi:

https://pbs.twimg.com/media/B-FynXGCAAAbByO.jpg:large


nemu di twitter, entah dari koran mana :ngopi:

https://pbs.twimg.com/media/B-Fu5SBCYAAtEg7.jpg:large
Gaklah jokowi ga mungkin sebodoh itu membubarkan kpk, dan seperti yg pernah gw bilang harusnya kpk ditambah hak imunitas, dan pimpinan kpk yg tidak menolak dicalonkan jadi eksekutif harus mengundurkan diri ::ngopi::

[kandalf]

♫Kpk kangen pengen ketemu ♫
♫Kpk ku ingin peluk kamu ♫
♫Kpk kangen pengen ketemu ♫
♫Kpk ku butuh perhatian kamu ♫

[kandalf]

Alhamdulillah...
*sujud syukur*

Ternyata solusinya persis yang kuperkirakan.
Budi Gunawan batal.
Bambang Widjojanto diberhentikan.

[surjadi05]

Nasional


Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri

Kompas.com/SABRINA ASRIL
Wakapolri Komjen Badrodin Haiti
Rabu, 18 Februari 2015 | 14:25 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Presiden memutuskan mengusulkan calon baru, yakni Komisaris Jenderal Badrodin Haiti yang kini menjabat Wakil Kepala Polri.

Hal itu disampaikan Presiden saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Presiden mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Presiden memutuskan hal itu untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif.

"Maka dari itu, hari ini kami usulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR sebagai kepala Polri," kata Jokowi.

Polemik pergantian kepala Polri bermula dari keputusan Presiden mengajukan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Tak lama setelah usulan tersebut diserahkan kepada DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Budi sebagai tersangka korupsi.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Meski berstatus tersangka, DPR tetap menyetujui mantan ajudan presiden pada masa Megawati Soekarnoputri itu untuk menjadi kepala Polri. Saat itu, hanya Fraksi Demokrat dan PAN yang meminta DPR menunda persetujuan tersebut. (Baca: DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri)

DPR juga menyetujui Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan sebagai kepala Polri. Setelah Sutarman pensiun sebagai kepala Polri, kepemimpinan Polri dijalankan oleh Badrodin.

Belakangan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah. Putusan itu terkait gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan. (Baca: Tanda Tanya di Balik Putusan Hakim Sarpin)

KPK belum memutuskan langkah apa yang akan diambil menyikapi putusan tersebut. KPK akan mempelajari terlebih dulu substansi putusan.

Bagus, duo budi out,tinggal samad ::hohoho::

[kandalf]

Errr..
Kong surjadi05

Samad juga out.
Dan cuma satu Budi yang out

[surjadi05]

^^^ samad dipecat juga ya? Baguslah
Lah budi yg satu lagi kan ga dicalonkan? Kan cuma komjen haiti calon tunggalnya::ungg::

[kandalf]

Nggak.
Langsung calon tunggal Badron Haiti.

Dengan pertimbangan sudah sebulan dia menjabat Plt Kapolri.

Malah tepat menurutku.
Memang ada gosip kasak-kusuk.
Tapi Badron Haiti itu netral, tidak support KPK tetapi tidak anti KPK.

Ini kutipannya

Sehubungan dengan pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Drs Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat masyarakat, maka untuk percepatan ketenangan serta memperhatikan kebutuhan kepolisian negara republik Indonesia untuk segera dipimpin oleh seorang kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon Kapolri yaitu Komisaris Jenderal Polisi Drs Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri.

Yang kedua, saya memutuskan saudara Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik untuk Kepolisian Republik Indonesia untuk makin profesional bekerja untuk rakyat. Kontribusi ini dapat dilakukan dalam posisi dan jabatan apa pun yang nanti diamanahkan kepadanya.

Kemudian akan menerbitkan Perpu untuk pejabat KPK yang baru itu juga tepat.
Karena ini sifatnya darurat, jadi gak perlu lewat DPR lagi.
Disahkan atau tidak, Perpu langsung dijalankan saat itu, tanpa proses panjang, hingga ditolak DPR.

Yang dipilih, salah satunya pak Ruki, itu juga tepat. Dia mantan KPK dan juga mantan polisi. Jadi dia bisa jadi jembatan.

[surjadi05]

Nggak.
Langsung calon tunggal Badron Haiti.

Dengan pertimbangan sudah sebulan dia menjabat Plt Kapolri.

Malah tepat menurutku.
Memang ada gosip kasak-kusuk.
Tapi Badron Haiti itu netral, tidak support KPK tetapi tidak anti KPK.

Ini kutipannya


Kemudian akan menerbitkan Perpu untuk pejabat KPK yang baru itu juga tepat.
Karena ini sifatnya darurat, jadi gak perlu lewat DPR lagi.
Disahkan atau tidak, Perpu langsung dijalankan saat itu, tanpa proses panjang, hingga ditolak DPR.

Yang dipilih, salah satunya pak Ruki, itu juga tepat. Dia mantan KPK dan juga mantan polisi. Jadi dia bisa jadi jembatan.

Sorry belum ketemu tv seharian, iya maksd saya badron haiti calon tunggal kapolri kan? Berarti 2 budi ga mungkin jadi kapolri kan, minimal masa jokowi presiden, keren juga jokowi yahh, berani pecat samad en bw ::hohoho::

[tuscany]

Bukan pecat permanen, diberhentikan sementara. Yah walau bedanya ndak terlalu banyak toh masa jabatan mereka hampir selesai. Lagian kenapa ndak berani, kan sesuai konstitusi.

---------- Post Merged at 06:22 PM ----------

Cuman Badrodin ini kan sempat ndak dianggap sama Bareskrim. Mau tak liat nanti kalau sudah definitiv Budi Waswewos tingkahnya gimana.

[surjadi05]

Bukan pecat permanen, diberhentikan sementara. Yah walau bedanya ndak terlalu banyak toh masa jabatan mereka hampir selesai. Lagian kenapa ndak berani, kan sesuai konstitusi.

---------- Post Merged at 06:22 PM ----------

Cuman Badrodin ini kan sempat ndak dianggap sama Bareskrim. Mau tak liat nanti kalau sudah definitiv Budi Waswewos tingkahnya gimana.

Menurut saya diberhentikan sementara, dan masa jabatan habis bedanya bagai langit dan bumi tapi di tv oon, samad dan bw beserata "aktivis" anti korupsi melakukan perlawanan dengan ngomong presiden melakukan kriminalisasi kpk dengan mengorek salah di masa lalu, bla bla bla ::ngopi::

[ndableg]

Jadi kandalf ga salah pilih lagi? :-"

[ndableg]

Johan budi? idola gw.. samad, kelaut aja lah mad.

[tuscany]

Menurut saya diberhentikan sementara, dan masa jabatan habis bedanya bagai langit dan bumi tapi di tv oon, samad dan bw beserata "aktivis" anti korupsi melakukan perlawanan dengan ngomong presiden melakukan kriminalisasi kpk dengan mengorek salah di masa lalu, bla bla bla ::ngopi::

Lho, masa BW juga melawan? Dia sudah lama kok kirim surat pengunduran diri. Kalo AS memang belum, soalnya masi sibuk curhat di media.

Yang saya maksud ndak beda jauh itu soal masa jabatan. Bentar lagi juga ampir habis. Kalo soal image si bisa beda, tapi semua perlu bukti di pengadilan. Saya sih ndak mau nuduh mereka berdua salah sebelum ada keputusan salah.

Berkaca pada kasus Bibit - Chandra, kasus mereka dideponeering artinya menurut orang pintar hukum mereka sebenarnya belum terbukti tidak bersalah tetapi kasusnya dihentikan karena ada kepentingan yang lebih besar. Image mereka kayaknya baik2 aja sekarang.

[tsu]

Pak Johan Budi ini orang Mojokerto, so i'm with him
Selamat bertugas pak, banyak2 berdoa dan waspada, banyak yg ingin anda jatuh, dan tersungkur

[kandalf]

Jadi kandalf ga salah pilih lagi? :-"

Saya tak pernah merasa salah memilih. Saya hanya menyesal memilih. Ada bedanya.
Sudah ada beberapa kerusakan karena Presiden Joko Widodo lama dalam mengambil keputusan.

Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Efek samping lainnya ditutup pelan-pelan.

[surjadi05]

Lho, masa BW juga melawan? Dia sudah lama kok kirim surat pengunduran diri. Kalo AS memang belum, soalnya masi sibuk curhat di media.

Yang saya maksud ndak beda jauh itu soal masa jabatan. Bentar lagi juga ampir habis. Kalo soal image si bisa beda, tapi semua perlu bukti di pengadilan. Saya sih ndak mau nuduh mereka berdua salah sebelum ada keputusan salah.

Berkaca pada kasus Bibit - Chandra, kasus mereka dideponeering artinya menurut orang pintar hukum mereka sebenarnya belum terbukti tidak bersalah tetapi kasusnya dihentikan karena ada kepentingan yang lebih besar. Image mereka kayaknya baik2 aja sekarang.
Bw melawan kok, walo dia jauh lebih jantan dari samad, eeh lebih tepat membela diri kali ya kalo bw,nonton tv oon aja tusc disana sering kok bw muncul, tapi yah gw ga menyalahkan bw karna gw juga merasa kasusnya dia bener2 sangat aneh ::ngopi::

[kandalf]

BW sudah mengajukan permohonan mengundurkan diri.
Sekarang saatnya dia komitmen dengan permohonan sebelumnya.

Tapi wajar kalau BW sampai kemarin masih komentar tak enak karena sebenarnya sudah banyak kerusakan yang terjadi karena Joko Widodo diam.
Jadi solusi kemarin sebenarnya solusi telat.
Tapi buatku lebih baik telat daripada tidak sama sekali.

[surjadi05]

Iya makanya pada kasus bw saya pakai kata2 "membela diri" sedang pada kasus as saya pake kata "melawan" ::ngopi::

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa situasi dan kondisi politik di Indonesia akan kembali stabil dalam beberapa waktu ke depan. Ia mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir, terjadi masalah yang cukup besar dalam situasi politik nasional.

"Minggu depan akan jadi minggu terbaik. Situasi politik kembali stabil, tidak ada lagi partai pemerintah atau partai oposisi," ujar Jusuf Kalla saat menjadi pembicara dalam Musyawarah Kerja Nasional I PPP di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/2/2015).

Kalla menambahkan, beberapa keputusan pemerintah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga ikut membuat kondisi ekonomi dalam situasi yang baik.

Dalam mukernas tersebut, Kalla juga mengimbau agar PPP dapat menyelesaikan masalah internal partai. Kalla meminta agar semua partai, baik partai yang berlandaskan keagamaan maupun nasionalis, untuk tidak membeda-bedakan berdasarkan kepentingan.

"Bahwa ada masalah yang terjadi, alhamdulilah kita selesaikan, tidak ada yang sulit. Kami bisa, PPP juga bisa," kata Kalla.

Dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka, Rabu siang kemarin, Presiden Jokowi memutuskan untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Jokowi kemudian menunjuk Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal kepala Polri untuk diajukan persetujuannya ke DPR.

Selain itu, Presiden juga memberhentikan sementara dua pimpinan KPK yang berstatus tersangka, yakni Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Sebagai langkah penyelamatan terhadap KPK, Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menunjuk tiga pimpinan sementara KPK, yakni Johan Budi SP, Taufiequrahman Ruki, dan Indriyanto

Semoga ada hikmahnya cicak vs buaya, dpr moga2 bersatu ::hohoho::

[heihachiro]

Dapet dari temen... ini bener banget kisah ttg BG....‪

Sedikit share sudut pandang berbeda ttg BG... Maaf jika kurang berkenan, yg tidak setuju silahkan kemukakan opininya secara santun & tlg jgn terbawa emosi..*

Tidak banyak yang tahu bagaimana sebetulnya sepak terjang dan fakta BG yang sebenarnya selama ini.*

Dan kita terlanjur 'menjudge' BG dengan berbagai anggapan yang menyudutkan.

Kita semua pasti tau jika BG itu kaya raya. Tapi kalian tau gak? Dari kekayaannya, BG menyumbang milyaran untuk penelitian penyakit & sosial? Bahkan BG memberikan hingga 48% pendapatannya untuk disumbangkan.*

Kalian percaya? Saya percaya.*

Sebagian besar pendapatan BG adalah bukan hasil korupsi ataupun tipu2. Semua bener2 hasil kerja keras puluhan tahun.

Bahkan BG pun sampai membentuk suatu yayasan khusus untuk mengurus kemana donasi yg dia berikan. Sampe segitunya.*

Jadi boleh dibilang, jasa BG sangat besar untuk berbagai riset tentang penyakit dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Jelas, sikap BG ini adalah teladan bagi kita, bahwa andai kita dikarunia rejeki yg melimpah, sumbangkan sebagian bagi umat manusia.*

Apakah kekayaan BG berkurang setelah banyak menyumbang? Tidak.*

Dia tetap kaya raya dan menjadi kaya raya tidak bikin BG jadi tinggi hati.

BG tetaplah jadi orang yang rendah hati, low profile, tidak hidup berfoya2 seperti sebagian besar orang kaya lain dan jelas tidak berskandal.

Jadi kalo sampai ada orang yang benci sama BG, yah..itu sih namanya sirik tanda tak mampu.*

Kenapa harus sirik & dengki pada BG?*

Kekayaan dan harta yg dimiliki BG murni kerja keras, prestasi dan keuletan selama bertahun2.*

Kenapa kita harus dengki dengan semua itu?

Justru, kita wajib mencontoh keuletan, kerja keras, . dan kedermawanan BG.*

Gak semua orang yg dikaruniai kekayaan bisa kayak dia.

Demikianlah sedikit cerita tentang.....

BG (Bill Gates)

*Mungkin ripos* ::hihi::

[TheCursed]

...

Kita semua pasti tau jika BG itu kaya raya. Tapi kalian tau gak? Dari kekayaannya, BG menyumbang milyaran untuk penelitian penyakit & sosial? Bahkan BG memberikan hingga 48% pendapatannya untuk disumbangkan.*

....

Ya know, komen bahwa "saya sudah menyumbang bla bla bla" itu kok yaaaaaa..... rasanya, kedengerannya, minimum mbleneki, maksimum riya. :ngopi:

dan soal sumbangan untuk kesehatan, just so you know, sebagai komparasi, Unit 731 punya Imperial Jepang di PD II itu sumbangsih-nya di bidang penyakit menular itu luar biasa sekali sampai hari ini. Dan tetep dosa mereka di hitung dunia-akherat.

[tuscany]

48% nya orang kaya sama 48% nya orang miskin itu nilai rasanya beda.

[surjadi05]

^^
Err ada yg baca sampe habis ga? Yg dimaksd si hei itu bill gates, bukan budi gunawan ::ungg::

[surjadi05]

Nasional


Relawan: Kini Jokowi Paham Siapa Kawan dan Siapa Lawan

Kompas.com/SABRINA ASRIL
Presiden Joko Widodo saat memutuskan solusi atas konflik KPK-Polri di Istana Merdeka, Rabu (18/2/2015). Presiden batal melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Kamis, 19 Februari 2015 | 20:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri dianggap membawa keuntungan tersendiri bagi Presiden Joko Widodo. Akibat kisruh yang berlangsung selama satu bulan lebih ini, Jokowi bisa mengetahui dan menilai siapa kawan dan siapa lawan sesungguhnya.

"Konflik itu mendorong orang untuk bersikap lebih jelas terhadap pemerintahan Jokowi. Siapa yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang plin-plan. Siapa yang mau perubahan , siapa yang serius dalam agenda rakyat dan pemberantasan korupsi. Semuanya menjadi jelas," kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PROJO (19/2/2015).

Sikap antara kawan dan lawan, menurut Budi makin jelas saat Jokowi akhirnya mengambil keputusan. Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, meski penetapan dirinya sebagai tersangka sudah dinyatakan tidak sah di praperadilan. Jokowi pun mengusulkan Komjen Badrodin Haiti sebagai penggantinya.

"Sikap partai-partai di DPR jelas. Sikap lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, semuanya jelas," kata Budi tanpa menyebut secara spesifik pihak yang dimaksud.

Oleh karena itu, Budi mengingatkan presiden agar tidak lengah menghadapi pihak-pihak yang menentang keputusan ini. Jokowi harus menyadari tidak semua pihak dapat menerima keputusan yang diambilnya.

"Masih ada pihak-pihak yang tidak legowo menerima keputusan itu. Bukan tidak mungkin kekecewaan ini nantinya muncul dalam peristiwa yang lain, mengingat masih banyaknya agenda yang berpotensi menimbuilkan kontroversi seperti persetujuan DPR atas pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri, masalah reshuffle kabinet, dan pemberantasan korupsi," jelas Budi



Jadi ingat sinetron "semua kan ada hikmahnya"::hohoho::

[cha_n]

baca dulu bos ampe abis

[TheCursed]

baca dulu bos ampe abis

YEah gue kejebak.... ::arg!::
::grrr::::ngakak2::

[ndableg]

Saya tak pernah merasa salah memilih. Saya hanya menyesal memilih. Ada bedanya.
Sudah ada beberapa kerusakan karena Presiden Joko Widodo lama dalam mengambil keputusan.

Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Efek samping lainnya ditutup pelan-pelan.

Ya lama lah, wong bukan masalah kecil. Lama juga bukannya didiemin. Jokowi membuat tim 9 segala itu bukan ga ada maksudnya. Jokowi sengaja memilih orang2 berkompeten sebagai juru bicaranya untuk melihat reaksi politik. Ga gampang bikin keputusan yg merugikan penyamun di sarang penyamun. Apalagi pengalaman jadi presiden baru seumur jagung. SBY yg jendral aja dibingungkan.

[purba]

"Konflik itu mendorong orang untuk bersikap lebih jelas terhadap pemerintahan Jokowi. Siapa yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang plin-plan. Siapa yang mau perubahan , siapa yang serius dalam agenda rakyat dan pemberantasan korupsi. Semuanya menjadi jelas," kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PROJO (19/2/2015).


Ah PROJO kentut! ::ngakak2::

Kalo gak si Samad dan BW ngeluarin jurus cicak mabuk menetapkan BG jadi tersangka, sudah pasti sekarang BG jadi Kapolri. Trus apa yg bisa lu kata ttg Jokowi?

Nih gw tebak kira-kira apa yg akan dibilang oleh antek-antek Jokowi klo BG jadi Kapolri: Jokowi, did it again! Dia pilih BG jadi Kapolri. Lihat, APBN-P mulus kan? Bla..bla..bla...

Di sini justru Samad dan BW-lah bintangnya, meski mereka akhirnya terancam dibui. Merekalah yg serius dg agenda rakyat. Apa Jokowi yg serius dg agenda rakyat? ::bwekk::

[TheCursed]

^

https://www.youtube.com/watch?v=pWdd6_ZxX8c

[tuscany]

Pentingan APBNP dari pada kapolrinya siapa. Menurut saya sih ::hihi::

[ndableg]

https://www.youtube.com/watch?v=vh2kjjIS4j0


https://www.youtube.com/watch?v=ndemKouDbBo

[purba]

Pentingan APBNP dari pada kapolrinya siapa. Menurut saya sih ::hihi::

Masalah stigma. KMP kelompok setan, KIH lingkaran setan, dan Jokowi malaikat. APBN harus dg persetujuan setan. Karena itu, berikanlah sesajen kepada setan (baca: jadikan BG sbg Kapolri). Sehingga loloslah APBN tsb dari belenggu setan. Begitulah kira-kira pola pikir antek-antek Jokowi dulu.

Padahal, belum tentu juga antara BG jadi Kapolri dan lolosnya APBN berhubungan. Kalo ente saja bisa bilang lebih penting APBN dibandingkan BG, apalah lagi dengan setan di Senayan? APBN lolos dari Senayan - ini dg asumsi mereka setan - lebih karena setan-setan tsb melihat peluang mengais pundi-pundi di APBN. Masa bodoh dg BG, apakah mau jadi Kapolri atau tidak, yg penting ada celah nih buat balik modal kampanye dulu dan setor ke partai. Begitulah setan di Senayan.

::ngakak2::

[ndableg]

So what? Yg penting sekarang, BG ga dilantik, RAPBN lolos jadi APBN. Masalah setan2 yang pengen mengais pundi2 kita liat saja.
Ini kan cuman ramalan dan andai2 dari salah satu setan yg meleset terus. ::ngakak2::

[tuscany]

Masalah stigma. KMP kelompok setan, KIH lingkaran setan, dan Jokowi malaikat. APBN harus dg persetujuan setan. Karena itu, berikanlah sesajen kepada setan (baca: jadikan BG sbg Kapolri). Sehingga loloslah APBN tsb dari belenggu setan. Begitulah kira-kira pola pikir antek-antek Jokowi dulu.

Padahal, belum tentu juga antara BG jadi Kapolri dan lolosnya APBN berhubungan. Kalo ente saja bisa bilang lebih penting APBN dibandingkan BG, apalah lagi dengan setan di Senayan? APBN lolos dari Senayan - ini dg asumsi mereka setan - lebih karena setan-setan tsb melihat peluang mengais pundi-pundi di APBN. Masa bodoh dg BG, apakah mau jadi Kapolri atau tidak, yg penting ada celah nih buat balik modal kampanye dulu dan setor ke partai. Begitulah setan di Senayan.

::ngakak2::

Kok stigma? It is about priority, bung! Ndak ada setan dan malaikat di sini. Semua campuran keduanya dengan kadar berbeda. Presiden targetnya APBNP karena tanpa itu ndak jalan pemerintahan. Lihat aja Ahok sampe sekarang masih berseteru dengan DPRD. Lambat diketok itu sangat berpengaruh dengan penyerapan anggaran dan handle yang telat2 itu ndak gampang. Perkara BG jadi sesajen dll mah adalah riak2 dalam pemerintahan. Biasa itu. Kalo adem ayem seperti zaman orde baru itu baru gue ngeri ::elaugh::

Tapi sudahlah...kusudah mengerti prioritasmu ::elaugh::
Kalo dibilang memang tak mesti ada hubungan antara APBNP dan BG pun pasti dirimu tetap ngotot ini dan itu.

[purba]

Kok stigma? It is about priority, bung! Ndak ada setan dan malaikat di sini. Semua campuran keduanya dengan kadar berbeda.

Kadar berbeda? Tetap saja ujungnya sama. Makanan berbeda kadar garam. Tetap saja ujungnya dibilang yg satu makanan hambar, yg satunya lagi makanan asin. ::ngakak2::



Presiden targetnya APBNP karena tanpa itu ndak jalan pemerintahan. Lihat aja Ahok sampe sekarang masih berseteru dengan DPRD. Lambat diketok itu sangat berpengaruh dengan penyerapan anggaran dan handle yang telat2 itu ndak gampang. Perkara BG jadi sesajen dll mah adalah riak2 dalam pemerintahan. Biasa itu. Kalo adem ayem seperti zaman orde baru itu baru gue ngeri ::elaugh::

Lho kok malah ngeri dg Orba, padahal bilang APBN lancar adalah penting buat presiden? Pada era mana APBN paling lancar di Indonesia?

Lha kok ngeri dg Orba, padahal bilang urusan Kaporli riak-riak pemerintahan? Pada era mana korupsi paling sayup tidak terdengar?



Tapi sudahlah...kusudah mengerti prioritasmu ::elaugh::
Kalo dibilang memang tak mesti ada hubungan antara APBNP dan BG pun pasti dirimu tetap ngotot ini dan itu.

Sudah terbiasa memberikan stigma. ::ngakak2::

[ndableg]

Hmm.. sekarang giliran Taufiequrachman Ruki (dan Indrianto Seno Adji) dianggap ga kompeten, ga meyakinkan, dlsb.
Mantan ketua KPK, dan segalanya (polisi, dpr, bpk, dll), tidak kompeten?

[Ronggolawe]

namanya juga para penggerutu :)

[Yuki]

dan penggerutu itulah justru yg membuat keadaan manjadi capek gak keruan, kesannya hidup di negara ini udah doom banget

[tuscany]

Kadar berbeda? Tetap saja ujungnya sama. Makanan berbeda kadar garam. Tetap saja ujungnya dibilang yg satu makanan hambar, yg satunya lagi makanan asin. ::ngakak2::



Lho kok malah ngeri dg Orba, padahal bilang APBN lancar adalah penting buat presiden? Pada era mana APBN paling lancar di Indonesia?

Lha kok ngeri dg Orba, padahal bilang urusan Kaporli riak-riak pemerintahan? Pada era mana korupsi paling sayup tidak terdengar?



Sudah terbiasa memberikan stigma. ::ngakak2::


Ooo biasa ngasi stigma ya?
di situ kadang saya merasa sedih :lololol:


Hmm.. sekarang giliran Taufiequrachman Ruki (dan Indrianto Seno Adji) dianggap ga kompeten, ga meyakinkan, dlsb.
Mantan ketua KPK, dan segalanya (polisi, dpr, bpk, dll), tidak kompeten?

Kalo Ruki memang saya sudah dengar lama sepak terjangnya di kapeka bermasalah. Makanya mungkin namanya tidak masuk dalam daftar rekomendasi dari kapeka sendiri. Nama Ruki berasal dari istana, yang ditabulasi oleh Mensekneg. Kalo Indrianto karena dianggap banyak conflict of interest, yang ini sodoran dari Jusuf Kalla (sumber: tempo). Kenapa ndak si Busyro aja ya dipake lagi sementara waktu? Malah dibisikin nama2 yang kontroversial.

[surjadi05]

Ooo biasa ngasi stigma ya?
di situ kadang saya merasa sedih :lololol:

.

Dont feed d troll





Sekali2 pengen ngomong ginian juga ahh ::hihi::

[purba]

Ooo biasa ngasi stigma ya?
di situ kadang saya merasa sedih

Malah ini yg ditanggapi. ::ngakak2::

Katanya penting bagi presiden bhw APBN lancar di DPR. Tapi ngeri dgn Orba, padahal jaman Orba, APBN selalu lancar. ::ngakak2::

[ndableg]

ada yg minta ditanggepin.. ::hihi::
Lu jg seh, orang nulis ga dibaca. Ga ngerti tanya. Jgn ketawa..

[et dah]

tabok aja mod

[kandalf]

http://news.detik.com/read/2015/02/24/124734/2841389/10/ombudsman-polri-langgar-prosedur-saat-tangkap-bw

Ombudsman: Polri Langgar Prosedur Saat Tangkap BW

Jakarta - Ombudsman, lembaga yang membidangi mengenai pelayanan publik menyatakan Bareskrim Polri melanggar prosedur dalam penangkapan dan pemeriksaan Wakil Ketua KPK yang kini nonaktif Bambang Widjojanto.

Ada klasifikasi maladministrasi yang dilakukan Polri sebagaimana dipaparkan Anggota Ombudsman Budi Santoso di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (24/2/2015). Pertama, pelanggaran peraturan perundang-undangan, pengabaian kewajiban hukum, kelalaian dan penyimpangan prosedur.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah tidak melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan terhadap pelapor; kesalahan penulisan identitas pelapor di dalam surat penangkapan dan tidak diuraikan secara rinci ayat yang menunjukkan peran dan kualifikasi tersangka sebagai pelaku tindak pidana; menerbitkan surat perintah penggeledahan rumah tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

"Bentuk pelanggaran keempat dari klasifikasi maladministrasi pertama adalah penyidikan dilakukan tanpa penyelidikan terlebih dahulu; keterlambatan penyampaian SPDP dari penyidik kepada JPU; Penyidik tidak menunjukkan identitas sebagai anggota Polri pada saat melakukan penangkapan," papar Budi

Adapula bentuk pelanggaran lainnya yakni perbedaan perlakuan dalam penanganan perkara (diskriminasi) dan penyidik tidak memberikan BAP pada saat pemeriksaan kedua tanggal 3 Februari 2015.

Klasifikasi maladministrasi kedua yakni pelanggaran peraturan perundang-undangan, pengabaian kewajiban hukum dan melampaui kewenangan. Bentuk pelanggaran dari maladministrasi ini adalah melakukan penangkapan tapa dilengkapi dengan surat perintah penangkapan.

Bambang dan tim kuasa hukumnya mengadukan penangkapan yang dilakukan petugas Bareskrim Polri Jumat 23 Jan‎uari 2015 ke Ombudsman pada tanggal 29 Januari.


http://news.detik.com/read/2015/02/24/130749/2841431/10/ombudsman-rekomendasikan-kombes-daniel-dan-kombes-viktor-diberi-sanksi

Ombudsman Rekomendasikan Kombes Daniel dan Kombes Viktor Diberi Sanksi

Jakarta - Ombudsman menyatakan Bareskrim Polri melanggar prosedur dalam penangkapan Bambang Widjojanto yang kini dinonaktifkan dari posisi pimpinan KPK. Ombudsman secara tegas merekomendasikan pemberian sanksi kepada perwira Polri yang melanggar prosedur.

"Rekomendasinya, melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi di jajaran Bareskrim sehubungan dengan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kombes Pol Daniel Bolly Tifaona selaku Kasubdit VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus beserta penyidik yang menangani perkara dalam penangkapan dan pemeriksaan pelapor (Bambang Widjojanto)," kata anggota Ombudsman, Budi Santoso, dalam jumpa pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (24/2/2015).

Pemeriksaan internal juga sanksi, menurut Ombudsman, harus dilakukan terhadap Kombes Pol Viktor E Simanjuntak yang ikut serta melakukan penangkapan di luar surat perintah penyidikan dan surat perintah penangkapan.

Dua rekomendasi lainnya adalah memerintahkan Kabareskrim agar dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana mematuhi dan melaksanakan sejumlah UU terkait seperti KUHAP, UU Polri, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

"Memberikan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan kepada penyidik maupun atasan penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sehubungan dengan masih terjadinya maladministrasi dalam proses penangkapan terhadap Pelapor (Bambang Widjojanto) sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana," sambung Budi.

Dalam pemeriksaan terhadap aduan Bambang pada 29 Januari 2014, tim Ombudsman mengklasifikasikan 2 maladministrasi. Pertama, pelanggaran peraturan perundang-undangan, pengabaian kewajiban hukum, kelalaian dan penyimapngan prosedur.

Pelaku maladministrasi dalam klasifikasi pertama adalah atasan penyidik dan penyidik Bareskrim Polri yang menangani Laporan Polisi Nomor: LP/67/I/2015/Bareskrim tanggal 19 Januari 2015.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah tidak melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan terhadap pelapor; kesalahan penulisan identitas pelapor di dalam surat penangkapan dan tidak diuraikan secara rinci ayat yang menunjukkan peran dan kualifikasi tersangka sebagai pelaku tindak pidana; menerbitkan surat perintah penggeledahan rumah tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Bentuk pelanggaran keempat dari klasifikasi maladministrasi pertama adalah penyidikan dilakukan tanpa penyelidikan terlebih dahulu; keterlambatan penyampaian SPDP dari penyidik kepada JPU; Penyidik tidak menunjukkan identitas sebagai anggota Polri pada saat melakukan penangkapan.

Adapula bentuk pelanggaran lainnya yakni perbedaan perlakuan dalam penanganan perkara (diskriminasi) dan penyidik tidak memberikan BAP pada saat pemeriksaan kedua tanggal 3 Februari 2015.

Klasifikasi maladministrasi kedua yakni pelanggaran peraturan perundang-undangan, pengabaian kewajiban hukum dan melampaui kewenangan.

Bentuk pelanggaran dari maladministrasi ini adalah melakukan penangkapan tapa dilengkapi dengan surat perintah penangkapan. Pelaku maladministrasinya adalah Kombes Pol Viktor E Simanjuntak‎.

Dalam paparan pendapatnya, Ombudsman menyebut surat perintah penangkapan pelapor yakni BW tidak tercantum nama Kombes Viktor yang pada saat penangkapan statusnya sebagai Perwira Menengah Lembaga Pendidikan Polri (Pamen Lemdikpo). "Oleh karena itu keberadaan Kombes Viktor Simanjuntak dalam melakukan penangkapan tersangka tidak dapat dibenarkan," sebut Budi.

Dia menegaskan rekomendasi diberikan sesuai kewenangan Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Rekomendasi yang diberikan juga wajib dilaksanakan Polri sesuai amanat UU Ombudsman pada Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2.

"Kapolri wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi ini disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi," tegas Budi.

[surjadi05]

Gw juga merasa bw ini dipaksakan kok, tapi pikiran bodoh gw sih ini kan"balas dendam" kasarnya kpk bisa abusr power napa polri kaga ::ngopi::

[kandalf]

Gw juga merasa bw ini dipaksakan kok, tapi pikiran bodoh gw sih ini kan"balas dendam" kasarnya kpk bisa abusr power napa polri kaga ::ngopi::

KPK tidak pakai senapan laras panjang saat menangkap, tidak pernah menyangkal saat ditanya apakah ada penangkapan (jika operasi tertangkap tangan).
Untuk kasus Budi Gunawan, KPK hanya menetapkan status tersangka, tidak ada penangkapan.
Tidak ada desakan agar Budi Gunawan mengundurkan diri dari kepolisian, hanya ada desakan untuk membatalkan pelantikannya sebagai kapolri.

Lagipula, kalau KPK memang kemarin abuse power, Hakim Sarpin gak perlu pakai alasan aneh ala "BG bukan penegak hukum".


Budi Gunawan sudah diincar dari Juni 2010, dilaporkan oleh masyarakat (bukan PPATK).
Penyelidikan pertama pasca Abraham Samad dilakukan Juni 2013.
Permintaan dokumen PPATK terbaru pertengahan 2014.
Dan (sesuai konfirmasi ketua PPATK dua hari sebelum penetapan tersangka), KPK hanya bisa memberi label merah saat Jokowi bertanya tentang Budi Gunawan saat mau menjadikannya menteri karena KPK tidak dikendalikan Abraham Samad dan tidak bisa menetapkan tersangka sebelum ada bukti permulaan yang cukup.

Dan setelah Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Budi Gunawan,
di bawah kepemimpinan yang baru, Ruki, KPK tetap mengajukan Kasasi (yang sudah ditolak karena ada SEMA) dan akan mengajukan PK terhadap praperadilan yang dipimpin Hakim Sarpin kemarin. Artinya, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak ada hubungannya dengan Abraham Samad dan tidak ada hubungannya dengan upaya menjegalnya sebagai calon Kapolri.

Budi Gunawan adalah tersangka gratifikasi yang lalai melaporkan pemberian berjumlah besar.
Sesederhana itu.

KPK bisa salah.
KPK pernah salah ketika mendata harta kekayaan salah satu tersangka korupsi.
Tetapi KPK tidak pernah melakukan abuse power.

Sebaliknya,
Hakim Sarpin kini diduga melakukan abuse power dan karena itu sudah diadukan ke Komisi Yudisial dan tim hukum KPK sedang berusaha menganulir putusan praperadilan kemarin, bahkan walaupun Bambang Widjojanto dan Abraham Samad sudah tidak jadi pemimpinnya.

[surjadi05]

Bukannya kita udah SETUJU untuk tidak setuju dalam kasus yg satu ini? ::ungg::
Dan dalam kasus bw ini adalah delik aduan, selama yg melapor tidak menarik laporan, plokis "terpaksa" memproses bw bahkan samad pun sekarang kan, dalam kasus pemalsuan dokumen ::managuetahu::

---------- Post Merged at 02:39 PM ----------

Dan ingat hakim harus membuat keputusan seadilnya berdasarkan bukti, nah kalo hakim mengatakan samad abuse of power buktinya apa? Emang samad ada ngaku? Ingat pra peradilan harus diputuskan dalam waktu 1 MINGGU, jadi kayak mahasiswa males aja ikut sistem kebut gitu kalo mau belajar buat tes ::ngopi::

[TheCursed]

d.... kesannya hidup di negara ini udah doom banget

yeah. Benernya, sih, iya.
Baru ngeh pas berangkat kantor mau rapat pagi kemaren. Hak gue di pangkas, saat mau berhemat, di atur dalam sistem yang memaksa untuk jadi boros. Supaya bisa mengenyangkan kantong segelintir manusia(?) Indonesia yang nggak ada kenyangnya... dan pas udah sampe di rumah liat perang KPK dan Kepolisian yang menunjukkan betapa korupsi sebagai budaya dan koruptor di negara ini, yang jadi source utama rusaknya pembukuan keuangan gue, lebih persistent dan menjijikkan dari kutu kepala yang masuk ke folicle.

So, praktis, merasa kayak petani abad pertengahan yang tanahnya di pangkas sama tuan tanah, sementara pajaknya di naikin, dan harga gandum/beras juga di naikin. Karena 'Marie Antoinette' dan yang sejenisnya, butuh ruang istana baru dan kue lebih banyak untuk di buang pada pesta minggu depan.

So, noch mal, iya. Gue jadi sering berasa dan bilang, just nuke this city the ****-up, jadi nggak ada lagi yang bisa di rebutin sama bangsat2 itu.

Kalo kota ini udah jadi 'nothing but smokin' irradiated crater', nggak ada lagi yang di perdebatkan, di praperadilankan, atau di argumentasikan legallitas dan/atau kebenarannya.

"... Tidak akan puas perut anak adam kecuali disumbat dengan tanah ... "-H.R. Bukhari

[Yuki]

mental korup sudah ada di mana-mana di seluruh dunia, yg membedakan hanyalah yg tidak punya malu dilakukan secara terang-terangan dengan dilakukan tetapi ditutup-tutupi dengan indah sekali, saking indahnya jadi terkesan tidak korup

[TheCursed]

mental korup sudah ada di mana-mana di seluruh dunia, yg membedakan hanyalah yg tidak punya malu dilakukan secara terang-terangan dengan dilakukan tetapi ditutup-tutupi dengan indah sekali, saking indahnya jadi terkesan tidak korup

Masih bisa lebih bruk lagi: semua orang udah liat kegiatan yang terang2an korup, tapi tetep ngotot jungkir balik kalo bersih bak malaikat(minimum anak yatim tersiksa di sh1tnetron). bahkan kalo perlu sambil nunjuk2 orang lain sebagai pelaku.

IMHO, mental korup memang di mana2, tapi yang memandang hal itu sebagai sesuatu yang 'wajar'/sunatulloh, kayaknya, cuman penduduk kota besar Indonesia. Mulai dari yang gede2an sampe trilyunan, sampe yang 'sekedar' ngambil hak penyebrang jalan dengan ngeduduki zebra cross saat nunggu lampu merah ganti warna.

[purba]

Bukannya kita udah SETUJU untuk tidak setuju dalam kasus yg satu ini? ::ungg::
Dan dalam kasus bw ini adalah delik aduan, selama yg melapor tidak menarik laporan, plokis "terpaksa" memproses bw bahkan samad pun sekarang kan, dalam kasus pemalsuan dokumen ::managuetahu::

---------- Post Merged at 02:39 PM ----------

Dan ingat hakim harus membuat keputusan seadilnya berdasarkan bukti, nah kalo hakim mengatakan samad abuse of power buktinya apa? Emang samad ada ngaku? Ingat pra peradilan harus diputuskan dalam waktu 1 MINGGU, jadi kayak mahasiswa males aja ikut sistem kebut gitu kalo mau belajar buat tes ::ngopi::

Halagh... Udeh bilang aje Jokowi malaikat... :D

[TheCursed]

^
Malaikat ? Heck, NO.
He's a freakin' Buddha.

Nggak denger irama ini

https://www.youtube.com/watch?v=EhkmglawA2w
terdengar tiap Jokowi muncul di tipi ?
Oooooohmmmmm..... :ketok:

ngga denger ? Berarti belom tercerahkan. :ngopi:
























yeah. that's me giving an extra-effort level of sarcasm. :ngopi:
and, oh, BTW: All Of This Has Happened Before And Will Happen Again. ::hihi::

[surjadi05]

Kok gw udah 2 hari,ga bisa kasih thanks lagi ya? ::kesal::, masak ginian juga ngerepotin chipkuk ::kesal::

---------- Post Merged at 10:09 PM ----------


Halagh... Udeh bilang aje Jokowi malaikat... :D

Perasaan kemaren ada yg bilang, kalo ga ada argumen diem aja, sapa yah yg bilang? Waduh amnesia gw parah amat ::kesal::

[purba]

Kok gw udah 2 hari,ga bisa kasih thanks lagi ya? ::kesal::, masak ginian juga ngerepotin chipkuk ::kesal::

---------- Post Merged at 10:09 PM ----------



Perasaan kemaren ada yg bilang, kalo ga ada argumen diem aja, sapa yah yg bilang? Waduh amnesia gw parah amat ::kesal::

Kerjain dulu tuh pe er luh! Di pasal dan ayat berapa UU KPK yg menyatakan keputusan tersangka harus di ttd semua komisioner KPK. ::ngakak2::

[surjadi05]

Kerjain dulu tuh pe er luh! Di pasal dan ayat berapa UU KPK yg menyatakan keputusan tersangka harus di ttd semua komisioner KPK. ::ngakak2::

Coba lu kasih bukti dulu perkataan holand bakri eh faisal bakri yg mengatakan indonesia adalah satu2nya negara pengimpor premium, ntar gw kasih pasal brapa, ayat brapa, dari uu itu::hihi::

[purba]

Coba lu kasih bukti dulu perkataan holand bakri eh faisal bakri yg mengatakan indonesia adalah satu2nya negara pengimpor premium, ntar gw kasih pasal brapa, ayat brapa, dari uu itu::hihi::

Faisal Bakri? Apa hubungannya Faisal Bakri dgn KPK vs POLRI? Dasar cekak.... ::ngakak2::

Udah gitu, nulis gak punya aturan lagi. Nama orang pake huruf depan kecil. Nama negara sendiri pake huruf kecil. Dari cara menulis saja, sudah ketahuan kualitasnya kayak apa. ::ngakak2::

Ok. Masalah Indonesia satu2nya pengimpor premium banyak disebut di media massa ketika masalah mafia bbm. Tapi kalo ttd harus 5 komisioner KPK kagak ada di UU KPK.

::hihi::

[TheCursed]

Coba lu kasih bukti dulu perkataan holand bakri eh faisal bakri yg mengatakan indonesia adalah satu2nya negara pengimpor premium, ntar gw kasih pasal brapa, ayat brapa, dari uu itu ::hihi::

Pertanyaan sederhana Oom Sur: Kalo Oom Sur kasi itu pasal dan ayat, si Purba mau ngasih apa ?
Seriuosly, Oom Sur, ngingetin aja: 'Jangan mau kerja kalo nggak ada bayarannya'.
:ngopi:

[purba]

Pertanyaan sederhana Oom Sur: Kalo Oom Sur kasi itu pasal dan ayat, si Purba mau ngasih apa ?
Seriuosly, Oom Sur, ngingetin aja: 'Jangan mau kerja kalo nggak ada bayarannya'.
:ngopi:

Halagh... Lu jg belum lihat tuh UU KPK kan? ::ngakak2::

[TheCursed]

Halagh... Lu jg belum lihat tuh UU KPK kan? ::ngakak2::

Ngga gue liatin juga emangnya ngaruh gitu ? Emangnya kalo nggak gue liat2in bakalan ada yang nyuri ? :tanya:
SWGTL ?

[surjadi05]

Faisal Bakri? Apa hubungannya Faisal Bakri dgn KPK vs POLRI? Dasar cekak.... ::ngakak2::

lah lu minta gw menunjukan bukti, gw minta lu dulu menunjukan bukti dari omongan lu yg asbun ::hihi::


Udah gitu, nulis gak punya aturan lagi. Nama orang pake huruf depan kecil. Nama negara sendiri pake huruf kecil. Dari cara menulis saja, sudah ketahuan kualitasnya kayak apa. ::ngakak2::
Ouch ga bisa nyerang argumen gw, nyerang dimasalah salah ketik, uuuh sakitnya tuh disini ::hihi::

Ok. Masalah Indonesia satu2nya pengimpor premium banyak disebut di media massa ketika masalah mafia bbm. Tapi kalo ttd harus 5 komisioner KPK kagak ada di UU KPK.

::hihi::

Itu yg lu bilang sebagai bukti, gw nanya, mana bukti faisal bakri yg bilang indonesia sebagai satu2nya pengimpor premium? Lu bilang media massa yg menyebut?
lagi2 asbun dan jaka sembung, pertanyaan gw bukti faisal bakri bilang di jawab media massa bilang trus ga dikasih buktinya lagi?

Kalo jawaban kayak gitu mah gw ga perlu gugel, baeklah karna gw lagi baek hati gw kasih tahu jawabannya , as nelpon gw katanya ada uu yg lu minta itu di laci belajar rumah dia di lantai 2 kamar no 3 dari kiri , ngerti donk ::hihi::

[surjadi05]

Pertanyaan sederhana Oom Sur: Kalo Oom Sur kasi itu pasal dan ayat, si Purba mau ngasih apa ?
Seriuosly, Oom Sur, ngingetin aja: 'Jangan mau kerja kalo nggak ada bayarannya'.
:ngopi:

Yoi, sebenarnya cari uu tentang kpk ga susah, ga banyak uu tentang kpk kok, tapi seperti yg anda bilang ngapain kerja "pro bono" untuk troll asbun kayak dia ::hihi::

[purba]

Itu yg lu bilang sebagai bukti, gw nanya, mana bukti faisal bakri yg bilang indonesia sebagai satu2nya pengimpor premium? Lu bilang media massa yg menyebut?
lagi2 asbun dan jaka sembung, pertanyaan gw bukti faisal bakri bilang di jawab media massa bilang trus ga dikasih buktinya lagi?

Kalo jawaban kayak gitu mah gw ga perlu gugel, baeklah karna gw lagi baek hati gw kasih tahu jawabannya , as nelpon gw katanya ada uu yg lu minta itu di laci belajar rumah dia di lantai 2 kamar no 3 dari kiri , ngerti donk ::hihi::

Yahh... Kalo lu minta bukti perkataan Faisal Basri, gw musti ngubek-ngubek koran/google dan itu gak gampang coy. Diskusi di sini, gw pake sumber sekunder (media massa) dan common sense ajah. Kenapa begitu? Karena itu umum dan orang selayaknya tahu karena diambil dari media massa, jadi referensi bersama. Yg mau gw sampein adalah Indonesia pengimpor premium (apapun prosesnya, RON 88) di regional sini.

Tentu beda dgn lu yg katanya lihat tertulis di UU KPK bahwa keputusan KPK harus di ttd oleh semua komisioner KPK. Gw gak modal ngoceh doang kayak lu. Pas lu bilang gitu, gw lihat UU KPK, gw lihat dan baca bulak balik beberapa kali dan emang gak ada apa yg lu bilang tertulis itu.

Halagh cekak... ::ngakak2::

[surjadi05]

Yahh... Kalo lu minta bukti perkataan Faisal Basri, gw musti ngubek-ngubek koran/google dan itu gak gampang coy. Diskusi di sini, gw pake sumber sekunder (media massa) dan common sense ajah. Kenapa begitu? Karena itu umum dan orang selayaknya tahu karena diambil dari media massa, jadi referensi bersama. Yg mau gw sampein adalah Indonesia pengimpor premium (apapun prosesnya, RON 88) di regional sini.

bukan dulu yg mau lu sampein, adalah pemerintahan jokowi sudah berbohong dengan mengatakan bahwa tidak ada harga pasar untuk premium karna indo satu2nya yg mengimpor premium, kemudian lu bawa2 nama suisse bakri eh faisal bakri biar keliatan "keren", kalo bener ada faisal bakri ngomong, pasti ada "jejak" nya kan, kecuali lu mengakui lu cuma ASBUN ::ngopi::


Tentu beda dgn lu yg katanya lihat tertulis di UU KPK bahwa keputusan KPK harus di ttd oleh semua komisioner KPK. Gw gak modal ngoceh doang kayak lu. Pas lu bilang gitu, gw lihat UU KPK, gw lihat dan baca bulak balik beberapa kali dan emang gak ada apa yg lu bilang tertulis itu.

Halagh cekak... ::ngakak2::

Coba lu check yg gw tulis, emang gw ada bilang gw baca, kalo mimjam kata2 lu pake common sense lu aja, kalo uu itu kenapa bg orang pertama yg mem pra peradilan kan kpk, kalo lu cari ga ada uu nya lu cari di tempat yg salah, seperti kata gw,apakah lu ada cari di lemari belajar as di rumahnya? Orang gw denger sendiri dari as, dia nelpon langsung ke gw ::hihi::

[TheCursed]

Yoi, sebenarnya cari uu tentang kpk ga susah, ga banyak uu tentang kpk kok, tapi seperti yg anda bilang ngapain kerja "pro bono" untuk troll asbun kayak dia ::hihi::

dari komen beberapa hari terakhir ini, gue lebih ngerasa kayak ada yang ngga' konek. Ketimbang asbun.

But, hei, ini artinya komen gue bertahun2 lalu itu, waktu dia sempet bikin gue sendiri bingung yang ngaco itu dia apa gue, bener. ;D

[surjadi05]

dari komen beberapa hari terakhir ini, gue lebih ngerasa kayak ada yang ngga' konek. Ketimbang asbun.

But, hei, ini artinya komen gue bertahun2 lalu itu, waktu dia sempet bikin gue sendiri bingung yang ngaco itu dia apa gue, bener. ;D

Ooooo i got it too now ::hihi::, is it mean i should feel sorry for him/her? ::ungg::

[TheCursed]

Ooooo i got it too now ::hihi::, is it mean i should feel sorry for him/her? ::ungg::

ngga tau.
gue cuma profiler amatiran.
masih perlu face to face buat memastikan motifnya.

Sekilas gue ngarasa kondisi antara court jester sama joker(wannabe). both, nggak ada yang perlu di tanggapi serius.

Seriusnya,
Kalo court jester, itu yang tujuannya ngasi mental exercise. Ngga' perlu di respon, cuma perlu di renungi.
Kalo Joker(wannabe).... perlu segera di kasi medication. Jangan di respon kalo nggak pengen ketularan.

[surjadi05]

Kalo Joker(wannabe).... perlu segera di kasi medication. Jangan di respon kalo nggak pengen ketularan.
Well mungkin ini bedanya kalo orang udah tua, sering simpatinya berlebihan, jadi liat ada orang ada sedikit kelainan mental jadi pengen kasih perhatian, ajak ngobrol dengan pikiran positif mungkin orang itu cuma kesepian ::hihi::

---------- Post Merged at 11:32 AM ----------

Ngomong2 kalo ngobrol sama lu gw terpaksa sering gugel,kali ini court jester ::kesal::::hihi::

[TheCursed]

...

Ngomong2 kalo ngobrol sama lu gw terpaksa sering gugel,kali ini court jester ::kesal::::hihi::

Salah satu dari 'The Original Troll', Abu Nawas, itu court jester. :)

[tuscany]

ada yg minta ditanggepin.. ::hihi::
Lu jg seh, orang nulis ga dibaca. Ga ngerti tanya. Jgn ketawa..

Biasa itu...tanda2 mencari perhatian ::elaugh::. Sebenarnya saya kalo sampe jawab itu rada khawatir akan dianggap merendahkan intelegensia yang nanya, secara jawabannya telah ada beserta pertanyaannya. Di situ kadang saya merasa sedih.


ngga tau.
gue cuma profiler amatiran.
masih perlu face to face buat memastikan motifnya.

Sekilas gue ngarasa kondisi antara court jester sama joker(wannabe). both, nggak ada yang perlu di tanggapi serius.

Seriusnya,
Kalo court jester, itu yang tujuannya ngasi mental exercise. Ngga' perlu di respon, cuma perlu di renungi.
Kalo Joker(wannabe).... perlu segera di kasi medication. Jangan di respon kalo nggak pengen ketularan.

Been there :D

Seriously, kenapa jadi melebar ke perkara impor premium? Mana ngetroll mana yang ditroll pun tak lagi ada bedanya. Ayo balik ke laptop!

Budi Wasweswos dan Ruki bertemu diam-diam. Anehnya, kok ketahuan? :mikir:

[purba]

bukan dulu yg mau lu sampein, adalah pemerintahan jokowi sudah berbohong dengan mengatakan bahwa tidak ada harga pasar untuk premium karna indo satu2nya yg mengimpor premium, kemudian lu bawa2 nama suisse bakri eh faisal bakri biar keliatan "keren", kalo bener ada faisal bakri ngomong, pasti ada "jejak" nya kan, kecuali lu mengakui lu cuma ASBUN ::ngopi::

Jadi kelihatan sekarang siapa yg asbun. Makanya lebih baik konfirmasi dulu, kalo gak paham apa yg ditulis orang. Diskusi di ::KM::, buat apa kelihatan keren? Diskusi kok main keren-kerenan... ::ngakak2::



Coba lu check yg gw tulis, emang gw ada bilang gw baca, kalo mimjam kata2 lu pake common sense lu aja, kalo uu itu kenapa bg orang pertama yg mem pra peradilan kan kpk, kalo lu cari ga ada uu nya lu cari di tempat yg salah, seperti kata gw,apakah lu ada cari di lemari belajar as di rumahnya? Orang gw denger sendiri dari as, dia nelpon langsung ke gw ::hihi::

Gw cek lagi tulisan lu? Ribet. Oh lu pake common sense? ::ngakak2::

Nih, akhirnya gw nemu tulisan lu:



... Trus baca deh uu tentang kpk, disana jelas ditulis bahwa semuanya pimpinan harus ttd terkecuali salah satu pimpinan meninggal atau sakit parah sehingga atau berhalangan tetap sehingga tidak bisa menghadiri penetapan tersebut ...

Nah, gw cek deh UU KPK, dari awal sampe akhir gw pelototin tuh UU. Gw gak nemu pasal or ayat seperti yg lu maksud itu. Karenanya gw tanya lu, mana pasal or ayat yg lu maksud. Tapi ujung-ujungnya lu tulis:



Ngapain gw check, gw benci politik, gw ga suka hukum, trs demi elu gitu?

Lha diskusi macam apaan yg lu tunjukin di sini? Diskusi asbun bukan? ::ngakak2::

Diajak diskusi baik-baik, ujung-ujungnya gak beres. Ya diladenin deh diskusi gak beresnya, eh malah bilang ini itu... Hadooohh... ::doh:: ::nangis:: ::ngakak2::

Itulah makanya diskusi bukan buat keren-kerenan... ::hihi::

[surjadi05]

Jadi kelihatan sekarang siapa yg asbun. Makanya lebih baik konfirmasi dulu, kalo gak paham apa yg ditulis orang. Diskusi di ::KM::, buat apa kelihatan keren? Diskusi kok main keren-kerenan... ::ngakak2::



Gw cek lagi tulisan lu? Ribet. Oh lu pake common sense? ::ngakak2::

Nih, akhirnya gw nemu tulisan lu:



Nah, gw cek deh UU KPK, dari awal sampe akhir gw pelototin tuh UU. Gw gak nemu pasal or ayat seperti yg lu maksud itu. Karenanya gw tanya lu, mana pasal or ayat yg lu maksud. Tapi ujung-ujungnya lu tulis:



Lha diskusi macam apaan yg lu tunjukin di sini? Diskusi asbun bukan? ::ngakak2::

Diajak diskusi baik-baik, ujung-ujungnya gak beres. Ya diladenin deh diskusi gak beresnya, eh malah bilang ini itu... Hadooohh... ::doh:: ::nangis:: ::ngakak2::

Itulah makanya diskusi bukan buat keren-kerenan... ::hihi::

Nah akhirnya lu ngarti, kalo lu asbun, gw juga jawabnya asbun ::hihi::

---------- Post Merged at 10:10 PM ----------

Udah ahh isengin purbanya, kembali ke laptop ::hihi::

---------- Post Merged at 10:11 PM ----------

Tapi jujur aja kali kpk kali ini terlalu kental aroma poltiknya, jadi malas ikutinnya,

[ndableg]

Dibawah pak Ruki, KPK akhirnya melimpahkan kasus BG ke kejaksaan. Disambut protes, katanya pak Ruki ga pro KPK.. heuh?

[surjadi05]

Makanya gw bilang udah males ngikutinnya cicak buaya 2 ini, pokoknya hasilnya gua puas, yo wiss balik ke kandang gw lagi, siap2 buat perang tahun ini, cuma mungkin ga sesibuk tahun2 lalu, kini md gw udah jago bagi2 waktunya::ngopi::

[purba]

Nah akhirnya lu ngarti, kalo lu asbun, gw juga jawabnya asbun ::hihi::

---------- Post Merged at 10:10 PM ----------

Udah ahh isengin purbanya, kembali ke laptop ::hihi::

---------- Post Merged at 10:11 PM ----------

Tapi jujur aja kali kpk kali ini terlalu kental aroma poltiknya, jadi malas ikutinnya,

Beginilah kalo diskusi pengen keren-kerenan. Supaya gak kelihatan salahnya, lawan diskusinya di-cap asbun, dsb. Trus, pura-pura bosen deh dgn topik diskusinya alias ngeles... ::ngakak2::

---------- Post Merged at 05:20 AM ----------


Dibawah pak Ruki, KPK akhirnya melimpahkan kasus BG ke kejaksaan. Disambut protes, katanya pak Ruki ga pro KPK.. heuh?

Ruki main aman. Beda dgn Antasari, juga Samad. Kita lihat, di bawah Ruki, KPK akan biasa-biasa saja. ::ngakak2::

[surjadi05]

Beginilah kalo diskusi pengen keren-kerenan. Supaya gak kelihatan salahnya, lawan diskusinya di-cap asbun, dsb. Trus, pura-pura bosen deh dgn topik diskusinya alias ngeles... ::ngakak2::

lagi2 asbun, emang penting gitu dicap keren/bener ama elu,::hihi::

[ndableg]

Ruki main aman. Beda dgn Antasari, juga Samad. Kita lihat, di bawah Ruki, KPK akan biasa-biasa saja. ::ngakak2::

Ukuran atau bukti biasa2 aja nya KPK dgn Antasari/Samad apa? Bukan karena dikriminalisasi kan?


Beginilah kalo diskusi pengen keren-kerenan. Supaya gak kelihatan salahnya, lawan diskusinya di-cap asbun, dsb. Trus, pura-pura bosen deh dgn topik diskusinya alias ngeles...

Kalo orang ud males diskusi ma elu, ya ud tinggalin aje. Kagak us dikejer2, kek orang napsu. Terusin aja sendiri di kamar mandi. Entar elu berasa keren sendiri deh.
Kalo elu kesepian ato butuh lawan diskusi, ya diskusi yang asik lah. Hormatin lawan diskusi lu. Kalo ud mulai ngambek ya dibaik2in. Diskusi kok kaya memperkosa.

Ada2 saja si lay satu ini.

[purba]

... Hormatin lawan diskusi lu. ...

Sebelumnya diskusi pengen kelihatan keren. Sekarang pengen dihormatin. Nanti apa lagi? ::ngakak2::

Ya udeh gw stop dah diskusinyah... ::hihi::

[cha_n]

jiyah nih pada bahas apaan sih pada ngambek2an... sampe ada pemerkosaan segala... sampe bingung gua bolak balik baca judul, perasaan bahas kpk...
udahan ah ad hominemnya...

back to laptop...
ya udah purba kalau emang ga ada di uu-nya soal kewajiban ttd seluruh komisioner... tapi napa bisa tetap ada pra peradilan, malah dimenangin ama bg ya?
ini gua nanya ya, bukan statement.

gua pribadi ga lihat kpk ini bersih 100% ya, tapi emang orang lagi butuh harapan.
adanya kpk yang lembaga adhoc, menjalankan sebagian wewenang polisi dan kejaksaan menunggu dua institusi itu berbenah. kalau udah beres, ya kpk dengan ikhlas kita bubarkan.
pertanyaannya, 2 institusi itu udah selesai belom beres2nya?

[ndableg]

Sebelumnya diskusi pengen kelihatan keren. Sekarang pengen dihormatin. Nanti apa lagi? ::ngakak2::

Ya udeh gw stop dah diskusinyah... ::hihi::

Yah.. yg dijawab yg ituh.. Sama aja bocah!::ngakak2::

[ndableg]

gua pribadi ga lihat kpk ini bersih 100% ya, tapi emang orang lagi butuh harapan.
adanya kpk yang lembaga adhoc, menjalankan sebagian wewenang polisi dan kejaksaan menunggu dua institusi itu berbenah. kalau udah beres, ya kpk dengan ikhlas kita bubarkan.
pertanyaannya, 2 institusi itu udah selesai belom beres2nya?

KPK ga perlu bersih, susah keknya dapet orang gaul 100% bersih.
Ganjalan gw ttg kpk adalah perannya yg terlalu menonjol sehingga memungkinkan pengurusnya mengidap star sindrom, muncul di talkshow sbg malaikat ala Michael Landon.

[surjadi05]

KPK ga perlu bersih, susah keknya dapet orang gaul 100% bersih.
Ganjalan gw ttg kpk adalah perannya yg terlalu menonjol sehingga memungkinkan pengurusnya mengidap star sindrom, muncul di talkshow sbg malaikat ala Michael Landon.
Menurut gw yg sekarang juga udah cukup, perlu ditambah hak imunitas 4 tahun, trus dilarang untuk dicalonkan jadi eksekutif jangan cuma ga etis aja, jadi ingat arb," saya ga akan mencalonkan diri, tapi kalo dicalonkan saya tidak akan menolak", behhh begitu jadi ketua lagi segala cara dihalalkan, sekarang cara yg sama terjadi di pan, politician shitto

[tuscany]

KPK perlu bersih lah masbro. Masa nyapu lantai kotor pake sapu kotor? Sistem perekrutannya aja yang diperbaiki, jangan sampe DPR lagi yang memutuskan siapa yang boleh jadi komisioner dan ketua, akhirnya jadi bancakan mau ndak mau.

[surjadi05]

Mungkin dimaksd ndableg ga mesti 100% bersih disini, maksdnya kayak kesalahan kecil, kayak pernah ditilang jangan dipermasalahkan, bukan yg pernah korupsi atau membunuh gitu::ungg::

[purba]

back to laptop...
ya udah purba kalau emang ga ada di uu-nya soal kewajiban ttd seluruh komisioner... tapi napa bisa tetap ada pra peradilan, malah dimenangin ama bg ya?
ini gua nanya ya, bukan statement.


Menangnya BG bukan karena ttd tsb tapi, misal, oleh hakim praperadilannya, polisi spt BG ketika itu bukan penegak hukum, dst. Nih lihat:

http://www.tempo.co/read/news/2015/02/16/078642823/Lima-Dalil-Hakim-Sarpin-Menangkan-Budi-Gunawan



... Menurut Sarpin, di dalam Undang-Undang Kehakiman, hakim memiliki wewenang mengadili sebuah perkara yang belum ada di dalam aturan. "Tujuannya, memberi tafsir yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya. ...

Lihat, kalo udah urusan 'tafsir', yg putih bisa jadi hitam dan yg hitam bisa jadi putih. ::ngakak2::

Menurut gw, bahasa undang-undang jangan bahasa abu-abu, tapi bahasa yg hitam-putih. Memang resiko bahasa hitam-putih menjadikan undang-undang kaku dan tidak mencakup semua permasalahan. Tapi itu lebih baik dari pada keinginan memiliki undang-undang yg mencakup semuanya, akibatnya multi-pengertian (tafsir).

[purba]

Ukuran atau bukti biasa2 aja nya KPK dgn Antasari/Samad apa? Bukan karena dikriminalisasi kan?

Ruki main aman, dan terkesan tebang-pilih. Di era dia jadi ketua KPK, ada komunikasi dulu (ini cerita orang dalem) dgn pejabat-pejabat tinggi negara (presiden, ketua DPR, dll) kalo mau menangani kasus-kasus besar (maksudnya yg melibatkan pejabat negara se-level menteri, konglomerat kelas atas, dll). Akibatnya, kasus-kasus besar tsb tidak muncul ke permukaan. Beda dgn jamannya Antasari yg besan presiden pun di-embat juga. Apalagi jamannya Samad yg nangkep pentolan polisi lalu lintas, menteri, anggota DPR, ketua partai, dll. Jelas, Samad punya banyak musuh.

Tuh udah gw jawab ya... Nih gw sembah ::maap:: biar lu merasa terhormat... ::ngakak2::

[kandalf]

KPK menyerah. ::nangis::
KPK tidak menghentikan penyelidikannya karena KPK tidak bisa mengeluarkan SP3.

Tetapi sebagai gantinya, KPK mengalihkan kasusnya pada Kejaksaan.
http://nasional.kompas.com/read/2015/03/02/14265921/KPK.Limpahkan.Perkara.Budi.Gunawan.ke.Kejaksaan.Ag ung

"Atas dasar kesepakatan, karena KPK tidak mungkin menghentikan penyidikan, KPK akan serahkan penanganan perkara Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung," ujar Prasetyo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Prasetyo mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan beberapa hal dan mendiskusikannya dengan sejumlah instansi terkait. Hasil praperadilan di PN Jaksel yang diputuskan hakim Sarpin Rizaldi menyatakan bahwa penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK tidak sah secara hukum sehingga penyidikan kasusnya di KPK harus dihentikan.

Sementara itu, dalam undang-undang KPK tidak diatur untuk menghentikan penyidikan suatu kasus. Oleh karena itu, diputuskan jalan tengah, yaitu melimpahkan penangangan kasus itu ke Kejaksaan.

"Penanganan keduanya adalah murni penanganan dengan penegakan hukum, tidak ada latar belakang apa pun. Jadi perlu solusi untuk menengahi itu," kata Prasetyo.

KPK akan menyerahkan berkas hasil penyelidikan dan penyidikan kasus Budi ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan pun akan mempelajari berkas-berkas tersebut untuk melihat sejauh mana kasus Budi telah berjalan. Prasetyo berharap pelimpahan penanganan kasus itu menjadi solusi konflik yang terjadi antara KPK dan Polri.

[tuscany]

Mengalah untuk menang itu biasa. Masa mau menang terus? ::elaugh::

One step back for two steps forward, hopefully.

[surjadi05]

Yup, dengan keluarnya saatnya membela kpk::hohoho::

[kandalf]

Skor Budi Gunawan saat ini:

1. sukses me-nonaktif-kan dua pimpinan KPK
2. sukses membuat status tiga pimpinan KPK dan satu plt pimpinan KPK berstatus terlapor
3. sukses membuat tiga ahli hukum pro-KPK berstatus terlapor
4. sukses membuat ketua PPATK berstatus terlapor
5. sukses membuat majalah Tempo berstatus terlapor.

Tentu saja,
tidak pakai tangan sendiri.

Menangani Abraham Samad pakai tangan politisi berinisial 'J'.
Menangani Bambang Widjojanto pakai tangan kader partai PDIP.
Dua dari tiga ahli hukum, dituntut oleh pimpinan daerah partai Nasdem.
ketua PPATK dilaporkan oleh LSM gak jelas yang tak pernah didengar sebelumnya dengan tuduhan membocorkan rahasia negara.
Majalah Tempo dilaporkan oleh LSM gak jelas juga dengan tuduhan membocorkan rahasia tetapi rahasia perbankan.

[kandalf]

Dan kini kasusnya kembali ke Bareskrim,
yang dipimpin oleh Budi Waseso, yang sudah terang-terangan menyatakan dukung Budi Gunawan dan menuding musuh BG sebagai 'pengkhianat'

http://news.detik.com/read/2015/03/02/140041/2846902/10/kembalikan-berkas-bg-ke-bareskrim-jaksa-agung-jangan-suudzon-ke-polri

Jakarta - KPK melimpahkan berkas perkara kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Selanjutkan Kejagung akan melimpahkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri yang dulu pernah menangani kasus itu dan menyimpulkan tak ada pelanggaran pidana.

"Atas dasar pertimbangan efektif dan mudah penanganannya, saya sebagai Jaksa Agung akan melanjutkan berkas perkara ke Polri," kata Jaksa Agung Prasetyo di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (2/3/2015). Dalam jumpa pers khusus membahas pelimpahan berkas Komjen BG tersebut, Prasetyo didampingi pimpinan KPK, Menko Polhukam dan Wakapolri.

Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas tersebut karena sebelumnya Polri sudah menangani kasus itu dan hasilnya tak ada pidana. Prasetyo juga yakin, tidak akan ada konflik kepentingan di Polri meskipun Polri menangani kasus jenderalnya sendiri.

"Kita percayakan pada Polri, jangan su'udzon (berburuk sangka). Semua kita lakukan demi kepentingan penegakan hukum di masa yang akan datang," ujar Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan.

Menurutnya sebelum memutuskan langkah ini, pernah muncul sejumlah opsi terkait kasus Komjen BG. Salah satunya, KPK meminjam tangan Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan. Sebab KPK tidak bisa mengentikan penyidikan yang sudah dilakukan.

"Pernah terpikir untuk KPK meminjam tangan kejaksaan untuk menghentikan penyidikan. Setelah melakukan pembahasan mendalam kami mengambil opsi lain," ujarnya.

[mbok jamu]

Skor Budi Gunawan saat ini:1. sukses me-nonaktif-kan dua pimpinan KPK2. sukses membuat status tiga pimpinan KPK dan satu plt pimpinan KPK berstatus terlapor3. sukses membuat tiga ahli hukum pro-KPK berstatus terlapor4. sukses membuat ketua PPATK berstatus terlapor5. sukses membuat majalah Tempo berstatus terlapor.Tentu saja,tidak pakai tangan sendiri. Menangani Abraham Samad pakai tangan politisi berinisial 'J'.Menangani Bambang Widjojanto pakai tangan kader partai PDIP.Dua dari tiga ahli hukum, dituntut oleh pimpinan daerah partai Nasdem.ketua PPATK dilaporkan oleh LSM gak jelas yang tak pernah didengar sebelumnya dengan tuduhan membocorkan rahasia negara.Majalah Tempo dilaporkan oleh LSM gak jelas juga dengan tuduhan membocorkan rahasia tetapi rahasia perbankan.Karena memang bukan Budi doang, ada Ibu Budi, Bapak Budi, Kakak Budi dan Adik Budi.Kleptokrasi, pemerintahan yang dijalankan oleh para pencuri. Jangankan Samad atau Bambang, Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar saja bisa dipenjara melawan korupsi.Wong sudah menjadi budaya, mau diapakan lagi. Seperti orang Indonesia dan nasi.

[surjadi05]

Kalo mau jujur semua aparat punya masa lalu, maunya sebagian diputihkan, mungkin mis tahun 2004 kebawah yg korupsi "diputihkan" kesalahannya, nah mungkin baru bisa, kalo gak mah susah ::managuetahu::

[Yuki]

tidak ada pemutihan aja korupsi di negara ini udah gendeng, apalagi ada pemutihan

[purba]

Pemutihan? Ok, di bawah 2004 pemutihan. Kemudian berjalanlah pemberantasan korupsi 2005, ... , 2015. Gak tuntas, banyak kasus yg belum selesai, dibegal oleh hakim macam Sarpin. Pemutihan lagi di bawah 2015, dst. Akhirnya pemutihan mulu.

Mana yg lebih sedikit mudhorotnya, kompromi dengan pengedar narkoba atau dengan koruptor?

Kompromi dgn pengedar narkoba: Bukan dari dihukum menjadi bebas, tapi mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, misalnya.

Kompromi dgn koruptor: Dari tersangka, lewat praperadilan, jadi bebas. Putusan praperadilan final. Jadi contoh buat koruptor yg lain utk melakukan hal yg sama.

::ngakak2::

[surjadi05]

tidak ada pemutihan aja korupsi di negara ini udah gendeng, apalagi ada pemutihan

Kalo gak mau pemutihan, kita "papas" 1 generasi, tapi masalahnya yg muda siap kaga jadi mentri, siap kaga jadi pangab,ksad kapolri,menurut gw orang yg berumur 20an di indo belum siap, sedang orang yg berumur di atas 40, pasti punya "masa lalu"::ngopi::

[kandalf]

Percuma papas 1 generasi.
Setelah mengalami masa kuliah, saya harus bilang, ide papas 1 generasi itu ide utopis.

Kenyataannya, generasi usia remaja belasan tahun dan 20an itu juga sudah korup.
Mereka sudah menyuap polisi untuk SIM. Mereka sudah terbiasa melanggar berbagai macam rambu lalu lintas.
Mereka juga terbiasa potong antrian.
Mereka punya budaya konsumerisme cukup tinggi hingga berani melakukan tindakan kriminal padahal hanya untuk barang sepele.

Mau gak mau kita pakai cara lambat: Pendidikan. Mulai dari anak2 kita yang masih balita atau masih di bawah 10 tahun. Yang remaja, mulai diperketat lagi.

[surjadi05]

kalo gitu, solusinya menurut gw cuma 1, pemutihan, ga ada lagi ::maap::
selama ga ada pemutihan selama itu orang akan dibayang2 in masa lalu, eh elu kalo ga mau kompromi ama gw, gw juga laporin elu loh, dah "beres" semua::arg!::::arg!::

[mbok jamu]

Pemutihan??

[surjadi05]

Pemutihan??

Iya mbok kayak pajak di indo, pernah dulu di tahun 2008 terjadi pemutihan pajak, yg dikenal dengan nama sunset policy, segala asset pajak diputihkan, ga ditelusuri lagi dananya dari mana, apa bayar pajak ga, asal mulai sekarang anda lapor yg bener,! nah hasilnya bisa dilihat peningkatan pajak dari 2008 ke sekarang menanjak cukut signifikan

[mbok jamu]

Jadi pemutihan korupsi? Termasuk korupsi dana haji, dana pendidikan dan dana kesehatan? Kong Sur tahu toh dampak korupsi pada sektor-sektor tersebut, sekarang menyarankan kasus-kasus korupsi itu diputihkan begitu saja? Kalau korupsi diputihkan, angka kasus korupsi akan menurun?

Sekalian, Kong, pemutihan kejahatan lain seperti pembunuhan, pelecehan, pemerkosaan. Lalu kita berdoa semoga angka pembunuhan, pelecehan dan perkosaan menurun. OK?

[surjadi05]

Jadi pemutihan korupsi? Termasuk korupsi dana haji, dana pendidikan dan dana kesehatan? Kong Sur tahu toh dampak korupsi pada sektor-sektor tersebut, sekarang menyarankan kasus-kasus korupsi itu diputihkan begitu saja? Kalau korupsi diputihkan, angka kasus korupsi akan menurun?

Sekalian, Kong, pemutihan kejahatan lain seperti pembunuhan, pelecehan, pemerkosaan. Lalu kita berdoa semoga angka pembunuhan, pelecehan dan perkosaan menurun. OK?

tahu sangat tahu, makanya saya bilang 2004 kebawah, dan yang penting hasilnya kan? lagian 2004 kebawah juga kpk baru berdiri kan? dan kita cuma bicara korupsi kan bukan tret pembunuhan/pemerkosaan kan? atau saya salah masuk tret? kalo ga coba si mbok kasih solusi? apakah kita harus menunggu "satria pinigit" terus, well kalo gitu mungkin sampe saya matipun negara ini ga bakal sebaik negara tetangga, malaysia, spore or brunei?::bye::

[Ronggolawe]

masih saja pada ribut.. KPK nya sendiri dah damai
dengan Polri :)

::hohoho::::hohoho::::hohoho::::hohoho::

[surjadi05]

Bukan ribut om, lagi cari solusi terbaik mengatasi korupsi di indo, tanpa terlibat intrik politik::hihi::

[mbok jamu]

tahu sangat tahu, makanya saya bilang 2004 kebawah, dan yang penting hasilnya kan? lagian 2004 kebawah juga kpk baru berdiri kan? dan kita cuma bicara korupsi kan bukan tret pembunuhan/pemerkosaan kan? atau saya salah masuk tret? kalo ga coba si mbok kasih solusi? apakah kita harus menunggu "satria pinigit" terus, well kalo gitu mungkin sampe saya matipun negara ini ga bakal sebaik negara tetangga, malaysia, spore or brunei?::bye::Lho. Korupsi, pembunuhan, perkosaan itu semua kejahatan toh? Jadi kenapa hanya pemutihan korupsi? Kejahatan yang lain gimana? Kalau koruptor dibebaskan, kenapa pembunuh dan pemerkosa ndak sekalian dibebaskan? Solusi sudah di depan mata koq masih di cari-cari. Tegakkan HUKUM. Ngapain juga nunggu satria bergitar segala.Singapur, Brunei atau Australia juga ndak punya satria baja hitam tapi HUKUM-nya berjalan.

[surjadi05]

Lho. Korupsi, pembunuhan, perkosaan itu semua kejahatan toh? Jadi kenapa hanya pemutihan korupsi? Kejahatan yang lain gimana? Kalau koruptor dibebaskan, kenapa pembunuh dan pemerkosa ndak sekalian dibebaskan? Solusi sudah di depan mata koq masih di cari-cari. Tegakkan HUKUM. Ngapain juga nunggu satria bergitar segala.Singapur, Brunei atau Australia juga ndak punya satria baja hitam tapi HUKUM-nya berjalan.
kadang2 untuk mencapai hasil yg cepat, harus berani langkah yg "gila", ::doh::
betul semuanya kejahatan, tapi karna kita lagi bahas korupsi, bukannya sebaiknya fokus pada korupsi, kenapa menurut saya korupsi sebaiknya diputihkan karna korupsi sudah mengakar , mau yg namanya pungli, gratifikasi, korupsi, atau apapunlah, jadi orang yg sekarang "ngurusin" korupsi gak takut dibongkar boroknya di masa lalu, kenapa di spore, brunei dan aussie hukumnya bisa tegak, karna pembuat hukum negara tsb gak banyak yg korupsi, tapi kalo mau menunggu hukum ditegakan dengan benar dan adil, saya mau ngomong "good luck mbok"

dan apabila suatu saat penyelenggara negara kita isinya pembunuh/pemerkosa semua saya juga akan mengusulkan saran yg sama ::ngopi::

[purba]

Pemutihan karena kesalahan di masa lalu?

BW dan AS tidak ada korupsi di masa lalu, tapi sebagai manusia, mereka bisa saja punya kesalahan. BW disangka memberikan pengarahan kesaksian palsu. Sangkaan tsb sangat ambigu. Mungkin masih lebih baik sangkaan utk AS, melakukan pemalsuan dlm pembuatan Kartu Keluarga (cmiiw). Sangkaan utk AS lebih definitif dari pada sangkaan utk BW. Obyek sangkaan utk AS lebih nyata, dengan begitu lebih mudah utk dibuktikan jika memang sangkaan benar, dibandingkan utk BW. Ini jelas kriminalisasi komisioner KPK.

Kriminalisasi tsb sebenarnya tidak perlu jika Mr Presiden tegas dalam penegakan hukum melawan korupsi.

Apakah pemutihan utk pra 2004 menyelesaikan masalah? Kita simulasikan.

Katakanlah, semua setuju dengan pemutihan pra 2004. KPK akan menindak korupsi yg dilakukan mulai 2004 ke depan. Katakanlah, pada 2016 ada BG versi 2 yg melakukan korupsi. Kemudian dijadikan tersangka. Karena BG versi 2 juga punya kekuasaan dan kekuatan, diaturlah utk kriminalisasi komisioner KPK. Pemutihan pun sia-sia. Artinya, pemutihan tidak menyelesaikan masalah.

[surjadi05]

Yg namanya pemutihan itu cuma sekali, kalo sering2 bukan pemutihan tapi di tip exx ::hihi::
Lagian pemutihan ini gw pilih karna lebih mungkin daripada kita papas 1 generasi, lagipula pemutihan ini ga ada hub dengan as /bw vs duo budi, ini lebih kepada hasil yg cepat, yg gw rasakan langsung pada sektor pajak, jadi sebagai gambaran dulu seseorang yg punya rumah 10 biji, karna takut diusut duitnya dia lapor pajak tahunan cuma 2, setelah "diputihkan" dia lapor semua, setelah itu rumah yg 8 itu dia lapor disewakan ke orang, nah dari hasil sewa dapat pajak sewa 10% masuk kas negara, nah di indo gw rasa bisa jutaan orang yg punya rumah lebih dari 2,nah coba kira2 aja ada penambahan pajaknya yg masuk kas negara, jadi gw ngeliat dari HASIL aja, udah capek dengar2 proses/alasan ::ngopi::
Nah dengan pemutihan ini, gw berharap orang2 yg terpaksa korupsi tapi masih punya hati nurani, berani maju ke depan untuk membersihkan korupsi tanpa takut masa lalunya dibongkar. dan kpk harus tetap diperkuat serta ditambah "amunisi" ::ngopi::

[Ronggolawe]

Membongkar Pelimpahan Kasus KPK ke Kejagung Oleh Bambang Widjojanto (http://politik.kompasiana.com/2015/03/05/membongkar-pelimpahan-kasus-kpk-ke-kejagung-oleh-bambang-widjojanto-705140.html)




Ketika “kapal KPK” sedang limbung dan nyaris hancur berkeping-keping karena menabrak gunung karang, Ruki datang menggantikan nahkoda sebelumnya yang ceroboh. Kecerobohan demi kecerobohan yang dilakukan oleh nahkoda kapal sebelumnya, membuat tujuan kapal berubah arah dari yang seharusnya. Kapal yang diimpikan membawa penumpangnya ke surga dunia yang bebas korupsi, justru nyaris karam karena nahkodanya membiarkan kapalnya dikemudikan oleh pembajak. Nahkoda lebih memilih menyediakan karpet merah pada para pembajak. Dan lebih berbahaya lagi karena nahkoda lebih memilih meninggalkan ruang kemudi untuk bergabung dengan para pembajak menapaki karpet merah menuju panggung popularitas.

Ruki datang di saat yang tepat. Saat dimana “kapal KPK” nyaris karam jika tidak segera diselamatkan. Ruki terpaksa harus meninggalkan zona nyamannya demi menyelamatkan kapal dan segala isinya. Dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya Ruki berhasil membawa kapal keluar dari zona mautnya. Namun demikian, langkah Ruki yang menyelamatkan “kapal KPK” dengan cara menghindari karang terjal dituduh sebagai tindakan pengecut oleh sebagian penumpang yang tidak sadar kapalnya telah dibajak. Ada diantara penumpang yang memilih membiarkan kapalnya hancur berkeping-keping dan karam, tapi tentu saja lebih banyak penumpang yang memilih kapalnya diselamatkan dan kembali ke tujuan awal.

*****

Padahal pelimpahan kasus BG dari KPK ke kejaksaan bukanlah kasus yang pertama. Sebelumnya pada Juli 2012 KPK juga pernah melimpahkan kasus yang ditanganinya ke kejaksaan. Dan saat itu semuanya bungkam, tidak ada pegawai KPK maupun pegiat antikorupsi yang demo dan protes terhadap putusan Bambang Widjojanto yang melimpahkan kasus AS ke kejaksaan.

Begini ceritanya….

Usai mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, KPK kemudian melakukan penyergapan. Akhirnya, pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012, di pagi buta tim dari KPK meluncur ke Bogor untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sayangnya AS yang merupakan target operasi (TO) bisa meloloskan diri. Dan setelah sempat terjadi kejar-kejaran akhirnya AS bisa ditangkap di Perumahan Kota Legenda Wisata, Cibubur sekitar jam 10.25. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, selain AS yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, KPK juga menangkap pengusaha E dan sopirnya dari PT GEA beserta barang bukti berupa uang suap sebesar 300 juta rupiah.

Anehnya, setelah sukses melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK kemudian melimpahkan berkas perkara AS dan E ke kejaksaan. Berikut alasan yang disampaikan oleh KPK sehingga mereka melimphkan kasus OTT tersebut ke kejaksaan:

Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, hasil OTT KPK, AS da E dilimpahkan ke kejaksaan karena KPK mengalami kesulitan untuk menangani kasus AS dan E karena kelebihan pekerjaan. Saat menggelar jumpa pers Bambang Widjojanto mengatakan load penyidik KPK cukup berat. Bambang juga menuturkan sebanyak 700 penyidik dan penyelidik sedang fokus melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 35 orang dengan latar belakang kasus yang berbeda. Pada tahap penyidikan sebanyak 25 orang dan penyelidikan sekitar 10 orang sehingga sangat sulit untuk melakukan penyidikan terhadap kasus AE dan E. Aneh bin ajaib, jika memang sudah tahu bebannya berlebih mengapa tetap melakukan OTT? Yuk, kita tanyakan ke rumput yang bergoyang!

Penjelasan Bambang Widjojanto terkait pelimpahan kasus dari KPK ke kejaksaan dapat dibaca dihampir semua media nasional baik cetak maupun elektronik seperti:

Tempo : “Kepala Kantor Pajak Bogor Sudah di Kejaksaan Agung”
Kompas: “Kepala Kantor Pajak Bogor Dilimpahkan ke Kejagung”
Antaranews: Kepala KPP Bogor yang ditangkap KPK tiba di Kejagung
BeritaSatu: “KPK Limpahkan Kasus Tangkap Tangan AS ke Kejagung”
Detik: “Berkas Kepala KPP Bogor Dilimpahkan ke Kejagung”
Viva: “Kasus Oknum Pajak AS Dilimpahkan ke Kejagung”
Tribunnews: “Kasus Suap Kepala KPP Bogor ‘Ditendang’ ke Kejagung”

******
Pejabat KPK lainnya yang memberikan alasan terkait pelimpahan kasus AS dari KPK ke kejaksaan adalah Deputi Penindakan KPK, Iswan Elmi. Menurut Iswan pelimpahan kasus AS ke kejaksaan bertujuan untuk mempercepat penanganan kasus tersebut, mengingat banyak kasus korupsi yang sedang ditangani KPK dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas. Selain itu Iswan juga beralasan agar terjadi sinergitas dan kerjasama yang baik antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Aneh tapi nyata, mengapa alasan yang sama disampaikan oleh Ruki justru ditolak oleh pegawai KPK, tanya kenapa?

******
Nah loh,…..dengan fakta-fakta yang terang benderang, sangat jelas bahwa pelimpahan kasus BG dari KPK ke kejaksaan bukanlah yang pertama kali terjadi di KPK. Sebelumnya Bambang Widjojanto juga pernah meneyerahkan kasus AS dari KPK ke kejaksaan. Padahal AS adalah hasil Operasi Tangkap Tangan KPK.

******
Aneh tapi nyata, ketika Ruki melakukan hal yang sama dengan yang pernah dilakukan oleh Bambang Widjojanto, mengapa beberapa pegawai KPK dan pegiat antikorupsi protes. Mengapa ketika Bambang Widjojanto melakukan pelimpahan kasus AS ke kejaksaan, semuanya bungkam, diam seribu bahasa. Tanya kenapa…..?

******
Siapa sebenarnya target mereka, BG atau Jokowi? Silakan tanyakan pada rumput yang bergoyang, mengapa kasus Century yang sudah berusia 5 tahun dan merupakan janji saat pemilihan Ketua KPK tak pernah disentuh oleh KPK, tanya kenapa?
Salam AMNESIA…!!!

[purba]

Yg namanya pemutihan itu cuma sekali, kalo sering2 bukan pemutihan tapi di tip exx ::hihi::
Lagian pemutihan ini gw pilih karna lebih mungkin daripada kita papas 1 generasi, lagipula pemutihan ini ga ada hub dengan as /bw vs duo budi, ini lebih kepada hasil yg cepat, yg gw rasakan langsung pada sektor pajak, jadi sebagai gambaran dulu seseorang yg punya rumah 10 biji, karna takut diusut duitnya dia lapor pajak tahunan cuma 2, setelah "diputihkan" dia lapor semua, setelah itu rumah yg 8 itu dia lapor disewakan ke orang, nah dari hasil sewa dapat pajak sewa 10% masuk kas negara, nah di indo gw rasa bisa jutaan orang yg punya rumah lebih dari 2,nah coba kira2 aja ada penambahan pajaknya yg masuk kas negara, jadi gw ngeliat dari HASIL aja, udah capek dengar2 proses/alasan ::ngopi::
Nah dengan pemutihan ini, gw berharap orang2 yg terpaksa korupsi tapi masih punya hati nurani, berani maju ke depan untuk membersihkan korupsi tanpa takut masa lalunya dibongkar. dan kpk harus tetap diperkuat serta ditambah "amunisi" ::ngopi::

Oh pemutihan buat pengemplang pajak toh? Saya kira utk yg "ngurusin" korupsi seperti anda tulis sbb:



kadang2 untuk mencapai hasil yg cepat, harus berani langkah yg "gila",
betul semuanya kejahatan, tapi karna kita lagi bahas korupsi, bukannya sebaiknya fokus pada korupsi, kenapa menurut saya korupsi sebaiknya diputihkan karna korupsi sudah mengakar , mau yg namanya pungli, gratifikasi, korupsi, atau apapunlah, jadi orang yg sekarang "ngurusin" korupsi gak takut dibongkar boroknya di masa lalu, kenapa di spore, brunei dan aussie hukumnya bisa tegak, karna pembuat hukum negara tsb gak banyak yg korupsi, tapi kalo mau menunggu hukum ditegakan dengan benar dan adil, saya mau ngomong "good luck mbok"

Ok kita buat simulasi lagi pemutihan untuk pengemplang pajak. Katakanlah, semua setuju pemutihan pengemplang pajak pra 2004. Misalkan tahun 2016 ada kasus korupsi yg ditangani KPK. Lagi-lagi BG versi 3 jadi tersangka. Ada BH yg menjadi saksi kunci buat memenjarakan BG versi 3. Tapi BH tidak berani terlibat dlm pemberantasan korupsi tsb karena dia mengemplang pajak pada tahun 2010. Dia takut di-bareskrim-kan oleh anak buahnya BG versi 3. Apa artinya? Sia-sialah pemutihan pengemplang pajak pra 2004 tsb.

[surjadi05]

Oh pemutihan buat pengemplang pajak toh? Saya kira utk yg "ngurusin" korupsi seperti anda tulis sbb:



Ok kita buat simulasi lagi pemutihan untuk pengemplang pajak. Katakanlah, semua setuju pemutihan pengemplang pajak pra 2004. Misalkan tahun 2016 ada kasus korupsi yg ditangani KPK. Lagi-lagi BG versi 3 jadi tersangka. Ada BH yg menjadi saksi kunci buat memenjarakan BG versi 3. Tapi BH tidak berani terlibat dlm pemberantasan korupsi tsb karena dia mengemplang pajak pada tahun 2010. Dia takut di-bareskrim-kan oleh anak buahnya BG versi 3. Apa artinya? Sia-sialah pemutihan pengemplang pajak pra 2004 tsb.
Bukan yg pemutihan pajak itu contoh nyata, yg saya lihat en rasakan langsung,setahu saya itu satu2nya pemutihan yg pernah dilakukan pemerintah indo

sedang yg saya maksd kemaren kenapa ga diterapkan di kasus korupsi, karna saya tahu betul lumayan banyak birokrat di indo yg terpaksa korupsi karna diperintah atasannya atau hal yg laennya, sebagai contoh ada teman yg pengen naek pangkat dari 3 balok di bahunya jadi 1 melati, dimintai biaya "admin" sekitar 100 jutta, nah pikirkan aja apa yg akan dilakukan orang itu, untuk mengembalikan uang itu, itu intinya,
dan contoh komgkrit bg ketika di tersangkain,untuk kasusnya di masa lampau, tentu saja dia membalas, nah apa ga capek kita ngurusin hal begituan ::ngopi::

[Casanova Love]

Kl mau kejahatan korupsi diputihkan karena udah saking kompleksnya boleh saja asal setelah pemutihan diberlakukan hukuman yang sangat berat dan konsisten.

Abis pemutihan, kl ada lg yg korupsi dlm jumlah besar, maka dipenjara maksimal tanpa boleh mendapat remisi dan dimiskinkan.

[surjadi05]

Kl mau kejahatan korupsi diputihkan karena udah saking kompleksnya boleh saja asal setelah pemutihan diberlakukan hukuman yang sangat berat dan konsisten.

Abis pemutihan, kl ada lg yg korupsi dlm jumlah besar, maka dipenjara maksimal tanpa boleh mendapat remisi dan dimiskinkan.

Iyalah sudah pasti donk, kalo reward en punishmentnya kaga jelas, sama juga bodong eh bohong

[purba]

Bukan yg pemutihan pajak itu contoh nyata, yg saya lihat en rasakan langsung,setahu saya itu satu2nya pemutihan yg pernah dilakukan pemerintah indo

sedang yg saya maksd kemaren kenapa ga diterapkan di kasus korupsi, karna saya tahu betul lumayan banyak birokrat di indo yg terpaksa korupsi karna diperintah atasannya atau hal yg laennya, sebagai contoh ada teman yg pengen naek pangkat dari 3 balok di bahunya jadi 1 melati, dimintai biaya "admin" sekitar 100 jutta, nah pikirkan aja apa yg akan dilakukan orang itu, untuk mengembalikan uang itu, itu intinya,
dan contoh komgkrit bg ketika di tersangkain,untuk kasusnya di masa lampau, tentu saja dia membalas, nah apa ga capek kita ngurusin hal begituan ::ngopi::

Jadi pemutihan yg sampeyan usulkan utk alasan apa? Kalo supaya komisioner KPK tidak dikriminalkan, lha kriminalisasi yg sekarang terjadi bukan karena komisioner KPK korupsi di masa lalu, tapi kasus bukan korupsi (itu pun sepertinya mengada-ada). Artinya tidak semua orang Indonesia yg berpotensi dlm penegakan hukum punya dosa korupsi di masa lalu. Artinya lagi, ini masalah kemauan dan keseriusan bangsa Indonesia utk memberantas korupsi. Serius gak Mr Presiden dlm memberantas korupsi?

[surjadi05]

Jadi pemutihan yg sampeyan usulkan utk alasan apa? Kalo supaya komisioner KPK tidak dikriminalkan, lha kriminalisasi yg sekarang terjadi bukan karena komisioner KPK korupsi di masa lalu, tapi kasus bukan korupsi (itu pun sepertinya mengada-ada). Artinya tidak semua orang Indonesia yg berpotensi dlm penegakan hukum punya dosa korupsi di masa lalu. Artinya lagi, ini masalah kemauan dan keseriusan bangsa Indonesia utk memberantas korupsi. Serius gak Mr Presiden dlm memberantas korupsi?

Bukannya gw udah jelaskan, banyak birokrat kita yg terpaksa melakukan korupsi/gratifikasi karna terpaksa keadaan? Gw bahkan kasih contoh temen gw, dan berapa kali sih gw mesti bilang PEMUTIHAN INI GAK ADA HUBUNGAN DENGAN KPK

Udah deh nyerah gw diskusi ama elu ::kesal::::doh::

[purba]

Bukannya gw udah jelaskan, banyak birokrat kita yg terpaksa melakukan korupsi/gratifikasi karna terpaksa keadaan? Gw bahkan kasih contoh temen gw, dan berapa kali sih gw mesti bilang PEMUTIHAN INI GAK ADA HUBUNGAN DENGAN KPK

Udah deh nyerah gw diskusi ama elu ::kesal::::doh::

Lho katanya ini topik ttg KPK vs POLRI, tapi ditanya alasan-alasan ide pemutihan malah dijawab gak ada hubungannya dgn KPK, dst.

Kalo ide pemutihan sampeyan karena banyaknya birokrat yg korupsi karena terpaksa, memang ada yg melakukan korupsi dgn sukarela? Semua pun terpaksa. Tapi mengapa dilakukan juga? Karena mentalitas yg lemah. Juga penegakan hukum yg setengah-setengah. Jika pemutihan dilakukan, itu akan menjadi preseden bagi koruptor utk ulur-ulur waktu di masa depan hingga muncul pemutihan berikutnya.

Boleh saja sampeyan berkilah bhw pemutihan dilanjutkan dgn penegakan hukum dgn sungguh-sungguh, tapi sejak dulu kita memang ngomong seperti itu. Negara kita negara hukum. Jargon ini sudah lama kita kenal, tapi kenyataannya tidak begitu. Hukum tidak menjadi panglima di negara ini.

Saya cukup setuju dg ide imunitas terbatas utk komisioner KPK sehingga mereka dapat bekerja dgn tenang utk memberantas korupsi tanpa risau dikriminalisasikan oleh pihak lain. Lembaga pengawas juga diperlukan agar komisioner KPK bekerja tetap pada jalur yg sudah ditentukan.

[surjadi05]

Lho katanya ini topik ttg KPK vs POLRI, tapi ditanya alasan-alasan ide pemutihan malah dijawab gak ada hubungannya dgn KPK, dst.
loh yg namanya pemutihan itu yah yg salah, dalam kasus ini jelas koruptor masak kpk? Atau jangan2 maksd lu si as/bw kulitnya hitam trus diputihkan gitu kayak yg di klinik2 kecantikan gitu ::doh::

Kalo ide pemutihan sampeyan karena banyaknya birokrat yg korupsi karena terpaksa, memang ada yg melakukan korupsi dgn sukarela? Semua pun terpaksa. Tapi mengapa dilakukan juga? Karena mentalitas yg lemah. Juga penegakan hukum yg setengah-setengah. Jika pemutihan dilakukan, itu akan menjadi preseden bagi koruptor utk ulur-ulur waktu di masa depan hingga muncul pemutihan berikutnya.

Yakin semua yg korupsi itu karna terpaksa,ga ada seorangpun yg melakukannya karna senang dapat "duit gampang" ini pake analisa data apa logika/common sense elu?::ngopi::

[purba]

loh yg namanya pemutihan itu yah yg salah, dalam kasus ini jelas koruptor masak kpk? Atau jangan2 maksd lu si as/bw kulitnya hitam trus diputihkan gitu kayak yg di klinik2 kecantikan gitu ::doh::

Nah ini, diajak diskusi baik-baik, tapi malah ngelantur. Semua juga tahu, pemutihan utk yg melakukan pelanggaran. Tapi bagaimana ide sampeyan ttg pemutihan dgn pemberantasan korupsi, berhubung topik ini terkait pemberantasan korupsi. Apa perlu saya quote tulisan-tulisan sampeyan yg sebelumnya?



Yakin semua yg korupsi itu karna terpaksa,ga ada seorangpun yg melakukannya karna senang dapat "duit gampang" ini pake analisa data apa logika/common sense elu?::ngopi::

Ok, itu saya pake common sense. Sekarang, apakah sampeyan pake data? Mana datanya? Pengakuan sampeyan bahwa ada teman yg terpaksa nyogok atau senang cari duit gampang? Begitukah? Saya tunggu data sampeyan.

[surjadi05]

Nah ini, diajak diskusi baik-baik, tapi malah ngelantur. Semua juga tahu, pemutihan utk yg melakukan pelanggaran. Tapi bagaimana ide sampeyan ttg pemutihan dgn pemberantasan korupsi, berhubung topik ini terkait pemberantasan korupsi. Apa perlu saya quote tulisan-tulisan sampeyan yg sebelumnya?

coba dibaca ulang pelan2 post gw sebelumnya, si cassanova love ngerti, si mbok jamu ngerti walo sangat menentang, tapi POINT nya NGERTI MAKSD GW,kalo lu ga ngerti masak salah gw ::ngopi::


Ok, itu saya pake common sense. Sekarang, apakah sampeyan pake data? Mana datanya? Pengakuan sampeyan bahwa ada teman yg terpaksa nyogok atau senang cari duit gampang? Begitukah? Saya tunggu data sampeyan.
Lah kalo situ diskusi ga pake data yah jangan nyuruh orang kasih data donk,kalo pake logika ya mbok jangan ngawur gitu ntar gw tuduh asbun tersinggung ::ngopi::

[purba]

coba dibaca ulang pelan2 post gw sebelumnya, si cassanova love ngerti, si mbok jamu ngerti walo sangat menentang, tapi POINT nya NGERTI MAKSD GW,kalo lu ga ngerti masak salah gw ::ngopi::

Sekarang orang diminta ngerti point-nya. Juga mengklaim yg lain ngerti, si purba doang kagak ngerti. ::ngakak2::


Lah kalo situ diskusi ga pake data yah jangan nyuruh orang kasih data donk,kalo pake logika ya mbok jangan ngawur gitu ntar gw tuduh asbun tersinggung ::ngopi::

Lihat, diskusi macam apa di atas? Mentok, minta data. Dikasih data, bilang gw gak suka politik, gak suka hukum, dlsb. ::ngakak2::

Katanya diskusi harus respek, saling menghormati, dlsb. Dasar antek-antek Jokowi, gak beda dgn presidennya... ::ngakak2::

[surjadi05]

pret pret

ahh legaa::hihi::::hihi::

[surjadi05]

EFEK SAMAD, kalo kata gw::hihi::::hihi::

Jakarta - KPK pagi ini akan direpotkan efek dari putusan kontroversial hakim Sarpin Rizaldi. 3 gugatan praperadilan yang dilayangkan para tersangka korupsi yang terinspirasi putusan hakim Sarpin akan disidangkan dalam waktu yang bersamaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Pada dasarnya kami siap menghadapi praperadilan. Mengenai kesiapan, saya belum mendapat informasi dari Biro Hukum," kata Plt pimpinan KPK, Johan Budi, Senin (30/3/2015).

Menurut salah satu anggota tim Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang, untuk beberapa gugatan pihaknya sudah siap menghadapi. Namun, masih ada gugatan lain yang berkasnya belum selesai karena sudah memasuki pokok perkara penyidikan, padahal waktu yang ada untuk mempelajari berkas penyidikan sangat terbatas.

"Untuk yang bukti pendukung praperadilannya sudah siap dan jawabannya sudah siap maka tim akan hadir, sedangkan untuk perkara yang masih memerlukan persiapan tentu pengadilan bisa memberikan kesempatan untuk menunda persidangan," ujar Rasamala.

Sayangnya, Rasamala belum mau menjelaskan berkas mana saja yang sudah selesai dan berkas mana yang belum selesai karena masih harus menelaah berkas penyidikan dan penyelidikan.

Untuk diketahui, tiga tersangka korupsi yang mengajukan praperadilan adalah, Suryadharma Ali yang tersandung kasus korupsi dana haji, Hadi Poernomo yang terjerat kasus korupsi pajak Bank BCA dan Suroso Atmo Martoyo kasus Innospect. Ketiga tersangka itu sama-sama mempermasalahkan status tersangka mereka, padahal mereka sudah lama ditetapkan sebagai tersangka.

"Dengan praperadilan ini masyarakat jadi tahu kalau penetapan Pak Hadi Poernomo sebagai tersangka dilakukan dengan cara melawan hukum. Hampir setahun lebih dijadikan tersangka tanpa pernah dipanggil. Ketika masyarakat bertanya soal kasus ini, baru dilakukan pemanggilan. Ini namanya mempermainkan hidup orang dan keluarganya," tutur pengacara Hadi Poernomo, Yanuar Wasesa



saus http://news.detik.com/read/2015/03/30/075936/2873029/10/pagi-ini-kpk-akan-hadapi-3-gugatan-praperadilan-di-pn-jaksel

[kandalf]

Saya percaya Taufik Ruki.
Dari awal ketika namanya disebut sebagai Plt KPK. Saya percaya.

Walaupun aneh ketika dia ikut menandatangani spanduk putih para pegawai KPK (yang sebenarnya mendemo dia), tapi saya percaya beliau.

Dan...
Praperadilan Soetan Bhatoegana gagal karena sudah masuk ke tahap pengadilan. HUAHAHAHAHAHAHAHAHAHA ::ngakak2::

Kemarin itu, KPK memang terlalu percaya diri.

[surjadi05]

Yup, tapi akhirnya sesuai prediksi, tambah kerjaan kan buat kpk sekarang, minimal harus ke pn/pt,pasti ada yg ngedumel gara2 samad eh sarpin ::hihi::

[ndableg]

Walaupun aneh ketika dia ikut menandatangani spanduk putih para pegawai KPK (yang sebenarnya mendemo dia), tapi saya percaya beliau.

Oh itu bener ndemo dia dan dia ada dibawah ikutan demo? mangkanya bingung gw.

[purba]

Yup, tapi akhirnya sesuai prediksi, tambah kerjaan kan buat kpk sekarang, minimal harus ke pn/pt,pasti ada yg ngedumel gara2 samad eh sarpin ::hihi::

Itu gara gara Jokowi. ::ngakak2::

[surjadi05]

Itu gara gara Jokowi. ::ngakak2::

Hihihi lu cocok jadi politisi pur, bisanya nyalah2in orangatau playing victim ::hihi::

[kandalf]

Ini agak aneh ya.. mau ditahan lalu dibatalkan.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5538ec14c3cd4/bambang-widjojanto-nyaris-ditahan


Pengacara Bambang Widjojanto (BW), Abdul Fickar Hadjar mengatakan kliennya sempat ingin ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri, tetapi batal. Lantaran batal, usai menjalani pemeriksaan, BW pun urung dibawa penyidik ke rumah tahanan (rutan) Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok dan diizinkan kembali ke rumahnya.

Fickar menjelaskan, setelah menjalani pemeriksaan, penyidik sempat menyodorkan surat perintah penahanan kepada Bambang. Namun, karena BW merasa keberatan, penyidik menyodorkan berita acara keberatan untuk ditandatangani. Begitu akan ditandatangani BW penyidik menarik berita acara tersebut.

"Tiba-tiba surat itu ditarik kembali. Katanya, Kapolri, Wakapolri, Bareskrim mengucapkan terima kasih karena Pak BW sudah kooperatif. Padahal, sebelumnya mereka sudah siap untuk melakukan penahanan, mobilnya juga sudah disiapkan, Pak BW mau dibawa ke rutan Mako Brimob," katanya kepada hukumonline, Kamis (23/4).

[surjadi05]

Kalo baca tempo kemaren kapolri yg nelpon minta jangan dipenjara, tapi kalo mau jujur kasus bw emang aneh kok ::ngopi::

[ndableg]

Ada wacana TNI jadi anggota KPK. Gimana nih?

[surjadi05]

Kan katanya kalo tni mau jadi kpk harus "pensiun" dulu ga masalah donk, polisi malah cuma non aktif,::ngopi::

[ndableg]

Argumennya karena KPK dibuat untuk membantu kinerja polisi dan kejaksaan.
Kalo pensiunan tni keknya emang ga masalah sih.

[surjadi05]

Lah wacananya kan demikian setidaknya yg gw baca di koran beberapa hari lalu, katanya tni harus "pensiun", kalo mau jadi penyidik kpk, sekarang yg lagi heboh kan kasus si novel vs polri, makanya ada keinginan buat "tarik" tni, jujur aja soal intel kan tni lebih baik daripada jaksa/polri atau masyarakat umum::managuetahu::

[Ronggolawe]

Dan KPK kalah lagi di Pra-Peradilan Hadi Poernomo

[surjadi05]

Yup, alasannya pun mengada2, efek SAMAD ::kesal::

[Ronggolawe]

Kekeke..... :)

[surjadi05]

Nasional


Budi Waseso Tak Mau Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso (kiri) menyambangi Komnas HAM guna memenuhi panggilan terkait pelaporan Koalisi Masyarakat Sipil, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (30/1/2015). Budi Waseso memberikan keterangan mengenai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu.
Jumat, 29 Mei 2015 | 14:05 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso tidak akan melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia malah meminta KPK untuk menelusuri harta kekayaannya.

"Saya tidak mau saya yang melaporkan. Suruh KPK sendirilah yang mengisi itu," ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Mantan Kepala Polda Gorontalo itu membantah jika sikapnya itu bentuk ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dia beralasan, tidak melaporkan LHKPN bukanlah tindak pidana.

Budi merasa akan lebih obyektif jika KPK yang menelusuri harta kekayaannya dibanding dirinya yang membuat laporan. Ia tidak mau LHKPN yang dilaporkannya malah memunculkan persoalan pada kemudian hari.

"Justru itu malah obyektif, kan dia ada timnya sendiri yang menelusurinya. Kalau pejabatnya yang disuruh ngisi sendiri, ya kan bisa saja hasilnya lain," ujar Budi.

KPK sebelumnya meminta Budi segera melaporkan harta kekayaannya. idealnya, laporan harta kekayaan tersebut diserahkan dua bulan setelah penyelenggara negara tersebut menjabat. Budi resmi menjabat Kabareskrim pada 19 Januari 2015.

"Kabareskrim tergolong penyelenggara negara sehingga melekat kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha melalui pesan singkat, Sabtu (2/5/2015).

Kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Baca: Kabareskrim: Rumah Novel Ada Empat dan Tergolong Mewah, Luar Biasa)

Tidak ada sanksi hukum yang mengikat jika penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaannya. Namun, ia bisa dikenakan sanksi administratif.

"Kalau berdasarkan undang-undang, ada sanksi administratif oleh atasan," kata Priharsa.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor: Sandro Gatra


Polri diatas angin, mulai "bully" KPK :kesal: efek SAMAD :kesal:

[Ronggolawe]

ngisi sendiri susah... bayar akuntan itu mahal...
jadi yang berkepentingan saja deh yang ngurusin :)

[serendipity]

https://pbs.twimg.com/media/CGi9rR4UkAI1xlT.jpg

Cie yang gak rela hartanya diperiksa... Langsung aja main playing victim ::oops::

[hundreddaya]

::ngopi:: hmmmmmmm

[tuscany]

Pengin loncat ke masa depan sesegera mungkin. Pengen tau endingnya si Buwas ini gemana.

[purba]

Begitulah gegara Jokowi gak tegas sama koruptor. Selamat menikmati era kebangkitan koruptor. ::ngakak2::