antah di daerah lain.
di Blora sini seharusnya SD dan SMP negeri gratis biaya sekolahnya, bahkan buku paket dibagikan gratis. Siswa hanya membeli seragam sekolah, seragam olah raga dan batik plus buku serta perlengkapan sekolah. Ketika ada POPDA ataupun Porseni semua biaya dari BOS. Seinget saya setiap kegiatan dana BOS langsung ditransfer ke rekening kepsek masing2 untuk dipergunakan pada kegiatan yang akan berjalan.
Plus SDN dilarang mengadakan tes masuk untuk siswanya. Metodenya harus, siapa yang pertama daftar, itu yang diterima. Jika melebihi kapasitas sudah segera ditutup pendaftarannya. Diharapkan dengan begini, jumlah siswa di tiap sekolah merata.
Tapi nyatanya di Blora sini ternyata pemberlakuannya tidak seragam. Ada SDN favorit (meski udah ga ada prestasi lagi) yg dibanjiri calon siswa peminat (ortunya sih) akibatnya tetap memberlakukan tes masuk calistung dan interview serta mewarnai plus menarik uang buku paket sebesar 200ribu. Ketika ada ortu yang protes, karena SDN lain menggratiskan semuanya, mereka hanya jawab, "SD itu nanti juga narik uang kog. Dengan alasan yang berbeda." kebetulan ada anak teman sekolah di SDN yang menggratiskan semua sampai dia taun ini mau lulus tetap ga ditarik apa2 sih.
Padahal bakunya dari diknas, tidak ada penarikan biaya apapun (bahkan SPP dan pungutan bulanan) plus tes masuk.
ini bukti bahwa dengan BOS, biaya sekolah mestinya gratis
sambelPemerintah daerah diminta segera mencairkan dana BOS ke rekening sekolah. Apalagi, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda pencairan dana BOS tersebut ke rekening sekolah, mengingat pentingnya dana tersebut untuk memenuhi biaya operasional setiap sekolah seperti ujian dan ulangan, serta pembayaran honorarium bulanan guru," ujar Ahmad Zainuddin, anggota FPKS di Jakarta, Rabu (11/4/2012).
Anggota komisi X DPR RI ini juga mengingatkan, agar inflasi akibat polemik harga BBM tidak mempengaruhi kesiapan sekolah dalam menghadapi ujian nasional bulan April ini.
"Mereka sangat kesulitan untuk mencari dana talangan jika dana BOS terlambat dikucurkan. Kami banyak mendapat keluhan dari sekolah yang mengharapkan agar dana BOS dapat segera masuk ke rekening sekolah mereka", ujarnya.
Pihak sekolah sangat membutuhkan dana BOS untuk mempersiapkan UN dan juga biaya operasional sekolah lainnya. Ahmad berharap, agar penyaluran BOS triwulan I yang cukup baik, dapat terus ditingkatkan pada triwulan II ini.
"Apalagi ditengah kondisi perekonomian kita yang tidak menentu seperti saat ini sekolah sangat membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah," tegasnya.
Penyaluran BOS triwulan II dimulai 9-16 April 2012. Tahun 2012, anggaran dana BOS untuk 33 propinsi mencapai Rp 22,44 triliun dan dana cadangan BOS Rp 1,15 triliun.
jadinya, ini salah sekolah yang bersangkutan ya? kira2 kalau dilaporkan ke diknas, ditanggapi gak ya?