Kabut asap

[surjadi05]

Sebenarnya ini "bencana" tahunan, ga tahu termasuk bencana atau tidak, karna jelas kerjaan manusia ::kesal::

Nasional


Pemerintah Diminta Tindak Tegas Pembakar Hutan

KOMPAS.com / YOHANES KURNIA IRAWAN
Kabut asap terlihat di kawasan Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, terlihat terbakar, Minggu (20/9/2015). Kebakaran terpantau melalui patroli udara Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Sabtu, 3 Oktober 2015 | 10:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai belum mampu menindak tegas para pelaku pembakar hutan. Selain berupa sanksi hukum, tindakan tegas lainnya yang diperlukan adalah melarang bekas hutan terbakar untuk ditanami dan dijadikan perkebunan. Selama ini ada dugaan bahwa pembakaran hutan dilakukan untuk mempermudah pembukaan dan perluasan daerah perkebunan.

"Coba dicek, ada tidak lahan hutan bekas terbakar yang tidak diubah jadi kebun? Kelihatannya jarang sekali. Hampir semuanya menjadi lahan kebun," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/10/2015).

Soleh menambahkan, pembakaran hutan untuk membuka lahan kebun dinilai sangat tidak adil. Pembakaran hutan akan memperkecil biaya operasional pembukaan kebun. Namun di sisi lain, pembakaran hutan menimbulkan kerugian yang sangat besar, terutama bagi masyarakat.

Selain meningkatkan upaya-upaya preventif, menurut Soleh, langkah lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah pembuatan aturan tentang penggunaan lahan bekas kebakaran hutan.

Kementerian Kehutanan, misalnya, dituntut secara tegas melarang penggunaan lahan tersebut untuk kegiatan perkebunan. Aturan ini diyakini akan dapat mengurangi upaya pembakaran hutan yang masih terus saja terjadi.

"Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan komisi VIII, BNPB menjelaskan bahwa 99 persen kebakaran hutan adalah disengaja. Artinya, ada orang-orang yang sengaja membakar. Kalau bukan untuk membuka lahan, lalu untuk apa membakar hutan?" tambah dia.

Soleh menyarankan pemerintah untuk segera mengambil dua langkah. Langkah pertama yaitu reboisasi dan penanaman hutan kembali. Namun anggaran yang dibutuhkan tentu tidak sedikit.

Pemerintah juga dapat mengambil opsi untuk menyerahkan lahan ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk dijadikan kebun agar bermanfaat bagi negara. "Selama ini PTPN lebih profesional. Menurut catatan kita, dalam membuka lahan, mereka tidak pernah membakar. Rasanya, lebih baik jika lahan seperti itu diserahkan pada mereka. Lagi pula, kebun yang akan mereka buka adalah milik negara, bukan milik para pembakar yang tidak bertanggung jawab," ucap Soleh.

Penulis: Nabilla Tash

Yg heran pemerintah menolak bantuan spore dan malaysia, sebenarnya gw malas buat trett diaktulita, tapi liat gambar orangutan ini terpaksa deh http://m.keepo.me/hot-news-channel/kalau-kamu-punya-hati-jangan-abaikan-issue-ini--dunia-perlu-tahu-apa-yang-terjadi-atas-kebakaran-hutan-di-indonesia?utm_source=Facebook&utm_medium=Post&utm_content=KebakaranHutan&utm_campaign=SocialMedia

---------- Post Merged at 02:39 PM ----------

Orang pku udah 1 bulan merasa asap ini, belum ditambah mati lampu terus menerus, lengkaplah penderitaannya :kesal:
Posted via Mobile Device

[ndableg]

Yg gw heran beritanya ada terus. Kadang diberitakan kebakaran sudah habis, tau2 ada asap lagi.. bingung ngikutinnya.

[neofio]

perizinan memakai lahan untuk perkebunan terlalu diobral murah oleh pemerintah
Posted via Mobile Device

[etca]

Asapnya sampai batam ga om surjadi05?

Itu mpok cherryerichan gimana kabarnya?

[surjadi05]

Sampe etca, cuma ga separah singapore atau malaysia, tahun ini paling parah kemaren sempat sampe padank, gile gak :kesal:
Posted via Mobile Device

---------- Post Merged at 06:21 PM ----------


Yg gw heran beritanya ada terus. Kadang diberitakan kebakaran sudah habis, tau2 ada asap lagi.. bingung ngikutinnya.

Bukan kebakarannya kali bleg, tapi kabut asapnya, asal hujan lebih dari 1 jam, kabutnya bisa hilang sampe 12-24 jam,jokowi kemaren mau blusukan ke riau ga bisa mendarat, ga tahu mesti ketawa atau nangis :kesal:
Posted via Mobile Device

---------- Post Merged at 06:24 PM ----------


perizinan memakai lahan untuk perkebunan terlalu diobral murah oleh pemerintah
Posted via Mobile Device

Perizinan ga ada masalah neon, masalahnya ada peraturan pemerintah yg memprrbolehkan pemilik lahan yg kurang dari 2 ha, membakar lahannya, coba ga boleh :kesal:
Posted via Mobile Device

[cherryerichan]

mampus eke tahun ini..wkwkw. tahun kemaren si bungsu lahir pas asap tebel juga. tapi karena di rs gak terlalu berasa. tahun ini nauzubillah..rumah tetangga 5 meter dah gak keliatan lagi. jemuran abis kena debu. gak bisa napas.kayak bediri disebelah orang bakar sampah.. dari pagi ampe pagi.ini aja krukupan terus dikamar pake ac. jebol dah tagihan. gubernur masih aja bilang belum darurat asap. kejeeem.

[surjadi05]

Iya kadang2 ga ngerti sama pemerintah, apa harga jiwa penduduknya lebih "rendah" dari egonya :kesal:
Posted via Mobile Device

[ndableg]

Bukan kebakarannya kali bleg, tapi kabut asapnya, asal hujan lebih dari 1 jam, kabutnya bisa hilang sampe 12-24 jam,jokowi kemaren mau blusukan ke riau ga bisa mendarat, ga tahu mesti ketawa atau nangis

Oo.. jadi apinya ud ga ada tapi asepnya tetep jadi masalah? Bagaimana cara ngilanginya tuh? Perlu vacum cleaner raksasa..

[ndugu]

saya ga ngerti, tiap taon juga ada masalah ini.
orang perhutanan ada ga sih yang mendata lokasi2 ini? dikejar ga? ditawarin bantuan sama negara lain juga ga mau, dasar gengsi bener. malu2in aja. padahal yang rugi juga indo sendiri.

udah dari kapan saya denger keluhan dari temen dan keluarga di kampung yang kena masalah ini. udah kena asap, ga ada ujan, air di rumah asin udah kuning warnanya (mandi cuci dll juga ga bersih), pake mati lampu lagi. lengkap dah. ntah apa dampak jangka panjang warga2 ini terhadap kesehatan kalo tiap taon napas dalam asap gini

coba suruh pejabat2 jakarta tinggal di daerah2 asap ini, jangan cuman sembunyi di jawa.

[surjadi05]

Oo.. jadi apinya ud ga ada tapi asepnya tetep jadi masalah? Bagaimana cara ngilanginya tuh? Perlu vacum cleaner raksasa..

Yup kita perlu superman atau the flash buat gituan ::hihi::
Posted via Mobile Device

[ndableg]

Mungkin ud saatnya hutan dikasih cctv

[surjadi05]

Di indonesia cctv ga dijaga? Jangankan cctv, rel kereta api aja ada yg colong, kemaren di batam rangka besi jembatan pun ada yg nyikat ::doh::
Posted via Mobile Device

[surjadi05]

nin, 5 Oktober 2015 | 17:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Demokrat, Imelda Sari, mengusulkan agar pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan pimpinan negara tetangga untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera serta Kalimantan. Ia mendorong pemerintah untuk meminta bantuan dari negara tetangga tersebut.

Imelda menilai bahwa dampak kebakaran hutan di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Asap yang muncul tidak hanya mengganggu warga di Sumatera dan Kalimantan, tetapi sampai juga ke negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

"Karena ini dampaknya sudah sangat meluas, ini sangat buruk," kata Imelda melalui pesan singkat, Senin (5/10/2015).

Ia menyebutkan, Indonesia dapat menggunakan forum ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster managemen (AHA) untuk berkoordinasi mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan. Hal itu ia anggap lumrah karena jauh lebih baik ketimbang pemerintah berusaha tetapi tidak kunjung menampakkan hasil.

Imelda menganggap kebakaran hutan kali ini adalah kebakaran terparah sejak sekitar 10 tahun lalu dengan dampak sangat besar khususnya bagi masyarakat di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

"Pemerintah tidak bisa lagi menangani bencana ini sendirian. Indonesia harus membuka diri, tidak perlu malu menerima bantuan dari negara tetangga," ujarnya.

Akibat bencana asap ini, wilayah Kalimantan, Indragiri Hilir (Riau), Palembang, Jambi, dan Riau dalam kondisi udara terparah dalam sejarah kabut asap di Indonesia. Hari ini indeks standar pencemaran udara di Jambi mencapai 601, berkali-kali lipat dari ambang batas bahaya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei telah menetapkan batas waktu pemadaman api kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Api ditargetkan padam paling lama 30 hari sejak tanggal ditetapkan.

Willem menjelaskan, batas maksimal pemadaman api ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan menghitung kemampuan yang dimiliki. Kebakaran hutan di Riau ditargetkan berhasil dipadamkan paling lambat 14 hari sejak 10 September 2015. Pemadaman kebakaran hutan di Sumatera Selatan ditargetkan selesai 30 hari sejak 11 September 2015. Adapun pemadaman kebakaran api di hutan Jambi ditargetkan selasai 30 hari sejak 14 September 2015.

"Begitu juga Kalimantan. Perintah Presiden sudah jelas, padamkan api dan hilangkan asap segera," kata Willem di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Willem menuturkan, jumlah hotspot atau titik api di Sumatera dan Kalimantan saat ini terus berkurang. Penyebabnya adalah upaya pemadaman api yang dilakukan terus-menerus dan turunnya hujan di sejumlah lokasi.

Meski demikian, indeks standar pencemaran udara (ISPU) di wilayah Sumatera dan Kalimantan masih di atas 150. Itu berarti bahwa udara di sekitar terjadinya kebakaran hutan masih tidak sehat.

"Kami manfaatkan situasi untuk intensifkan pemadam kebakaran via udara dan darat melalui water bombing dan modifikasi cuaca, sosialiasi dan perkuat tindakan penegakan hukum," ujarnya.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Tujuannya untuk memberikan efek jera dan masalah kebakaran hutan tidak terus berulang di kemudian hari.

Penulis: Indra Akuntono
Editor: Laksono Hari Wiwoho

---------- Post Merged at 07:43 PM ----------

Tunggu sebulan lagi apa ga keburu ada korban,pak presiden? :kesal:

[ndableg]

Mgk emang seharusnya negara tetangga diajak, shg kalo asep sampe ke sana, yah.. sama2 goblog.

[etca]

Dapat info terkini dari om surjadi05

http://i278.photobucket.com/albums/kk120/etcakk/20151005214837_zpszxnjjc68.jpg
asapnyoooo... kondisi terkini di Riau

[cherryerichan]

di palembang juga begitu kok. makin malam makin pekat.. sesek banget.

[mbok jamu]

Ini sebabnya setiap manusia harus peduli pada lingkungannya, ini sebabnya orang Indonesia harus peduli pada hutan dan isinya, ini akibatnya kalau mayoritas masyarakat Indonesia ndak melindungi bumi dan tanah airnya.

Berapa persen dari total penduduk Indonesia yang benar-benar peduli pada lingkungan, pada orangutan dan harimau yang makin punah, dan melakukan sesuatu untuk melindungi itu semua? Paling-paling hanya 1% atau sekitar 2,5 juta orang. Ndak heran yang 1% ini tiap tahun selalu kalah dan tercenung melihat hutan habis terbakar dan yang selama ini egepe teriak-teriak minta tolong pak presiden.

Orang-orang yang 1% itu sampai memohon kepada orang Indonesia yang di luar negeri sekalipun untuk tetap peduli pada hutan Indonesia. Tapi tiap tahun kepedulian itu ndak bertambah, malah makin berkurang. Alas, orang Indonesia menjadi korban ketidakpeduliannya sendiri.

[tuscany]

Itu yang bikin kebakaran hutan mayoritas pemodal besar, dibeking orang besar juga. Selama membakar hutan masih menguntungkan ya tetap akan dibakar sampe kapan pun. Orang kecil, siapa elu.
Maka kalo yang teriak-teriak orang kecil kurang efektif jadinya. Kalo mau signifikan membuat perubahan jadilah orang besar, atau bergabung bersama supaya besar.

[surjadi05]

Ga juga loh tusc, petani yg "orang kecil", buka lahan juga kayak gitu, kenapa??
Karna cara paling murah, karena itu juga pemerintah memperbolehkannya ::ngopi::

[mbok jamu]

Orang jahat itu di mana-mana ada, ndak di kota ndak di kampung, ndak kaya ndak miskin, ndak pinter ndak bodoh, ndak cakep ndak jelek. Hanya satu yang bisa mengatasi kejahatan, kepedulian orang-orang baik. Baik saja ndak cukup, harus juga peduli dan berbuat sesuatu.

Dan melawan kejahatan kan ndak harus langsung, demo sampai gontok-gontokan. Bisa dilawan dengan sistem, terus desak pemerintah sampai peraturan yang salah direvisi, ajak masyarakat Indonesia untuk peduli pada hutannya karena akhirnya toh rakyat juga yang merugi.

Katanya orang Indonesia banyak yang pinter tapi koq doyannya ngurusin Ayu Tingtung, Farhat Zon dan hal-hal remeh *****-bengek dan *****-***** lainnya.

[surjadi05]

Masalahnya ada di pendanaannya mbok, sebagai gambaran kemaren ada beli tanah "di hutan" di daerah sumbar 1 hektar dibeli dengan harga 120 juta, buat membersihkan lahannya sampe benar2 bersih dibutuhkan dana hampir 40 juta, sedang kalo dibakar ga sampe 500k, nah sekarang bayangin aja mbok darimana" orang kecil" dapat dana segitu belum buat nanamnya lagi itu yg harus dipikirkan bersama, makanya pemerintah memperbolehkan membakar lahan ::managuetahu::

[etca]

Emang sih ibaratnya kita nyapu buat buang sampah cara gampangnya dibakar.
Lha ini yang dibakar lahan selebar segambreng2... ::doh::
Apa iya perlu subsidi dari pemerintah buat kayak begituan...

[surjadi05]

Harusnya ada, jangan kayak sekarang semuanya di salahin ke pengusaha, lah sekarang sebagai gambaran 1 orang punya lahan 2 hektar, kalo 100 orang yg bakar, juga sekitar 200 ha, makanya tidak fair kalo cuma nyalahin pengusaha, tepat sepwrti yg mbok jamu bilang, orang yg "jahat" sama lingkungan ada dimana2 ::ngopi::

[tuscany]

petani kecil saya maklum, lahan cuma sehektar dua hektar *tanda kutip
dari dulu juga gitu dan gak masalah. sama kayak warga bakar sampah di musim kemarau. semasa masih sampah sendiri itu praktek biasa.

yang bikin kabut asap itu yg lahannya sekian hektar. Beli tanah sekian banyak mampu tapi masih main bakar juga itu nggak dapat dimaklumi melainkan udah termasuk kategori pelit naudzubilah.

[mbok jamu]

Masalahnya ada di pendanaannya mbok, sebagai gambaran kemaren ada beli tanah "di hutan" di daerah sumbar 1 hektar dibeli dengan harga 120 juta, buat membersihkan lahannya sampe benar2 bersih dibutuhkan dana hampir 40 juta, sedang kalo dibakar ga sampe 500k, nah sekarang bayangin aja mbok darimana" orang kecil" dapat dana segitu belum buat nanamnya lagi itu yg harus dipikirkan bersama, makanya pemerintah memperbolehkan membakar lahan ::managuetahu::

Tapi kerugian yang diderita ketika pembakaran itu akhirnya di luar kontrol kan jauh lebih besar, Kong? Jangankan di hutan, beli tanah di daerah komplek di tengah kota pun harus menyediakan extra dana untuk membersihkan dan membangun pondasinya, toh?

Kebiasaan taking shortcut ini yang paling sering bikin mbok emosi dengan orang Indonesia. No offence but kapan orang-orang Indonesia belajar? Seperti kebiasaan membakar sampah, for **** sake, seriously? Ndak pernah mendengar istilah sampah organik, kompos atau daur ulang? Ndak perlu jadi sarjana atau kaya dulu untuk mendaur ulang. Yang miskin dan kerjaannya nongkrong dan ngupil seharian pun have got too lazy to recycle their own **** these days.

Jadi emosi aku.. ::grrr::::maap::

[surjadi05]

petani kecil saya maklum, lahan cuma sehektar dua hektar *tanda kutip
dari dulu juga gitu dan gak masalah. sama kayak warga bakar sampah di musim kemarau. semasa masih sampah sendiri itu praktek biasa.

yang bikin kabut asap itu yg lahannya sekian hektar. Beli tanah sekian banyak mampu tapi masih main bakar juga itu nggak dapat dimaklumi melainkan udah termasuk kategori pelit naudzubilah.
Ok, coba ada 50 0rang aja yg punya lahan 2ha, itu berarti ada 100 ha yg dibakar itu sama dengan 1 juta meter persegi loh tusc, trus apa yakin habis lahan mereka terbakar habis, apinya ga merembet ke hutan yg bukan punya mereka? Setelah terbakar hebat, trus api mati sendiri? Atau mereka mampu buat matiin api setelah lahan mereka terbakar habis? Harusnya itu "1M QUESTION" nya bukan? ::ungg::

---------- Post Merged at 10:59 AM ----------


Tapi kerugian yang diderita ketika pembakaran itu akhirnya di luar kontrol kan jauh lebih besar, Kong? Jangankan di hutan, beli tanah di daerah komplek di tengah kota pun harus menyediakan extra dana untuk membersihkan dan membangun pondasinya, toh?

Kebiasaan taking shortcut ini yang paling sering bikin mbok emosi dengan orang Indonesia. No offence but kapan orang-orang Indonesia belajar? Seperti kebiasaan membakar sampah, for **** sake, seriously? Ndak pernah mendengar istilah sampah organik, kompos atau daur ulang? Ndak perlu jadi sarjana atau kaya dulu untuk mendaur ulang. Yang miskin dan kerjaannya nongkrong dan ngupil seharian pun have got too lazy to recycle their own **** these days.

Jadi emosi aku.. ::grrr::::maap::
Bukannya mau membela mereka loh mbok, tapi emang kebanyakan mereka ga mikir, pikiran mereka cuma bisa makan besok besok aja ::doh::

[etca]

semalam Jakarta hujan, di sana hujan ga ya?
sudah mendingankah ?

[surjadi05]

Batam sih hujan dah berapa hari ini, pku udah mendingan juga kata temen gw

[cherryerichan]

mau ngirim foto kebakaran di deket stadion jakabaring ni.. sayangnya aku tadi ss.. nggak sempet copy link. aku kirim ke fb etca yaak.. males aplot sendiri..hihihi.

[surjadi05]

Pku hari ini mendingan, denger radio spore jokowi akhirnya "minta" bantuan spore dan malaysia

[etca]

mau ngirim foto kebakaran di deket stadion jakabaring ni.. sayangnya aku tadi ss.. nggak sempet copy link. aku kirim ke fb etca yaak.. males aplot sendiri..hihihi.

manaaaa ga ada di inbox FB, via waslap juga gpp non ;D

[neofio]

akhirnya jokowi mnerima bantuan luar negeri,trutama bantuan dr negara ASEAN.''


malaysia bawa pesawat pembom air berkapasitas besar,lebih besar dr milik indonesia

[surjadi05]

Akhirnya ada korban juga :kesal::::nangis::

Megapolitan


KPAI: Sudah 5 Bayi Meninggal akibat Bencana Asap

Kompas.com/Amriza Nursatria
Tenaga kebersihan Universitas Sriwijaya Indralaya Ogan Ilir tetap bekerja di bawah kabut asap tebal, Sabtu (26/9/2015).
Jumat, 9 Oktober 2015 | 18:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, sudah lima bayi yang meninggal dunia akibat bencana asap di Kalimantan dan Sumatera. Selain itu, masih ada 15 bayi lainnya yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit akibat mengalami infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

"Lebih dari 15 bayi menderita ISPA dan sudah keracunan. Selain itu, ada lima bayi yang sudah dinyatakan meninggal akibat dari asap tersebut," kata Kepala Divisi Sosialisasi KPAI Erlinda di kantornya, di Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Untuk mencegah bertambahnya korban, Erlinda meminta agar bayi-bayi yang terkena dampak asap di daerah bencana segera dipindahkan ke rumah sakit.

KPAI juga meminta agar Kementerian Kesehatan memberikan masker kepada para warga yang terkena imbas asap kebakaran hutan.

"Mereka wajib bertanggung jawab memberikan masker, tapi bukan masker yang biasa. Sebab, masker biasa masih bisa masuk ke dalam rongga pernapasan dan lainnya, terutama pada bayi," ujar Erlinda.

[cherryerichan]

manaaaa ga ada di inbox FB, via waslap juga gpp non ;D

iya.. lupe.. hehehhe

[etca]

JAKARTA, KOMPAS.com — Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, sudah lima bayi yang meninggal dunia akibat bencana asap di Kalimantan dan Sumatera. Selain itu, masih ada 15 bayi lainnya yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit akibat mengalami infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

"Lebih dari 15 bayi menderita ISPA dan sudah keracunan. Selain itu, ada lima bayi yang sudah dinyatakan meninggal akibat dari asap tersebut," kata Kepala Divisi Sosialisasi KPAI Erlinda di kantornya, di Jakarta, Jumat (9/10/2015).


bersyukur waktu batita saya ga di sana, lha wong kena asap rokok aja wajah dan badan saya langsung membiru pucat pasi karena sesak nafas, apalagi kalau asap begindang.

jokowi jadi presiden sejak kapan sih? baru periode ini ya dia nanganin kebakaran?

[neofio]

hampir 1th jokowi jd presiden, 20 oktober 2014, beliau dilantik


yg jd perhatiaan saya adalah gubernur-gubernur d provinsi yg lahan hutannya kbkaran..mereka kurang tanggap bereaksi mencegah peristiwa kebakaran,mereka dah lama jd gubernur,

[surjadi05]

iye ini tahun pertama jokowi jadi presiden untuk kabut asap ini, tapi harusnya bukan alasan kan? yg gw bingung harusnya mentri melapor ke presiden kan? atau jangan2 mentrinya takut di mutasi, jadi selalu bilang mampu mengatasi, tapi emang tahun ini plaing parah kok, biasa oktober udah ga ada kabut asap lagi ::ngopi::

setuju sama neon jeleknya sistem republik kesatuan dengan otonomi daerah yg "sebebas2" Nya seperti sekarang, pemda/pemkot selalu bilang itu tanggung jawab pemerintah pusat ::kesal::

---------- Post Merged at 12:09 PM ----------

iye ini tahun pertama jokowi jadi presiden untuk kabut asap ini, tapi harusnya bukan alasan kan? yg gw bingung harusnya mentri melapor ke presiden kan? atau jangan2 mentrinya takut di mutasi, jadi selalu bilang mampu mengatasi, tapi emang tahun ini plaing parah kok, biasa oktober udah ga ada kabut asap lagi ::ngopi::

setuju sama neon jeleknya sistem republik kesatuan dengan otonomi daerah yg "sebebas2" Nya seperti sekarang, pemda/pemkot selalu bilang itu tanggung jawab pemerintah pusat ::kesal::

[ndableg]

Tapi kerugian yang diderita ketika pembakaran itu akhirnya di luar kontrol kan jauh lebih besar, Kong? Jangankan di hutan, beli tanah di daerah komplek di tengah kota pun harus menyediakan extra dana untuk membersihkan dan membangun pondasinya, toh?

Kebiasaan taking shortcut ini yang paling sering bikin mbok emosi dengan orang Indonesia. No offence but kapan orang-orang Indonesia belajar? Seperti kebiasaan membakar sampah, for **** sake, seriously? Ndak pernah mendengar istilah sampah organik, kompos atau daur ulang? Ndak perlu jadi sarjana atau kaya dulu untuk mendaur ulang. Yang miskin dan kerjaannya nongkrong dan ngupil seharian pun have got too lazy to recycle their own **** these days.

Jadi emosi aku.. ::grrr::::maap::

Makanya ngelamar jadi bupati sanah

[ndableg]

Akhirnya bantuan negara2 diterima, dan ternyata mereka mengirim... pesawat hercules pengangkut aer yg bisa membawa kapasitas lebih. Gw ambil kesimpulan, emang cuman itu caranya.
Heran, seharusnya sebagai negara yang pengalaman dgn kebakaran hutan bisa memiliki peralatan ini, bahkan lebih canggih drpd negara yg kagak punya pengalaman.


Mosok.. jokowi lagi jokowi lagi yg musti beli?

[surjadi05]

Gw rasa "salah"nya jokowi bukan disana, tapi menolak bantuan spore en malaysia kemaren2, mungkin mendengar bisikan bawahannya/pemda yg "abs" :kesal:
Tapi kalo mau jujur baru tahun ini ada yg dihukum, walo baru pengusaha, sedangkan "rakyat kecil" kaga ::ngopi::

[tuscany]

Rakyat kecil dihukum tahun2 sebelumnya kong. Giliran sekarang.

[surjadi05]

Kan dalam kasus lainnya tusc, hukum itu seharusnya buta loh, mau yg kaya atau miskin yg melanggarnya dihukum, tapi demi keadilan mungkin yg rakyat kecil cukup disuratin dan di denda 100k, pengusaha juga "ikhlas" jadinya, jangan kayak sekarang pengusaha berasa dijadikan "target" sama pemerintah

[mbok jamu]

Makanya ngelamar jadi bupati sanah


Iya, ntar, ngumpulin duit dulu. Bawel lu.

[surjadi05]

Iya, ntar, ngumpulin duit dulu. Bawel lu.

::ngakak2::
Nice reply mbok ::hihi::

[ndableg]

Mantaab.. ok.. ditunggu beritanya..

Eh.. emang perlu berape mbok?

[surjadi05]

Waduh minimal 10-15M bleg, itu juga "sekelas" batam,kalo bandung harusnya lebih , tapi coba liat ahok 2017 ntar bisa ga dia menang lewat jalur independen kalo bisa harusnya lebih murah, ga perlu bayar "mahar" ke parpol ::ngopi::

[pupotku]

Ujung ujungnya policik sih kayaknya. Heuheuheu.

[ndableg]

Kalo modal segitu, apa masih inget sama niatnya? Ga berubah gitu jadi... at least, balik modal..?

[surjadi05]

Yak kabut asap mulai menghilang di pku, di palembang gimana mpok?

[cherryerichan]

lumayan masih om.. walo dah agak tipis..

[surjadi05]

Selasa, 20 Oktober 2015 | 03:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, hingga hari ini tercatat titik api sudah tersebar di 18 provinsi. Koordinasi dengan daerah pun dilakukan semakin intensif.

Untuk Sulawesi, Siti telah melakukan koordinasi dengan kepala daerah di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

"Sulawesi Selatan saya intensif bicara dengan gubernur. Sulawesi Barat kemarin saya komunikasi dengan daerah dan Dandim. Mereka sedang atasi," kata Siti dalam konferensi pers di Kantor Kementerian LHK, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Siti menambahkan, setelah berkomunikasi dengan Gubernur Sulawesi Utara pagi tadi, akan disiapkan air tractor berkapasitas 4.300 liter untuk water bombing di kawasan Sulawesi Utara. Sedangkan di kawasan Sulawesi Tenggara, kebakaran lahan dan hutan sudah padam oleh Mandala Agni Taman Nasional Rawa Opa di Konawe.

Adapun di Maluku, kebakaran lahan dan hutan berada dalam pengawasan dan dikontrololeh Gubernur. Hal ini mempertimbangkan bahwa pembakaran tersebut disebabkan oleh tradisi membakar kayu putih untuk meningkatkan rendemen (hasil bensin olahan kayu putih).

Siti juga mengatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah dan mendapat kabar bahwa rata-rata Indeks Partikulat sudah cukup tinggi. Sehingga, pemerintah tengah mengusahakan persiapan hujan buatan.

"Kami berusaha keras untuk bisa mempersiapkan hujan buatan. Kita lagi menunggu BMKG mendapatkan koordinator dimana ada awan," ujar Siti.


Gilee parah lagi, kayaknya baru tahun ini denger di sulawesi juga ada pembakaran hutan :kesal:

---------- Post Merged at 08:14 AM ----------

Kayaknya pembakaran hutan udah sedemikian sistematis di indo, sampe jokowi cuma berani janji dalam 3 tahun baru bisa diatasi kabut asap di pekanbaru, waktu dia kesana minggu lalu :kesal:

[cherryerichan]

3 hari ini tebel banget asepnya. sampe masuk rumah. anak dah tepar semua. yang kecil paling parah.. setiap hari langit jadi orange. jam 3 udah kudu nyalain lampu.

[surjadi05]

Katanya malah palembang lebih parah dari pekanbaru mpok ::doh::

[pupotku]

Solusi selain hujan apa sih? Yang jelas berhubungan sama pmerintah deh. Ribet :(

[ndableg]

Gilanya lagi kebarakan sampe papua dan hampir di semua pulau besar. Apa gak terlalu mencurigakan kalo ada unsur2 politik yg membakar ini?

[tuscany]

Bisa jadi. Kita nunggu aja kerja pak pulisi.

[cherryerichan]

Katanya malah palembang lebih parah dari pekanbaru mpok ::doh::

parah om.. parah banget. nggak tahu separah apa dipekan baru. yang pasti disini udah gak bisa napas dengen bener lagi. anak,suami,ampe aku juga dah k.o . bangun tidur leher sakit semua.inj dah hari ke 4 si bungsu batuk parah. kasian banget liatnya.

[ndugu]

coba waktu dan tenaga dan budget buat program bela negara dialokasikan ke urusan kebakaran nih, bakal bikin rakyat nasionalis beneren deh. gimana orang bisa nasionalis kalo ditelantarin hirup asap begini terus sama pemerintah.

[surjadi05]

Menurut gw harusnya bisa ga separah ini kalo pemerintah mau menerima bantuan spore en malaysia 2 bulan lalu, lagian juga tahun ini kemaraunya panjang benerr, biasa akhir oktober dah mulai musim hujan, kemaren ada baca koran lampu merah katanya ini kerja prabowo cs, come on ::kesal:::kesal:

[ndugu]

perasaan dari taon2 kemaren juga negara2 tetangga juga udah pernah nawarin bantuan kan. heran juga emang kenapa ga mo nerima. malah pake nuding balik dan nuntut balik. makan tuh gengsi.

[tuscany]

Menurut saya dari pada bantuan, lbh penting lagi spore mendisiplinkan perusahaan2nya. Sudah ada yang dicurigai bakar2 lahan di Indo. Demikian jg dgn Malaysia.

---------- Post Merged at 09:48 AM ----------

Soal nolak bantuan awal2, mungkin bukan gengsi faktor utama. Tapi merasa bisa sendiri melakukannya. Ternyata tambah parah dan el nino lebih lama kayanya di luar prediksi.
Saya kalo ngerasa bisa melakukan sesuatu di awal ya nolak bantuan juga dari sapa2, bukan masalah gengsi tapi kebiasaan aja.

[mbok jamu]

cherryerichan

Bisa cuti ndak bawa anak-anak ke luar kota jauh dari asap? Mbok doakan supaya asapnya cepat hilang.


#savempokcherrydananak-anak

[ndugu]

menurutku sama2 perlu ada aksi dari kedua pihak / negara.

brapa taon yang lalu saya pernah baca berita (associated press kalo ga sala) tentang pemerintahan spore udah ngehunt perusahaan2 sawitnya untuk ditindakin. tapi mereka masi punya banyak kendala karena mereka perlu kerja sama dengan pihak pemerintah indo untuk investigasi, nah sedangkan pengawasan dari pihak indo kan sangat ga jelas. on the other hand singapur juga ga mungkin asal masuk ke indo (ntar dibilang melangkahi kedaulatan pula). jadi gimana mo ngebangun trial case untuk membawa perusahaan2 itu ke pengadilan? serba salah menurutku. you need two hands to clap. ga bisa cuman sepihak. and we can't deny, urusan transparansi dan law enforcement di indo emang dari dulu ga pernah jelas.



Soal nolak bantuan awal2, mungkin bukan gengsi faktor utama. Tapi merasa bisa sendiri melakukannya. Ternyata tambah parah dan el nino lebih lama kayanya di luar prediksi.
Saya kalo ngerasa bisa melakukan sesuatu di awal ya nolak bantuan juga dari sapa2, bukan masalah gengsi tapi kebiasaan aja.
ntah brapa taon yang lalu, ada bbrp high ranking politicians indo yang pake acara nuding negara tetangga ngga tau berterima kasih dan pake acara nuntut bayar pula. saya yang bukan orang msia/spore aja ngerasa tersinggung dengan statement kaya gitu (keluar dari mulut orang vip pula, no less). that left a sour taste in my mouth. gengsi dan sok menurutku.

[tuscany]

menurutku sama2 perlu ada aksi dari kedua pihak / negara.

brapa taon yang lalu saya pernah baca berita (associated press kalo ga sala) tentang pemerintahan spore udah ngehunt perusahaan2 sawitnya untuk ditindakin. tapi mereka masi punya banyak kendala karena mereka perlu kerja sama dengan pihak pemerintah indo untuk investigasi, nah sedangkan pengawasan dari pihak indo kan sangat ga jelas. on the other hand singapur juga ga mungkin asal masuk ke indo (ntar dibilang melangkahi kedaulatan pula). jadi gimana mo ngebangun trial case untuk membawa perusahaan2 itu ke pengadilan? serba salah menurutku. you need two hands to clap. ga bisa cuman sepihak. and we can't deny, urusan transparansi dan law enforcement di indo emang dari dulu ga pernah jelas.


ntah brapa taon yang lalu, ada bbrp high ranking politicians indo yang pake acara nuding negara tetangga ngga tau berterima kasih dan pake acara nuntut bayar pula. saya yang bukan orang msia/spore aja ngerasa tersinggung dengan statement kaya gitu (keluar dari mulut orang vip pula, no less). that left a sour taste in my mouth. gengsi dan sok menurutku.

Aksi dari kedua pihak tentu perlu, namun biasanya orang lebih menoleh dan menyalahkan pemerintah Indonesia duluan tanpa melihat dengan jelas apa akar permasalahan dari kebakaran yang nggak tuntas2 ini sejak taon berapa. Kongkalikong pengusaha dan pejabat itu rahasia umum dan sudah jadi penyakit kronis. Butuh waktu membereskan sedangkan kebakarannya nggak nunggu. Kalo dari pihak spore, jika sulit membangung kasus mungkin bisa ke arah yang lebih preventif. Misal mengetatkan aturan main perusahaan sawit mereka dalam hal environmental sustainability. Saya nggak tau, sudah atau belum.

High rank politicians kalo ngomong biasanya untuk cari popularitas di dalam negeri.

[surjadi05]

Oklah karna ini tahun pertama jokowi, kita kasih "benefit of d doubt", kita liat tahun depan, tapi kalo mau jujur gw sih paling nyalahin pemda, pemkot, yg sangat jarang mau mengakui mereka ga mampu ngatasin "musibah" ini, dan terlalu malu buat minta bantuan pusat, pku baru 2-3 minggu lalu mengatakan darurat asap, palembang malah belum kata mpok cherry, padahal udah parah banget ::doh::

[surjadi05]

Baca di koran lokal, bocah 9 tahun meninggal di pekanbaru dalam keadaan paru2nya dipenuhi asap dan debu ::doh::

[surjadi05]

Kamis, 22 Oktober 2015 | 10:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penanganan bencana asap di Sumatera dan Kalimantan. Inpres tersebut menjadi payug hukum bagi sejumlah kementerian untuk mengambil langkah dalam penanganan bencana.

"Presiden telah mengeluarkan inpres pada hari ini untuk memberikan payung hukum dalam penanganan bencana asap ini," kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan usai menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di kantornya di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Rapat tersebut diikuti oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, serta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Kemudian, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir dan Kepala BNPB Willem Rampangilei. (baca: Bareskrim Ralat soal Penetapan Tersangka Perusahaan Terkait Kebakaran Lahan)

Luhut menambahkan, sejumlah langkah telah disiapkan untuk mengatasi dampak dari kebakaran hingga lima pekan ke depan.

Dari hasil laporan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika, diperkirakan intensitas hujan masih kecil hingga akhir November 2015.

"Kita juga sudah melakukan water boombing. Tapi karena ketebalan gambut mencapai 5-10 meter, itu tidak cukup kecuali hujan turun," ujarnya.

Sementara itu, Luhut menegaskan, pemerintah belum akan menetapkan bencana asap ini sebagai bencana nasional. (baca: Ini Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Musibah Asap sebagai Bencana Nasional)

Sebab, ada persoalan hukum yang menjadi penyebab kebakaran tersebut. Meski demikian, proses penanganan bencana akan dilakukan sesuai kondisi bencana nasional.

Penulis: Dani Prabowo
Editor: Sandro Gatra


Akhirnya inpres keluar juga ::jempol::

[ndableg]

Ternyata malaysia omdo. Sekarang nyerah, t'rus pulang.

https://www.youtube.com/watch?v=1hTwlLnY0D4

[tuscany]

Rusia sudah ngirim pesawat water bombing. Sapa tau lebih efektif daripada prajurit Malaysia.

[surjadi05]

Katanya juga udah minta tolong sama china, sekarang kalimantan yg lebih parah, kemaren 9 flights ga bisa mendarat di batam, temen bilang padank hari ini juga mulai berkabut

::doh::

[pupotku]

Be te we bijimana dengan broadcast message yang berantai di Be Be eM tentang teori air garam dalam baskom? kok kayaknya masih ramai saja. kan sudah jelas jelas tak mungkin. ::hihi::

[cherryerichan]

cherryerichan

Bisa cuti ndak bawa anak-anak ke luar kota jauh dari asap? Mbok doakan supaya asapnya cepat hilang.


#savempokcherrydananak-anak

susah mbok keluar kota.. hampir sesumatera kena asep kabut. palingan mlingker di kamar..stel ac nonstop. ampe.tagihan meleduk.

[surjadi05]

Tambah air purifier mpok, tapi tetap aja ac mesti hidup

[lattungtatturrus]

Di padang malah tambah tebal dari kemaren kong...

[surjadi05]

Iyee di batam hari ini juga parah tung, tapi denger berita radio tadi pagi,katanya malah palembang paling parah, ::doh::
Katanya TNI udah dipersiapkan buat evakuasi warga, diperkirakan paling cepat 5-6minggu

---------- Post Merged at 09:16 AM ----------


Ternyata malaysia omdo. Sekarang nyerah, t'rus pulang.

https://www.youtube.com/watch?v=1hTwlLnY0D4

Denger radio spore, katanya petugas malay, minta "digaji", karna prediksi awal mereka meleset, kirain cuma seminggu tapi ternyata bisa lebih sebulan

#speechless ::doh::

[neofio]

d kalimantan ada lahan gambut bekas terbakar sudah ditanam phon sawit

[surjadi05]

yup, surat dari gubernur, camat boleh memberi izin


Jakarta - Pemprov Kalteng ternyata mengizinkan membuka lahan dengan membakar hutan. Izinnya termaktub dalam Peraturan Gubernur.

Aturan soal izin membuka lahan dengan membakar ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah yang membolehkan pembakaran hutan. Pergub ini diteken Gubernur Kalteng yang saat itu menjabat yaitu politikus PDIP Agustin Teras Narang.



Pergub ini memuat dua pasal. Namun inti peraturan hanya ada di Pasal 1. Berikut aturan lengkap soal pemberian izin membakar hutan di Kalteng:

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

(2) Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Bupati/Walikota.

(3) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan luas lahan di bawah 5 Ha, dilimpahkan kepada:
a. Camat, untuk luas lahan di atas 2 Ha sampai dengan 5 Ha;
b. Lurah/Kepala Desa, untuk luas lahan di atas 1 Ha sampai dengan 2 Ha;
c. Ketua RT, untuk luas lahan sampai dengan 1 Ha

(4) Pemberian izin untuk pembakaran secara kumulatif pada wilayah dan hari yang sama:
a. Tingkat Kecamatan maksimal 100 Ha atau;
b. Tingkat Kelurahan/Desa maksimal 25 Ha.

(5) Permohonan perizinan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
b. Mengisi formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(6) Dalam pemberian izin, pejabat yang berwenang harus memperhatikan data indeks risiko kebakaran dan atau hotspot (titik panas), Indeks Peringkat Numerik Cuaca Kebakaran atau Fire Weather Index (FWI), dan atau Peringkat Numerik Potensi Kekeringan dan Asap atau Drought Code (DC), dan atau jarak pandang yang berada di wilayahnya berdasarkan data dari instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

(7) Semua perizinan pembakaran terbatas dan terkendali dinyatakan tidak berlaku apabila Gubernur mengumumkan status "BERBAHAYA" berdasarkan Indeks Kebakaran dan atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sampai tingkat kebakaran atau keadaan darurat pencemaran udara dinyatakan berhenti.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


source http://news.detik.com/berita/3051532/isi-lengkap-pergub-kalteng-yang-izinkan-buka-lahan-dengan-bakar-hutan

---------- Post Merged at 02:33 PM ----------

yup, surat dari gubernur, camat boleh memberi izin


Jakarta - Pemprov Kalteng ternyata mengizinkan membuka lahan dengan membakar hutan. Izinnya termaktub dalam Peraturan Gubernur.

Aturan soal izin membuka lahan dengan membakar ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah yang membolehkan pembakaran hutan. Pergub ini diteken Gubernur Kalteng yang saat itu menjabat yaitu politikus PDIP Agustin Teras Narang.



Pergub ini memuat dua pasal. Namun inti peraturan hanya ada di Pasal 1. Berikut aturan lengkap soal pemberian izin membakar hutan di Kalteng:

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

(2) Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Bupati/Walikota.

(3) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan luas lahan di bawah 5 Ha, dilimpahkan kepada:
a. Camat, untuk luas lahan di atas 2 Ha sampai dengan 5 Ha;
b. Lurah/Kepala Desa, untuk luas lahan di atas 1 Ha sampai dengan 2 Ha;
c. Ketua RT, untuk luas lahan sampai dengan 1 Ha

(4) Pemberian izin untuk pembakaran secara kumulatif pada wilayah dan hari yang sama:
a. Tingkat Kecamatan maksimal 100 Ha atau;
b. Tingkat Kelurahan/Desa maksimal 25 Ha.

(5) Permohonan perizinan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
b. Mengisi formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(6) Dalam pemberian izin, pejabat yang berwenang harus memperhatikan data indeks risiko kebakaran dan atau hotspot (titik panas), Indeks Peringkat Numerik Cuaca Kebakaran atau Fire Weather Index (FWI), dan atau Peringkat Numerik Potensi Kekeringan dan Asap atau Drought Code (DC), dan atau jarak pandang yang berada di wilayahnya berdasarkan data dari instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

(7) Semua perizinan pembakaran terbatas dan terkendali dinyatakan tidak berlaku apabila Gubernur mengumumkan status "BERBAHAYA" berdasarkan Indeks Kebakaran dan atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sampai tingkat kebakaran atau keadaan darurat pencemaran udara dinyatakan berhenti.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


source http://news.detik.com/berita/3051532/isi-lengkap-pergub-kalteng-yang-izinkan-buka-lahan-dengan-bakar-hutan

---------- Post Merged at 02:34 PM ----------

yup, surat dari gubernur, camat boleh memberi izin


Jakarta - Pemprov Kalteng ternyata mengizinkan membuka lahan dengan membakar hutan. Izinnya termaktub dalam Peraturan Gubernur.

Aturan soal izin membuka lahan dengan membakar ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah yang membolehkan pembakaran hutan. Pergub ini diteken Gubernur Kalteng yang saat itu menjabat yaitu politikus PDIP Agustin Teras Narang.



Pergub ini memuat dua pasal. Namun inti peraturan hanya ada di Pasal 1. Berikut aturan lengkap soal pemberian izin membakar hutan di Kalteng:

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

(2) Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Bupati/Walikota.

(3) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan luas lahan di bawah 5 Ha, dilimpahkan kepada:
a. Camat, untuk luas lahan di atas 2 Ha sampai dengan 5 Ha;
b. Lurah/Kepala Desa, untuk luas lahan di atas 1 Ha sampai dengan 2 Ha;
c. Ketua RT, untuk luas lahan sampai dengan 1 Ha

(4) Pemberian izin untuk pembakaran secara kumulatif pada wilayah dan hari yang sama:
a. Tingkat Kecamatan maksimal 100 Ha atau;
b. Tingkat Kelurahan/Desa maksimal 25 Ha.

(5) Permohonan perizinan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
b. Mengisi formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(6) Dalam pemberian izin, pejabat yang berwenang harus memperhatikan data indeks risiko kebakaran dan atau hotspot (titik panas), Indeks Peringkat Numerik Cuaca Kebakaran atau Fire Weather Index (FWI), dan atau Peringkat Numerik Potensi Kekeringan dan Asap atau Drought Code (DC), dan atau jarak pandang yang berada di wilayahnya berdasarkan data dari instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

(7) Semua perizinan pembakaran terbatas dan terkendali dinyatakan tidak berlaku apabila Gubernur mengumumkan status "BERBAHAYA" berdasarkan Indeks Kebakaran dan atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sampai tingkat kebakaran atau keadaan darurat pencemaran udara dinyatakan berhenti.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


source http://news.detik.com/berita/3051532/isi-lengkap-pergub-kalteng-yang-izinkan-buka-lahan-dengan-bakar-hutan

[neofio]

motogp d sepang jd gak?

seru juga balap motor dgn efek tambahan cuaca berkabut.,.

[surjadi05]

Metrotvnews.com, Jakarta: Masalah kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan masih berlangsung. Gambar terakhir yang didapat NASA menunjukkan titik-titik yang masih menjadi hotspot alias kawasan yang temperaturnya relatif lebih tinggi dari kawasan sekitarnya.

Gambar di atas diambil dari Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) yang ada pada satelit Aqua milik NASA. Seperti yang dapat Anda lihat di atas, terdapat beberapa titik hotspot yang dilambangkan dengan titik-titik berwarna merah.

Dalam situs resminya, NASA menjelaskan bahwa api yang membakar hutan Kalimantan akan sulit dipadamkan, karena kawasan yang terbakar memiliki tanah gambut. Meski api di permukaan telah padam, api di kawasan gambut biasanya masih menyala di bagian bawah. Api ini bisa menyala hingga berbulan-bulan.

Baca Juga :
BNPB Temukan Fakta Hingga Kini Masih Ada yang Membakar Lahan
Cifor: Kebakaran Hutan & Lahan Selalu Terjadi Jelang Pemilihan
Titik Panas di Papua Justru yang Terbanyak





Masalah lain yang ditimbulkan oleh api yang ada di kawasan gambut adalah karena api tersebut mengeluarkan polutan dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan faktor emisi yang digunakan oleh Guido van der Werf, peneliti di universitas Vrije Universiteit Amsterdam, api gambut mengeluarkan karbon monoksida yang sama dengan api yang membakar sabana, dan menghasilkan metane 10 kali lebih banyak.

Van der Werf memperkirakan, asap yang dihasilkan dari kebakaran di Indonesia di tahun ini telah menghasilkan 1,1 miliar ton karbon dioksida. Angka ini bahkan melebihi jumlah emisi tahunan rata-rata Jerman.



http://m.metrotvnews.com/read/2015/10/23/443693/nasa-api-di-kalimantan-sulit-dipadamkan

[ndugu]

ujung2nya, kita sendiri yang rugi
bah

[ndableg]

Ini merugikan banyak orang, pelakunya musti dihukum seberat2nya. keknya satu2nya solusi.

[surjadi05]

Pengusaha udah banyak yg dihukum, ada yg izin dibekukan minimal 2 tahun, bahkan ada yg udah dicabut, yg belum dihukum tinggal pemberi izin dari lurah s/d gubernur,
::doh::
Semalam di pekanbaru psi mencapai 1,200 padahal diatas 200 aja sangat berbahaya, rs udah pada full ::doh::

[neofio]

pd kmana nih DPRD provinsi?

gubernur d provinsi bisa ngeluarin keputusan yg aneh2

kualitas anggota dprd sebagai wakil rakyat?semangat waktu kampanye!mana kerjanya?

[surjadi05]

neofio
Anggota DPRD Riau menggunakan masker saat menyampaikan desakan agar Plt Gubri menetapkan Status Tanggap Darurat Asap, Senin (7/9/2015).
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Menarik apa yang diungkap Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman. Kata dia, anggaran biaya perjalanan anggota DPRD Riau ke luar negeri ternyata lebih besar dari dana pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Kathutla) yang dialokasikan di APBD Riau 2015.
Jelang akhir tahun ini, wakil rakyat Riau secara bergantian melakukan studi banding ke luar negeri. Kali ini tujuan mereka sejumlah negara di Eropa, seperti Belanda, Jerman, Spanyol, Swiss, Belgia, dan Inggris.
Termasuk salah satunya studi banding penanganan kebakaran hutan dan lahan ke London, Inggris, yang dijadwalkan berangkat akhir bulan ini.
"DPRD menyiapkan anggaran untuk kunjungan ke luar negeri dalam belanja Sekretaris Dewan (Sekwan) hingga Rp7,3 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membiayai transportasi, hotel, makan-makan, dan uang saku Tidak menutup kemungkinan juga anggaran itu untuk biaya shopping dan lain sebagainya," ujar Usman kepada Tribun, Rabu (21/10/2015).
Ia melanjutkan, DPRD dan Pemprov Riau hanya menyiapkan anggaran Rp1,4 miliar untuk membiayai pencegahan dan penanganan penangulangan kebakaran hutan lahan (karhutla).
Itu artinya, anggaran plesiran lebih besar empat kali lipat dari anggaran penanganan karhutla yang saat ini tengah menggila, menyengsarakan masyarakat luas.
Usman mengatakan, kunjungan wakil rakyat ke luar negeri merupakan bentuk pemborosan uang rakyat. Dan tidak patut dilksanakan di saat masyarakat Riau sengsara dikepung kabut asap pekat.

Tuh neon kerjanya dprd riau ::kesal::

---------- Post Merged at 04:09 PM ----------
ndableg
http://m.metrotvnews.com/read/2015/10/23/443693/nasa-api-di-kalimantan-sulit-dipadamkan

Tuh alasan api di riau dan kalimantan susah dimatikan,di pku lahan gambut sudah mulai dibakar sekitar tahun 80an,
Sebagai gambaran hutan gambut ini bisa mencapai ketinggian 10m, jadi walopun atasnya mati bawahnya bisa aja masih ada bara apu

[neofio]

knp kunjungannya k london?negara inggris punya lahan gambut yg prnah terbakar?

dah lama d rumah gk beli minyak goreng produk Sinar Mas (boikot produk sinar mas),...trrnyata susah,..hampir semua merek minyak goreng dr sinar mas..''

buku tulis saya gk beli produksi sinar mas (sidu)

:)

[surjadi05]

Denger dari radio spore, pesawat dan kru pulang setelah masa tugasnya 2 minggu untuk membasmi kabut asap habis, dan tidak "diperpanjang" pemerintah indo, lah gimana sih pak jokowi ::kesal::

---------- Post Merged at 02:13 PM ----------

Denger dari radio spore, pesawat dan kru pulang setelah masa tugasnya 2 minggu untuk membasmi kabut asap habis, dan tidak "diperpanjang" pemerintah indo, lah gimana sih pak jokowi ::kesal::

[tuscany]

knp kunjungannya k london?negara inggris punya lahan gambut yg prnah terbakar?

dah lama d rumah gk beli minyak goreng produk Sinar Mas (boikot produk sinar mas),...trrnyata susah,..hampir semua merek minyak goreng dr sinar mas..''

buku tulis saya gk beli produksi sinar mas (sidu)

:)

Solusi lain:
- nggak makan gorengan. ditim, direbus, digrill, dilalap
- pake minyak kelapa, minyak kacang dll

[tuscany]

Copas laporan pandangan mata



tadi pagi-pagi udah meluncur ke stasiun maguwo mau ke Solo sendirian. nunggu sejam, sambil liat sana sini. lalu dateng satu keluarga, suami istri dan 3 anaknya bawa 3 koper besar. aku sudah memperhatikan keluarga itu dari awal mereka masuk, eh ternyata duduknya di sebelahku. trus pas kereta datang, kami masuk ke gerbong yang berbeda. eh tau-tau si suaminya sudah nongol di belakangku, karena memang kereta penuh banget ngga ada celah. sampai klaten si bapak dapet duduk, aku masih berdiri. sampe purwosari baru deh aku dapet duduk, di sebelah bapak itu.
sampai di stasiun balapan, aku turun duluan karena si bapak itu masih ribut dengan 3 anaknya dan 3 kopernya. lalu aku duduk di teras stasiun nunggu jemputan. agak lama, ada kali 10 menit. tiba-tiba keluarga itu nongol lagi di depanku dan duduk di sebelahku nunggu jemputan juga. aku sudah berpikir ada apa kok dari berangkat sampe pulang nempel terus sama keluarga ini.

"mau ke mana bu ?" tanyaku
"ngungsi ke karanganyar mbak." jawab si ibu. keluarga itu berasal dari Palangkaraya, dan baru tadi malam jam 12 memutuskan untuk ngungsi sementara waktu karena asap makin pekat. langsung ke banjarmasin, dan terbang ke jogja.
"emang parah banget ya bu?"
"ini sih belum apa-apa mbak. dulu pernah jauh lebih parah dari ini. gelap."
"lho ? kapan itu bu ?"
"wah beberapa kali itu mbak. ini masih mending kok dan pemerintah juga sigap. kalau yang dulu pemerintah masa bodo banget dan media ngga kaya sekarang. penduduk juga belum padat."

selesai menjelaskan itu jemputannya datang. jadi, si ibu itu punya urusan ke aku hanya untuk menjelaskan itu saja.

jangan cuma bisa menyalahkan dan mencaci pemerintah. ingat, banyak orang punya kepentingan.

[surjadi05]

Yg banyak duit sih ga masalah tinggal pindah atau beli genset, gimana yg duitnya pas2 an atau mesti kerja? Diluar asap di rumah mati lampu, bayangin aja di pekanbaru mati lampu bisa 2x sehari, dengan frekwensi 2-3 jam?

[neofio]

Dituding bakar hutan, produk PT Sinar Mas diboikot Singapura=
m.merdeka.com/uang/dituding-bakar-hutan-singapura-boikot-produk-pt-sinar-mas.html

tuscany, mau ikut gerakan boikot?

perusahan2 sinar mas grup (smg) bnyk bergerak d bidang industri kelapa sawit n pulp,sudah bnyk lsm2 yg menyekidiki smg terlibat dlm perusakan alam indonesia, bkn hanya pmbkaran lahan gmbut tp pmbalakan hutan d indo, tapi smg ini sangat kuat,seperti kebal hukum

[surjadi05]

Yg diboikot spore bukan cuma hasil produk sinar tapi juga semua produk hasil hutan indo, kayak kertas, pencil, dll

Sekedar inpo neon yg gw tahu aja ada 2 anak grup sinar mas yg dibekukan ijinnya tahun ini, tapi kali mau jujur emang ga sebanding dengan resiko yg ditimbulkan ::ngopi::

[neofio]

surjadi05

di kantor masih pake kertas hvs buatan sinar mas ?

::hihi::

[surjadi05]

kaga tahu neon, yg beli bukan gw ::hihi::

tapi kayaknya kalo kertas lokal jarang yg bukan sinar mas grup deh

---------- Post Merged at 12:38 PM ----------

kaga tahu neon, yg beli bukan gw ::hihi::

tapi kayaknya kalo kertas lokal jarang yg bukan sinar mas grup deh

[tuscany]

wah saya sih nggak pake produk sinarmas beberapa tahun terakhir. kalo di rumah ortu mungkin. ibu saya udah termakan iklan dua kali penyaringan sejak taun jebot.

[surjadi05]

Nasional


JK Tanggung Jawab atas Kesalahan Pemerintah yang Sebabkan Kebakaran Lahan

Icha Rastika
Wakil Presiden Jusuf Kalla
Selasa, 27 Oktober 2015 | 14:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla bertanggung jawab atas kesalahan pemerintahan sekarang maupun pemerintahan sebelumnya yang tidak mengelola lahan gambut dengan baik. Dengan demikian, lahan gambut yang telah rusak mengakibatkan kebakaran berkepanjangan pada musim kemarau sekarang ini.

"Gambut yang salah jalan, salah pakai, salah urus, atau salah izin. Jadi, pemerintah sekarang dan masa lalu juga punya kesalahan besar. Saya juga tanggung jawab karena saya pemerintah masa lalu juga," kata Kalla saat menghadiri rapat kerja nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) di Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Menurut Kalla, selama ini, banyak izin pengelolaan lahan yang dikeluarkan pemerintah tanpa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Atas dasar itu, Wapres menilai pemerintah saat ini perlu melakukan restorasi atau perbaikan fungsi lahan gambut.

Program restorasi lahan gambut ini kemungkinan memakan waktu kurang lebih lima tahun. Biaya yang dikeluarkan pemerintah pun bisa mencapai puluhan triliun rupiah untuk melakukan restorasi lahan gambut.

"Mengembalikan ke asalnya gambut itu karena lebih besar korbannya kalau kita tidak restorasi gambut," kata Kalla.

Tindakan tegas

Meskipun begitu, pemerintah juga meminta agar perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan ikut bertanggung jawab dengan membayarkan denda yang diatur dalam undang-undang.

Kalla pun mengingatkan pengusaha-pengusaha perkebunan sawit untuk memperbaiki kerusakan lingkungan sebelum pemerintah mengambil tindakan tegas.

"Kita akan keras itu, apa boleh buat daripada rakyat menderita. Kita harus kembalikan ke asalnya gambut itu, heterologinya, dan sebagainya," kata Kalla.

Wapres menekankan perlunya upaya bersama baik pemerintah maupun pengusaha dalam mengembalikan fungsi lingkungan. Pengusaha dimintanya untuk tidak hanya menyampaikan protes ataupun kritikan kepada pemerintah, tetapi juga mencari solusi dan bergerak bersama.

Sebagai gantinya, pemerintah siap mendorong berkembangnya bisnis para pengusaha, termasuk dengan memberikan subsidi bunga kredit.

"Perusahaan besar yang punya CSR, silakan. Jangan hanya minta diturunkan bunga, tetapi juga bagaimana mengatasi secara bersama-sama. Oleh karena itu, jangan PHK karena kalau harga turun, PHK lagi, kena asap lagi, masya Allah apa ini, rakyat kita yang terjadi kan," tutur dia.


Pemerintan jantan ::jempol::

[surjadi05]

JAMBI, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti masih ragu memenuhi tuntutan para aktivis lingkungan hidup untuk mengungkap ke publik perusahaan tersangka pembakar hutan dan lahan di Indonesia.

"Harus dihitung dampak positif dan negatifnya dulu," ujar Badrodin kepada Kompas.com saat meninjau Puskesmas Putri Ayu, Jambi, Selasa (27/10/2015).

Sebab, menurut Badrodin, yang harus turut dipikirkan jangan hanya soal penegakan hukum saja agar perusahaan-perusahaan itu jera. Namun, harus dipikirkan juga dampaknya ke ekonomi nasional.

"Bisa saja kita ungkap, produk perusahaannya lalu diboikot (masyarakat) dan perusahaannya bangkrut. Ekonomi nasional jadi terganggu," ujar Badrodin.

Sejauh ini, Badrodin masih mengeluarkan kebijakan untuk menyebut inisial tersangka dari perusahaan. Namun, dia juga belum dapat memastikan apakah akan mengungkap nama perusahaan secara jelas atau tidak.

"(Permintaan menyebut perusahaan tersangka pembakar hutan) bukan tidak memungkinkan ya, tapi harus dihitung," ujar Badrodin.

Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad meminta penegak hukum membuka nama perusahaan yang sudah terbukti membakar hutan dan lahan.

"Kenapa harus takut? Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) saja menyebut jelas itu perusahaan (illegal fishing), enggak apa-apa," ujar Chalid dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2015).

Chalid mengatakan, dengan membuka nama-nama perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan dengan terang-terangan dapat menimbulkan sanksi sosial di tataran masyarakat.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado


Udah sebutin aja pak kapolri, biar yg laen ga ikutan

[mbok jamu]

Kebiasaan menyebut inisial dari zaman zebot koq ndak hilang-hilang ya. Bikin mual.

[ndableg]

Susahnya, pelaku ternyata bukan perusahaan aja, tapi juga masyarakat setempat. Yg akhirnya pun dijual ke perusahaan tentunya.

Pembakaran hutan pun termasuk metode yang sebenernya normal2 aja. Maka setiap daerah pun memiliki kebijakan metode membakar hutan untuk membuka lahan. Karena bukan hanya perusahaan ataupun pemda doang yg dapet untung, rakyat pun dapet untungnya.

Katanya, jaman dulu itu boleh dibakar, dan diawasi pembakarannya karena dibatasi. Sehingga ketika sudah mencapai batas, langsung dipadamkan. Nah sekarang, sejak jaman SBY, dilarang, sehingga menyebabkan pembakaran dilakukan secara diam2 malam hari, dan langsung ditinggal, karena takut ketahuan. Tapi akibatnya, pembakaran tidak bisa dibatasi dan hanya mengharapkan hujan yg memadamkan, makanya dilakukan deket2 musim hujan.

Sialnya, taun ini ada El Nino dan hujan pun ga turun2. Dan buat gw sih aneh ketika titik2 api tiba2 menyebar ke hampir seluruh indonesia...

[tuscany]

Hujan udah mulai turun. Terutama setelah banyak yang solat minta hujan. Napa gak dari awal-awal yah solatnya. Malah sibuk menyalahkan sana-sini tiada berguna.

[cherryerichan]

sholat dah sering kok. dipalembang hampir tiap minggu sampe sekarang belum turun juga. cuma cuaca udah mulai dingin. biasanya panas kering berasap. kemaren lahan rawa kering deket rumah kebakar. sampe butuh 2 ato 3 mobil pemadam. akibatnya listrik padam. takut nyamber gardu,bisa bahaya.
di palembang sudah kabut asap, pln sama aer juga mpot mpotan..saat orang pada sibuk memaki, ada temen yg suaminya teknisi di pln ikutan misuhin orang yang nyumpahi pegawainya. bilang gak tau diri,wong laki mereka dah berjuang nyawa.
hadeh.. sampe gak ada yang mau disalahin..semua pada nyalahin.

[surjadi05]

Tipikal orang indo mpok, (termasuk gw) ::hihi::
ngomel2 gara2 asap, giliran yg cowo nya disuruh ikutan madamin api kaga ada yg mau, terutama lsm2 sama "pakar"2 lingkungan hidup ::doh::

[surjadi05]

Jumat, 30 Oktober 2015 | 22:25 WIB

JAMBI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa lahan gambut yang terbakar di beberapa daerah khususnya Jambi karena faktor kesengajaan.

"Ya sudah jelas, terbakarnya banyak. Ya dibakar," kata Jokowi, saat kunjungan kerjanya ke Jambi terkait penanganan kabut asap di daerah itu, Jumat (30/10/2015).

Jokowi mengatakan, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa provinsi.

Upaya pemadaman yang sudah dilakukan yakni dengan mengerahkan 11 ribu anggota TNI dan Polri baik pemadaman lewat darat dan udara.

"Kita kerahkan TNI 11 ribu, Polri juga sama, jadi TNI-Polri 22 ribu ini pemadaman yang di darat. Yang dari atas ada waterbombing. Dan kita juga sudah dibantu dari beberapa negara," kata Jokowi.

Namun upaya pemadaman itu, katanya, tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi, kebakaran terjadi di lahan gambut yang kedalamannya mencapai lima meter.

"Yang terbakar banyak gambut, tidak semudah yang kita bayangkan, karena apa, karena luasnya yang jutaan, semuanya 1,7 (juta hektare). Ini bukan kebakaran hutan, tapi lahan gambut yang sampai lima meter (dalamnya)," kata Jokowi.

Sebab itu, kata Jokowi, lebih ditekankan kepada pembuatan hujan buatan.

"Sebelumnya memang tidak ada awan, itu ditabur garam berapa pun sulit. Tetapi kini awannya sudah mulai banyak, sehingga terus ditabur. Tidak hanya pesawat Cassa tapi yang Hercules juga di kerahkan untuk menabur garam di atas," ujarnya.

Jokowi tiba di Bandara Jambi, Jumat sekitar pukul 11.45 WIB mengunakan pesawat Kepresidenan.

Pesawat bisa mendarat karena jarak pandang di Bandara Jambi sudah membaik. Ini disebabkan Kota Jambi sudah diguyur hujan sejak dua hari belakangan.

Kunjungan Jokowi ke Jambi terkait penanganan kabut asap oleh pemerintah setempat. Jokowi juga mengunjungi SDN 181 Kota Jambi yang menjadi percontohan sekolah aman asap yang digagas Kementerian Pendidikan.

Selain itu, Jokowi juga mengunjungi orang rimba di Taman nasional Bukit Duabelas (TNBD) Kabupaten Sarolangun yang keluar hutan karena terdampak asap.

Untuk sampai di pemukiman orang rimba, Presiden harus mengunakan helikopter dari Bandara Jambi.

Dalam kunjungannya, Presiden beserta istri didampingi langsung Menteri Pendidikan Anies Baswedan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden dan Ibu Negara serta rombongan menginap di Hotel Abadi Suite Kota Jambi dan bertolak ke Jakarta pada Sabtu (31/10) pagi.

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menghabiskan dana sebesar Rp 500 miliar untuk menangani kabut asap pada tahun ini. Meski demikian, sisa anggaran siap pakai yang tersedia di internal BNPB masih dapat digunakan untuk penanganan jangka panjang.

"BNPB untuk penanganan sejak Januari 2015 sudah menghabiskan Rp 500 miliar," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, di Kantor BNPB, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).

Menurut Sutopo, anggaran tersebut digunakan untuk menyewa pesawat dan helikopter untuk melakukan pemadaman (water bombing). Selain itu, digunakan untuk operasional pesawat, membuat hujan buatan, aktivasi posko, dan pengerahan personel. (Baca: Bencana Asap, Indonesia Minta Bantuan 15 Pesawat ke Tiga Negara )

Sutopo mengatakan, dana tersebut merupakan anggaran yang siap pakai untuk bencana darrurat seluruh Indonesia, yang jumlahnya sebesar Rp 2,5 triliun. Sisa dana yang tersimpan diperkirakan cukup untuk menangani masalah kabut asap. (Baca: Lapan: Tahun Ini, Dua Juta Hektar Hutan Hangus Terbakar )

Setidaknya, dalam 3 bulan terakhir masalah kabut asap menjadi perhatian utama pemerintah. Selain BNPB, prajurit TNI juga dikerahkan untuk menangani kabut asap si Sumatera dan Kalimantan.

[surjadi05]

PALEMBANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai merancang peraturan daerah guna mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan dan kabut asap di masa mendatang.

Aturan tersebut diharapkan mampu mengatasi tragedi asap seperti terjadi tahun ini agar tidak berulang kembali.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Mukti Sulaiman mengatakan, peraturan daerah (perda) akan mengatur sejumlah kewajiban bagi perusahaan dan masyarakat di lahan yang rentan terbakar. Bagi perusahaan, kewajiban itu berupa pembuatan sekat kanal di area konsesi dan kewajiban memenuhi fasilitas pencegahan kebakaran.

"Selama ini belum ada perda sehingga sulit memaksa dan memberi sanksi bagi perusahaan," ujar Mukti di Palembang, Kamis (4/11).

Selain perusahaan, perda juga mengatur pencegahan kebakaran lahan hingga tingkat desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat mencegah kebakaran, dan penyediaan alat pemadam kebakaran di desa-desa rawan.

Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, delapan kecamatan merupakan daerah rawan kebakaran dan lahan. Lima di antaranya terbakar hebat tahun ini.

Menurut Mukti, perda diharapkan sudah dapat diterapkan tahun depan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang kemarau tahun ini, setidaknya 220.000 hektar lahan dan hutan di Sumsel terbakar. Pihaknya berharap kejadian serupa tidak akan terulang lagi.

Di Jambi, anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, yang membidangi masalah lingkungan hidup, Popriyanto, mengatakan, perda serupa tengah dirancang di Jambi. Targetnya, akhir tahun ini sudah akan berlaku. "Supaya bisa langsung digunakan untuk mengevaluasi kalangan korporasi yang lahannya terbakar," katanya.

Aktivis Walhi Jambi, Dwi Nanto, mengatakan, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan tragedi asap yang melanda. Namun, pemberian izin oleh pemerintah untuk perusahaan sawit, hutan tanaman industri, dan tambang tak sebanding dengan kesiapsiagaan perusahaan menghadapi ancaman kebakaran.

Di Medan, semua pelaku perkebunan se-Sumatera Utara menyatakan komitmen tidak membuka lahan dengan cara membakar. Semua pelaku, baik perusahaan maupun perseorangan, juga menyatakan kesediaan menyiapkan sarana prasarana pemadaman di wilayah mereka.

Sumut juga menginisiasi terbentuknya kelompok tani peduli api (KTPA) di empat kabupaten, yakni Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal, sebagai daerah yang rawan kebakaran lahan. "Kami berharap langkah ini diteruskan di kabupaten/kota lainnya," kata Herawati, Kepala Dinas Perkebunan Sumut.

Tanggap darurat

Dari Palembang dilaporkan, masa tanggap darurat Sumsel diperpanjang hingga 30 November. Upaya pemadaman dari udara dan darat masih berlangsung. Hal itu terkait kabut asap yang kembali menebal pada Kamis kemarin. Jarak pandang hanya 1.500 meter. Jumlah titik panas di seluruh Sumsel terpantau 93 titik, Kamis pagi.

Kebakaran lahan juga terjadi di tiga kabupaten, yaitu Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Padahal, sebelumnya hujan turun di sejumlah kawasan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi belum mencabut status tanggap darurat. Petugas masih mendinginkan gambut terbakar di dua titik utama di Kabupaten Muaro Jambi dan satu titik di Kabupaten Sarolangun.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jambi Dalmanto mengatakan, intensitas hujan di Provinsi Jambi masih ringan hingga sedang. Hujan turun 5-30 menit sehingga belum cukup mampu memadamkan api. Melihat intensitas hujan, status tanggap darurat masih dipertahankan hingga akhir bulan.

Di Palangkaraya, Kepala BPBD Kalimantan Tengah Brigong Tom Moenandaz mengatakan, pemadaman di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau masih terus dilakukan.

Nilai kerugian

Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Medi Herlianto mengatakan, meski kerusakan infrastruktur yang disebabkan tragedi asap minim, jumlah kerugiannya sangat besar. "Dua kali lipat dari bencana tsunami Aceh yang mencapai Rp 45 triliun," katanya. Kerugian itu dari terganggunya aktivitas penerbangan, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan yang terganggu.

Di Pekanbaru, honor bagi 198 petugas Manggala Agni se-Riau siap dibayarkan mulai Jumat ini. Dana dari pusat sudah masuk ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN) di Pekanbaru, Kamis. "Masih ada persoalan administrasi keuangan di KPPN sehingga baru besok (Jumat) uangnya disalurkan ke masing-masing rekening petugas," ujar Supartono, Kepala Bidang II Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

Seperti diberitakan, honor petugas Manggala Agni di seluruh Indonesia sempat tertahan selama dua bulan. Persoalan honor tertahan di Kementerian Keuangan Jakarta disebabkan anggaran terdapat pada pos Pendapatan Negara Bukan Pajak yang tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu. Kondisi itu diharapkan tak terulang lagi di tengah kerja keras dan berisiko para pemadam api di rawa gambut terbakar.(IRE/ITA/DNA/DKA/SAH)


Ketika semua pemda en dprd berusaha membuat PERDA tentang asap ini, daerah yg paling parah terkena yaitu pekanbaru, pemda dan dprd nya malah membuat PERDA KENAIKAN PARKIR MOTOR/MOBIL 400% ::kesal::

[cherryerichan]

kemaren aku ke dusun, warga udah bakar bakar lahan buka kebon. aman tentram kok.
yang lucu rupanya penentuan hotspot itu pake sinyal2 juga. di dusun sebelah, pas lagi bakar kebon,terdeteksi sama sinyal, langsung didatengin helikoper diguyurla aer ampe tuh kebon batal bakar. warganya pada ngedumel semua.wong mereka mo buka lahan buat tanem ladang. didusun tempat aku ngajar berapa puluh lahan aman dibakar. karena daerahnya susah sinyal.. ternyata gak terseteksi ama bagian pengecekan. jadi pas dateng banyak aja udah gosong habis dibakar.

[etca]

^
diguyur ngedumel, ga diguyur asapna kemenong2 ngedumel juga ;D

[surjadi05]

^^^
Etca komennya ::ngakak2::