PDA

View Full Version : PNS Akan Dijadikan Tenaga "Outsourcing"



etca
04-07-2011, 09:34 AM
BANJARMASIN, KOMPAS.com Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Mansyah Sabri merespons positif wacana penempatan sebagian pegawai negeri sipil sebagai outsourcing (alih daya/tenaga lepas).

Wacana tersebut dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, antara lain, guna menghemat pengeluaran keuangan negara atau daerah, demikian dikatakannya pada Rabu (29/6/2011).

"Saya setuju dengan wacana dari Kemenkeu tersebut, kalau konteksnya untuk penghematan keuangan negara atau daerah," ujar mantan PNS yang sejak belasan tahun silam bergabung dalam Partai Golkar itu.

"Memang kalau ada pekerjaan perkantoran yang bisa dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga, kenapa tidak kita lakukan sehingga tak perlu merekrut orang menjadi pegawai negeri," lanjutnya didampingi rekannya dalam satu komisi, H Riduan Masykur dari PBR.

Bahkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu melempar wacana, perlu pertimbangan dan perhitungan secara cermat kemungkinan perkantoran pemerintah menggunakan sistem sewa mobil, tanpa harus melakukan pengadaan mobil dinas.

"Pengadaan mobil dinas mungkin hanya untuk jabatan tertentu, sedangkan untuk operasional cukup dengan sistem sewa karena tanpa harus mengeluarkan biaya perawatan/pemeliharaan," demikian Mansyah Sabri.

Sementara wakil rakyat dari PBR menyarankan, perlu perbaikan atau penyempurnaan basis data kepegawaian, baik yang sudah menjadi PNS maupun yang masih berstatus honorer, guna lebih memudahkan penataan kembali terhadap pegawai.

"Penataan dimaksud, baik secara kuantitatif (jumlah) maupun kualitatif (kualitas terkait kecakapan dan keahlian), sehingga tak kesan seenaknya rekrutmen calon pengawai negeri sipil," tutur Riduan.

Sebelumnya Kementerian Keuangan menyoroti masalah jumlah PNS yang terkesan kurang efesien dan efektif serta cenderung membuat pengeluaran uang negara dan daerah semakin banyak, terlebih dengan penambahan penerimaan.

Sebagai contoh perekrutan tenaga kebersihan kantor menjadi PNS, yang semestinya tak perlu karena pekerjaan tersebut bisa saja dilakukan melalui jasa pihak ketiga atau dengan sistem kontrak.

Persoalan lain yang menjadi pemikiran dan pertambangan, berkaitan dengan uang gaji serta tunjangan lainnya, juga terkait penyediaan dana pensiun yang mesti dibayar.

sumber (http://english.kompas.com/read/2011/06/29/18330388/pns-akan-dijadikan-tenaga-.-outsourcing-.):
----------------------------------------------------------


"Memang kalau ada pekerjaan perkantoran yang bisa dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga, kenapa tidak kita lakukan sehingga tak perlu merekrut orang menjadi pegawai negeri," lanjutnya didampingi rekannya dalam satu komisi, H Riduan Masykur dari PBR.

Bahkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu melempar wacana, perlu pertimbangan dan perhitungan secara cermat kemungkinan perkantoran pemerintah menggunakan sistem sewa mobil, tanpa harus melakukan pengadaan mobil dinas.

berita lama sebenarnya, tapi gw ga mudheng tuh pola pikirnya ttg penghematan,
kalau hemat tapi malah jadi ga praktis trus mengakibatkan beberapa pekerjaan tertunda
garagara musti sewa mobil yang kebetulan mobilnya sewa lagi dipakai,
apa ga malah kisruh tuh?
dia mah ga tahu kondisi lapangan, sementara pekerjaan kan musti dilaksanakan.
berapa tuh kerugian dari sisi efisiensi waktu dsb karena pekerjaan yang tertunda?

AsLan
04-07-2011, 09:46 AM
Pada dasarnya Sewa mobil itu pasti lebih mahal daripada beli mobil, karena sewa berarti memberi untung bagi si pemilik mobil (harga mobil+harga sewa).

Lalu mengapa banyak perusahaan mau menyewa mobil ? bukankah bayar cicilan mobil lebih murah...

1. Perusahaan mau menyewa mobil karena tidak mau repot merawat mobil, mobil dirawat oleh si pemilik mobil
2. Perusahaan tidak mau direpotkan oleh mobil2 yg rusak dan menginap di bengkel, si pemilik mobil berkewajiban memberikan mobil pengganti.
3. Perusahaan tidak mau direpotkan urusan jual beli mobil
4. Perusahaan sering dikerjai karyawan dalam urusan pemeliharaan mobil, misalnya komponen mobil kantor di perteli dan diganti yg jelek, mark up biaya service dll

Intinya sewa mobil itu lebih mahal dari beli mobil secara cash ataupun kredit, tapi menghemat tenaga dan pikiran.

etca
04-07-2011, 09:50 AM
kalau misalnya frekuensi pemakaian mobil sering,
apa membuat tinggi biaya operasional ya?

ancuur
04-07-2011, 10:34 AM
kelemahan "Tenaga Outsourcing" .. Tanggung jawabnya dalam bekerja kadang kurang, tapi tergantung orang2nya jga.. di garuda indonesia banyak tenaga Outsourcing.. kayaknya ada beberapa yg di angkat menjadi pegawai tetap...

AsLan
04-07-2011, 11:24 AM
Yang pasti gak usah dibebani uang pensiun, thr, kenaikan gaji, asuransi dll

aya_muaya
04-07-2011, 11:32 AM
PNS = dijadikan ajang rekrut keluarga dan sodara... dijadikan ajang jual beli jaminan masuk pns..

honorer = masalah baru... bukannya menyelesaikan masalah, malah sebaliknya... menambah masalah baru... hampir sama di atas,polanya cukup erat dengan nepotisme.

kendaraan = biaya sewa dan pemeliharaan larinya ke kantong pribadi... kalau sewa, jatuhnya perhitungan per tahun bisa buat beli mobil.. kasusnya sama dengan sewa mebeulair, sewa alat kantor, dan sewa2 lainnya...
bahkan ada biaya reparasi dan pemeliharaan laptop yang setara dengan pembelian baru...

kalau mau hemat.. kenapa bukan pajak aja yang diteken? tuh duit bersliweran di pajak... daripada dikantongin pribadi, mendingan dikasihkan ke kas negara... saya yakin, tuh duit melayang bisa buat bikin gedung 100 lantai... *lebay.com

GiKu
04-07-2011, 11:33 AM
kok gak ada uang pensiun ?
kan statusnya PNS

negara jadi perusahaan outsourcing

aya_muaya
04-07-2011, 11:36 AM
kelemahan "Tenaga Outsourcing" .. Tanggung jawabnya dalam bekerja kadang kurang, tapi tergantung orang2nya jga.. di garuda indonesia banyak tenaga Outsourcing.. kayaknya ada beberapa yg di angkat menjadi pegawai tetap...

bayangan saya kalau pegawai negeri jadi tenaga lepas, dari sisi skill, kerjaan akan banyak ambaradul karena dipegang oleh banyak orang. dan gaks emua orang bisa ngerti urusan negara yang belibet. contoh saja penggunaan DIPA, atau daftar isian Pengguna anggaran... tanggung jawab kurang, kea yang dibilang um ancuur...

kalau mau penghematan..ya perampingan pegawai aja.. maksimalkan pegawai yang ada, dan stop rekruitment...lepas yang kinerjanya zero

ancuur
04-07-2011, 11:36 AM
boro2 di bebani.. bossnya gak suka.. dengan mudah bisa di tukar..
kasihan mereka selalu serba salah... tapi klo pegawai Outsourcingnya cantiK
(bisa bertahan lama bekerja.. dan akan diperpanjang terus kontraknya) :cilukba:

ancuur
04-07-2011, 11:39 AM
bayangan saya kalau pegawai negeri jadi tenaga lepas, dari sisi skill, kerjaan akan banyak ambaradul karena dipegang oleh banyak orang. dan gaks emua orang bisa ngerti urusan negara yang belibet. contoh saja penggunaan DIPA, atau daftar isian Pengguna anggaran... tanggung jawab kurang, kea yang dibilang um ancuur...

kalau mau penghematan..ya perampingan pegawai aja.. maksimalkan pegawai yang ada, dan stop rekruitment...lepas yang kinerjanya zero

emang dirimu Outsourcing jga :mikir:

Ariti
04-07-2011, 11:41 AM
bikin kerjaan banru aja
nyewa tenaga outsourcing segala

genit banget sih

udah ..mamfaatin apa yg ada
semaksimal mungkin, ga usah sok2 mau menghemat..negara kita kaya gitu lh

hehe

ancuur
04-07-2011, 11:51 AM
gw gak setuju PNS pake tenaga outsourcing..
udah menteri2nya tenaga outsourcing dari partai.. anak buahnya pulak pake tenaga outsourcing
siapa yg mau tanggung jawab sama pekerjaan negara :mikir:

nb: contoh kuntul sembiring.. mana ngerti dia IT :joget:

Ariti
04-07-2011, 11:56 AM
betul om

ini keknya sekedar pepesan ksong aja, biar kesannya dia prihatin dan ingin menghemat anggaran

padahal kalau segepok duit tak bertuan teronnggok di mejanya.paling disikat jg

hehehe

*disikat beneran maksdunya.biar bersih dari noda noda kehidupan :D

AsLan
04-07-2011, 12:00 PM
Iya, penghematan itu bagus.
Tapi mungkin penghematan terbesar itu dari pemberantasan korupsi.

ancuur
04-07-2011, 12:03 PM
kasihan negara... buang duit bukan untuk yg bekerja..
para pejabat dpr/menteri itu kan sama dengan pejabat outsourcing partai
banyak anggota dpr yg kerjanya cuma setor muka.. waktu rapat kerjanya cuma molor :gebuk: coba simak kejadian yg di MK sekarang..
karena pekerja yg profesional.. makanya surat palsupun beredar :gebuk:

ancuur
04-07-2011, 12:05 PM
Iya, penghematan itu bagus.
Tapi mungkin penghematan terbesar itu dari pemberantasan korupsi.

betuL :jempol:
yg perlu dihemat itu tunjangan para anggota dpr yg kerjanya cuma cari sensasi di TV
tiap hari kerjanya cuma bolak balik ke stasiun TV.. kapan mereka mau kerja :cilukba:

Ariti
04-07-2011, 12:07 PM
kayak ruhut situmpul donk

ehehhhe

ancuur
04-07-2011, 12:11 PM
ruhut lagi.. dia kan di tarok di situ karna pinter ngeles/ngomong :lololol:
jam terbangnya di tv lebih dari artis top tuh wkwkwkwk :gebuk: :gebuk:

purba
04-07-2011, 01:23 PM
Bentoel!! Kalo alasannya mo penghematan, bukan sebagian PNS di outsourcing-in, tapi koruptor macam Gayus, Nazarudin, Nunun, dll, dipancungin. Korupsi trilyunan bisa menghidupi jutaan PNS. Juga kalo mo penghematan, birokrasi disederhanakan, otomatis tuntutan tenaga kerja berupa PNS akan berkurang.

Kalo outsourcing malah bukan biaya membengkak? Yg seharusnya buat menggaji PNS malah juga utk menggaji bos outsourcing. Trus yg tadinya PNS dapat cukup, pas outsourcing malah jadi kurang karena kepotong jatah bos.

:))

ancuur
04-07-2011, 01:27 PM
KORUPTOR hukum pancung aja yah.. jgn di penjara lagi...
klo di penjara negara rugi double.. buat kasih makan + minta fasilitas pulak =))

Ariti
04-07-2011, 01:38 PM
jarinya di pancung
biar ndak bisa ttd in kertas2 :D

atw di telanjangi terus dia arak di bundaran HI

ahahahah

itsreza
04-07-2011, 01:45 PM
Langkah yang lebih baik dilakukan oleh pemerintah itu perampingan organisasi, pengurangan pegawai yang menjadi beban karena tidak produktif, juga memberantas perilaku korupsi yang merajalela di instansi pemerintahan dari tingkat paling atas sampai kroco-kroco.

GiKu
04-07-2011, 01:46 PM
untuk mendatangkan koruptor dari luar jakarta atau luar pulau ke bundaran HI kan perlu biaya :gebuk:

GiKu
04-07-2011, 01:49 PM
...., juga memberantas perilaku korupsi yang merajalela di instansi pemerintahan dari tingkat paling atas sampai kroco-kroco.

ini respon standard
siapapun yg diwawancara di tipi2 juga akan memberikan komentar ini


tapi gak ada yg ngasih tau gimana caranya , estimasi waktu yg diperlukan, mulai dari mana, kapan harus dimulai, dll

itsreza
04-07-2011, 02:24 PM
tapi gak ada yg ngasih tau gimana caranya , estimasi waktu yg diperlukan, mulai dari mana, kapan harus dimulai, dll
memang udah standar, toh semua orang juga tau masalahnya dimana-dimana, tapi ada pembiaran untuk semua itui? Semua terjadi secara sistemik, dimulai dari atas, pejabat-pejabatnya diganti secara bertahap. Dimulai dengan satu instansi, waktu yang diperlukan panjang, biaya mahal, dan berisiko. Korupsi mungkin tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan, namun bisa ditekan jumlahnya.

GiKu
04-07-2011, 02:27 PM
cara yg efektif adalah para koruptor dihukum mati, dimulai dari level paling atas dan diberi target dalam 1 minggu minimal ada 2 koruptor yg mati
:ngopi:

itsreza
04-07-2011, 02:31 PM
^^
pastinya banyak mantan menteri atau bahkan presiden yang dihukum mati. Hukum mati akan menimbulkan efek jera, namun tidak manusiawi. Tapi saya cenderung setuju jika itu dapat mengurangi jumlah perilaku korup di Indonesia secara efektif, patut dicoba.

Urzu 7
04-07-2011, 02:43 PM
Makin enak aja jadi pns

aya_muaya
04-07-2011, 02:59 PM
enak jadi PNS? lebih enak jadi pedagang... duitnya banyak... :p apalagi kalau lu jadi PNS di kantor gw, udah tenaga diperas, pikiran dieksploitasi, dikit2 gaji dipotong... huh...

Ariti
04-07-2011, 03:01 PM
@ Giku, ya kalau untuk di daerah, di bundaran masing masing donk

yg di jkt khusus di sekitarn HI

hahahhaa

intinya adalah dipermalukan..tapi keknya setelah hukuman ini berlangsung kina lama efekanya hanya akan mempertebal rasa malu..ahaha

ntr malah hepi lagi diarak telenji di kota, biar eksis gitu kan..heheh

gembel
11-07-2011, 05:38 PM
Berikut 16 kab/Kota dengan belanja pegawai 70 persen ke atas:

1. Kota Tasikmalaya 70 persen
2. Kabupaten Klaten 70 persen
3. Kota Bitung 70 persen
4. Kota Padang Sidempuan 70 persen
5. Kabupaten Sragen 70 persen
6. Kabupaten Purworejo 70 persen
7. Kabupaten Pemalang 70 persen
8. Kabupaten Kulon Progo 71 persen
9 Kabupaten Bantul 71 persen
10. Kabupaten Kuningan 71 persen
11. Kota Palu 71 persen
12. Kabupaten Simalungun 72 persen
13 Kabupaten Agam 72 persen
14 Kota Ambon 73 persen
15 Kabupaten Karanganyar 75 persen
16 Kabupaten Lumajang 83 persen

http://www.detiknews.com/read/2011/07/04/063856/1673575/10/16-daerah-dengan-porsi-apbd-terbanyak-untuk-gaji-pns

====================

Ini mah gila namanya... Masa APBD serbagian besar cuma bayar Pegawai.

cha_n
12-07-2011, 04:16 PM
yup, permasalahan terbesar di daerah, mereka sekarang ngemis2 ke pusat, minta APBN, karena APBD mereka kepake buat belanja pegwai doang, bukan untuk kesejahteraan rakyat.

Rekrut PNSD gila2an, dengan cara kacau balau, sekarang mau diatur supaya distop pembukaan PNS, dan pusat yang bisa melakukan pengadaan PNS baru, itu pun kalau memang benar2 dibutuhkan.

ini gara2 otonomi daerah, sistem kepartaian..

pasingsingan
13-07-2011, 10:53 AM
musolahnya
konsep kepegawaian dipemerintahan (baca PNS)
maseh menganut paham padat karya

yng plenting bisa menampung se-banyak2nya
perkara efektif n efisiennya dikaji kemudian :D

ancuur
13-07-2011, 10:59 AM
kemungkinan besar yang bekerja para saudaranya pejabat tersebut...
jadi di kantor udah kayak family gathring.. yg menakutkan lagi "korupsi berjama'ah" :sad:

pasingsingan
13-07-2011, 11:16 AM
nganu kop
wacana men-outsourcing-kan tenaga PNS
sebenarnya gak perlu ditakutkan
bisa kok dibuatkan semacam MCA
Mutual Contract Agreement
(kontrak yng memperhitungkan berbagai komponen kesejahteraan)

ancuur
13-07-2011, 12:12 PM
nganu kop
wacana men-outsourcing-kan tenaga PNS
sebenarnya gak perlu ditakutkan
bisa kok dibuatkan semacam MCA
Mutual Contract Agreement
(kontrak yng memperhitungkan berbagai komponen kesejahteraan)

kesejahteraan pns :D
rakyat memang gak usah dipikirin.. egp gichu loh :joget:

Ariti
13-07-2011, 12:42 PM
kesejahteraan pns :D
rakyat memang gak usah dipikirin.. egp gichu loh :joget:

:jempol:
Ariti laik tis

gembel
13-07-2011, 02:04 PM
Gw setuju PNS di outsourcing.

Udah dibayar malah morotin lagi :kacamata:


*pengalamantemanbikinktp

ancuur
13-07-2011, 02:08 PM
di perumahan gw urus ktp sekitar 200 s/d 250 rb
mahal apa murah tuh? (dia bilang gak usah pake srt rt/rw .. yg ini jg take time) :jempol:
btw ktp gw ada 4 :D

cha_n
13-07-2011, 02:27 PM
sebenarnya bukan mengoutsource-kan PNS, tapi beberapa tenaga kerja di lingkungan kementerian atau lembaga non struktural menggunakan pegawai outsourcing

yang sudah dilakukan adalah Cleaning service dan Satpam di pemerintahan pusat sudah menggunakan jasa outsourcing


musolahnya
konsep kepegawaian dipemerintahan (baca PNS)
maseh menganut paham padat karya

yng plenting bisa menampung se-banyak2nya
perkara efektif n efisiennya dikaji kemudian :D
begitulah, dan ini sebenarnya salah. cuman, ya mereka ajimumpung, selagi berkuasa masukin kroni2 jadi PNS.
sekarang udah kacau keuangan daerah, baru teriak2

cha_n
13-07-2011, 02:28 PM
di perumahan gw urus ktp sekitar 200 s/d 250 rb
mahal apa murah tuh? (dia bilang gak usah pake srt rt/rw .. yg ini jg take time) :jempol:
btw ktp gw ada 4 :D

aku cuman bayar 15rb tuh pak ke pak RT, untuk ongkos jalan ke kelurahan. kalo mau jalan sendiri juga bisa, ya paling 10rb-an lah biayanya

ancuur
13-07-2011, 02:34 PM
aku cuman bayar 15rb tuh pak ke pak RT, untuk ongkos jalan ke kelurahan. kalo mau jalan sendiri juga bisa, ya paling 10rb-an lah biayanya

ribed bu.. rumah masih bakal pindah2 terus nih... :sad:
udah kyk makelar rumah aja ... :kesal: ( ktp udah ada 4 :sad: )

heihachiro
13-07-2011, 04:39 PM
salah satu permasalahan di banyak pemerintah daerah dan instansi2 pusat maupun daerah emang bingung ngabisin anggaran ;))

sharing pengalaman temen, jadi PNS di daerah kalo terlalu menonjol (baca: pinter) malah susah berkembang karena digencet sana-sini dan disirikin ama sejawatnya karena oleh atasannya selalu dipercaya mengerjakan berbagai hal, yang berakibat banyak rekan sejawatnya (yang emang ga bisa ngapa2in) ga ada kerjaan (dan ga ada honor tambahan tentunya)
jadi, di banyak instansi (pusat dan daerah, tapi kebanyakan di daerah) emang terjadi ketidakefisienan anggaran dan jumlah personel. penyebabnya ya macem2, udah dibahas beberapa di atas, faktor politis euforia otonomi, paham "kekeluargaan", dll

gembel
15-07-2011, 11:11 AM
klo kualitas PNS masih seperti ini, 50 tahun lagi pun Indonesia tetep seperti ini pelayanannya...

opi77
12-08-2011, 08:44 PM
wah udah ada kok tenaga honorer dibadan pemerintah yang menggunakan tenaga outsource...heehhehe..