Rizal Ramli vs RJ Lino

[ndableg]

Persiteruan 2 orang ini kayaknya panjang juga ya? Sebenernya sapa yg bener/salah seh?

[pupotku]

Perihal Pelindo itu ya?
Kalo bener atau salahnya sih tergantung kacamata yang dipake dan yang jualan kacamata itu di toko sebelah mana. 😁

[ndableg]

Untuk maka mohon yg ngerti masalahnya diuraikan..

Karena ada yang menuduh ga becus, ada yg menuduh ikut campur.
ma kasih.

[tuscany]

Satu lagi: RR vs SS

Kalo RJ Lino backupnya dari Kementerian BUMN. Lha SS anak buah dewe berani sama Menkonya. Ada apa ya. Ada yang bilang RR berperan sebagai bad cop, posisi yang ditempati Ahok saat masih di DKI. Jadi Jokowi mau ngontrol anak buahnya pake RR.

[surjadi05]

ga begitu ngerti sepak terjang RR tapi gw udah antipati sama yg namanya "pakar2", jadi opini gw bukan hanya sangat subyektif tapi juga prejudice ::

[ndableg]

Selain RR juga JK?

[surjadi05]

JK? Jusuf Kalla? Sejak kapan pak Jk jadi komentator eh pakar

[ndableg]

Akhirnya jadi tersangka juga tuh..
http://nasional.kompas.com/read/2015...campaign=Khlwp

[surjadi05]

Trus "prestasi" rr dalam kasus ini apa? Pengadu,pelapor, penyedia data, komentator atau tukang teriak2

[ndableg]

Prestasi? Entah lah.. namanya juga ga semuanya kita tau. Kecuali situ kenal sama rr.
Kalo cuman bisa denger teriak2 tanpa tau maknanya ya bingung lah..

[ndableg]

Sebenernya ini pertempuran juga.. ada yg bilang megawati cs vs JK cs. Hasil pansus, meminta pemerintah memecat RJ Lino dan menteri Rini. Wah.. negara penuh perang antar mafia. Saling serang menyerang melemparkan kesalahan. Mudah2an ga sampe pelanduk2 mati ditengah2nya.

Tinggal tunggu RJ Lino mangap2 di pengadilan..

[ndableg]

Akhirnya kepretan ada hasilnya

[surjadi05]

Masa Menko sama Menteri Saling Serang
Suryanta Bakti Susila, Eka Permadi
Rabu, 2 Maret 2016, 17:36 WIB

VIVA.co.id – Perseteruan antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli membetot perhatian publik. Dua menteri itu silang pendapat seputar metode pembangunan Blok Masela, apakah onshore (darat) atau offshore (laut). Sudirman Said pro offshore, sebaliknya Rizal Ramli mengusulkan onshore.

Sejumlah pihak menyesalkan perbedaan pendapat itu melebar menjadi saling serang yang cenderung mengarah pribadi ketimbang fokus pada inti masalah. Politikus Partai Hanura, Dadang Rusdiana, menyesalkan munculnya kegaduhan itu. Menurutnya, sudah mendesak agar Presiden Joko Widodo turun tangan menghentikan polemik tak sehat dua menteri itu.

"Presiden seharusnya menghentikan dari dulu, jangan membiarkan perdebatan berlangsung di ruang publik seperti sekarang. Parah banget masa Menko dengan menterinya saling serang seperti itu," kata Dadang, saat dihubungi, Rabu 2 Maret 2016.

Sebagai presiden, Jokowi punya otoritas dari awal untuk menghentikan perdebatan yang tidak berguna dari para pembantunya. Jokowi diminta membuktikan sikapnya sebagaimana yang disampaikan juru bicara kepresidenen, Johan Budi, bahwa dia marah akan hal itu.


Kegaduhan Rizal Ramli vs Sudirman Said Jadi Sorotan
"Walaupun terlambat, saya hargai kesadaran Istana untuk segera menghentikan kekisruhan tersebut," ujarnya.

Menurut anggota Komisi X DPR RI ini akibat perdebatan dua pembantu presiden ini justru berdampak negatif pada banyak sektor. "Presiden unhappy dengan kondisi terebut, rakyat juga unhappy dengan terlambatnya Istana tangani ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga," teganya.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi di Kantor KSP, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2016 mengatakan Jokowi marah dengan adanya pertetangan dua pembantunya.

"Presiden marah dengan situasi yang terjadi belakangan ini yang terlihat semakin meruncing bahkan masuk pada perseteruan antarmenteri yang bersifat menyerang pribadi," katanya.

Kemaren baca di kompas katanya berdasarkan keppres no 3 tahun 2015 jabatan rr cuma menko perekonomian,tapi sama rr "ditambah" dengan sumber daya, waktu gugel keppres no 3 tentang menko cuma ketemu ini,
https://www.ekon.go.id/hukum/view/ke...2015.1282.html

[ndableg]

Masalahnya bagaimana masalah blok masela itu?
Kenapa gw liatnya spt RR yang menghalang2i sepak terjang yg dianggapnya musuh itu. Ya.. musuh dalam satu kabinet. Musuh RR jelas bukan cuman SS, dan gw liat spt RR sendirian menghadapi geng lain itu.
Di sini gw liat sptnya presiden jokowi bakal kewalahan menghadapi kelompok yang lebih kuat dari dia sendiri dalam pemerintahannya, makanya cari tukang kepret. Itu kenapa RR ga berenti ngepret, walaupun ud dibilang jokowi berhenti.
Jadi menurut gw sih, RR ud pada posisinya. Memang jadi rame, tapi ya bagus daripada diem2 tau2 yg gendutan pejabatnya.

[surjadi05]

Jujur ga ikutin juga sih, malas ikutin permainan kanak2 gitu, cuma kok kayaknya ga etis 2 mentri saling PA di medsos, kan ada sidang kabinet, kayak laki bini ribut di medsos

[tuscany]

Jadi RR ini banyak musuh, mulai dari Lino, sekarang Sudirman Said, lalu kayanya yang lebih kuat lagi Rini dan JK. Mau onshore atau offshore itu wewenang siapa sebenarnya ya.

Versi RR tentang onshore offshore: (sumber http://www.merdeka.com/uang/kemenko-...lan-tanah.html)
- efek terusan lebih banyak jika dibangun di darat dengan turut dibangunnya industri petrokimia yang menyerap banyak tenaga kerja
- biaya pembangunan di laut lebih mahal, beda sekitar 10 milyar US dolar dan cost recovery juga mahal sehingga menggerus pendapatan pemerintah
- spekulan tanah untuk logistic base offshore sudah bergerak, sedangkan untuk onshore masih tanah adat

Versi SS: (sumber http://www.merdeka.com/uang/esdm-seb...ang-apung.html)
- Indonesia sudah berpengalaman membangun offshore
- Hanya perlu lahan kecil untuk logistic base, sehingga konflik pengurusan tanah tidak perlu terjadi
- Soal kontrak lump sum yang partial atau full eike gak ngerti maksudnya apahhhh
- Pembangunan daerah jika offshore lebih luas dari pada onshore
- Offshore lebih ramah lingkungan dan minim konflik sosial
- Onshore membangun infrastruktur pipa gas yang katanya kurang berkelanjutan. Bagusan yang apung2, tapi eike ga negerti bagusnya gimana.
- Onshore ga bisa dipindah fasilitasnya, kalo offshore bisa setelah kontrak habis.

Versi presiden: nunggu tahun 2018 baru ngambil keputusan. Ini gaya jokowi banget, menunda-nunda. Dia pasti sudah punya keputusan sendiri tapi melihat konflik meredakannya dengan ditunda dulu.

Nah, mengenai argumen kedua menteri di atas, ada beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan lanjutan.
1. Soal pengadaan tanah. Offshore hanya butuh sedikit tapi kabarnya sudah dikuasai spekulan tanah. Onshore butuh besar dan tanah adat. Jelas ada potensi konflik yang bisa dibakar kalau keputusannya jadi onshore. Kalo memang presiden milih onshore, ya pada saat menunda ini sekalian pemetaan konflik pertanahan dan strategi menyelesaikannya. Kalau pilih offshore, mau diapakan itu para spekulan.

2. Biaya pembangunan dan cost recovery. Sebenarnya tinggal minta ahlinya saja buat ngitung mana yang lebih menguntungkan. Tinggal kasi tabel panjang berisi berbagai variabel tambahan yang kalo dalam posisi on off gimana hasilnya. Yang susah itu sebenarnya ngitung variable sosial, karena ngukurnya aja susah. Tapi seperti saran Foke, serahkan pada ahlinya. Kalo perlu libatkan pakar sosial, kingkungan dan keamanan sekalian untuk menghitung seluruh resiko dan biaya. Pertanyaannya, masa sih yang gini aja nggak kepikiran buat dilakukan. Kalo belum ngapain aja para staf ahlinya.

3. Pembangunan daerah akan lebih luas jika offshore. Nah gak ngerti deh kok bisa gitu. Kan di tengah laut, apa yang mau dibangun? Industri pariwisata maritim? Lebih masuk akal sejauh ini industri petrokimia yang onshore. I need more elaboration on this.

4. Offshore lebih ramah lingkungan dan minim konflik sosial. Nah, apa onshore ga bisa gitu? Semua bukannya bisa direkayasa dari awal kalo serius mau bangun yang betul.

5. Pembangunan pipa gas katanya kurang berkelanjutan. Poin ini aneh, soalnya di berita2 lain malah sedang digalakkan pembangunan pipa gas langsung di kota2, dan kayanya akan berkelanjutan.

6. Offshore bisa dipindah kalo kontrak abis. Lha mau dipindah ke mana sih. Katanya blok abadi jadi kan lama banget makenya.

So far argumen SS lebih banyak yang questionable, ya karena dia juga banyak argumen sih

[surjadi05]

Gw sih ngeliatnya ga begitu, pertama kalo bener rr menambah nama kementrian berarti melebihi kewenangannya, trus yg gw sayangkan kok terus ribut di media apalagi medsos, well ini buat kedua mentri sih, jujur kalo staff gw ribut2 di mefsos urusan kerjaan bakal gw pecat, sorry aja kayak buatjokowi keliatan ga mampu handle staffnya

Oh ya ini dapat keppresnya no 7 ternyata
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Komunikasi Politik Harmonis menilai kegaduhan dalam kabinet Presiden Joko Widodo disebabkan karena buruknya manajemen komunikasi. Sehingga ada menteri yang melanggar etika organisasi.
"Sudah ada regulasi, ya ikuti saja regulasinya,"katanya, Sabtu (5/3).

Ia mengatakan tindakan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang mengubah sendiri nama instansinya sebelum ada keputusan dari Presiden salah satu contoh bentuk manajemen yang buruk. Karena itu Presiden sebagai manager tertinggi seharusnya mengambil sikap tegas.

Harmonis mengatakan hal ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan presiden. Ia mengatakan Presiden harus tegas atau fleksibel tergantung pada kondisi. "Kan sebenarnya selesai semuanya kalau komunikasi politiknya berjalan,"katanya.

Menurutnya, kondisi kegaduhan seperti sekarang tidak baik bagi ketatanegaraan. Terlebih akan menjadi contoh buruk untuk masyarakat. Karena pemimpin dalam taraf menteri juga melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

Tidak menutup kemungkinan bila masyarakat di lapisan bawah akan meniru untuk melanggar peraturan.
"Ini kan juga menjadi contoh buruk bagi kita,"katanya.

Kekisruhan Kabinet Kerja memasuki babak baru. Kali ini Rizal Ramli diprotes oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla karena melampaui kewenangannya.

Jusuf Kalla menegaskan tidak ada perubahan nomenklatur. Dalam peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara nama lembaga itu adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman, bukan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya.

"Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang, tetap Menko Maritim. Tidak ada itu (tambahan frasa) Sumber Daya," kata Jusuf Kalla.

[234]

Jadi RR ini banyak musuh, mulai dari Lino, sekarang Sudirman Said, lalu kayanya yang lebih kuat lagi Rini dan JK. Mau onshore atau offshore itu wewenang siapa sebenarnya ya.

Itu wewenang SS sebagai MESDM. PoD-1 (Plan of Development saat pertama kali produksi) ditandatangani oleh MESDM, bahkan PoD selanjutnya cukup ditandatangani oleh kepala SKK Migas. Masalahe apakah MESDM harus ada "persetujuan" dari Menko atau tidak, ini yang masih "abu2" (jadi polemik).

Versi RR tentang onshore offshore: (sumber http://www.merdeka.com/uang/kemenko-...lan-tanah.html)
- efek terusan lebih banyak jika dibangun di darat dengan turut dibangunnya industri petrokimia yang menyerap banyak tenaga kerja

Teori. Terlalu normatif. BTW di daratnya di mana? Di kepulauan Aru atau Selaru?

- biaya pembangunan di laut lebih mahal, beda sekitar 10 milyar US dolar dan cost recovery juga mahal sehingga menggerus pendapatan pemerintah

Terbalik, onshore lebih mahal.

- spekulan tanah untuk logistic base offshore sudah bergerak, sedangkan untuk onshore masih tanah adat

Kilang offshore disetujui pada tahun 2012, jadi wajar, meskipun kurang ajar, kalo ada spekulan yang sudah bergerak.

Versi SS: (sumber http://www.merdeka.com/uang/esdm-seb...ang-apung.html)
- Indonesia sudah berpengalaman membangun offshore

Bohong. Kalo soal pengalaman jelas onshore malah lebih bagus.

- Hanya perlu lahan kecil untuk logistic base, sehingga konflik pengurusan tanah tidak perlu terjadi

Setuju.

- Soal kontrak lump sum yang partial atau full eike gak ngerti maksudnya apahhhh
- Pembangunan daerah jika offshore lebih luas dari pada onshore

Spekulatif dan ngada2. Sangat debatable.

- Offshore lebih ramah lingkungan dan minim konflik sosial

Setuju.

- Onshore membangun infrastruktur pipa gas yang katanya kurang berkelanjutan. Bagusan yang apung2, tapi eike ga negerti bagusnya gimana.

Setuju (dlm konteks Masela).

- Onshore ga bisa dipindah fasilitasnya, kalo offshore bisa setelah kontrak habis.

Setuju.

Versi presiden: nunggu tahun 2018 baru ngambil keputusan. Ini gaya jokowi banget, menunda-nunda.

Telat bangettt. Atau mau dijadikan komoditi politik jelang pilpres 2019? Wah bakalan seru tuh, bisa berhasil tapi bisa juga malah jadi bumerang.

Dia pasti sudah punya keputusan sendiri tapi melihat konflik meredakannya dengan ditunda dulu.

Mudah2an begitu, asal jgn kelamaan nundanya, apapun keputusannya.

Nah, mengenai argumen kedua menteri di atas, ada beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan lanjutan.
1. Soal pengadaan tanah. Offshore hanya butuh sedikit tapi kabarnya sudah dikuasai spekulan tanah. Onshore butuh besar dan tanah adat. Jelas ada potensi konflik yang bisa dibakar kalau keputusannya jadi onshore. Kalo memang presiden milih onshore, ya pada saat menunda ini sekalian pemetaan konflik pertanahan dan strategi menyelesaikannya.

Jangan dilupakan juga masalah lingkungan hidup (ekosistem) untuk dijadikan bahan pertimbangan, baik itu di laut maupun di darat. Setidaknya bagi saya pribadi ini lebih penting daripada ngurusin orang konflik (sosial) akibat "urusan perut" rebutan tanah.

Kalau pilih offshore, mau diapakan itu para spekulan.

Digetok palanya aja kalo memang ada dan ketauan siapa orangnya.

2. Biaya pembangunan dan cost recovery.

Kenapa sih pemerintah ndak kepikiran pake "skema downstream" dus ndak perlu ada cost recovery? Ini bisa (dinegosiasikan) kok.

Sebenarnya tinggal minta ahlinya saja buat ngitung mana yang lebih menguntungkan. Tinggal kasi tabel panjang berisi berbagai variabel tambahan yang kalo dalam posisi on off gimana hasilnya. Yang susah itu sebenarnya ngitung variable sosial, karena ngukurnya aja susah. Tapi seperti saran Foke, serahkan pada ahlinya. Kalo perlu libatkan pakar sosial, kingkungan dan keamanan sekalian untuk menghitung seluruh resiko dan biaya. Pertanyaannya, masa sih yang gini aja nggak kepikiran buat dilakukan. Kalo belum ngapain aja para staf ahlinya.

Setuju. Masalahe, "ahli" versi siapa? Ahli menurut SS belum tentu ahli menurut RR, demikian juga sebaliknya. Akan jadi ribet kalo urusannya jadi soal "menang-kalah". Tendang aja dua2nya kalo memang dua2nya begitu.

3. Pembangunan daerah akan lebih luas jika offshore. Nah gak ngerti deh kok bisa gitu. Kan di tengah laut, apa yang mau dibangun? Industri pariwisata maritim? Lebih masuk akal sejauh ini industri petrokimia yang onshore. I need more elaboration on this.

Yup, saya juga ndak ngerti. Itu alasan yang terlalu meng-ada2 menurutku.

4. Offshore lebih ramah lingkungan dan minim konflik sosial. Nah, apa onshore ga bisa gitu? Semua bukannya bisa direkayasa dari awal kalo serius mau bangun yang betul.

Setuju soal lingkungan, abstain soal konflik sosial (terlalu sumir).

5. Pembangunan pipa gas katanya kurang berkelanjutan.

Setuju dlm konteks blok Masela, tidak setuju dlm konteks umum.

Poin ini aneh, soalnya di berita2 lain malah sedang digalakkan pembangunan pipa gas langsung di kota2, dan kayanya akan berkelanjutan.

Kota dengan pulau terpencil adalah dua hal berbeda

6. Offshore bisa dipindah kalo kontrak abis. Lha mau dipindah ke mana sih.

Betul, itu alasan yang patut dipertanyakan. Solusinya menurutku, sekali lagi, kenapa ndak pake skema downstream aja. Artinya urusan kilang LNG ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor. Ndak ada cost recovery. Kalo kontrak habis urusan kilang adalah urusan konntraktor terserah mau diapakan barang mereka tsb.

Katanya blok abadi jadi kan lama banget makenya.

Tetap ada batasnya (jumlah cadangan). Makanya INPEX revisi PoD untuk meningkatkan kapasitas kilangnya setelah nemu cadangan baru saat ngebor tahun 2014. Tujuannya sangat jelas dan pragmatis, keruk se-banyak2nya kalo perlu sampai habis semua cadangan selama kontrak berlangsung. Itupun dengan catatan kontraknya (PSC) harus diperpanjang (20 tahun), kalo tidak mana mau INPEX mengembangkan blok Masela. Namanya juga bisnis.

So far argumen SS lebih banyak yang questionable, ya karena dia juga banyak argumen sih

Yup, dan itu juga karena argumen RR lebih ndak jelas (datanya) dan kebanyakan terlalu normatif, jadinya yang mau question malah bingung apa yang mau dipertanyakan. Dan menurutku argumen RR yang paling "norak" adalah soal resiko gasnya bisa "dimaling" (diselundupkan) oleh asing kalo offshore. Meskipun norak tapi menurutku ini argumen RR yang paling "unquestionable" soale daripada dicap ndak nasionalis.

***
BTW untuk kasus Pelindo (RR vs Lino) saya pro RR, tapi untuk kasus Masela (RR vs SS) saya pro SS (offshore). Sori kalo jadi ikutan OOT.

[surjadi05]

Pertanyaan om [MENTION=912]234[/MENTION]

Sorry benar2 ga ikutin berita "barang" tambang

Apa bener sesuai keppress 7 2015, rr cuma menko maritim? Atau bener menko maritim dan sumber daya? Kalo tidak ngapain "kepo" dalam kasus pelindo ok lah walopun pelindo bumn, tapi kan masih termasuk pelabuhan
tapi dalam kasus kqli ini kan ga ada hubungan, tapi kalo bener jabatannya menko maritim dan sumber daya maka pertanyaan saya irrelevantt

Btw saya setuju sarannya om, sepak aja dua2nya ::

[234]

Setahu saya kalo soal penamaan ya memang hanya maritim tanpa embel2 sumber daya. Dus dalam hal ini saya setuju RR "bersalah" karena udah menyalahi Kepres tetapi sebenarnya saya ndak terlalu concerned masalah ini karena saya termasuk tipe "preman" (hehe...) yang ndak terlalu peduli kalo hanya seputar persoalan administratif dan protokoler.

Tapi kalo dari sisi "kewenangan" setahu saya, ini juga menurut kepres tsb, kemenko maritim memang "membawahi" beberapa kementerian termasuk diantaranya KESDM bahkan kalo ndak salah termasuk juga Perhubungan (dus membawahi Pelindo scr operasional, meskipun bukan scr institusi BUMN). Tapi lagi2 krn saya awam bahasa hukum saya ndak paham apa yang dimaksud scr detail dan sejauh mana penjabaran batas2 kewenangannya dari apa yang dimaksud "membawahi" tsb.

Khusus kasus Pelindo menurutku itu memang kewenangan RR karena memang ada mandat langsung dari Jokowi kepada RR untuk membereskan persoalan pelabuhan (dwelling time).

Btw saya setuju sarannya om, sepak aja dua2nya

Ya apa boleh buat, meskipun saya akan sangat menyayangkan kalo sampai nanti Jokowi memilih langkah tsb. Menurut saya pribadi, RR maupun SS termasuk "orang bersih" (dlm konteks "maling" atau korupsi) setidaknya menurut penilaian saya sampai saat ini.

Kalo ada "dua orang baik" berantem maka yang akan diuntungkan adalah para "maling" di belakangnya. Bisa2 hanya karena "gengsi" maka si orang baik "tanpa sadar" akan membela seorang maling hanya karena maling tsb berpihak pada ide si orang baik. Tentu "para maling" saat ini sedang harap2 cemas menunggu hasil keputusan akhir, apalagi si "juragan pipa" mungkin sedang membayangkan proyek pipa gas sepanjang ratusan kilometer.

Sangat menarik bagi saya apa yang baru2 ini SS sampaikan: "Kalau yang mengganggu itu mafia atau penjahat, menghadapinya enak, tinggal disikat. Tapi kalau kolega, masa mau berbalas pantun.” http://economy.okezone.com/read/2016...a-masih-dikaji