View Full Version : Komunisme di Indonesia
ndableg
03-10-2015, 03:58 PM
30 sept kemaren orang2 rame ngulas PKI lagi, bahkan gosip2 presiden jokowi pro PKI bertiup kencang lagi.
Ada yg reaksinya masih kayak taun 65 kalo denger kata2 PKI. Ada yang menuntut permintaan maap, dlsbgnya.
How about you, guys?
Silvercheeks
03-10-2015, 05:27 PM
scr personal gw ga peduli gituan sepanjang gw bisa survive dr segala macam ***** bengek ideologi, yg ptg gw bisa makan dan hidup wajar, udh.
tp isu jokowi pro PKI itu asalnya dari mana sih?
kalo menyangkut org yg reaksinya berlebihan kek msh taun 65 gw ga berani ikut campur, gw ga pernah mengalami masa itu dan ga gt concern dgn situasi politik dan militer, jelasnya gw ga bs mengimitasi feeling itu jadi ga berani komen
tp ginian emg udh bahaya laten sih, waspada iya, tp reaksi berlebihan krn masa lalu (apalagi gw ga ngalamin) itu sama2 bahaya
msh gosip juga, tp kebencian2 dr masa lalu bs mempengaruhi yg lainnya
Posted via Mobile Device
Ada yang ingat TVRI, 14 April 2000? Gus Dur diwawancarai. TAP MPRS No. XXVV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan menyatakan bahwa PKI sbg organisasi terlarang termasuk larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.
Gus Dur malah yang meminta maaf atas perlakuan represif pemerintah selama itu pada PKI. Ketetapan MPRS itu juga mau dihapuskan.
Terus apa kabarnya sekarang yak Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 yang didirikan tahun 1999?
Pernah baca berita kalau anggota timses Jokowi dari Megawati Institute juga mengakui rencana mencabut TAP MPRS XXV/1966 tentang larangan penyebaran paham komunisme di Indonesia bila Jokowi-JK menang pilpres. Fraksi PDIP sudah berjuang mencabut TAP MPRS tersebut sejak tahun 2003. Mungkin itu yang dimaksud gelagat Jokowi Pro PKI.
TAP MPRS XXV/1966 sekarang masih ada ga sih?
Saya pribadi mah ga terlalu peduli sih, secara saksi mata yang masih hidup di tahun 1965/1966 udah sepuh-sepuh sekarang ini.
Yang mudo-mudo mendingan mikirin kemajuan negara saja deh. Gimana dollar biar turun gih. Masak mau tembus Rp. 15.000 ::arg!::
surjadi05
03-10-2015, 08:06 PM
Sama lebih takut krisis ekonomi lagi, kecuali konsultan pajak, semua bisnis udah turun 30-50%::doh::
Walo bokap dulu sering didiskriminasi oleh orba, tapi kalo mau jujur banyak rival pakde yg dituduh komunis, lalu disingkirkan bahkan dikucilkan oleh masyarakat :kesal:
Posted via Mobile Device
---------- Post Merged at 07:06 PM ----------
Sama lebih takut krisis ekonomi lagi, kecuali konsultan pajak, semua bisnis udah turun 30-50%::doh::
Walo bokap dulu sering didiskriminasi oleh orba, tapi kalo mau jujur banyak rival pakde yg dituduh komunis, lalu disingkirkan bahkan dikucilkan oleh masyarakat :kesal:
Posted via Mobile Device
neofio
03-10-2015, 08:11 PM
kembali ke orba yg berkuasa,knp tidak pemerintah orba yg meminta maaf
Posted via Mobile Device
ndableg
04-10-2015, 01:24 AM
Pemerintah orba ud ga ada lagi..
Ada tuh anaknya, masih jd jagoan.
ndableg
04-10-2015, 01:28 AM
Sebenernya apa lagi yang ditakutkan dari komunisme? Komunisme itu kan paham politik ekonomi. Bukan bentuk negara, bukan bentuk pemerintahan, apalagi pedoman hidup.
Komunisme itu tentang sistem ekonomi sama rata. Kalo sampe ada pemberangusan agama dalam komunisme, itu bukan paham komunisme, tapi kebijakan politik sebuah negara untuk mencapai tujuan komunisme.
Negara2 maju di eropa pun semua sudah berhaluan (setengah) komunisme. Hasilnya, orang miskin hidup kecukupan.
Komunisme bukan hantu, komunisme bukan paham yang mutlak. Bisa diutak atik, shg menghasilkan kebijakan politik yang memuaskan hajat hidup orang banyak. Negara2 komunis sudah mengurangi kadar kekejamannya. Bahkan menuju kemajuan dalam keberadaban.
TheCursed
04-10-2015, 03:27 PM
Sebenernya apa lagi yang ditakutkan dari komunisme? Komunisme itu kan paham politik ekonomi. Bukan bentuk negara, bukan bentuk pemerintahan, apalagi pedoman hidup.
Komunisme itu tentang sistem ekonomi sama rata. Kalo sampe ada pemberangusan agama dalam komunisme, itu bukan paham komunisme, tapi kebijakan politik sebuah negara untuk mencapai tujuan komunisme.
Negara2 maju di eropa pun semua sudah berhaluan (setengah) komunisme. Hasilnya, orang miskin hidup kecukupan.
Komunisme bukan hantu, komunisme bukan paham yang mutlak. Bisa diutak atik, shg menghasilkan kebijakan politik yang memuaskan hajat hidup orang banyak. Negara2 komunis sudah mengurangi kadar kekejamannya. Bahkan menuju kemajuan dalam keberadaban.
^Uh. Rasaan Komunisme sebagai paham (Politik)Ekonomi, lebih banyak ke Politik-nya, deh.
Malah seinget gue masuknya lebih ke kategori Political Philosophy.
Negara2 eropa yang orang miskinnya berkecukupan itu bukan ikutan Komunisme. Mereka tetep Demokratik, Liberal Democratic malah, lebih Liberal dari US yang mengiklankan dirinya sebagai pedoman Liberalisme malah; tapi haluan ekonominya Sosialisme.
Sosialisme =/= Komunisme.
Sosialisme itu antinya, seinget gue, Kapitalisme.(itu sebabnya di negara2 eropa tadi, kekayaan negara terdistribusi dan nggak numpuk jadi waste di tangan the 1%. Which people like Trump TOTALLY HATES.)
Komunisme itu antinya, seinget gue, Liberalisme.
ndableg
04-10-2015, 04:43 PM
Komunisme lawannya kapitalisme (http://www.thesaurus.com/browse/capitalism). Kapitalisme adalah ekstrim kapital, segalanya berdasarkan harta (ekstrim kanan), dan komunisme adalah ekstrim kekeluargaan/komuni, segalanya berdasarkan kebersamaan (ekstrim kiri).
Kalo kapitalisme adalah paham sistem ekonomi, kenapa komunisme jadi politik? Sebuah negara bisa saja punya goal ekonomi komunisme dan memiliki bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi/oligarki, republik, atau demokrasi. Hanya memang pada kenyataannya paham ekonomi komunisme tidak bisa dicapai dengan sistem politik demokrasi, karena demokrasi menuruti kehendak mayoritas. Dan biasanya pemerintahan negara komunis menganut bentuk oligarki (kekuasaan ditangan segelintir orang/minoritas). Tapi sama saja kenyataannya dengan indonesia anti PKI yang dulu hanya dikuasai golkar (aristokrat berkedok republik)
Sejak kapan kapitalisme lawan katanya = sosialisme? Sosialisme itu somewhere in between. Sosialisme bukan paham ekstrim. Sosialisme itu komunisme tanggung2 (http://www.thesaurus.com/browse/socialism?s=t), di mana jadi orang kaya (kapitalis) diperbolehkan... tapi pajaknya mampusin. Sehingga warga kelas menengah menjamur di negara2 sosialis.
Mungkin maksudnya TheCursed bukan lawan kata, tapi tidak sama *cmiiw*
ndableg
04-10-2015, 05:23 PM
anti itu selalu berlawanan pendapat lah ca. Kalo pro itu pasti bersamaan pendapat.
surjadi05
04-10-2015, 05:40 PM
Sebenernya apa lagi yang ditakutkan dari komunisme? Komunisme itu kan paham politik ekonomi. Bukan bentuk negara, bukan bentuk pemerintahan, apalagi pedoman hidup.
Komunisme itu tentang sistem ekonomi sama rata. Kalo sampe ada pemberangusan agama dalam komunisme, itu bukan paham komunisme, tapi kebijakan politik sebuah negara untuk mencapai tujuan komunisme.
Negara2 maju di eropa pun semua sudah berhaluan (setengah) komunisme. Hasilnya, orang miskin hidup kecukupan.
Komunisme bukan hantu, komunisme bukan paham yang mutlak. Bisa diutak atik, shg menghasilkan kebijakan politik yang memuaskan hajat hidup orang banyak. Negara2 komunis sudah mengurangi kadar kekejamannya. Bahkan menuju kemajuan dalam keberadaban.
Komunisme itu setan itu kan propaganda orba, seperti diktator lainnya harus ada "common enemy", nah disitulah dibuat propaganda besar2an bahwa komunisme itu hantu belau, apalagi dengan terbukti kader2nya memberontak kan tahun 48 en 65, kesempatan buat orba menjadikan "musuh bersama" tapi kalo mau jujur efek bagusnya orba juga lumayan banyak, di jaman bung karno bonyok bilang cari makan susah benar, karna makanan itu benar2 dikit ::managuetahu::
Posted via Mobile Device
ndableg
04-10-2015, 05:47 PM
Gw besar di jaman orba, dan menurut gw perasaan idup di jaman orba/suharto/golkar itu sama dengan hidup di negara2 komunis yang sistem pemerintahan oligarki, negara hanya dikuasai (sebuah) partai politik dengan biro2nya. Jaman orba juga praktek nya yang berkuasa adalah partai/yayasan GOLKAR. Jeniusnya, seluruh rakyat indonesia diberi ilusi atau dihipnotis sehingga percaya bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan republik, berdasarkan konstitusi. Padahal prakteknya ya begitu2 itu lah rasanya idup di negara komunis. Tidak boleh berkumpul bicara politik, tidak boleh menjelek2an, stasion tv hanya satu TVRI, bredel media yang macem2.
Memang hidup dibawah pemerintahan oligarki ga selalu diisi orang susah, walaupun cerita susahnya juga banyak. Di china, korut, atau pun rusia pun juga begitu.. Bahkan banyak orang amerika, yang katanya negara demokratis liberalis herois, yang parno mikir negaranya ud dipimpin oleh kelompok minoritas kapitalis feodalis aristokrat yg bisnis rentenir.
ndableg
04-10-2015, 05:49 PM
Komunisme itu setan itu kan propaganda orba, seperti diktator lainnya harus ada "common enemy", nah disitulah dibuat propaganda besar2an bahwa komunisme itu hantu belau, apalagi dengan terbukti kader2nya memberontak kan tahun 48 en 65, kesempatan buat orba menjadikan "musuh bersama" tapi kalo mau jujur efek bagusnya orba juga lumayan banyak, di jaman bung karno bonyok bilang cari makan susah benar, karna makanan itu benar2 dikit ::managuetahu::
Posted via Mobile Device
Dan suharto dan keturunan2nya selamat berkat jaminan hantu komunisme.
surjadi05
04-10-2015, 06:21 PM
Dan suharto dan keturunan2nya selamat berkat jaminan hantu komunisme.
Dan MAKMURRR cukup untuk 777 turunan ::ngopi::
Posted via Mobile Device
TheCursed
04-10-2015, 06:34 PM
Komunisme lawannya kapitalisme (http://www.thesaurus.com/browse/capitalism). Kapitalisme adalah ekstrim kapital,..... yadda yadda yadda... SNIP... TLDR...
OK, then. :ngopi: [meditasi]
Silvercheeks
05-10-2015, 01:08 AM
jadi komunisme itu baik ga sih? ga ngeh soalnya::hihi::
surjadi05
05-10-2015, 01:03 PM
kesimpulannya tergantung pengambil keputusannya cheeks, sistem itu hampir semuanya baik, lagi2 tergantung "decision makers", kalo para pengambil keputusan bejat ya semuanya ga baek ::bye::
ndableg
05-10-2015, 10:26 PM
Betul..
Lalu kalo gitu kira2 pantes ga pemerintah minta maap atas pembantaian terstruktur, spt yg dilakukan gus dur. Atau yah.. namanya tumbal revolusi, harus dimaklumi.
TheCursed
06-10-2015, 12:18 AM
Betul..
Lalu kalo gitu kira2 pantes ga pemerintah minta maap atas pembantaian terstruktur, spt yg dilakukan gus dur. Atau yah.. namanya tumbal revolusi, harus dimaklumi.
...
NGGA.
Tapi, itu kata temen gue, yang keluarga dekatnya(pamannya ? huh, lupa) yang guru ngaji di bantai di jaman rejimnya Sukarno, justru karena nggak setuju sama Partai Komunis saat itu. :ngopi:
So, yeah. ::managuetahu::
Gue lebih setuju kalo NEGARA, minta maap untuk SEMUA palanggaran HAM yang udah dia lakukan.
Ngga spesifik PKI aja.
surjadi05
06-10-2015, 01:35 PM
Yup, SEBAIK nya, minta maap, tapi yah jangan cuma pki aja::ngopi::
Kingform
06-10-2015, 03:40 PM
Sebenernya apa lagi yang ditakutkan dari komunisme? Komunisme itu kan paham politik ekonomi. Bukan bentuk negara, bukan bentuk pemerintahan, apalagi pedoman hidup.
Komunisme itu tentang sistem ekonomi sama rata. Kalo sampe ada pemberangusan agama dalam komunisme, itu bukan paham komunisme, tapi kebijakan politik sebuah negara untuk mencapai tujuan komunisme.
Negara2 maju di eropa pun semua sudah berhaluan (setengah) komunisme. Hasilnya, orang miskin hidup kecukupan.
Komunisme bukan hantu, komunisme bukan paham yang mutlak. Bisa diutak atik, shg menghasilkan kebijakan politik yang memuaskan hajat hidup orang banyak. Negara2 komunis sudah mengurangi kadar kekejamannya. Bahkan menuju kemajuan dalam keberadaban.
awal mula komunisme dilarang di negara ini kan gara2 G30S
gara2 itu, komunisme ama pemerintahan orba dianggep sebagai bahaya laten
yang paling diuntungkan dari peristiwa G30S kan soeharto
mungkin dia takut kalo apa2 yang dibalik G30s terbongkar semua..
makanya dia memberangus PKI beserta paham komunisnya
E = mc˛
06-10-2015, 06:12 PM
Saya pribadi mah ga terlalu peduli sih, secara saksi mata yang masih hidup di tahun 1965/1966 udah sepuh-sepuh sekarang ini.
Yang mudo-mudo mendingan mikirin kemajuan negara saja deh. Gimana dollar biar turun gih. Masak mau tembus Rp. 15.000 ::arg!::
Ini bukan semata-mata bagaimana bisa melupakan yang telah lama berlalu atau meminta maaf pada orang-orang yang meninggal, tetapi masa depan tak bisa dimulai jika yang pedih dan kelam di masa lalu tidak di-clearkan. Karena tidak ada permintaan maaf, misalnya, banyak generasi muda yg tak mengetahui sejarahnya sendiri. Berapa persen generasi muda yg bisa membedakan antara komunisme, sosialisme, dan atheisme? Kalau liat pola-pola diskusi di sosmed, dikit-dikit beda paham dicap komunis atau ateis (kedua hal ini disinonimkan) karena memang doktrin orde baru emang sengaja mengaburkan perbedaan komunis/atheis.
Dengan adanya permintaan maaf, salah satu dampaknya, generasi muda bakal mencari tau apa bedanya komunis/atheis shg bisa lebih kritis dan gak asal main cap. Tidak ada lagi paranoid (bahkan acara penggerebekan diskusi buku-buku kiri/atau nobar film) masih sering terjadi karena gak ada tindakan permohonan maaf, sehingga selamanya hidup dalam prasangka dan tuduhan.
Beberapa waktu lalu, saya main ke Kamboja, di sana kasusnya kebalik, rezim komunis yang menindas. tetapi hasilnya sama dg Indonesia sekarang, pemaksaan untuk melupakan dan tak ada keinginan untuk meminta maaf dan menjelaskan yg pedih dan kelam hanya menghasilkan generasi penuh prasangka. Generasi yg terpecah.
Korban (dan diskriminasi) mereka yg dituduh sbg simpatisan PKI tidak hanya terjadi kota-kota besar, tapi sampai pelosok ke tempat yang sulit dipercaya sebenernya. Pulau Rote yang di pojok Indonesia aja, punya sejarah mengerikan ttg pembantaian sistematis yg dilakukan TNI (dan menyaru sbg anggota PKI, atau sebaliknya, anggota TNI membantai orang dituduh PKI) agar terjadi perselisihan antarwarga dan propaganda antikomunis makin efektif.
Atau, baru-baru ini, saya pergi ke salah satu pulau kecil di kawasan terpencil. Saya dan rekan sedang hunting pantai eksotik. Nyatanya saya diikutin terus sama orang TNI (karena wajah kami tak menunjukan wajah etnis sana). Begitu sampai di pantai yg dimaksud, kami didatangin diajak ngobrol sama dia. Dari obrolan terlihat jelas bahwa kami murni turis belaka yang iseng nyari tempat terpencil. Tapi dr obrolan sekilas, saya jelas menangkap aroma kecurigaan kalau saya dituduh berhubungan dg komunisme. Sulit dipercaya dan terdengar sbg fiksi, tapi itu benaran terjadi di tahun 2015. Tanpa permintaan maaf secara terbuka, kegelisahan dan kecurigaan ini akan terus menghantui sejarah bangsa hingga masa mendatang.
Coba deh tonton film The Act of Killing (dan sekuelnya The Look of Silence), akan jelas kok, ini bukan sekedar "buat apa sih minta maaf, toh pelaku dan korbannya udah pada mati". Dan kenapa, permintaan maaf ini semakin mendesak.--era transparasi informasi tanpa klarifikasi malah berpotensi makin menciptakan jurang mendalam.
yg mau nonton film TAoK
https://www.youtube.com/watch?v=3tILiqotj7Y
TheCursed
06-10-2015, 06:58 PM
... tl;dr...
Dan kalo masalah kayak gini selalu dapat treatment 'di sapu ke bawah karpet'...
selamanya kita jadi bangsa kerdil pengecut yang ngga berani bertanggungjawab atas kesalahannya lalu berintrospeksi...
surjadi05
08-10-2015, 09:21 PM
JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok buruh dari Jakarta International Container Terminal (JICT) melaporkan Friedrich Yunadi ke Bareskrim Polri, Kamis (8/10/2015). Friedrich dilaporkan karena menyebut buruh JICT adalah 'sisa-sisa komunis'.
Ketua Serikat Pekerja (SP) JICT Nova Hakim menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan Friedrich atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah berdasarkan pernyataan 'sisa-sisa komunis' yang diucapkan Friedrich tersebut dan dikutip di media massa tersebut.
"Sesuai UU Advokat, harusnya advokat itu officium nobile (mulia). Jadi wajib untuk bisa bertutur kata baik, berbobot dan berkualitas di dalam melaksanakan profesinya," ujar Nova setelah melapor di Kompleks Mabes Polri, Kamis siang.
Atas dasar itu, lanjut Nova, tidak dibenarkan seorang pengacara mengeluarkan kalimat yang tendensius, bahkan cenderung memiliki unsur penghinaan kepada pihak lain. Prinsipnya, seorang pengacara harus berhati-hati dalam berbicara.
Nova mengatakan, dalam laporannya tersebut, pihaknya turut membawa sejumlah bukti, yakni salinan berita atau artikel di media massa yang berisi kutipan wawancara wartawan dengan Friedrich. Laporan tersebut teregistrasi dengan Tanda Bukti Lapor TBL/714/X/2015/Bareskrim tanggal 8 Oktober 2015.
Pernyataan SP JICT adalah 'sisa-sisa komunis' dilontarkan Friedrich di kantornya, Jalan Melawai Raya, Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015) lalu. Saat itu, Friedrich yang merupakan kuasa hukum PT Pelindo II mengomentari perihal tuduhan SP JICT bahwa kliennya korupsi melalui perpanjangan konsesi JICT oleh Pelindo II kepada Hutchison Port Holding (HPH).
Menurut Friedrich, SP JICT tidak berhak ikut campur dalam aktivitas bisnis PT Pelindo II. Richard Joos Lino sebagai Direktur Utama perusahaan BUMN itu juga tidak wajib memberikan informasi kepada karyawannya perihal penjualan aset perusahaan. Friedrich pun menyebut SP JICT bertindak tidak sesuai status dan posisinya di perusahaan.
"Pegawai, karyawan, atau buruh mana yang menempatkan diri sebagai pemilik perusahaan? Patut diduga metode kerja itu sisa-sisa komunis. Cuma komunis yang memosisikan karyawan sebagai pemilik perusahaan," ujar dia.
Salah satu lagi alasan pemerintah sebaiknya meminta maaf, atau minimal menjelaskan tentang komunisme sebenarnya ::ngopi::
E = mc˛
23-10-2015, 08:47 AM
Paranoid masih belum berhenti. Majalah Lentera edisi Oktober 2015: Salatiga Kota Merah yang mengulas kisah pembantaian orang yang dituduh PKI di Salatiga, ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.
Tapi ini adalah zaman internet dan keterbukaan, bukan era represif ala Suharto. Tautan pengunduhan:
https://drive.google.com/file/d/0BzQDCepzT6WnYmdFZ3d0MUw0Tms/view
http://www.4shared.com/postDownload/6A4e8wCxce/4_Salatiga_Kota_Merah__HD_Vers.html
https://drive.google.com/file/d/0B9ZTRXHDvKQvelZjVVZLRHV3S1k/view
http://www.4shared.com/office/UhWLaYwiba/Salatiga_Kota_Merah.html
Berita:
Beritakan Kasus 1965, Majalah Lentera Ditarik lalu Dibakar
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/18/063710644/beritakan-kasus-1965-majalah-lentera-ditarik-lalu-dibakar
ndableg
24-10-2015, 12:47 AM
Basis komunis memang di buruh, termasuk buruh tani. Makanya lambang komunis kebanyakan palu arit. Tapi apa salahnya? Buruh adalah perlambangan kaum miskin, bukan miskin pemalas, tapi pekerja keras. Bukannya agama juga basisnya membela orang susah? kerja keras tapi miskin, ditindas bos gendut? Malah sekarang indonesia yang super kapitalis menindas orang miskin, tapi mengaku negara beragama.
surjadi05
24-10-2015, 12:15 PM
Jujur aja ya, dalam sistem komunis jeleknya di ekonomi yah begitu, anda miskin karena malas ataupun rajin dianggap sama "derajat" nya oleh negara, tapi yah lagi2 kan tergantung "pengambil keputusan" nya, kalo dia mau "bedain" kan bisa aja ::ngopi::
ndableg
24-10-2015, 04:04 PM
kalo malas ya ga jadi buruh.
neofio
24-10-2015, 04:42 PM
kenapa komunis identik dgn simbol palu-arit?
bukan lambang2 yg lain
surjadi05
24-10-2015, 06:36 PM
kalo malas ya ga jadi buruh.
Di luar negri mungkin, di indo kaga, contoh paling populer coba gugel karyawan novotel batam, cukup daftar jadi pengurus perserikatan buruh trus jarang masuk, "minjam" duit perusahaan dari mesin kas,itupun udah ketangkap cctv jangankan mau dibui, mau dipecat aja susah :kesal:
surjadi05
24-10-2015, 07:19 PM
kenapa komunis identik dgn simbol palu-arit?
bukan lambang2 yg lain
Karna lambang S udah diambil superman, kalong udah diambil betmen, lambang kilat udah diambar the flash, yah sisanya itu ::hihi::
E = mc˛
26-10-2015, 03:00 PM
Menunggu Jawaban Jokowi atas Pertanyaan Senat AS soal Peristiwa 1965-66
http://www.tribunnews.com/tribunners/2015/10/25/menunggu-jawaban-jokowi-atas-pertanyaan-senat-as-soal-peristiwa-1965-66
surjadi05
26-10-2015, 06:16 PM
Aduh mus, segala lsm di dengerin, kalo mau buka2an, mah harusnya lsm juga buka2an soal dana operasionalnya darimana? Masak jokowi diminta menjawab soal 65-66, umurnya baru berapa waktu itu?
Ngomong2 soal lsm, lsm2 yg mengaku sebagai pencinta alam, kemaren diajak ikutan memadamkan api di riau, ga ada 1pun yg ikutan, apa bedanya dengan fpi atau pendemo bayaran laennya?::doh::
ndableg
26-10-2015, 10:17 PM
Di luar negri mungkin, di indo kaga, contoh paling populer coba gugel karyawan novotel batam, cukup daftar jadi pengurus perserikatan buruh trus jarang masuk, "minjam" duit perusahaan dari mesin kas,itupun udah ketangkap cctv jangankan mau dibui, mau dipecat aja susah :kesal:
penipu sama pemalas emang beda2 tipis ye.
tuscany
27-10-2015, 03:13 AM
Selain lsm, liat juga pemilik medianya siapa.
neofio
27-10-2015, 11:23 PM
the Crocodile Hole,sebuah novel,seperti apa bukunya?
---------- Post Merged at 10:23 PM ----------
m.cnnindonesia.com/hiburan/20151026152324-241-87435/diskusi-lubang-buaya-di-ubud-tak-gentar-jika-disetop-polisi/
E = mc˛
28-10-2015, 06:25 PM
Aduh mus, segala lsm di dengerin, kalo mau buka2an, mah harusnya lsm juga buka2an soal dana operasionalnya darimana? Masak jokowi diminta menjawab soal 65-66, umurnya baru berapa waktu itu?
Ngomong2 soal lsm, lsm2 yg mengaku sebagai pencinta alam, kemaren diajak ikutan memadamkan api di riau, ga ada 1pun yg ikutan, apa bedanya dengan fpi atau pendemo bayaran laennya?::doh::
Yes, tidak semua LSM baik, banyak yg busuk, tetapi bukan berarti semuanya busuk. Bagaimanapun, LSM tetap harus diperlukan kehadirannya, karena tanpa mereka, mau mengandalkan pemerintah mengadakan penelitian independen? Independensi LSM memang perlu dikritisi, tetapi independensi pemerintah, justru lebih harus dikritisi. Tak perlu diceritakan lagi kan, bagaimana "hasil penelitian" pemerintah mengenai kejadian tragedi post-65?
Lagian, membandingkan LSM tragedi post-65 dg LSM lingkungan, saya rasa di luar konteks permasalahan.
Jokowi memang masih muda saat itu dan mungkin tidak ada sangkut pautnya (secara langsung) dg tragedi post-65. Tetapi dia dalam posisi yang punya wewenang dan kuasa untuk mendamaikan dan menyembuhkan luka lama. Lagian, naif sekali jika hanya menyalahkan tragedi post-65 hanya pada pelaku langsung di era 60-an saja. Ini "dosa" kolektif. Dan "dosa" ini masih terus kita lakukan hingga saat ini (dan akan tetap berlanjut di masa depan) dg adanya impunitas dan pemakluman (dan pemaksaan untuk dilupakan). Ini contoh yg OOT, misalnya, ketika Kepausan minta maaf kepada Galileo, itu terjadi di abad modern, jauh setelah galileo dikuburkan dalam kondisi terasing. tetapi kenapa Kepausan tetap merasa harus meminta maaf? Toh Paus yg minta maaf beda zaman dg Paus di era Galileo. Atau pemimpin Jerman yg minta maaf ttg holocaust.
Masalah seperti ini mungkin terdengar sepele, ngurusin-yg-jadul-kok-ribet-banget-mending-liat-ke-depan-aja, karena (mungkin) kita gak punya kerabat yg nyawanya dihilangkan, haknya sebagai manusia dan warga negara dilenyapkan. Tapi di luar sana, mungkin salah satunya tetangga kita, ada jutaan orang/keluarga yg berada dalam kecemasan, ketakutan, kepasrahan, dan penderitaan karena menjadi korba tragedi post-65. Harus dingat kembali, korban tragedi post-65 bukan masalah nyawa belaka, tetapi juga masalah sosial-moral yg terus terjadi bahkan hingga milenium ketiga.
Jika ada waktu luang, coba sempatkan menonton The Look of Silence, film ini mengambil sudut narasi dari sisi keluarga korban. hanya dalam waktu yg tak lama, kita akan sadar kalau masalah ttg ini semakin mendesak utk dituntaskan.
surjadi05
28-10-2015, 07:14 PM
Point gw kalo jokowi udah berkuasa 3tahun lebih, okelah buat "mendesak" membuka tragedi 65-66, biarkan beliau menggalang kekuatan dulu, menurut kamu kalo jokowi buka sekarang, yg berperan atas tragedi itu kira2 BAKAL DIAM aja? Orang jokowi ke usa aja pada udah pada heboh yg di senayan, tidak pantaslah, bla2
Bicara soal korban, bokap gw juga termasuk korban diskriminasi, walo ga mengalami kekerasan langsung, dulu waktu masih miskin, tiap 30 september, atau pembesar jakarta datang, bokap dibawa ke markas kodim, cuma karna chinese, ::doh::
POINT GW kasih waktu, ingat jokwi popular baru2 ini aja, 5-6 tahun lalu gw bahkan ga tahu sapa jokowi ::ngopi::
surjadi05
28-10-2015, 08:00 PM
Oh ya tambahan dikit, kita ini hampir di ambang krisis, pertumbuhan ekonomi kita sudah sangat melambat, di beberapa tempat bahkan udah berhenti, kalo ada instabilitas politik, gw yakin 99% kita kayak malaysia kena krisis ekonomi, akibatnya phk besar2an, tambah banyak yg miskin ::ngopi::
ndableg
29-10-2015, 01:24 AM
Kalo bagi gw sih, pengusutan kasus2 ham di masa lalu, terutama jamannya orba, bagi jokowi masih terlalu sulit. Musuhnya masih banyak, posisi dalam peta politik belum kokoh. Lagi membangun kalo suruh melawan mantan2 jenderal atau bahkan anak cucu suharto, bakal bikin makin runyam. Jadi buat gw, jokowi nggak perlu klarifikasi masalah kasus masa lalu dulu.
Kalo menurut gw, nama/kata2 komunisme mungkin ga perlu digadang2, ga perlu disebut2 secara terbuka. Tapi sistem ekonominya perlu segera diterapkan, spt tunjangan buruh, tunjangan orang miskin, menaikan harga diri buruh, petani, orang miskin, dan memajaki para pengusaha kaya/konglomerat, kembangkan jumlah middleclass. Emang sih, ud mulai2, maka tunggu sampe masa suksesnya.
Dan tentunya pendidikan dan revolusi mental musti digalakkan.
tuscany
29-10-2015, 03:39 AM
Jadi gimana bleg, nunggu para jenderal wafat dulu ya baru kasusnya dibongkar ::elaugh::
Kasus HAM memang pelik. Namun kalo memang bagian dari kampanye jokowi, bolehlah ditagih. Nanti, di akhir kepemimpinannya bersama-sama janji lain. Walo ada yang bilang sah2 aja janji politik melenceng, karena janji dibuat berdasarkan proyeksi sekarang dan keadaan di masa depan bisa berubah. Dalam hal ini poin kong sur masuk tuh. Baru setaon udah ditagih macem-macem. Belom jatoh tempo ini.
E = mc˛
29-10-2015, 08:35 AM
POINT GW kasih waktu, ingat jokwi popular baru2 ini aja, 5-6 tahun lalu gw bahkan ga tahu sapa jokowi ::ngopi::
Seperti disebutkan member lain, masalah pelanggaran ham dan genosida ini emang pelik. Dan gak bisa selesai dalam sehari, ujug-ujug ngaku salah. Tetapi, proses ke arah sana harus terus diupayakan dari hal-hal taktis dan sederhana. Misal, jaminan gak ada penggerebekan sepihak acara-acara nobar/diskusi sejarah, menindak pelaku sweeping yg melakukan kekerasan, mencabut larangan edar buku-buku/film-film yg alasannya absurd, dll. Seorang kepala negara, punya hak dan kekuasaan untuk menegakkan hal-hal ini semua meski dia baru dilantik sehari. Ini masalah keberanian. Gusdur aja bisa, presiden yg lebih normal lagi fisiknya, mestinya bisa. Presiden tidak bekerja sendirian. Ada menteri dan kementerian yang siap membantu. Upaya-upaya tadi bisa dilaksanakan dg bantuan kementrian ham, pendidikan, dst.
Pelupaan sejarah ini seperti tumor, dibiarkan akan tambah membesar. Jangan kaget jika gegara impunitas dan kekebalan hukum pelaku pelanggaran ham juga merembet thp kasus-kasus kekerasan yg dilakukan ormas-ormas atau masyarakat thp etnis/suku/agama/sekte lain.
surjadi05
29-10-2015, 09:08 AM
Jadi gimana bleg, nunggu para jenderal wafat dulu ya baru kasusnya dibongkar ::elaugh::
Kasus HAM memang pelik. Namun kalo memang bagian dari kampanye jokowi, bolehlah ditagih. Nanti, di akhir kepemimpinannya bersama-sama janji lain. Walo ada yang bilang sah2 aja janji politik melenceng, karena janji dibuat berdasarkan proyeksi sekarang dan keadaan di masa depan bisa berubah. Dalam hal ini poin kong sur masuk tuh. Baru setaon udah ditagih macem-macem. Belom jatoh tempo ini.
Err emang ada ya janji kampanye jokowi-jk mau ungkit masalah pki ini, gw kok ga ingat ya ::ungg::
---------- Post Merged at 08:08 AM ----------
Seperti disebutkan member lain, masalah pelanggaran ham dan genosida ini emang pelik. Dan gak bisa selesai dalam sehari, ujug-ujug ngaku salah. Tetapi, proses ke arah sana harus terus diupayakan dari hal-hal taktis dan sederhana. Misal, jaminan gak ada penggerebekan sepihak acara-acara nobar/diskusi sejarah, menindak pelaku sweeping yg melakukan kekerasan, mencabut larangan edar buku-buku/film-film yg alasannya absurd, dll. Seorang kepala negara, punya hak dan kekuasaan untuk menegakkan hal-hal ini semua meski dia baru dilantik sehari. Ini masalah keberanian. Gusdur aja bisa, presiden yg lebih normal lagi fisiknya, mestinya bisa. Presiden tidak bekerja sendirian. Ada menteri dan kementerian yang siap membantu. Upaya-upaya tadi bisa dilaksanakan dg bantuan kementrian ham, pendidikan, dst.
Pelupaan sejarah ini seperti tumor, dibiarkan akan tambah membesar. Jangan kaget jika gegara impunitas dan kekebalan hukum pelaku pelanggaran ham juga merembet thp kasus-kasus kekerasan yg dilakukan ormas-ormas atau masyarakat thp etnis/suku/agama/sekte lain.
Kemaren2 di batam, ada guru smp swasta yg sedang mengajarkan arti sistem komunisme, dia cuma bilang bahwa sistem komunisme tidak seburuk yg digambarkan di orba, ga sampe seminggu langsung dipanggil plokis, walo akhirnya dibebaskan, tetap aja kan, kesimpulannya ........ (silahkan isii sendiri)
:kesal:
E = mc˛
29-10-2015, 11:54 AM
Err emang ada ya janji kampanye jokowi-jk mau ungkit masalah pki ini, gw kok ga ingat ya ::ungg::
Dalam salah satu kampanyenya, Jokowi pernah melontarkan janji untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ham di masa lalu. Saat kampanye, mungkin misi ini terdengar sangat spesifik ttg era '98, sebuah "serangan" yg membuat kubu lawan tak berkutik. Tetapi yg pedih dan kelam bukan hanya '98, kan?
http://www.kaskus.co.id/thread/55a42f9854c07abc728b4569/rencana-jokowi-minta-maaf-ke-pki-sesuai-janji-kampanye-pilpres-whats-wrong/
surjadi05
29-10-2015, 01:11 PM
Sorry mus, tautan ga bisa dibuka, kalo baca judulnya berarti jokowi udah minta maaf kan, trus lsm itu nuntut apalagi?
Jokowi nyembah korban2 pki, jokowi ganti rugi? ::managuetahu::
E = mc˛
29-10-2015, 02:01 PM
Copas tautannya, pindahkan ke tab browser baru, om sur.
Judulnya menuliskan kata "rencana". Kenyataannya, ya tau kan sampai sekarang gimana. Tentu saja upaya rekonsiliasi bukan sekedar minta maaf yg terkesan cuma basa-basi. Tapi juga merehabilitasi nama yang sudah kadung rusak (masih banyak orang-orang yg kabur ke eropa dan belum kembali karena diuber-uber orde baru), kebebasan untuk menerbitkan/mendiskusikan buku-buku sejarah yang jujur tanpa brendel/sweeping, dan lain-lain.
Kalau mau langkah lebih jauh, mungkin bisa mendirikan lembaga nirlaba resmi pemerintah yg menampung dan melindungi korban (banyak janda-janda yg hidup sendiri hingga saat ini karena suaminya diculik, misalnya). Atau lebih jauh lagi mungkin mengadakan peradilan atas kejahatan kemanusiaan bagi para pelaku. Hukuman, tak melulu berupa hukum fisik, tetapi sanksi sosial dan moral, yang selama ini sangat asing bagi pelaku karena impunitas dan kekebalan, membuat banyak pelaku dg pongah dan bangganya mengaku pernah membunuh orang. Menghilangkan nyawa, bukan sekedar ngambil sandal, dan orang-orang bangga telah melakukannya hanya karena korban dicap PKI.
Banyak hal yang bisa dilakukan. Dan itu semua bisa dimulai dr kejujuran.
ndableg
29-10-2015, 03:19 PM
Jadi gimana bleg, nunggu para jenderal wafat dulu ya baru kasusnya dibongkar ::elaugh::
Kasus HAM memang pelik. Namun kalo memang bagian dari kampanye jokowi, bolehlah ditagih. Nanti, di akhir kepemimpinannya bersama-sama janji lain. Walo ada yang bilang sah2 aja janji politik melenceng, karena janji dibuat berdasarkan proyeksi sekarang dan keadaan di masa depan bisa berubah. Dalam hal ini poin kong sur masuk tuh. Baru setaon udah ditagih macem-macem. Belom jatoh tempo ini.
Tenang.. belanda masih jaoooh.. yg penting ekonomi dan kasus2 selanjutnya. Yg masa lalu, kalo ud kuat, semua dukung, ya boleh lah dicoba. Khususnya tentang komunis.
tuscany
29-10-2015, 04:33 PM
Apa tuh hubungannya dengan Belanda?
Saya simply liat orang2 ngeset harapan ke jokowi terlalu besar. Di antara sekian banyak PR pemerintah, ekonomi dan pembangunan adalah prioritas. Mau nggak mau yang lain ngalah dulu. Di lain pihak, saya juga menyayangkan prembredelan Lentera, pembatalan diskusi di ubud writer, kasusnya Tom siapa itu yang barusan dideportasi dst. Ada doktrin tertentu soal PKI ini kayanya di dalam tubuh aparat yang tidak gampang ditembus. Jokowi sendiri malah pernah dituduh antek komunis. Jangan2 memang sengaja didiamkan dulu penanganan HAM khusus PKI sampai posisi politiknya stabil alias isu jokowi komunis reda. Kalo nggak ntar muncul lagi tuh. Berisik lagi. Cape deh.
ndableg
30-10-2015, 01:37 AM
Belanda masih jauh itu artinya waktu masih panjang.
mbok jamu
30-10-2015, 08:33 AM
Itu istilah yang suka dipakai orang-orang atau film-film perjuangan Indonesia jadul. Eh knapa simbok tahu ya, simbok kan masih muda. Belia. :cengir:
---------- Post Merged at 10:33 AM ----------
Minta maap? Ndak ngaruh kata mbok mah. Papi alm dulu sempat diberhentikan dari pekerjaannya gara-gara isu-isu seputar PKI/PNI ini, sampai meninggal ndak berharap siapa pun minta maap. Cukup tunjukkan bahwa bangsa ini belajar dari kesalahan di masa lalu. Jangan melakukan kesalahan yang sama atau bahkan melalukan yang lebih parah. Omong kosong itu minta maap, basa-basi yang ndak perlu. Mending belajar yang bener supaya jangan terus jadi keledai, mudah terhasut, menyebarkan fitnah dan kebencian, ribut-ribut dan karuan, bodoh.
surjadi05
30-10-2015, 09:32 AM
Kalo saya sih bilang minta maap sih perlu tapi ga urgent, mesti lihat sikon dulu, efeknya gimana, kalo rumus mencontohkan paus meminta maap soal galileo lama setelah galileonya meninggal, kepikiran ga kalo mungkin aja mungkin aja waktu paus minta maap, resistensi terhadap "ide" galileo udah ga ada/jauh berkurang, atau kayak paus sekarang mengakui gay itu ada kelainan kromosom tapi masih menolak hubungan/pernikahan gay, menurut gw lebih karna tidak mau menciptakan gejolak di umat katholik, mungkin aja 50-100 tahun lagi katholik mengakui pernikahan gay, point gw disana aja sih :ngopi:
tuscany
30-10-2015, 06:56 PM
Nah, pada ketauan yang angkatannya samaan yah ::oops::
ndableg
31-10-2015, 01:10 AM
masih banyak orang-orang yg kabur ke eropa dan belum kembali karena diuber-uber orde baru
Meh.. kembali gimana maksudnya? Kalo liburan aja sih banyak yg bisa. Kalo untuk kembali menjadi warga negara (nationality), keknya sih rata2 ga ngarep lagih. Keluarga ga banyak lagi, kerabat kenalan ga ada. Sedangkan di belanda, kerja terjamin, ga kerja diberi jaminan. Ud di negara komunis yg ideal.
kebebasan untuk menerbitkan/mendiskusikan buku-buku sejarah yang jujur tanpa brendel/sweeping, dan lain-lain.
Kalau mau langkah lebih jauh, mungkin bisa mendirikan lembaga nirlaba resmi pemerintah yg menampung dan melindungi korban (banyak janda-janda yg hidup sendiri hingga saat ini karena suaminya diculik, misalnya). Atau lebih jauh lagi mungkin mengadakan peradilan atas kejahatan kemanusiaan bagi para pelaku. Hukuman, tak melulu berupa hukum fisik, tetapi sanksi sosial dan moral, yang selama ini sangat asing bagi pelaku karena impunitas dan kekebalan, membuat banyak pelaku dg pongah dan bangganya mengaku pernah membunuh orang. Menghilangkan nyawa, bukan sekedar ngambil sandal, dan orang-orang bangga telah melakukannya hanya karena korban dicap PKI.
Banyak hal yang bisa dilakukan. Dan itu semua bisa dimulai dr kejujuran.
Emang siapa lagi yg paling bertanggung jawab selain suharto? Orangnye? ud ga ada. Anak cucunye, masih berkuasa. Bahkan golkarnye, masih 3 besar.
Kalo algojo yang diceritakan dalam filem itu, kemungkinan cuman salah satu pelaku saja. Dan kegiatan mereka dibackup pemerintah plus tentara pada waktu itu. Kalo dia diseret, dia akan menyeret banyak orang, termasuk mungkin akhirnya menghapus G30SPKI sbg bukan peristiwa pemberontakan dan menghapus hari kesaktian pancasila. Buset.. kerusuhan apa lagi yang mau diharapkan?
E = mc˛
01-11-2015, 01:25 PM
Meh.. kembali gimana maksudnya? Kalo liburan aja sih banyak yg bisa. Kalo untuk kembali menjadi warga negara (nationality), keknya sih rata2 ga ngarep lagih. Keluarga ga banyak lagi, kerabat kenalan ga ada. Sedangkan di belanda, kerja terjamin, ga kerja diberi jaminan. Ud di negara komunis yg ideal.
Saya tak tau, buku atau media lain apa yang pernah kamu baca mengenai korban eksil (dan kejadian) tragedi post-65. Daripada saya menuliskan cerita-cerita tentang orang Indonesia yang kabur ke luar negeri karena INGIN SELAMAT yang banyak banget, saya hanya ingin merekomendasikan, kalau ada waktu luang, coba baca-baca tentang kisah Sobran Aidit yg terlunta-lunta di Perancis tanpa status kewarnegaraan dan dg susah payah akhirnya bikin warteg di sana (bisa baca bukunya "Melawan dengan Restoran") atau kisah ttg sastrawan Sunda Utuy Tatang Sontani yang meninggal kesepian di Moskow. Dan kisah ribuan orang lainnya.
Apakah mereka tidak rindu dan ingin kembali ke Indonesia? Apakah mereka ke luar negeri untuk pelesiran dan hura-hura? Bagaimana dg nasib keluarganya yg ditinggalkan di tanah air, TNI gak mungkin membiarkan keluarganya diam saja di dalam negeri tanpa "diintegorasi", kan?
Kabur tanpa dokumen (atau dokumennya dianggap tak sah) akan membuat perjalanan mereka (atau dalam istilah lain sebagai "liburan") bukan usaha yang mudah dan menyenangkan.
Emang siapa lagi yg paling bertanggung jawab selain suharto? Orangnye? ud ga ada. Anak cucunye, masih berkuasa. Bahkan golkarnye, masih 3 besar.
Kalo algojo yang diceritakan dalam filem itu, kemungkinan cuman salah satu pelaku saja. Dan kegiatan mereka dibackup pemerintah plus tentara pada waktu itu. Kalo dia diseret, dia akan menyeret banyak orang, termasuk mungkin akhirnya menghapus G30SPKI sbg bukan peristiwa pemberontakan dan menghapus hari kesaktian pancasila. Buset.. kerusuhan apa lagi yang mau diharapkan?
NAZI yang jahat bukan hanya Hitlernya saja. Partai Angkar di Kamboja bukan hanya Pol Pot-nya saja, atau Soviet bukan hanya Stalin saja. Ini dosa kolektif. Yang jahat bukan satu orang sentral saja, yg lalu dianggap meninggalnya si orang tsb maka dosa orang lainnya akan langsung otomatis bersih.
Saya juga tidak ingin membahas mengenai konsep dosa. Tetapi bagi saya, dosa membunuh orang itu tidak sama dosanya dg mencuri sandal. Dan dosa tsb tidak otomatis terbersihkan hanya dengan minta maaf pada tuhan saja (kalau mengaku relijius).
surjadi05
01-11-2015, 02:44 PM
Iya mus, setuju tapi timing nya belum tepat, ga usah jauh2 deh, menurut kamu mentri2 yg sekarang semuanya setuju jokowi-jk minta maap ga? Menurut kamu yg di senayan setuju gak? Menurut kamu tni en polri setuju ga? Dan yg paling penting menurut kamu mana yg harus diprioritaskan, minta maap atas kesalahan yg lampau, atau menjaga stabilitas politik/keamanan/ekonomi supaya indo ga masuk ke krisis ekonomi lagi? ::ungg::
ndableg
01-11-2015, 05:50 PM
Saya tak tau, buku atau media lain apa yang pernah kamu baca mengenai korban eksil (dan kejadian) tragedi post-65. Daripada saya menuliskan cerita-cerita tentang orang Indonesia yang kabur ke luar negeri karena INGIN SELAMAT yang banyak banget, saya hanya ingin merekomendasikan, kalau ada waktu luang, coba baca-baca tentang kisah Sobran Aidit yg terlunta-lunta di Perancis tanpa status kewarnegaraan dan dg susah payah akhirnya bikin warteg di sana (bisa baca bukunya "Melawan dengan Restoran") atau kisah ttg sastrawan Sunda Utuy Tatang Sontani yang meninggal kesepian di Moskow. Dan kisah ribuan orang lainnya.
Well.. ga cuman mereka aja sih yg pernah jadi refugee dan berjuang melawan hidup di negara orang. Kesepian? Jangankan refugee, orang eropa sendiri sering mengalami kesepian dan bahkan mati kesepian.
Apakah mereka tidak rindu dan ingin kembali ke Indonesia? Apakah mereka ke luar negeri untuk pelesiran dan hura-hura? Bagaimana dg nasib keluarganya yg ditinggalkan di tanah air, TNI gak mungkin membiarkan keluarganya diam saja di dalam negeri tanpa "diintegorasi", kan?
I know.. ga ada yg bilang mereka plesiran. Tapi kalo SEKARANG lu tanya, mau balik ke indonesia jadi warga indonesia. I doubt it.
NAZI yang jahat bukan hanya Hitlernya saja. Partai Angkar di Kamboja bukan hanya Pol Pot-nya saja, atau Soviet bukan hanya Stalin saja. Ini dosa kolektif. Yang jahat bukan satu orang sentral saja, yg lalu dianggap meninggalnya si orang tsb maka dosa orang lainnya akan langsung otomatis bersih.
Betul, tapi sapa sanggup mengubah buku sejarah yg tadinya suharto = pahlawan, menjadi suharto = pembunuh? G30SPKI = pemberontakan jadi G30SPKI = bukan pemberontakan, atau 1 okt = kesaktian pancasila menjadi pancasila yang biasa2 saja? Itu harus dilakukan kalo akhirnya orang2 yg "memberantas" PKI musti diseret ke pengadilan.
Saya juga tidak ingin membahas mengenai konsep dosa. Tetapi bagi saya, dosa membunuh orang itu tidak sama dosanya dg mencuri sandal. Dan dosa tsb tidak otomatis terbersihkan hanya dengan minta maaf pada tuhan saja (kalau mengaku relijius).
Betuul.. tapi siapa yang bisa mengadili G. W. Bush? Siapa bisa menangkap Westerling?
E = mc˛
02-11-2015, 06:23 PM
Well.. ga cuman mereka aja sih yg pernah jadi refugee dan berjuang melawan hidup di negara orang. Kesepian? Jangankan refugee, orang eropa sendiri sering mengalami kesepian dan bahkan mati kesepian.
I know.. ga ada yg bilang mereka plesiran. Tapi kalo SEKARANG lu tanya, mau balik ke indonesia jadi warga indonesia. I doubt it.
Saya menulis kata "pelesiran" karena sebelumnya kamu menyamakan orang eksil yg lari keluar negeri dg orang liburan, seolah pergi ke luar negeri adalah mereka pergi cuma sebentar dan mudah mengabari kerabat di dalam negeri, tinggal di negara maju (meski dg identitas yg tidak berlaku) menjadikan kehidupan mereka menjadi mudah, mereka dg gampangnya meraih kesuksesan. lalu betah tinggal di sana dan gak mau kembali menjadi orang miskin di negara miskin.
Motif mereka kabur ke luar negeri tidak seperti itu, sayangnya. Mereka "terusir" karena ingin menyelamatkan diri. Hubungan dengan keluarga otomatis terputus supaya tidak membahayakan kerabat yg tinggal di indonesia dicurigai sbg antek PKI (militer sangat ketat dalam hal ini, interograsi pada kerabat yg ditinggalkan bisa memakan waktu bertahun-tahun dg segala bentuk komunikasi disensor. Dan tentu saja, proses interogasinya tidak dilakukan dalam bentuk interview santai ala acara talkshow, kan?). Dan saya rasa, hidup sbg imigran gelap (karena surat identitas tak berlaku) bukan cara hidup yg gampang dan mudah.
Betul, tapi sapa sanggup mengubah buku sejarah yg tadinya suharto = pahlawan, menjadi suharto = pembunuh? G30SPKI = pemberontakan jadi G30SPKI = bukan pemberontakan, atau 1 okt = kesaktian pancasila menjadi pancasila yang biasa2 saja? Itu harus dilakukan kalo akhirnya orang2 yg "memberantas" PKI musti diseret ke pengadilan.
Lagi, kalau membaca penjelasan-penjelasan saya sebelumnya, saya tidak menekankan bahwa PKI itu mesti bersih, bahwa pemberontakan PKI itu tidak pernah terjadi. Ada beberapa buku bagus yg menjelaskan kejadian di tanggal 30 September (yg cenderung saya percayai) justru memang melibatkan PKI dlm upaya kudeta. Poin saya adalah kejadian efek bola salju setelah tahun 65, yang menyeret banyak orang-orang yg tak bersalah dan tak ada sangut pautnya dengan kudeta di Jakarta, yang dirampas haknya sebagai manusia untuk tetap bernafas dan hak hidupnya setara dg warga negara lain.
Dan seperti saya bilang di atas, proses konsoliasi spt ini bukan proses yang singkat dan sederhana. Bukan sekedar minta maaf yang cenderung basa-basi. Upayanya bisa dimulai dr banyak dg cara-cara sederhana, misal tidak adanya pembredelan/sweeping penerbitan/nobar/diskusi buku/film/media lain. Kalau tidak dimulai dr sekarang, mau sampai kapan? Menunggu satu generasi semua saksi (dan KORBAN) punah dahulu?
Pengadilan atas pelanggaran HAM memang terlalu jauh, makanya saya menuliskannya sbg "Atau lebih jauh lagi mungkin". Jalan kita masih jauh untuk ke sana. Maka, sebelum yang jauh-jauh, lakukan yang dekat dan kecil.
Betuul.. tapi siapa yang bisa mengadili G. W. Bush? Siapa bisa menangkap Westerling?
Setidaknya, orang bisa mencacimaki Bush tanpa perlu takut dipenjarakan. Impunitas dan kekuasaan, di negara manapun memang tak bisa dihindarkan. Tetapi orang berhak tau tentang kebenaran. Dan itu boleh disembunyikan.
surjadi05
02-11-2015, 07:17 PM
Setidaknya, orang bisa mencacimaki Bush tanpa perlu takut dipenjarakan. Impunitas dan kekuasaan, di negara manapun memang tak bisa dihindarkan. Tetapi orang berhak tau tentang kebenaran. Dan itu boleh disembunyikan.
saya bahas yg ini aja ya, emang orang ga ada yg caci maki suharto cs? saya rasa kamu dapat menemukan link dimana orang banyak yg mengatakan suharto cs jahat kan?
pertanyaan saya sih simple apa yg kamu minta dari jokowi -jk? Permintaan maap kan? emang presiden amrik ada yg minta maap atas perbuatan G W Bush? ingat loh permintaan maap seorang presiden "kadar" beda dengan permintaan maap seorang warga negara laennya, kalo masalah digerebek yah itu kan urusan hukum, jangankan "masalah komunis" masalah pembubaran orang beribadah aja masih banyak kan? kalo itu harusnya minta ke polisi donk jangan ke jokowi jk ::ungg::::ungg::
ndableg
03-11-2015, 02:48 AM
Saya menulis kata "pelesiran" karena sebelumnya kamu menyamakan orang eksil yg lari keluar negeri dg orang liburan, seolah pergi ke luar negeri adalah mereka pergi cuma sebentar dan mudah mengabari kerabat di dalam negeri, tinggal di negara maju (meski dg identitas yg tidak berlaku) menjadikan kehidupan mereka menjadi mudah, mereka dg gampangnya meraih kesuksesan. lalu betah tinggal di sana dan gak mau kembali menjadi orang miskin di negara miskin.
Maksud gw liburan ke indonesia, untuk menanggapi kembali ke indonesia.. saat sekarang.
Justru karena sudah melalui masa sulitnya jadi eksil sampai kemudian bisa meraih kesuksesan itu maka untuk diajak kembali pulang, belum tentu mau.
Poin saya adalah kejadian efek bola salju setelah tahun 65, yang menyeret banyak orang-orang yg tak bersalah dan tak ada sangut pautnya dengan kudeta di Jakarta, yang dirampas haknya sebagai manusia untuk tetap bernafas dan hak hidupnya setara dg warga negara lain.
Dan seperti saya bilang di atas, proses konsoliasi spt ini bukan proses yang singkat dan sederhana. Bukan sekedar minta maaf yang cenderung basa-basi. Upayanya bisa dimulai dr banyak dg cara-cara sederhana, misal tidak adanya pembredelan/sweeping penerbitan/nobar/diskusi buku/film/media lain. Kalau tidak dimulai dr sekarang, mau sampai kapan? Menunggu satu generasi semua saksi (dan KORBAN) punah dahulu?
Gw ga tau apa sekarang masih begini. Apa masih menderita keturunan PKI? Pembredelan? Setau gw jamannya orba yang parah.
Kalo sekarang mah misalnya dosa keturunan PKI dihapuskan, lo tau dah sapa yang protes.
tuscany
03-11-2015, 05:28 AM
Dosa keturunan PKI itu apa? Dosa karena merupakan keturunan PKI? Dosa kan urusan masing2 kok pake diturunkan.
Negeri dgn sejuta masalah ini kayanya prioritasnya ke yang urgent2 dulu deh. Itu tuh kaya kuadran 1-4 urgent vs important. Misal kebakaran hutan, buruh demo, infrastruktur itu mendesak dan penting.
Pelurusan sejarah penting tapi apakah urgent? Itu termasuk di dalamnya bukan saja PKI tapi juga kasus2 lain biar adil. Kalo komunisme masih menjadi isu yang terlalu sensitif, mungkin bisa dicoba kasus HAM lain dulu yang skalanya lbh kecil. Kalo yang kecil belum mampu dibereskan nggak usah berharap terlalu tinggi pemerintahan sekarang akan sentuh2 itu barang.
E = mc˛
03-11-2015, 02:23 PM
pertanyaan saya sih simple apa yg kamu minta dari jokowi -jk? Permintaan maap kan? emang presiden amrik ada yg minta maap atas perbuatan G W Bush? ingat loh permintaan maap seorang presiden "kadar" beda dengan permintaan maap seorang warga negara laennya, kalo masalah digerebek yah itu kan urusan hukum, jangankan "masalah komunis" masalah pembubaran orang beribadah aja masih banyak kan? kalo itu harusnya minta ke polisi donk jangan ke jokowi jk ::ungg::::ungg::
Saya sudah menuliskannya berkali-kali, bukan permintamaafan (saja) yang diharapkan. Ini hanya satu dari sekian langkan rekonsiliasi yang bisa dilakukan.
Kenapa harus minta ke presiden? Ya simpel, presiden punya kekuasaan dan wewenang (misal mengeluarkan peraturan, dll). Polisi hanya pelaksana saja, kan?
Maksud gw liburan ke indonesia, untuk menanggapi kembali ke indonesia.. saat sekarang.
Justru karena sudah melalui masa sulitnya jadi eksil sampai kemudian bisa meraih kesuksesan itu maka untuk diajak kembali pulang, belum tentu mau.
ya, itu untuk eksil yang bisa bertahan setelah era reformasi (dan sukses makmur) yang bisa kembali liburan ke Indonesia. Bagaimana yang keburu meninggal? Meskipun kamu mengatakan, "orang eropa sendiri sering mengalami kesepian dan bahkan mati kesepian", ya harus fahami dulu konteksnya, kesepiannya seorang eksil tentu beda dg kesepiannya individu yang minim keluarga. Coba sedikit berimajinasi (kalau tidak punya waktu luang untuk membaca buku-buku), bayangkan jika posisi kamu ada di posisi mereka.
Gw ga tau apa sekarang masih begini. Apa masih menderita keturunan PKI? Pembredelan? Setau gw jamannya orba yang parah.
Kalo sekarang mah misalnya dosa keturunan PKI dihapuskan, lo tau dah sapa yang protes.
Jadi menurut kamu keturunan PKI berdosa? wow!
Negeri dgn sejuta masalah ini kayanya prioritasnya ke yang urgent2 dulu deh. Itu tuh kaya kuadran 1-4 urgent vs important. Misal kebakaran hutan, buruh demo, infrastruktur itu mendesak dan penting.
Pelurusan sejarah penting tapi apakah urgent? Itu termasuk di dalamnya bukan saja PKI tapi juga kasus2 lain biar adil. Kalo komunisme masih menjadi isu yang terlalu sensitif, mungkin bisa dicoba kasus HAM lain dulu yang skalanya lbh kecil. Kalo yang kecil belum mampu dibereskan nggak usah berharap terlalu tinggi pemerintahan sekarang akan sentuh2 itu barang.
Ada banyak masalah di negeri ini. Makanya pemerintah punya banyak lembaga untuk membantu berbagai permasalahan yg ada. Kalau semua lembaga ngurusin masalah (yang dianggap) besar saja, lalu siapa dan kapan masalah "kecil" diselesaikan? Menunggu giliran pemerintah berikutnya? dan berikutnya? dan berikutnya? dan berikutnya?
Seperti membangun rumah, banyak permasalahan dan urusan yg harus diprioritaskan. tetapi bukan berarti masalah "kecil" seperti memasang lubang kunci, benerin ventilasi, dll yg jika dibandingkan dg pemasangan atap harus disepelekan dan ditunda-tunda. Jika bisa dilakukan secara beriringan kenapa tidak?
Karena ini topik ttg komunisme, ya saya bahas korban pelanggaran HAM orang-orang yg dituduh PKI saja. Tentu saja saya juga mendukung penuntasan pelanggaran HAM korban tragedi 98, pembantaian Timor Leste, pemberangusan gerilyawan GAM, pembunuhan aktivis Munir-Marsinah-dll.
surjadi05
03-11-2015, 04:01 PM
Saya sudah menuliskannya berkali-kali, bukan permintamaafan (saja) yang diharapkan. Ini hanya satu dari sekian langkan rekonsiliasi yang bisa dilakukan.
Kenapa harus minta ke presiden? Ya simpel, presiden punya kekuasaan dan wewenang (misal mengeluarkan peraturan, dll). Polisi hanya pelaksana saja, kan?
Kalo gitu kenapa ga dibalik aja cara kerjanya, kerjain yg laennya duluan, dan nanti sebagai "puncak/finishing" baru permintaan maap dari jokowi/jk?
::ungg::
surjadi05
03-11-2015, 05:02 PM
Ada banyak masalah di negeri ini. Makanya pemerintah punya banyak lembaga untuk membantu berbagai permasalahan yg ada. Kalau semua lembaga ngurusin masalah (yang dianggap) besar saja, lalu siapa dan kapan masalah "kecil" diselesaikan? Menunggu giliran pemerintah berikutnya? dan berikutnya? dan berikutnya? dan berikutnya?
Seperti membangun rumah, banyak permasalahan dan urusan yg harus diprioritaskan. tetapi bukan berarti masalah "kecil" seperti memasang lubang kunci, benerin ventilasi, dll yg jika dibandingkan dg pemasangan atap harus disepelekan dan ditunda-tunda. Jika bisa dilakukan secara beriringan kenapa tidak?
Karena ini topik ttg komunisme, ya saya bahas korban pelanggaran HAM orang-orang yg dituduh PKI saja. Tentu saja saya juga mendukung penuntasan pelanggaran HAM korban tragedi 98, pembantaian Timor Leste, pemberangusan gerilyawan GAM, pembunuhan aktivis Munir-Marsinah-dll.
Analogi rumah-kunci nya ga masuk mus, apa hubungannya infrastruktur dan pembangunan ekonomi dengan komunisne, mungkin lebih cocok analogi rumah -kolam renang ::ngopi::
mbok jamu
03-11-2015, 08:31 PM
Orang Indonesia apa-apa harus tunggu presiden dulu, tunggu titah hyang widhi dulu. Then when something goes wrong, lha.. petunjuk presiden koq!
ndableg
04-11-2015, 01:28 AM
ya, itu untuk eksil yang bisa bertahan setelah era reformasi (dan sukses makmur) yang bisa kembali liburan ke Indonesia. Bagaimana yang keburu meninggal? Meskipun kamu mengatakan, "orang eropa sendiri sering mengalami kesepian dan bahkan mati kesepian", ya harus fahami dulu konteksnya, kesepiannya seorang eksil tentu beda dg kesepiannya individu yang minim keluarga. Coba sedikit berimajinasi (kalau tidak punya waktu luang untuk membaca buku-buku), bayangkan jika posisi kamu ada di posisi mereka.
Kalo gw bayangin nih, gw ke sini, langsung disambut sama lembaga pemerintah yang khusus mengurusi eksil ataupun pengungsi. Berbeda dgn pengungsi dari syria kemaren yg sekali dateng segabruk, pengungsi di eropa langsung dapet rumah, dapet duit bulanan, dan kalo punya keahlian, langsung dapet kerja. Manteb ga tuh..
Itu jaman sekarang, jaman dulu memang ga semudah sekarang kalo jadi pengungsi, tapi sekali lagi, lebih baik nasibnya daripada yang berpindah2 dikejar2 mau dibunuh.
Jadi menurut kamu keturunan PKI berdosa? wow!
Wow nenek lu. Itu tuh, ormas2 mana tahan. Yg denger kata2 PKI langsung kesurupan. Coba aja lu liat sosial media bbrp bulan kemaren. Maklum aja, negara demokrasi diambil suara terbanyak dan terkeras.
Makanya gw pikir masalah komunisme itu harus diselesaikan secara bottom up. Yg pinter2 ini musti ngajarin lewat media2.
tuscany
04-11-2015, 07:18 PM
Ada banyak masalah di negeri ini. Makanya pemerintah punya banyak lembaga untuk membantu berbagai permasalahan yg ada. Kalau semua lembaga ngurusin masalah (yang dianggap) besar saja, lalu siapa dan kapan masalah "kecil" diselesaikan? Menunggu giliran pemerintah berikutnya? dan berikutnya? dan berikutnya? dan berikutnya?
Seperti membangun rumah, banyak permasalahan dan urusan yg harus diprioritaskan. tetapi bukan berarti masalah "kecil" seperti memasang lubang kunci, benerin ventilasi, dll yg jika dibandingkan dg pemasangan atap harus disepelekan dan ditunda-tunda. Jika bisa dilakukan secara beriringan kenapa tidak?
Karena ini topik ttg komunisme, ya saya bahas korban pelanggaran HAM orang-orang yg dituduh PKI saja. Tentu saja saya juga mendukung penuntasan pelanggaran HAM korban tragedi 98, pembantaian Timor Leste, pemberangusan gerilyawan GAM, pembunuhan aktivis Munir-Marsinah-dll.
Nah yang bilang ini masalah kecil juga siapa. Saya bilangnya sih penting tapi urgensinya masih tanda tanya. Setuju engkong, analoginya ga pas. Lobang konci rumah penting dan urgent. Kalo gada lobang kunci terus nguncinya gimana. Jadinya pendapa dong bukan rumah. Sama2 belum layak jadi tempat tinggal seperti rumah tanpa atap, meski kalo ga da atap lebih rentan kejahatan dan keujanan.
Maksud saya nyenggol soal HAM lain adalah strategi to test the water. Kalo masalah HAM yg ga se sensitif PKI dan komunisme aja ga beres, do expect nothing for the communism part.
E = mc˛
05-11-2015, 05:08 PM
Kalo gitu kenapa ga dibalik aja cara kerjanya, kerjain yg laennya duluan, dan nanti sebagai "puncak/finishing" baru permintaan maap dari jokowi/jk?
::ungg::
Artinya, ngurusin konsiliasi itu "belakangan"? Maksudnya sebulan sebelum presiden lengser? seminggu sebelum? sehari sebelum?
Analogi rumah-kunci nya ga masuk mus, apa hubungannya infrastruktur dan pembangunan ekonomi dengan komunisne, mungkin lebih cocok analogi rumah -kolam renang ::ngopi::
penyelesaian masalah HAM dianalogikan sebagai "kebutuhan sekunder/tersier"? Bisa menunggu (tanpa batas waktu), sementara korban yang masih hidup dan merasakan penderitaan sesungguhnya, mungkin keburu meninggal?
Kalo gw bayangin nih, gw ke sini, langsung disambut sama lembaga pemerintah yang khusus mengurusi eksil ataupun pengungsi. Berbeda dgn pengungsi dari syria kemaren yg sekali dateng segabruk, pengungsi di eropa langsung dapet rumah, dapet duit bulanan, dan kalo punya keahlian, langsung dapet kerja. Manteb ga tuh..
Itu jaman sekarang, jaman dulu memang ga semudah sekarang kalo jadi pengungsi, tapi sekali lagi, lebih baik nasibnya daripada yang berpindah2 dikejar2 mau dibunuh.
Kamu fikir, motif para eksil ke luar negeri (bagi yg beruntung dan sempat) itu gak karena dikejar-kejar mau dibunuh?
Wow nenek lu. Itu tuh, ormas2 mana tahan. Yg denger kata2 PKI langsung kesurupan. Coba aja lu liat sosial media bbrp bulan kemaren. Maklum aja, negara demokrasi diambil suara terbanyak dan terkeras.
Makanya gw pikir masalah komunisme itu harus diselesaikan secara bottom up. Yg pinter2 ini musti ngajarin lewat media2.
Saya hanya menekankan kata "dosa keturunan PKI". Karena selama diskusi ini, hanya dari kamu frasa tsb keluar.
Nah yang bilang ini masalah kecil juga siapa. Saya bilangnya sih penting tapi urgensinya masih tanda tanya. Setuju engkong, analoginya ga pas. Lobang konci rumah penting dan urgent. Kalo gada lobang kunci terus nguncinya gimana. Jadinya pendapa dong bukan rumah. Sama2 belum layak jadi tempat tinggal seperti rumah tanpa atap, meski kalo ga da atap lebih rentan kejahatan dan keujanan.
Maksud saya nyenggol soal HAM lain adalah strategi to test the water. Kalo masalah HAM yg ga se sensitif PKI dan komunisme aja ga beres, do expect nothing for the communism part.
Saya sih tetap yakin, impunitas hukum dan pemakluman thp para pelanggar HAM, bukan sekadar masalah tersier spt membangun kolam renang yang bisa ditunda. Efek yang terjadi sekarang, seperti banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM adalah efek bergulir berkelanjutan dr sikap impunitas para pelaku pelanggaran HAM masa lalu.
Dan itu kenapa penyelesaian hal-hal spt ini tak bisa diselesaikan secara instan dan cepat. Makanya, gak bisa diselesaikan di ujung-ujung begitu saja, harus "dicicil". Ada banyak hal yang harus dan bisa dilakukan.
surjadi05
05-11-2015, 06:18 PM
Artinya, ngurusin konsiliasi itu "belakangan"? Maksudnya sebulan sebelum presiden lengser? seminggu sebelum? sehari sebelum?
saya kasih contoh soal pssi aja deh, sebelum dibekukan, hampir semua supporter mendesak MENPORA Untuk melakukan intervensi, di metro tv aja seingat saya aja, mata najwa CS 3 kali secara terang2an minta pemerintah melakukan intervensi, nah ketika menpora melakukan pembekuan, dapat resistensi bahkan pak agum gumelar minta pak JK untuk meminta menpora mencabut pembekuan itu, baru saat itu Jokowi turun tangan, nah kenapa yg mengatasnamakan 'PEMBELA HAM KORBAN KOMUNISME' tidak melakukan hal yg sama? mendesak mendikbud, mendagri, mentri hukum dan ham?
kenapa ga banyak korban "komiunisme" melakukan demo? kenapa ga banyak pembela ham melakukan demo?TANYA KENAPA? (jadi ingat spears ) kenapa mesti jokowi???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????
penyelesaian masalah HAM dianalogikan sebagai "kebutuhan sekunder/tersier"? Bisa menunggu (tanpa batas waktu), sementara korban yang masih hidup dan merasakan penderitaan sesungguhnya, mungkin keburu meninggal?
dalam kasus kali ini, sorry aja mungkin terdengar kejam tapi YA dibandingkan dengan akibat kalo krisis ekonomi, maka kasus ham termasuk kebutuhan sekunder, kalo indo krisis berapa juta orang yg kehilangan pekerjaan, berapa puluh juta orang yang jatuh miskin, dan soal batas waktu kenapa ga dikasih 8 tahun lagi, ketika jokowi diambang kekuasaannya?::maap::
---------- Post Merged at 05:18 PM ----------
[
mbok jamu
05-11-2015, 08:13 PM
Sabar, Kong. Sabaaarr. Belanda masih jauh.
surjadi05
05-11-2015, 09:44 PM
Sabar, Kong. Sabaaarr. Belanda masih jauh.
Belanda masih jauhh, tapi nippon udah mendarat mbok ::hihi::
tuscany
05-11-2015, 11:17 PM
Saya sih tetap yakin, impunitas hukum dan pemakluman thp para pelanggar HAM, bukan sekadar masalah tersier spt membangun kolam renang yang bisa ditunda. Efek yang terjadi sekarang, seperti banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM adalah efek bergulir berkelanjutan dr sikap impunitas para pelaku pelanggaran HAM masa lalu.
Dan itu kenapa penyelesaian hal-hal spt ini tak bisa diselesaikan secara instan dan cepat. Makanya, gak bisa diselesaikan di ujung-ujung begitu saja, harus "dicicil". Ada banyak hal yang harus dan bisa dilakukan.
Situ yakin sih ga masalah. Cuma salah quote dong. Di mana saya ada ngomong soal kolam renang. Saya kan bagiannya lobang konci #dibahas
ndableg
06-11-2015, 01:49 AM
Kamu fikir, motif para eksil ke luar negeri (bagi yg beruntung dan sempat) itu gak karena dikejar-kejar mau dibunuh?
Iya, tapi ud jauh dari yg ngejar2. jadi lebih aman.
Saya hanya menekankan kata "dosa keturunan PKI". Karena selama diskusi ini, hanya dari kamu frasa tsb keluar.
Lah emang bagaimana keturunan PKI jaman orba? T'rus apanya yg musti direkonsiliasi kl ga ada tuduhan berdosa?
Kenyataannya keturunan PKI dianggap berdosa (bersalah) oleh sebagian masyarakat Indonesia sampai sekarang. Maka kemaren2 ada isu2 jokowi pro pki.
Memang perlu ada rekonsiliasi untuk menghilangkan "dosa" tsb. Tapi harus dimulai dari bawah.
surjadi05
06-11-2015, 09:24 AM
^^^
Sorry sedikit sarkasme, emang tipikal orang indo, maunya puas tapi ga mau bekerja "keras", semuanya maunya dikerjakan sama yg laen, ::doh::
surjadi05
13-11-2015, 09:58 PM
DEN HAAG, KOMPAS.com — Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) mengenai peristiwa tahun 1965 telah dimulai pada Selasa (10/11/2015) di Den Haag, Belanda. Namun, banyak orang yang bingung dan belum mengerti tentang apa dan mengapa pengadilan ini digelar.
Segera setelah pemberitaan terkait IPT muncul di media massa, sejumlah pengguna media sosial mengungkap kemarahan dan bertanya-tanya: mengapa Belanda menggelar pengadilan soal 1965?
"Harusnya Belanda yang lebih bertanggung jawab terhadap jutaan bangsa Indonesia yang dibunuh," kata satu pengguna Facebook.
Menko Polhukam juga menyiratkan kemarahan yang sama.
"Untuk siapa kau minta maaf? Keluarga korban mana? Pembantaian mana? Sekarang saya tanya Westerling kalau mau, buka-bukaan dong, berapa banyak orang Indonesia dibunuh? Jadi jangan suara bule aja yang kalian dengerin, suara Indonesia juga didengerin," kata Menko Polhukam Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan seperti dikutip berbagai media.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, kepada wartawan, juga mengatakan bahwa pengadilan di Belanda tidak usah ditanggapi karena Belanda juga banyak melakukan pelanggaran HAM.
Pernyataan-pernyataan itu sebetulnya tidak mencerminkan peristiwa IPT 1965.
Berikut adalah sejumlah fakta tentang IPT yang bisa membantu Anda memahami konteks peristiwa di Den Haag.
1. Bukan diprakarsai oleh Belanda dan bukan "suara bule"
Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Belanda. Orang-orang yang menginisiasi juga bukanlah orang asing, melainkan aktivis HAM dan sejumlah warga Indonesia yang tinggal di Belanda.
IPT 1965 dikoordinasikan oleh aktivis dan praktisi hukum Nursyahbani Katjasungkana. Sementara Todung Mulya Lubis, pengacara yang dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia (HAM), menjadi jaksa ketua.
Tetapi, format sidang dibuat sama seperti pengadilan HAM formal dengan pembentukan tim peneliti yang menghimpun data dan kesaksian, serta penyusunan panel hakim internasional.
Nantinya, ada tujuh hakim yang akan memutuskan perkara, yaitu Sir Geoffrey Nice, Helen Jarvis, Mireille Fanon Mendes France, John Gittings, Shadi Sadr, Cees Flinterman, dan Zak Yacoob.
2. Pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum
Karena diprakarsai dan dibentuk murni oleh warga sipil biasa, IPT berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Itu artinya, keputusan apa pun yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Pemerintah Indonesia sudah menegaskan tidak mempunyai masalah dengan proses yang berlangsung di Den Haag.
Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mewanti-wanti IPT itu merupakan bentuk kebebasan berpendapat, bukan bagian dari proses pengadilan internasional.
"Pemerintah Indonesia sudah mempunyai proses tersendiri untuk rekonsiliasi terkait dengan sejarah kita yang masa lalu itu," tambah Arrmanatha Nasir.
3. Mengapa harus dilakukan di Den Haag?
Dalam situs resminya, panitia pengadilan mengatakan, Den Haag dipilih sebagai lokasi pengadilan karena dianggap sebagai "simbol keadilan dan perdamaian internasional".
Mahkamah Pidana Internasional (International Court of Justice) memang bermarkas di Den Haag.
Sejumlah tribunal khusus, seperti Tribunal Yugoslavia, pernah diselenggarakan di ibu kota Belanda itu.
Geneva sebelumnya sempat dipertimbangkan sebagai lokasi, tetapi karena masalah logistik: biaya, akomodasi, dan kerumitan penyelenggaraan, panitia memutuskan sidang digelar di Belanda. Sebagian besar panitia penyelenggara pun memang warga Indonesia yang bermukim di Belanda.
Sejumlah pengguna media sosial mengkritik keputusan ini yang dianggap tidak tepat karena dianggap mengingatkan kembali "dosa penjajahan yang lebih besar".
Malik Yusuf mengatakan, "Pemerintah Belanda (yang) harus kita gugat karena Belanda telah melakukan pelanggaran HAM terhadap bangsa Indonesia selama 350 tahun!!"
"Terus... kapan Belanda disidang?" tanya yang lainnya.
"Sidang ini sebenarnya penting sekali untuk rekonsiliasi, tapi sayangnya kok di Den Haag, Belanda, yang notabene kerajaan yang distigma oleh rakyat Indonesia. Mana didengerin. Mestinya diadakan di Indonesia juga atau di negara yang posisinya lebih netral secara politik," kata Sano Wasi Wisrawa Yoga di akun Facebook BBC Indonesia.
Nah begini donk, ada yg mulai, walo dimulai dengan pengadilan rakyat yg menurut gw sangat "theatrikal" tapi setidaknya ada yg mulai ::jempol::
Lanjut
Nasional
Ini Alasan Pengadilan Rakyat Kasus 1965 Digelar di Den Haag, Belanda
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Steering Committee International People's Tribunal 1965 Dolorosa Sinaga saat memberikan keterangan mengenai Pengadilan Rakyat Internasional di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).
Jumat, 13 November 2015 | 20:19 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelenggaraan International People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda, menuai polemik di Tanah Air.
Steering committee IPT Jakarta, Dolorosa Sinaga, pun menjelaskan alasan mengapa pengadilan mengenai hal yang sangat sensitif tersebut tidak digelar di Indonesia.
"Korban peristiwa 1965 tidak pernah dapat jalan pengungkapan kebenaran. Selama 50 tahun terjadi pembungkaman, di mana kita bisa mengartikan ini bahwa pemerintah tidak punya good will, tanggung jawab, untuk selesaikan masalah ini?" ujar Dolorosa di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).
Menurut dia, atas alasan tersebut, para aktivis HAM merasa bahwa informasi soal ini diperlukan untuk diketahui dunia internasional.
Alasan lainnya, Den Haag merupakan kota simbol keadilan dan perdamaian internasional.
Lembaga-lembaga, seperti International Court of Justice (Mahkamah Pidana Internasional), dan sejumlah pengadilan khusus, seperti Tribunal Yugoslavia, juga diselenggarakan di kota tersebut.
Selain itu, Tribunal Tokyo, atau pengadilan perempuan internasional atas kejahatan perang tentang perbudakan seksual militer Jepang, juga menyelenggarakan sidang putusannya di Den Haag pada 2001.
"Kenapa di Belanda? Ini karena Belanda sebagai kota presentasi keadilan, karena PBB memerintahkan Den Haag menjadi tempat memproses kasus-kasus pelanggaran HAM," kata Ketua YLBHI Alvon Kurnia Palma saat menjadi pembicara dalam forum yang sama.
Pengadilan Rakyat Internasional mulai digelar pada 10 November 2015. Pengadilan ini dibentuk oleh masyarakat sipil dan aktivis yang peduli terhadap HAM.
Mereka menilai, negara bertanggung jawab atas pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual, dan campur tangan negara lain pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Penulis: Abba Gabrillin
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.