spears
26-06-2013, 05:35 PM
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menolak penjualan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) ke perusahaan air Manila Water. Pasalnya, Pemprov DKI lebih baik membeli Palyja daripada menyerahkannya ke tangan perusahaan asing.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pertemuannya dengan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya Sri Widayanto Kaderi untuk membahas rencana penjualan operator air tersebut oleh Suez International kepada Manila Water.
"Ya kita jelaskan dalam pertemuan tersebut, kami menolak Palyja menjual saham terbesarnya kepada Manila Water. Lebih baik jual saja kepada kami. Kan kami mau beli," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (21/6).
Namun, Pemprov untuk membeli saham minoritas yang dimiliki Suez International ini ditolak oleh jajaran Direksi Palyja. Karena itu, Ahok meminta Palyja menyiapkan segala argumentasi yang menjadi alasan penolakan tersebut untuk dijelaskan kepada Pemprov DKI.
"Mereka (Palyja) menolak. Saya bilang harus disiapkan semua argumentasinya," tegasnya.
Pastinya, lanjut Ahok, Pemprov DKI tidak akan membiarkan Palyja dijual ke perusahaan asing lagi. Kalau ingin dijual, Pemprov DKI siap membelinya melalui BUMD DKI yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya Ancol.
"Pokoknya kita sudah menolak. Alasannya, kenapa harus dijual ke Manila Water, kalau kita bisa beli?. Intinya kalau kita bisa kerjakan sendiri, kenapa kasih orang lain. Kita mau pakai Jakpro dan Pembangunan Jaya Ancol untuk beli Palyja," tegasnya.
[did]
Layanan Air Bersih Buruk, Basuki Ancam Suez Environment
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ada tiga poin yang merugikan Pemerintah Provinsi DKI terkait kontrak kerja sama PT PAM Jaya dengan Suez Environment selaku pemilik 51 persen saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Ia mengancam akan memutus kontrak jika Suez Environment tak menunjukkan inisiatif untuk mengatasi hal ini.
Tiga poin yang merugikan Pemprov DKI itu adalah tingginya tingkat internal rate of return (IRR) atau pengembalian investasi Palyja sebesar 22 persen, kebocoran air hingga 42-45 persen, dan biaya sambungan pipa yang mencapai Rp 1 juta.
Menanggapi hal itu, Basuki memberikan tiga opsi kepada Suez Environment untuk memperbaiki kontrak dan kinerjanya.
Pada opsi pertama, Basuki akan meminta Suez melakukan penyeimbangan atau rebalancing kontrak dengan PAM Jaya. "Kalau dia tidak mau, saya bisa tempuh opsi kedua dengan membawa masalah ini ke arbitrase Singapura. Atau opsi ketiga, saya usir kamu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Suez Environment perlu melakukan rebalancing untuk dapat menurunkan IRR dari 22 persen ke batas normal, yaitu sekitar 14-15 persen. Dengan IRR sebesar itu, Pemprov DKI harus membayar hingga Rp 10 triliun kepada Suez Environment.
Mengenai biaya sambungan pipa yang mencapai jutaan rupiah dan kebocoran air yang belum juga tertangani, hal itu semakin meyakinkan Basuki untuk memutuskan kontrak dengan Suez. Kontrak itu semestinya baru akan selesai pada tahun 2025.
"Gila aja, mana ada bisnis joint kayak begitu? Rugi, ya, rugi bareng dong! Coba cari di mana di dunia ada bisnis kayak gitu. Itu yang bikin saya kesal gitu loh. Kebocoran airnya saja sampai 45 persen," kata Basuki.
Pria yang akrab disapa Ahok itu menegaskan bahwa tiga opsi itu menjadi suatu penegasan kepada Suez Environment bahwa Pemprov DKI menginginkan kedua pihak melakukan penyeimbangan kontrak. Hal itu harus dilakukan karena perusahaan asal Filipina, Manila Water, telah menawar 51 persen saham Palyja. "Dengan adanya opsi ini, minimal pihak Suez jadi tahu kalau saya ini serius," ujarnya.
http://assets.kompas.com/data/photo/2013/04/18/1655463-basuki-ukp4-620X310.JPG
klo Jokowi di capreskan...maka gw harap Ahok akan di cawapreskan :jempol:
bener2 pasangan yang serasi :cengir:
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pertemuannya dengan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya Sri Widayanto Kaderi untuk membahas rencana penjualan operator air tersebut oleh Suez International kepada Manila Water.
"Ya kita jelaskan dalam pertemuan tersebut, kami menolak Palyja menjual saham terbesarnya kepada Manila Water. Lebih baik jual saja kepada kami. Kan kami mau beli," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (21/6).
Namun, Pemprov untuk membeli saham minoritas yang dimiliki Suez International ini ditolak oleh jajaran Direksi Palyja. Karena itu, Ahok meminta Palyja menyiapkan segala argumentasi yang menjadi alasan penolakan tersebut untuk dijelaskan kepada Pemprov DKI.
"Mereka (Palyja) menolak. Saya bilang harus disiapkan semua argumentasinya," tegasnya.
Pastinya, lanjut Ahok, Pemprov DKI tidak akan membiarkan Palyja dijual ke perusahaan asing lagi. Kalau ingin dijual, Pemprov DKI siap membelinya melalui BUMD DKI yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya Ancol.
"Pokoknya kita sudah menolak. Alasannya, kenapa harus dijual ke Manila Water, kalau kita bisa beli?. Intinya kalau kita bisa kerjakan sendiri, kenapa kasih orang lain. Kita mau pakai Jakpro dan Pembangunan Jaya Ancol untuk beli Palyja," tegasnya.
[did]
Layanan Air Bersih Buruk, Basuki Ancam Suez Environment
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ada tiga poin yang merugikan Pemerintah Provinsi DKI terkait kontrak kerja sama PT PAM Jaya dengan Suez Environment selaku pemilik 51 persen saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Ia mengancam akan memutus kontrak jika Suez Environment tak menunjukkan inisiatif untuk mengatasi hal ini.
Tiga poin yang merugikan Pemprov DKI itu adalah tingginya tingkat internal rate of return (IRR) atau pengembalian investasi Palyja sebesar 22 persen, kebocoran air hingga 42-45 persen, dan biaya sambungan pipa yang mencapai Rp 1 juta.
Menanggapi hal itu, Basuki memberikan tiga opsi kepada Suez Environment untuk memperbaiki kontrak dan kinerjanya.
Pada opsi pertama, Basuki akan meminta Suez melakukan penyeimbangan atau rebalancing kontrak dengan PAM Jaya. "Kalau dia tidak mau, saya bisa tempuh opsi kedua dengan membawa masalah ini ke arbitrase Singapura. Atau opsi ketiga, saya usir kamu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Suez Environment perlu melakukan rebalancing untuk dapat menurunkan IRR dari 22 persen ke batas normal, yaitu sekitar 14-15 persen. Dengan IRR sebesar itu, Pemprov DKI harus membayar hingga Rp 10 triliun kepada Suez Environment.
Mengenai biaya sambungan pipa yang mencapai jutaan rupiah dan kebocoran air yang belum juga tertangani, hal itu semakin meyakinkan Basuki untuk memutuskan kontrak dengan Suez. Kontrak itu semestinya baru akan selesai pada tahun 2025.
"Gila aja, mana ada bisnis joint kayak begitu? Rugi, ya, rugi bareng dong! Coba cari di mana di dunia ada bisnis kayak gitu. Itu yang bikin saya kesal gitu loh. Kebocoran airnya saja sampai 45 persen," kata Basuki.
Pria yang akrab disapa Ahok itu menegaskan bahwa tiga opsi itu menjadi suatu penegasan kepada Suez Environment bahwa Pemprov DKI menginginkan kedua pihak melakukan penyeimbangan kontrak. Hal itu harus dilakukan karena perusahaan asal Filipina, Manila Water, telah menawar 51 persen saham Palyja. "Dengan adanya opsi ini, minimal pihak Suez jadi tahu kalau saya ini serius," ujarnya.
http://assets.kompas.com/data/photo/2013/04/18/1655463-basuki-ukp4-620X310.JPG
klo Jokowi di capreskan...maka gw harap Ahok akan di cawapreskan :jempol:
bener2 pasangan yang serasi :cengir: